Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Wali Kota Bogor, Bima Arya dan wakilnya Dedie A. Rachim serta Sekretaris Daerah (Sekda), Syarifah Sofiah membuka rapat koordinasi (Rakor) Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor Tahun 2023 di Hotel Grand Savero, Senin (26/12/2022) pagi.
Seluruh BUMD Kota Bogor beserta dewan pengawasnya ikut dalam arahan pimpinan Kota Bogor. Sebut saja para jajaran direksi Perumda Tirta Pakuan, Perumda Pasar Pakuan Jaya, Bank Kota Bogor, dan Perumda Transportasi Pakuan.
Dalam arahannya, Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan setidaknya ada tujuh kunci utama untuk BUMD. Dimana BUMD harus fokus, tidak hanya kepada layanan publik saja, namun juga kepada aspek penggerak ekonomi daerah. Poin pertama adalah leadership.
“Bukan hanya pada direktur utama tapi pada direksi, pada pengawas dan pada seluruh posisi kunci. Saya sering mengingatkan leadership ini penting, gak mudah, tetapi ini penting. RKA, business plan itu harus menjadi pondasi utama yang harus disusun bersama-sama, dievaluasi juga oleh pengawas,” tegas Bima Arya.
Fungsi pengawas, kata dia juga tak kalah penting. Tak hanya cuma membaca laporan, namun benar-benar mengevaluasi, menelaah, mendalami angka-angka, hingga memberikan rekomendasi.
“Saya ingin pengawas lebih serius untuk penyusunan business plan dan RKA tadi. Saya selalu percaya, ibarat keimanan, etos kerja juga harus dirawat dan dipupuk. Jadi penting sekali leadership ini,” jelasnya menambahkan.
Poin kedua sambung Bima Arya adalah efisiensi. Dia ingin agar persoalan-persoalan lama yang membuat perusahaan tidak efisien itu diselesaikan dan dikonsultasikan dengan pimpinan daerah serta pengawas. Bagaimana agar kondusifitas terbangun, jejaring terpelihara, perusahaan pun ikut sehat.
Ketiga adalah inovasi, lebih fokusnya kepada creative financing. Tidak hanya mengandalkan pada penyertaan modal. Dalam hal ini, Bima Arya mengingatkan kepada pimpinan OPD apalagi yang terkait langsung agar mendukung penuh upaya-upaya inovasi dan creative financing tersebut.
“Kalau BUMD butuh mengelola aset yang ada, ya dibantu dimudahkan. Kalau ada persoalan dengan regulasi, coba ditelaah dengan baik apakah ada terobosan-terobosan,” jelasnya.
Lanjutnya, poin berikutnya adalah transparansi. Good government dibutuhkan untuk menguatkan kepercayaan publik dan menguatkan legitimasi internal. Kelima adalah mandiri. Mandiri dari intervensi dan dari politisasi.
“Keenam adalah evaluasi dan pengawasan. Tadi saya ingatkan ya kepada para pengawas, tolong fungsi pengawasan itu betul-betul dilakukan secara konsisten. Ingat pengawas itu bertanggung jawab langsung kepada wali kota, bukan kepada direksi,” tegas Bima Arya lagi.
Terakhir adalah sinergi. Sinergi dengan RPJMD, dengan janji kampanye, juga dengan seluruh OPD. “Kita memasuki injury time, 12 bulan saya dengan Pak Wakil. Saya dan Pak Wakil ingin menyelesaikan masa jabatan dengan situasi Kota Bogor yang tidak hanya kondusif, tapi lebih kinclong, lebih bersih, pelayanan publiknya betul-betul sudah diatas rata-rata kualitasnya,” jelasnya.
Senada, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menambahkan, BUMD di Kota Bogor harus semakin maju ke depan. Dengan pelayanan – pelayanan yang terbaik, meskipun dihadapi dengan berbagai rintangan.
“Kita apresiasi kinerja BUMD, kita applause atas capaian – capaiannya. Saya yakin tidak mudah, tapi sudah maksimal berusaha. Mudah – mudahan ke depan bisa terus berkembang dan menghasilkan kontribusi bagi Kota Bogor lebih banyak lagi,” kata Dedie.
Dedie juga memberikan masukan dan kritikan kepada empat BUMD yang sebelumnya memberikan paparan tentang program kerja serta rencana anggaran dihadapan Dedie dan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
