Kirab Merah Putih berlangsung meriah dengan membentangkan bendera Merah Putih sepanjang 500 meter.

Bendera raksasa tersebut diarak menyusuri sejumlah ruas jalan utama Kota Bogor, dengan rute dimulai dari Tugu Kujang hingga Pusdikzi.

Rute kirab meliputi Tugu Kujang, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Jenderal Sudirman, hingga berakhir di Pusdikzi. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pukul 07.00 WIB.

Warga memadati sejumlah titik untuk menyaksikan langsung kemeriahan pengibaran dan arak-arakan bendera Merah Putih.

Suasana semakin semarak dengan hadirnya marching band yang mengiringi jalannya Kirab Merah Putih.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, mengatakan Kirab Merah Putih menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

“Pagi ini kita melaksanakan Kirab Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kegiatan ini bisa memperkuat silaturahmi, memperkuat kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia,” ujar Adityawarman.

Menurutnya, semangat peringatan HUT ke-81 RI perlu terus dijaga melalui berbagai kegiatan yang mampu mempererat kebersamaan masyarakat.

Kirab Merah Putih juga menjadi salah satu momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat Kota Bogor.

“Semangat Merdeka!” tegasnya.

Pelaksanaan Kirab Merah Putih dalam Festival Merah Putih ke-11 ini sekaligus menjadi bagian dari semarak menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bogor.

Kegiatan tersebut memperlihatkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan sekaligus menjaga semangat persatuan dan kecintaan terhadap Tanah Air.
(adv)

#KirabMerahPutih #FestivalMerahPutih11 #FMP2026 #KotaBogor #DPRDKotaBogor #HUT81RI #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pesan tersebut disampaikan Dedie saat menghadiri upacara kesiapsiagaan memperingati Hari Jadi ke-12 RSUD Kota Bogor di Lapangan Gedung Radiologi RSUD Kota Bogor, Jumat (7/8/2026).

“Bangga melayani dengan hati, artinya sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa RSUD Kota Bogor ini adalah ujung tombak upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujar Dedie Rachim.

Dalam sambutannya, Dedie memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran RSUD Kota Bogor, termasuk kepemimpinan direksi terdahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan rumah sakit. Kendati demikian, ia menyoroti hasil evaluasi manajemen yang masih memerlukan pembenahan berkelanjutan.

Dedie secara khusus mengapresiasi kinerja direksi baru di bawah kepemimpinan Direktur Utama Dr. dr. Sri Nowo Retno, MARS, yang dinilai berhasil membawa perubahan positif selama tujuh bulan terakhir.

“Alhamdulillah perbaikan dari sisi manajemen juga sudah terlihat ya,” ungkapnya.

Pengunjung Luar Daerah Capai 60 Persen

Usai memimpin upacara, Dedie meninjau sejumlah fasilitas rumah sakit. Ia menilai RSUD Kota Bogor sebagai fasilitas kesehatan tipe A telah didukung dokter spesialis, komite medik, dan sarana prasarana yang memadai.

Mengingat tingginya jangkauan layanan, Dedie meminta manajemen dan tenaga medis terus mendongkrak tingkat profesionalisme.

“Rumah sakit ini sekarang bukan hanya melayani warga Kota Bogor, tapi warga dari luar Kota Bogor jumlahnya hampir mencapai 60 persen. Jadi mau tidak mau, kita harus meningkatkan profesionalisme. Pasien harus diterima dengan langkah yang lebih profesional,” tegas Dedie.

Respon Cepat Lewat Call Center 24 Jam

Menjawab tantangan pelayanan publik, manajemen baru RSUD Kota Bogor resmi meluncurkan Call Center 24 Jam yang terintegrasi langsung dengan sistem kegawatdaruratan Kota Bogor. Layanan ini dapat diakses melalui saluran telepon (0251) 8312292 atau pesan WhatsApp di nomor 0811-1007-7781.

Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Dr. dr. Sri Nowo Retno, MARS, menjelaskan bahwa penyediaan layanan pusat informasi ini bertujuan mengatasi kendala lambatnya respon (slow response) yang sempat dikeluhkan masyarakat.

“Melalui call center ini, setiap pertanyaan terkait informasi jadwal dokter, ketersediaan kamar rawat, hingga penanganan aduan dapat direspon secara cepat,” tutur Sri Nowo Retno.

