Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Digelarnya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2023 tingkat kelurahan, dijadikan sarana oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin dan anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Anna Mariam Fadhilah untuk mensosialisasikan rencana pembangunan Kota Bogor.
Dalam Musrenbang Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Jenal menegaskan kepada seluruh stakeholder yang hadir, agar Musrenbang tingkat kelurahan tidak dijadikan sebagai acara seremonial belaka. Tetapi, harus dijadikan sebagai corong pembangunan Kota Bogor yang berlandaskan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.
“Kita punya Perda No. 14 tahun 2019 tentang RPJMD. Itu adalah kerangka pak wali selama 5 tahun mau berbuat apa saja, PR nya apa saja. Maka sudah seharusnya Musrenbang ini menjadi corong pembangunan. Bukan sekedar seremoni,” kata pria yang akrab disapa JM.
Lebih lanjut, JM mengaku saat ini DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor tengah menyiapkan rumus rencana pembangunan yang dimulai dari tingkat kelurahan. Hal tersebut dikarenakan, sejauh ini aspirasi warga terkait pembangunan di wilayah selalu kalah porsi anggarannya dengan program rutin yang dirumuskan oleh SKPD.
“Kami di DPRD bersama TAPD, ingin merumuskan kerangka penganggaran dari tingkat kelurahan. Jadi kita sudah tahu pos anggaran di setiap kelurahan itu berapa saja, sehingga kita bisa merumuskan program apa saja yang bisa direalisasi dan tidak,” jelas JM.
Banyaknya program yang dicoret melalui usulan Musrenbang, dikhawatirkan oleh JM membuat warga enggan mengajukan rencana pembangunan kedepannya. Padahal di satu sisi, Pemkot Bogor juga tidak bisa konsisten dalam hal pembangunan.
“Musrenbang mudah-mudahan tidak banyak menghasilkan usulan, tetapi menghasilkan kualitas pembangunan. Karena berdasarkan data yang ada, terdapat 124 perencanaan yang belum dilakukan. Dimana perencanaannya sudah selesai tapi pembangunan fisiknya belum. Jadi konsistensi terhadap perencanaan dan pembangunan, termasuk anggaran ini harus bisa dipatuhi oleh seluruh stakeholder,” tegas JM.
Dilokasi yang sama, Anna berharap dengan mulai pulihnya sektor perekonomian Kota Bogor di 2022 ini menjadi angin segar bagi pembangunan Kota Bogor. Sebab dapat terealisasi atau tidaknya usulan melalui Musrenbang harus memperhatikan juga keuangan daerah Kota Bogor.
“Kita berharap di 2023 nanti pandemi sudah selesai, di sindangsari ini ada 130 usulan dan mudah-mudahan bisa terealisasi jika keuangan daerah juga ikut meningkat,” jelas Anna.
Tak hanya itu, Anna juga menyinggung soal rencana anggaran program-program prioritas yang selama ini disampaikan oleh masyarakat, dimana salah satunya adalah masih belum maksimalnya anggaran untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).
Disamping, pemerataan pembangunan di wilayah yang selalu di gaungkan oleh DPRD Kota Bogor, anggaran RTLH juga harus dipertahankan dan ditingkatkan. “Anggaran RTLH harusnya tidak hanya dipertahankan saja, tetapi juga kalau bisa ditingkatkan. Karena dari laporan yang kami terima, anggaran RTLH hanya Rp5 juta saja, atau Rp3 juta saja, itu untuk apa, beli semen doang juga gak cukup ibaratnya. Makanya kami mau program yang menjadi prioritas itu harus ditingkatkan pos anggarannya,” pungkasnya. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
