Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian secara virtual, Senin (5/12/2022).
Rakor yang rutin digelar setiap Senin ini dihadiri seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, tak terkecuali Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Irwan Riyanto yang turut mengikuti zoom meeting di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor.
“Inflasi Indonesia relatif menurun dari sebelumnya September 5,95, di Oktober turun menjadi 5,71 dan di November kembali turun di angka 5,42. Penurunan inflasi ini tidak mudah,” ujar Tito.
Mendagri mengatakan, diantara negara G20, angka inflasi Indonesia berada di urutan nomor dua terendah setelah Jepang sementara 18 negara G20 angka inflasinya diatas angka Indonesia.
Seperti yang sudah disampaikan Gubernur BI, penurunan inflasi ini berkat koordinasi dan intervensi yang sangat baik dari tim pengendali inflasi tingkat pusat dan tim pengendali inflasi daerah di seluruh kota/kabupaten.
“Angka nasional inflasi itu agregat atau penjumlahan kerja pusat dan seluruh pemerintah daerah, karena itu presiden ingin penanganan inflasi ini ditangani seperti menangani pandemi setiap minggu dibahas dan dievaluasi,” katanya.
Menurut Tito, dengan rapat rutin setiap pekan ini akan membuat semua pihak tetap peduli dan fokus serta menjadikan inflasi sebagai skala prioritas. Apalagi ini menyangkut perut rakyat yang mana kenaikan harga barang jasa langsung berdampak kepada rakyat. Sehingga perlu terus dikendalikan apalagi di tengah situasi global yang mungkin di tahun depan tidak ringan.
“Dari IMF dan berbagai pengamat dunia menyatakan Indonesia salah satu negara yang memiliki pondasi keuangan dan ekonomi yang cukup kuat, sehingga mudah-mudahan kita jadi salah satu negara yang bisa bertahan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan mendengarkan best practice dari dua daerah yang angka inflasinya relatif rendah yakni Provinsi Sumatera Utara yang inflasinya 5,03 persen, angka ini menunjukkan inflasi terkendali sangat baik dan Kota Tarakan yang inflasinya juga rendah 4,24 persen.
“Kami juga akan mempelajari daerah-daerah yang angka inflasinya masih tinggi di atas rata-rata yakni Kalimantan Tengah yang angka inflasinya 6,70 persen dan Kabupaten Jember yang angka inflasinya 7,75 persen, sehingga dari pemerintah pusat bisa memberikan bantuan dan intervensi,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPS, Margo Yuwono mengatakan, ada tiga hal penting penyebab inflasi sepanjang 2022. Pertama, karena sebagian komoditas masih diimpor sehingga sangat tergantung dari perkembangan harga global. Kedua, karena faktor musiman. Hal ini tidak bisa dihindari namun bisa diantisipasi dengan menjaga stok dan mengelola stok saat panen sehingga saat tidak panen masih mempunyai stok yang bisa dikonsumsi masyarakat.
“Kemudian yang ketiga penyebab inflasi di dalam negeri karena ada penyesuaian harga BBM dan ini berdampak pada tarif listrik dan beberapa komoditas transportasi, karena adanya penyesuaian harga yang diatur pemerintah. Namun melihat perkembangan inflasi secara global di November ini Indonesia tergolong rendah di bawah Jepang. Sementara Turki, Inggris, Jerman inflasinya sangat tinggi,” katanya. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