Ia menambahkan, RSUD Kota Bogor yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terus berkomitmen mengedepankan prinsip pengabdian non-profit. Seluruh pendapatan operasional dikembalikan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan medis.

Selain itu, RSUD Kota Bogor juga bersinergi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor untuk memperkuat program promotif dan preventif, serta mendampingi pasien kurang mampu yang membutuhkan bantuan penjaminan biaya kesehatan.

“Pelayanan dan pengabdian masyarakat adalah prioritas utama kami,” pungkasnya. (adv)

#RSUDKotaBogor #DedieRachim #KotaBogor #PelayananKesehatan #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu penyakit yang mesti diwaspadai saat cuaca panas ekstrem ini adalah Heat Stroke. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena menjelaskan Heat Stroke adalah kondisi gawat darurat ketika suhu tubuh berada di atas 40 derajat. “Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesadaran, seperti bingung, kejang, atau pingsan. Kondisi ini dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani,” kata Erna.

Heat Stroke berbeda dengan demam karena infeksi. Penyakit ini biasanya terjadi imbas aktivitas fisik di lingkungan panas yang tidak segera diatasi. “Karena itu, Heat Stroke termasuk kegawatdaruratan medis yang memerlukan penanganan segera di fasilitas kesehatan,” ujar Kadinkes.

Kelompok yang paling rentan Heat Stroke adalah anak-anak, lansia, ibu hamil dan kelompok masyarakat yang menderita penyakit kronis. Risiko lebih tinggi bisa menyasar kepada para pekerja lapangan. Erna mencontohkan PKL, tukang parkir, dan pengemudi yang banyak terpapar panas matahari. “Warga yang beraktivitas lama di bawah terik matahari juga perlu meningkatkan kewaspadaan,” terang Erna.

Erna mengungkapkan terdapat beberapa gejala Heat Stroke yang wajib diwaspadai. Misalnya suhu tubuh mendadak tinggi, kulit terasa panas, sakit kepala, hingga mual.

“Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami jantung berdebar, napas cepat, kebingungan, bicara tidak jelas, perubahan perilaku,” beber Erna.

Jika gejala tersebut sudah dirasakan, warga diimbau untuk segera mendatangi medis, guna mendapat pertolongan dan penanganan lebih cepat.

Guna menghindari Heat Stroke warga juga dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan saat matahari berada persis di atas kepala.

“Terutama sekitar pukul 10.00 sampai 16.00 WIB, dan memilih waktu pagi atau sore untuk beraktivitas. Gunakan pakaian yang longgar, bawa topi atau payung,” ucapnya.

Dalam kondisi panas ekstrem ini, warga harus banyak mengkonsumsi air putih. Saat bekerja di luar lapangan, penting untuk istirahat berkala di tempat yang sejuk.

“Jika ada warga yang diduga mengalami Heat Stroke, segera pindahkan ke tempat yang sejuk atau teduh dan jauhkan dari paparan matahari langsung,” katanya.
Sementara itu, sebanyak 50 kepala keluarga (KK) di RT 004 RW 007, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, terdampak setelah sumber mata air dan sumur warga mengering.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor pun menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko mengatakan, laporan kekeringan diterima dari warga melalui media sosial pada Senin (13/7) sekitar pukul 09.05 WIB. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) kemudian langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen. “Setelah menerima laporan, personel langsung melakukan asesmen, berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, serta RT/RW setempat. Kami juga menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga,” kata Dimas.

Kekeringan juga melanda warga di RT 01 RW 12 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat. BPBD Kota Bogor mendistribusikan 8 ribu liter air bersih untuk dimanfaatkan oleh warga yang terdampak kekeringan, Rabu (17/7).

Ia menjelaskan, hasil asesmen menunjukkan kekeringan dipicu mengeringnya sumber mata air dan sumur warga. Kondisi tersebut membuat puluhan keluarga kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain melakukan pendataan, BPBD memastikan distribusi air bersih telah rampung pada Senin siang. Dimas juga turun langsung meninjau proses penanganan di lokasi.

Menurutnya, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pasokan air bersih. BPBD akan terus memantau perkembangan di lapangan, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih lama dan memicu kekeringan di wilayah lain.

BPBD juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan asesmen dan menyalurkan bantuan secepat mungkin.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meminta kepada Perumda Tirta Pakuan memperluas jaringan airnya.

“Ketika ada kekeringan air bawah tanah atau air sumur, stok volume air masih berlebih, masih cukup untuk memenuhi 80 persen warga Bogor,” jelasnya.

Hanya saja jaringan airnya belum mengakomodir seluruh wilayah. Hingga saat ini baru 75,46 persen warga Kota Bogor menggunakan jaringan air Perumda Tirta Pakuan.

“Yang kita harapkan di SDGs itu adalah 90 persen. Nah, beberapa tahun terakhir PDAM terus melakukan pembukaan jaringan baru,” ujarnya.

Salah satu wilayah yang mulai merasakan kekeringan adalah warga yang tinggal di Kedung Halang, Bogor Utara.

Jenal juga meminta kepada Perumda Tirta Pakuan agar turut mengecek wilayah tersebut. Tujuannya untuk memastikan apakah mereka masih pakai sumur atau jaringan air Perumda Tirta Pakuan.

“Ketika memang belum, saya harap PDAM harus menjadikan berikutnya target perluasan jaringan di Bogor Utara. Antisipasi kedua adalah kita masih ada air tangki, bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Masyarakat yang mengalami kekeringan pun diminta untuk langsung melapor. Layanan yang disediakan, seperti Si Badra atau ke aparatur wilayah setempat.

“Aparat wilayah seperti lurah, camat, saya harap proaktif mencari informasi titik mana yang kekeringan. Pemkot harus hadir, Pemkot harus memberikan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya. (adv)

#KotaBogor #KrisisAirBersih #KekeringanBogor #WaspadaHeatStroke #BPBDBogor #TirtaPakuan #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Puluhan anak tampil memukau di hadapan masyarakat dalam sejumlah pertunjukan yang disaksikan langsung Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Ketua TP PKK Kota Bogor Yantie Rachim, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, Sabtu (25/7/2026) pagi.

Penampilan tersebut meliputi barongsai, Tari Aku Indonesia, puisi dan Tari Dayak yang disertai fashion show, ensemble, Tari Saman, senam Lapis Ceria, pertunjukan bela diri dan medley, solo vokal, sosialisasi Serbukatif, penampilan anak-anak disabilitas dengan bajidor dan pantomim, serta kolaborasi musik dan puisi.

Turut hadir juga dari instansi vertikal, kecamatan dan kelurahan, dunia usaha, Satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas, lembaga perlindungan anak, media massa, serta berbagai mitra pemerhati anak yang selama ini berkontribusi dalam pemenuhan hak anak.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan berbagai layanan publik seperti edukasi hak anak, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pelayanan administrasi kependudukan bagi anak, serta berbagai booth edukatif dan interaktif dari perangkat daerah maupun mitra kolaborasi yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam sambutannya mengatakan, urusan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua maupun guru di sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang ramah terhadap anak.

“Dan Alhamdulillah Kota Bogor itu predikatnya adalah Kota Layak Anak Nindya. Jadi artinya masih ada beberapa target yang harus kita selesaikan supaya Kota Bogor ke depan bisa meraih predikat Utama,” ungkapnya.

Disamping itu, Kota Bogor terus berupaya dan berikhtiar dalam mewujudkan kesejahteraan anak agar seluruh anak dapat memperoleh hak yang sama.

Menanggapi aspirasi Suara Anak Daerah yang menginginkan adanya respons cepat dalam menangani kasus anak, Dedie Rachim menjelaskan bahwa saat ini Kota Bogor telah memiliki berbagai program pencegahan dan membentuk desk khusus untuk melakukan respons cepat.

“Jadi kalau terjadi kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga dan tentu secara organisasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah, baik pencegahan, termasuk penanganan lanjutannya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dedie Rachim mengajak seluruh pihak, baik orang tua, guru, maupun masyarakat luas untuk menyayangi anak-anak dengan sepenuh hati.

“Cintai anak-anaknya dari lubuk hati paling dalam. Bimbing, melindungi anak-anaknya, dan sejahterakan anak-anaknya. Jadi punya anak bukan sekadar pernikahan saja, tapi tanggung jawab lahir batin sampai mereka bisa mandiri,” ujarnya.

