Sorotrakyat.com | Kota Bogor – SorotRakyat.com – “Hanya pohon yang banyak buahnya yang akan sering dilempari batu.” Ungkapan ini seolah menggambarkan posisi RSUD Kota Bogor yang tengah menghadapi berbagai rumor terkait permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Manajemen RSUD Kota Bogor dengan tegas membantah semua isu tersebut dan menjelaskan bahwa pemberian THR telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhairy Rowi, M.Kes, menjelaskan bahwa THR yang diterima oleh pegawai rumah sakit saat ini sepenuhnya didasarkan pada dua regulasi penting:
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya kepada pimpinan dan pegawai non pegawai negeri sipil pada lembaga non struktural.
- Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 tahun 2024.
“Adapun permintaan kenaikan itu telah berdasarkan aturan. Dan sumber anggarannya pun dari BLUD bukan membebani APBD,” tegas dr. Armein.
Sejak berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Kota Bogor berkomitmen untuk mengelola operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada subsidi APBD. Hal ini menunjukkan integritas dan profesionalisme manajemen dalam mengelola anggaran dan sumber daya, serta menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
“Kami mengedepankan prinsip akuntabilitas dan terus fokus pada membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama kami saat ini adalah terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat Bogor,” terang dr. Armein, yang juga menjabat sebagai Ketua IDI Kota Bogor.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
RSUD Kota Bogor terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai program inovatif, seperti penyediaan peralatan medis canggih dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis.
“Kami percaya bahwa kesehatan adalah hak setiap individu, dan kami bertekad untuk memberikan akses kepada semua masyarakat Kota Bogor,” tambah dr. Armein.
Peningkatan jumlah kunjungan pasien setiap tahunnya menjadi bukti nyata kepercayaan masyarakat terhadap layanan RSUD Kota Bogor.
Masyarakat sebagai Mitra
Manajemen RSUD Kota Bogor mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan aduan terkait pelayanan.
“Kami terbuka untuk kritik dan saran. Masyarakat adalah mitra kami dalam memberikan pelayanan terbaik,” tutup Direktur Utama RSUD Kota Bogor.
Apresiasi dari Aktivis Sosial
Aktivis sosial Kota Bogor, R. Ridho, menilai bahwa permohonan rekomendasi pemberian THR dan gaji ke-13 bagi pejabat struktural RSUD Kota Bogor, dengan tambahan penghasilan sebesar 5% dari anggaran BLUD, adalah hal yang wajar.
“Ini sesuatu yang wajar menurut saya. Toh, ini tidak membebankan APBD Kota Bogor dan murni dari BLUD. Selama tidak menganggu cash flow RSUD dan tidak menubruk aturan, tidak masalah. Seharusnya ini dianggap sebagai apresiasi bagi RSUD yang telah bekerja secara maksimal meningkatkan pelayanan kesehatan,” tegas Ridho.
Ridho juga mengapresiasi respons cepat RSUD Kota Bogor terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Saya tahu betul, RSUD membuka keran kritik baik dari media sosial maupun secara langsung. Secara offline mereka membuka ruang pengaduan, menghadirkan sahabat pelanggan untuk membantu pasien yang kesulitan, menyediakan kotak-kotak kritik saran. Sementara secara online RSUD responsif dalam menjawab kendala masyarakat melalui instagram, website dan media sosial lainnya. Lihat saja google review RSUD Kota Bogor yang mendapat bintang 4,6 dari lima ribu ulasan. Bandingkan dengan rumah sakit di Bogor lainnya, RSUD Kota Bogor jauh lebih baik,” papar Ridho.
RSUD Kota Bogor terus berupaya mempertahankan reputasinya sebagai rumah sakit yang dapat diandalkan dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kualitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam setiap langkah RSUD Kota Bogor ke depan.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj
