SOROTRAKYAT.COM | KOTA BOGOR — Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melontarkan usulan progresif dan tegas dalam forum internasional. Ia mendesak agar pembiayaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sepenuhnya diambil alih dan ditanggung oleh pemerintah pusat. Langkah berani ini dinilai krusial guna memberikan kelonggaran atau ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Aspirasi strategis tersebut disuarakan secara lantang oleh Dedie Rachim di hadapan para pemimpin daerah sedunia dalam Kongres United Cities and Local Governments (UCLG) yang berlangsung di Tangier, Maroko, pada 23 – 25 Juni 2026. Forum global ini menjadi panggung penting bagi Kota Bogor untuk menyuarakan ketimpangan beban anggaran yang selama ini dipikul daerah.
Di hadapan kongres, Dedie memaparkan tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Dinamika politik yang fluktuatif, tekanan ekonomi nasional, hingga ketidakpastian kondisi global menuntut kepala daerah berpikir ekstra keras. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah harus segera diperkuat agar roda pembangunan ekosistem lokal dan mutu pelayanan publik tidak berjalan di tempat, melainkan melesat lebih optimal.
Dedie menyoroti bahwa salah satu pos belanja APBD yang menyedot porsi anggaran sangat besar dan konstan adalah pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema PBI untuk masyarakat miskin atau tidak mampu. Jika beban makro ini dipindahkan ke pundak APBN, daerah dipastikan memiliki fleksibilitas tinggi dalam meredistribusikan anggaran ke sektor fundamental lainnya.
“Jika pembiayaan PBI BPJS Kesehatan dialihkan ke pusat, anggaran daerah yang tersedia dapat jauh lebih difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan mutu pendidikan gratis, pembenahan fasilitas kesehatan lokal, hingga program radikal pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Dedie Rachim di podium UCLG.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak boleh sekadar menjadi jargon, melainkan harus diwujudkan dalam pembagian peran fiskal yang proporsional. Dengan pembagian beban yang adil, pemerintah daerah akan memiliki kelincahan (agility) yang lebih tinggi untuk merespons cepat aspirasi masyarakat, sekaligus mendongkrak indeks kepuasan publik.
Tidak hanya melempar kritik dan usulan, dalam kesempatan emas tersebut Dedie Rachim turut memamerkan potret keberhasilan Kota Bogor dalam menelurkan berbagai inovasi pelayanan publik terpadu serta program kesejahteraan sosial yang inklusif. Paparan tersebut membuktikan komitmen konkret Kota Bogor dalam mewujudkan tata kelola perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warganya.
Sebagai informasi, keikutsertaan delegasi Kota Bogor dalam Kongres UCLG di Maroko ini murni atas undangan resmi, di mana seluruh biaya akomodasi dan perjalanan ditanggung penuh oleh pihak panitia internasional tanpa membebankan sepeser pun anggaran dari APBD Kota Bogor.
(FY)
#DedieRachim #KotaBogor #BPJSKesehatan #UCLG2026 #FiskalDaerah #SorotRakyat #PelayananPublik
Editor & Penerbit: Den.Mj
Tinggalkan Balasan