Kepala DP3A Kota Bogor, Rakhmawati menuturkan bahwa puncak acara peringatan HAN 2026 ini sengaja dirancang secara khusus sebagai wadah inklusif bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung publik.

​”Hari ini dilaksanakan Puncak Hari Anak Nasional 2026 Kota Bogor. Kami menampilkan beberapa pertunjukan dari anak-anak yang selama ini belum pernah tampil di tingkat kota. Kita memang memilih mereka yang belum pernah tampil di panggung depan agar memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara dan berkarya,” ujar Rakhmawati.

​Dia menyampaikan puncak acara ini merupakan rangkaian penutup dari berbagai kegiatan peringatan HAN yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh Pemkot Bogor bersama berbagai komunitas.

​”Sebelumnya sudah ada beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari penjaringan Suara Anak Kota Bogor, nonton bersama anak yatim dan difabel di Mall BTM, hingga kegiatan ‘Bermain Bersama Anak Panti’. Selain itu, ada juga Festival Edukasi Anak di Lippo Mall. Total ada sekitar 87 anak yang terlibat langsung, baik sebagai penampil maupun panitia,” sebutnya.

Wakil Ketua I Pelaksana Puncak Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor, Ribbas Bintang Saputro mengatakan, konsep HAN tahun ini merupakan bentuk partisipasi aktif anak-anak dalam kegiatan inspiratif, mulai dari kepanitiaan hingga peserta yang seluruhnya diisi oleh anak-anak.

“Dan puncak acara Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor Tahun 2026 yang dilaksanakan hari ini menampilkan panggung kreativitas, seni, dan penyampaian resmi dokumen Suara Anak Daerah,” ucap Ribbas.

*Serbukatif Hadirkan Edukasi Kreatif di Puncak HAN Kota Bogor*

Anak-anak yang berkunjung ke Alun-alun Kota Bogor mendapatkan pengalaman berbeda pada puncak peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor. Pemkot Bogor menghadirkan berbagai stan edukasi yang dapat diakses oleh anak-anak dengan konsep edutainment.

Stan yang tersedia di antaranya Seribu Kata Positif (Serbukatif) yang menyediakan berbagai fasilitas dan media edukasi anak dengan konsep edutainment.

Gerakan Serbukatif ini diinisiasi oleh Ketua TP PKK Kota Bogor yang juga founder gerakan Serbukatif, Yantie Rachim, sejak tahun 2023.

Gerakan ini secara konsisten terus dikembangkan hingga saat ini. Diawali dengan kegiatan roadshow dan kegiatan di berbagai sekolah, Serbukatif telah memiliki para duta yang secara aktif dan masif menyebarluaskan gerakan tersebut.

Seperti Duta Serbukatif di SMPN 2 Kota Bogor yang diketuai oleh Aiko Kanaya dan beranggotakan Sherlita, Alea, serta Dela, turut serta dalam kegiatan HAN di Alun-alun Kota Bogor.

“Di sini ada berbagai edutainment dari gerakan Serbukatif yang diaplikasikan pada berbagai media. Ada yang menggunakan smartboard, permainan tradisional, hingga berbagai konsep yang dikreasikan oleh para guru dan siswa,” ungkap Aiko.

Menurut Aiko, gerakan Serbukatif memberikan dampak positif yang signifikan di lingkungan sekolah hingga lingkungan bermain dan tempat tinggal anak.

Secara perlahan, anak-anak terus beradaptasi untuk berkata-kata dengan berbagai kalimat positif. Hal tersebut juga berdampak pada aktivitas sosial anak-anak yang saling mengingatkan satu sama lain dalam berbagai hal positif.

“Jadi ini juga menimbulkan kepedulian satu sama lain, misal ada yang kesal dengan temannya sebelum dia mengeluarkan kata-kata tidak pantas sudah mengatakan agar sabar, dan pakai kata-kata baik, kita ingatkan Serbukatif. Karena sesuatu yang positif akan berdampak baik. Itu kita terus ingatkan dan jadi menyebar ke anak-anak lain,” ujar dia.

Ketua TP PKK Kota Bogor sekaligus founder gerakan Serbukatif, Yantie Rachim menyampaikan bahwa pola maupun metode gerakan Serbukatif terus dikembangkan.

