Sorotrakyat.com | Kota Bogor — Rencana pembangunan infrastruktur untuk 2022 sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022. Namun, dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor dalam rapat pembahasan RKPD 2022, Selasa (22/6) pihak DPRD Kota Bogor kurang menyetujui rancangan milik Pemkot Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai, didalam RKPD 2022 Pemkot Bogor masih berfokus pada pembangunan di pusat kota saja. Hal itu terlihat dengan adanya rencana pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di Baranangsiang, namun tidak dituangkan rencana pengentasan banjir di wilayah yang harus didukung dengan pembangunan infrastruktur.
“Konsentrasi Pemkot masih berupaya mengembangkan infrasturktur di pusat kota saja. Sementara kita punya 68 kelurahan dari 6 kecamatan. Seharusnya pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada pusat kota saja, tapi juga di wilayah lain,” jelas Atang.
Atang pun mengaku tidak akan bosan-bosan mengingatkan Pemkot Bogor agar sesegera mungkin menyelesaikan persoalan banjir yang mulai menghantui Kota Bogor sejak beberapa tahun silam. Sebab menurutnya kenyamanan masyarakat untuk tinggal di Kota Bogor harus menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan dalam penyusunan RKPD.
“Dari pembahasan tahun lalu saya selalu mengatakan kalau kita harus meningkatkan kenyamanan dimasing-masing kelurahan, salah satunya dengan menyelesaikan permasalahan banjir. Banjir di Bogor Utara, Tanah Sareal dan wilayah lainnya, ini belum terlihat rencana penanganannya dari RKPD yang disampaikan oleh Pemkot hari ini. Padahal dari pada kita menambah jumlah trotoar, daripada kita menambah jumlah anggaran besar di pusat kota, kenyamanan warga itu sangat penting” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar juga ikut menyoroti soal perencanaan pembangunan infrastruktur. Menurutnya DPRD Kota Bogor pernah menyampaikan pertimbangan strategis untuk pembangunan jalan dan jembatan adalah beberapa infrasturktur yang berkaitan dengan nyawa manusia.
“Kita pernah menyepakati secara bertahap untuk mengurangi simpang sebidang antara jalan umum dan rel kereta. Di tahun ini, untuk simpang Kebon Pedes sudah dianggarkan untuk DED dan rekayasa lalu lintas. Nah kita harapkan di tahun anggaran 2022 juga ada kelanjutannya definitive agar menjadi prioritas,” katanya.
Untuk simpang Kebon Pedes, menurut Karnain Pemkot Bogor memiliki dua opsi, yaitu pembangunan fly-over atau underpass. Namun yang jelas, DPRD mengharapkan nantinya saat Pemkot memilih bentuk perlintasan itu harus sesuai dengan resultante dari aspek pembiayaan dan teknis pelaksanaan paling memungkinkan dijalankan.
“Mudah-mudahan di titik lain menjadi prioritas infrasturktur kita, semoga semua jalan bisa memberikan kepastian rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.
Sekadar diketahui, dari enam jalan di Kota Bogor yang melintasi rel kereta, baru jalan RE Martadinata dan Jalan Soleh Iskandar yang baru dibangun perlintasan tidak sebidang. Sedangkan untuk simpang Batutulis, Jalan Kapten Muslihat, Jalan MA Salmun dan simpang Kebon Pedes masih menjadi perlintasan sebidang. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
