SOROTRAKYAT.COM | KOTA BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bergerak cepat merespons arahan pusat terkait standardisasi layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, memimpin langsung audiensi bersama jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor di Ruang Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan krusial ini mendiskusikan tindak lanjut surat edaran resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai standardisasi operasional, kelengkapan perizinan, hingga evaluasi sebaran lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Kota Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan pentingnya akurasi distribusi dan pemetaan rasio dapur pengelola. Saat ini, total penerima manfaat program MBG di Kota Bogor telah menembus angka 335.000 jiwa, yang mencakup siswa sekolah, kelompok lansia, hingga ibu hamil melalui jaringan Posyandu.
“Titik keberadaan SPPG ini ditentukan langsung oleh BGN. Namun, dari pihak daerah kami menyampaikan aspirasi bahwa ada beberapa lokasi yang secara sebaran rasio dan jumlahnya belum seimbang. Kita ingin sebarannya proporsional dan merata agar kualitas pelayanan serta jangkauan makanan tetap optimal,” ujar Dedie.
Selain menyoroti ketimpangan sebaran, Dedie juga mewajibkan setiap pengelola dapur SPPG mematuhi standar mutu gizi yang ketat. Di sisi lain, ia mendorong agar keberadaan dapur MBG membawa multiplier effect bagi perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya warga yang masuk dalam kategori desil satu hingga lima.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengawal dan membina dapur-dapur pengelola agar memenuhi kualifikasi ketat yang disyaratkan BGN.
“Pak Wali Kota menginformasikan adanya surat edaran Kepala BGN terkait dapur yang belum memenuhi standar kelayakan. Sebagai asosiasi, kami siap mendampingi dan mengakomodasi para pengelola dapur di Kota Bogor agar segera mempercepat perizinan dan menyesuaikan operasional sesuai standar BGN,” jelas Teguh.
Teguh memaparkan, dari target 228 titik SPPG yang direncanakan di Kota Bogor, saat ini baru beroperasi sebanyak 143 dapur. Beberapa titik lainnya masih dalam status moratorium oleh BGN. Dengan rasio ideal 1.500 penerima manfaat per dapur, diperlukan pemetaan serta evaluasi yang presisi agar tidak terjadi penumpukan atau kelebihan kapasitas dapur di satu wilayah tertentu.
Meski menghadapi tantangan standardisasi dan moratarium, program MBG terbukti memberi dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. APPMBGI mencatat program ini telah menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja di Kota Bogor, dengan memprioritaskan warga setempat di kategori desil satu hingga tiga.
“MBG bukan sekadar memberikan nutrisi bagi anak-anak sebagai generasi masa depan, tetapi juga membuka lapangan kerja nyata. Ada 7.000 warga Kota Bogor yang kini terserap menjadi pegawai SPPG. Ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Kota Bogor,” pungkas Teguh.
Reporter: FY
Editor & Penerbit: Den.Mj
#MBGKotaBogor #PemkotBogor #DedieRachim #APPMBGI #BadanGiziNasional #KulinerBogor #EkonomiWarga #SPPGKotaBogor
Tinggalkan Balasan