“Semula ini hanya gerakan saja, kemudian kita kembangkan dengan metode ataupun pola penyampaian melalui permainan edukasi. Anak-anak, atau pelajar ini diberikan keleluasaan dengan pendampingan para guru untuk juga berkreasi dengan modul yang ada dari tim Serbukatif ini,” tutur Yantie Rachim.

Dengan demikian, gerakan Serbukatif terus berkembang dan memberikan dampak lebih luas kepada anak-anak dalam pendidikan karakter dan budi pekerti. Saat ini, gerakan Serbukatif sedang dalam tahap proses kajian untuk terus dikembangkan sekaligus mengukur dampak manfaat dan indikator capaian dalam pengembangan karakter.

“Alhamdulillah, tadi lihat antusiasnya, lihat kemampuan anak-anak, kebahagiaan anak-anak, mudah-mudahan ini terus berkembang dan berlanjut. Karena kami juga ada dari tim luar lagi bikin kajian tentang Serbukatif. Jadi mereka turun ke sekolah-sekolah mencari responden gitu. Nanti terlihat bagaimana dampaknya untuk anak-anak dan tumbuh kembang anak-anak menjadi dewasa dan keberadaannya di lingkungan masyarakat,” ucap Yantie Rachim.

Sebagai informasi, rangkaian peringatan HAN di Kota Bogor sangat beragam, di mulai dari pelaksanaan Suara Anak Daerah Tahun 2026 yang berhasil menghimpun lebih dari 1.000 suara anak dari berbagai wilayah di Kota Bogor. Para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA/SMK sederajat, Forum Anak, Yayasan Anak penyandang disabilitas, serta berbagai komunitas anak yang aktif berkarya di Kota Bogor.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan nonton bareng film inspiratif yang memfasilitasi anak yatim dan penyandang disabilitas untuk menyaksikan film edukatif bermuatan moral di bioskop, bermain bersama anak panti, program khusus Forum Anak untuk berbagi kebahagiaan dan berinteraksi langsung dengan anak-anak di panti asuhan, senam anak sehat, kegiatan fisik, serta kampanye kesehatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh SD dan SMP se-Kota Bogor. (adv)

#HAN2026 #KotaBogor #KotaLayakAnak #DedieRachim #InklusiAnak #Serbukatif #SorotRakyat #BogorBisa

Editor & Penerbit: Den.Mj

Khusus untuk PSEL Kayumanis, Pemkot memperhatikan karena lokasinya berada di Kota Bogor, terutama dalam penyiapan lahan untuk PSEL. Berbeda dengan Galuga, yang sudah ada tumpukan sampah yang siap diolah, PSEL Kayumanis ini, Pemkot gencar menyosialisasikan kepada warga sekitar, bahwa PSEL sangat modern sehingga tidak ada polusi udara, suara dan air.

Saat ini lahan PSEL Kayumanis yang terletak di Kelurahan Kayumanis masih kosong dan sedang proses pembangunan akses jalan menuju lokasi. Pada Selasa (21/7/2026), Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama jajarannya meninjau persiapan proses pembangunan PSEL Kayumanis. Beberapa alat berat sedang menggarap akses jalan menuju PSEL Kayumanis. Petugas pun turut membuat bronjong di sekitar aliran sungai Angke.

Dedie Rachim menerangkan pembangunan PSEL Kayumanis adalah buah dari proses yang panjang. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam mengawal proyek ini.

“Dikawal Menko Pangan, Menteri LH, Mendagri, kemudian juga PLN, ESDM, Danantara, termasuk Gubernur Jawa Barat dan kita Pemkot Bogor,” kata Dedie.

Pembangunan PSEL Kayumanis merupakan gelombang kedua setelah proyek serupa dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga.

“Jadi groundbreakingnya setelah PSEL Galuga. PSEL Galuga itu rencana awal Agustus dan untuk PSEL Bogor Raya ini bulan November,” jelas Dedie.

Pemenang lelang PSEL Kayumanis pun sudah diumumkan. Saat ini Pemkot Bogor mempersiapkan akses jalan menuju lokasi PSEL.

