Sorotrakyat.com | Bogor – SA alias SO (inisial) mengungkapkan bahwa menurut keterangan nya bermula dari bulan Maret 2021 lalu, ketua kelompok dan ketua rukun tetangga (RT) juga ketua Rukun Warga (RW) membawa Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), melakukan proses pencarian program Batuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didalamnya mencakup Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan Sembako hingga Program Keluarga Harapan (BPNT irisan PKH), sayangnya ketika digesek tenyata saldo yang bersumber dari BPNT tersebut masih kosong. Akantetapi sebelum proses itu dilakukan, ternyata paket sembako dari Wadah Pengaduan Masyarakat (WPM) itu sudah terlanjur diserahkan kepada KPM melalui ketua kelompok.
“Pertama ketua kelompok dan ketua RT juga RW membawa itu kartu KKS untuk di gesek BPNT nya. Namun sebelum itu di gesek, sembakonya sudah di bawah terlebih dahulu oleh ketua kelompok dan RT, RW dari wadah pengaduan masyarakat (WPM) itu, saya juga sempat tanyakan ke pihak pengurus WPM, jawaban nya gak apa-apa, saya percaya aja, asal jelas pertanggung jawaban nya nati,” kata SO (Kadus) kepada awak media Sorotrakyat.com saat diwawancarai, Rabu (24/11/2021).
Oleh karena itu, dirinya mengklarifikasi, “megenai apa yang di sampaikan segelintir KPM sehingga viral di berita katanya saya memotong hak masyarakat sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) itu saya gak merasa,” saggahnya.
Masih kata SO, namun begitu ia pun akui bahwa dirinya telah menampung KKS yang diberikan ketua kelompok masyarakat yang mendapat batuan non tunai dan RT juga RW kepadanya, hingga menginformasikan ada penyalur (WPM) dengan jumlah komoditi lebih banyak, sampai proses pencarian pun ia berani lakukan, dengan hanya sebuah alasan (bagi warga yang ikhlas).
“Saya gak ngerasa ngumpulin, cuma saya menampung dari ketua kelompok, ketua RT dan ketua RW itu, itupun kalau mau mencairkan melalui saya, kalau memag ikhlas hayu, ya saya yang gesek,” ungkapnya.
Namun hal lain di ungkap Sopeng, penampungan KKS ia lakukan lantaran dirinya dipinta oleh ketua kelompok agar datang mengambil kartu kesejahteraan sosial (KKS) ke rumah nya di kampung panunggangan.
“Dia (ketua kelompok KPM) yang mengundang saya, suruh ambil kartu kerumah nya,” ujarnya.
Adapun alasan adanya uang yang bersumber dari program PKH di lakukan SO kepada KPM, lantaran dirinya di pintai pertanggung jawaban oleh pihak WPM, sehingga SO pun memintai pertanggung jawaban terhadap ketua kelompok KPM atas janji yang pernah diucapkan kepada nya.
“Kalau BPNT nya bulan depan tersalur di potong aja,” kata SO meirunkan apa yang disampaikan Ketua kelompok KPM.
Namun rupanya di bulan berikutnya pun bantuan bersuber dari BPNT tersebut tak kunjung terisi alias nol saldo alias saldo kosog. Menurut keterangan SO, akhirnya ia minta ijin terlebih dahulu kepada ketua kelompok KPM sebelum melakukan pemotongan uang dari sumper batuan PKH itu.
“Bu ada ini kartu PKH murni, BPNT nya gak kesalur bagai mana? Yaudah pak potong saja dari PKH sesuai dengan hutang,” ungkap SO mengutif percakapan antara dia denga ketua kelompok PKH.
Hingga SO melakukan penagihan layaknya kolektor terhadap KPM, lagi-lagi hanya sebuah alasan lantaran dirinya dengan WPM kenal dekat, “kan saya kenal deka dengan perusahaan itu, sehingga perusahaan menekan pertanggung jawaban kepada saya,” jelasnya.
Kejanggalan lain muncul ketika awak media mempertanyakan besaran jumlah nilai sembako yang dianggap hutang KPM terhadap WPM dengan besaran nilai pemotongan yang telah di serahkan terlebih dahulu kepada KPM, SO hanya menjawab, “saya gak bisa menjelaskan, untuk yang ini,” ucapnya.
Ditempat yang berbeda, menyikapi hal tersebut diatas tadi Koordinator Kecamatan (Korcam) Pendamping PKH wilayah Kecamatan Cigudeg Sopyudin pun akhirnya mengungkapkan bahwa, “pernah terucapkan atau aduan oleh KPM, ketika kita datang kedaerah sana (Desa Banyuasih), bahwa ada KPM tersebut itu mempunyai hutang karena memang ketika di gesek error’ atau tidak ada saldo, sehingga bayarnya pake uang program PKH nya, cuma kita pun ya untuk mencari kebenaran nya karena di kejar dengan waktu juga, jarak nya sangat jauh, dan juga kita tindak lanjuti dengan bertanya ke pendamping pun tadi, pendamping disanapun ternyata dampingan nya banyak sehingga keteteran,” ucapnya, Rabu (24/11).
Selain itu Sopyudin menyampaikan kelemahannya dalam pengawasan lantaran terlau luas nya jagkaun areal kerja, sementara tenaga pendamping terbatas, sehingga disitu ada celah !.
“Dengan luas jangkauan area tugas 15 Desa, sementara tenaga pendamping hanya 11 orang, sehingga kalaupun misalnya secara kinerja banyak sekali keluar dari pengawasa kita, ideal nya kan 1 pendamping itu maksimal mendampingi 300 KPM, sementara saat ini masih ada 1 orang pendampingi saja mendampingi 1000 KPM, yang akhirnya ya banyak sekali KPM ataupun di Desa-desa itu diluar pengawasa kita, sehingga kemungkinan hal itu (pemotongan) besar sekali,” terangnya.
Lanjut sopyudin, “saya mendapatkan informasi dari KPM bahwa ada seorang KADUS kaya seperti agen katanya, yaitu bawa-bawa barang, cuma ketika si KPM kedapatan (digesek) saldo nya kosong, barang itu ia bagi-bagikan aja, ternyata tetap aja kosong pada akhirnya dijadikan hutang dan wajib dibayar nya pada saat pencarian batuan PKH,” jelasnya.
Ketika kejadian ini benar-bebar terjadi Sopyudin sangat meyangkan, “program PKH peruntukan nya ibu hamil, balita, anak sekolah, disabilitas dan lansia, semetara untuk sembako kan ada program BPNT/Sembako,” pungkasnya. (HS)
Editor & Penerbit : Den.Mj
