Sorotrakyat.com | Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengeluarkan surat Persetujuan Izin Prinsip Konsep Exit Tol Tegalluar yang diusulkan Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui surat nomor 620/3133/DPUTR yang diterbitkan pada 19 September 2022 lalu.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menilai, keberadaan exit tol Tegalluar berpotensi menumbuhkan ekonomi Kabupaten Bandung. Mengingat, Tegalluar terpilih menjadi lokasi dua Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Selain menjadi stasiun KCIC (Kereta Cepat Indonesia China), Tegalluar juga dilalui PSN Tol Getaci (Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap). Dengan dibukanya exit tol ini diharapkan bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi kita,” terang bupati di sela Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Dadang menjelaskan, setelah melalui proses evaluasi, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR menyetujui usulan izin prinsip konsep exit tol Tegalluar pada Jalan Tol Getaci.
Dalam surat persetujuan itu dijelaskan sejumlah ketentuan, diantaranya penyusunan Rencana Teknik Akhir (RTA) / Detailed Engineering Design (DED) Exit Tol Tegalluar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Getaci (PT. Jasamarga Gedebage Cilacap), serta penandatanganan MoU antara Pemkab Bandung dengan BUJT terkait biaya operasional, pemeliharaan dan rencana konstruksi.
Seluruh pembiayaan mulai dari desain, pengadaan lahan, konstruksi dan pembangunan Exit Tol Tegalluar juga menjadi tanggung jawab Pemkab Bandung, dengan rencana pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
“Selain itu, karena Jalan Tol Getaci segmen Gedebage – exit Tol Tegalluar akan menjadi jalan tol perkotaan, maka Pemkab Bandung juga harus melengkapi segmen tersebut dengan Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelas orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Zeis Zultaqawa.
Tak hanya mengunjungi Kementerian PUPR, bupati juga melakukan kunker ke Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Pada kesempatan tersebut bupati meminta arahan dan rekomendasi pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada direktur Penataan dan Administrasi Pemdes, yang sudah bisa memberikan jawaban yang pasti untuk keberlangsungan pelayanan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung, termasuk pelaksanaan Pilkada,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Matheos Tan, menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Bupati Bandung yang sudah berdiskusi terkait penataan wilayah.
“Terima kasih atas kehadiran bupati, kami apresiasi sekali. Ini adalah kantor desa pusat bagi Indonesia. Jadi kalau pilkada serentak akan dilaksanakan kami akan mendukung,” tuturnya. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