“Akses jalannya dari mulai ujung Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), sampai kesini panjangnya 1,65 KM. Tadi kita jalan kaki, masih ada beberapa titik yang harus kita selesaikan,” ujar Dedie.

Dari sisi pola ruang dan pemanfaatan, keberadaan PSEL ini sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang masuk ke dalam zona Wilayah Pelayanan (WP) C untuk program Waste to Energy.

Berdasarkan hasil catatannya, masih terdapat beberapa titik yang membutuhkan penguatan. Dedie meminta agar akses jalannya bisa lebih mulus.

“Jangan belok-belok, kalaupun harus ada pembebasan lahan sedikit-sedikit mungkin bisa dibantu oleh Pak Sekda agar bisa segera selesai,” ucapnya.

Proses penyiapan akses jalan ini menggunakan anggaran rutin. Ke depan, akses tersebut bakal betonisasi jalan.

“Makanya kita akan adakan dua pendekatan, pertama dari anggaran rutin seperti pemadatan dan lain-lain, satu lagi kita juga akan lakukan proses untuk penunjukan langsung (PL),” kata Dedie.

Semua proses persiapan akses jalan targetnya rampung pada November 2026 mendatang. Dedie berharap warga Kota Bogor dapat mendukung proyek PSEL ini.

Banyak manfaat yang bisa dirasakan lewat PSEL. Pertama, Kota Bogor perlahan terbebas dari sampah. Dalam sehari proyek ini membutuhkan 1.000 ton sampah untuk diolah.

“Di sini 1.000 ton di Galuga 1.500 ton. Bayangkan bagaimana kemudian kita sebagai warga bisa memanfaatkan sampah yang masih punya nilai,” terang Dedie.

Dedie juga turut membuka peluang bagi wilayah lain yang ingin mendistribusikan sampahnya ke PSEL Kayumanis, seperti dari Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

“Nanti kita atur juga truknya supaya lebih bersih. Paradigma pengolahan sampahnya bukan yang lama, kita buat sekarang jadi listrik tidak ada polusi tapi malah menghasilkan barang yang bernilai ekonomi,” ujar Dedie.

Di lokasi PSEL Kayumanis ini akan turut pula dibangun IPAL skala Kota, termasuk pengolahan sampah dari sisa pembakaran insenerator.

“Kita jadikan sebagai FABA (Fly ash dan bottom ash) Plant namanya. Sisanya bisa dijadikan kanstin, paving block bisa dijadikan macam-macam produk yang bisa memiliki manfaat atau nilai ekonomi,’’ jelasnya.

Sekadar diketahui, pembangunan PSEL tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sedangkan, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 700 ribu barel per hari. Sisanya harus dipenuhi melalui impor.

Saat ini, pemerintah pusat telah menargetkan pembangunan 32 unit PSEL di berbagai daerah. Setiap fasilitas diproyeksikan mampu mengolah 1.000 hingga 1.500 ton sampah per hari dengan potensi menghasilkan listrik sekitar 34 megawatt (MW).

Teknologi PSEL yang menerapkan sistem pembakaran modern mampu menekan emisi jauh lebih rendah dibanding pembangkit berbahan bakar fosil. Pengembangan energi baru terbarukan menjadi kebutuhan mutlak agar Indonesia tidak terus bergantung pada energi fosil.

Di Kota Bogor sendiri, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar. Volume sampah harian terus meningkat. Armada pengangkut baru mampu membawa sekitar 700 hingga 800 ton sampah ke TPA setiap hari.

Sementara sekitar 300 ton sisanya berpotensi dibakar secara liar, dibuang ke sungai, atau menumpuk di lahan kosong. Karena itu sistem PSEL harus terintegrasi dengan TPS 3R dan budaya pemilahan sampah dari sumbernya. Kota Tokyo, Jepang sudah menggunakan teknologi PSEL yang memiliki 22 unit PSEL dengan keberhasilan yang didukung oleh disiplin masyarakat dalam menerapkan konsep reduce, reuse, recycle (3R).

Sampah lama yang telah menumpuk di TPA mencapai jutaan ton akan ditangani melalui teknologi pirolisis, controlled land fill, dan gasifikasi.

Sementara sampah baru yang masuk setiap hari diarahkan seluruhnya ke PSEL. Selain menghasilkan listrik, residu hasil pengolahan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku road base, paving block, batako hingga campuran semen.

Di tempat terpisah, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan memastikan pihaknya telah menyiapkan skenario untuk memenuhi kebutuhan air operasional PSEL tanpa mengganggu layanan bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, setiap satu ton sampah yang diolah membutuhkan sekitar satu meter kubik air. Dengan kapasitas PSEL 1.000 hingga 1.500 ton per hari, kebutuhan air diperkirakan mencapai 1.000 sampai 1.500 meter kubik setiap hari.

Rino mengatakan, terdapat tiga opsi yang disiapkan. Pertama, memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada dengan pengaturan kuota khusus. Kedua, menerapkan sistem sirkulasi air industri yang digunakan berulang. Ketiga, membangun intake serta instalasi pengolahan air (WTP) mandiri dari sumber sungai di sekitar lokasi proyek.

“Kami harus memastikan kebutuhan air industri ini tidak mengganggu pasokan air bersih masyarakat. Kepastian suplai sangat penting karena jika boiler berhenti, biaya pemanasan ulang sangat besar,” jelasnya.

Menurut Rino, kehadiran PSEL juga berpotensi meningkatkan pendapatan Perumda Tirta Pakuan. Saat ini pelanggan industri hanya sekitar tiga persen dari total pelanggan, tetapi memberikan kontribusi sekitar 25 persen terhadap pendapatan perusahaan.

“Tambahan pelanggan industri seperti PSEL akan memperkuat pendapatan perusahaan. Keuntungannya bisa digunakan untuk subsidi silang sehingga tarif pelanggan rumah tangga tetap terjaga,” katanya.
(Adv)

KotaBogor #PSELKayumanis #PSELGaluga #WasteToEnergy #DedieARachim #SorotRakyat #LingkunganHidup #EnergiTerbaru #BogorBebasSampah

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan Perwali tentang penghapusan kendaraan bermotor umum tersebut ditandatangani setelah melalui komunikasi dengan berbagai pihak, sehingga saran, masukan, dan pendapat dapat diakomodasi.

Perwali ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi yang telah disepakati bersama.

Dalam rentang waktu tersebut, sosialisasi sudah berlangsung dan tenggat waktu pun sudah diberikan. Dengan adanya Perwali ini, pembatasan usia angkutan kota berlanjut dengan pelaksanaan operasi gabungan untuk memastikan bahwa angkutan perkotaan berusia di atas 20 tahun tidak lagi beroperasi di Kota Bogor.

“Kita ingin Kota Bogor nyaman, tidak akan ada lagi penumpukan angkutan, tidak ada lagi yang ngetem sembarangan. Ini bagian dari upaya kita menata Kota Bogor,” kata Dedie Rachim saat menghadiri Forum Konsultasi Publik dan Dialog Kemitraan di Kanwil DJP Jabar III, Kota Bogor, Jl. Ir. H. Juanda No.64, Kota Bogor, Selasa (21/7/2026).

Setelah seluruh pembatasan ini selesai, maka akan masuk pada proses lanjutan, yaitu penyelarasan moda transportasi dengan kebutuhan masyarakat.

“Menyelaraskan dengan moda transportasi modern yang ramah lingkungan. Dan saya yakin masyarakat sudah paham bahwa ini adalah langkah besar Kota Bogor untuk membuat Kota Bogor lebih tertib, lebih maju, dan lebih modern,” tuturnya.

Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor langsung melakukan penertiban angkot tua di Kota Bogor. Dalam razia yang digelar di Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (14/7), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menjaring 21 angkot tua. Sebanyak 10 di antaranya langsung dikandangkan karena tidak memiliki dokumen operasional yang lengkap.

Razia kali ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Ia sempat berdialog dengan sejumlah sopir angkot yang menyampaikan keberatan atas kebijakan pembatasan usia armada. Namun, petugas tetap menjalankan penindakan sesuai aturan.

Angkot yang secara kasatmata telah melewati batas usia teknis 20 tahun langsung dihentikan untuk diperiksa. Petugas mengecek kelengkapan dokumen, mulai dari surat tanda nomor kendaraan (STNK), izin trayek, hingga kartu uji berkala. Kendaraan yang melanggar juga kembali diberi tanda dengan penyemprotan pada bodi. Selain melibatkan Dishub, razia turut didukung personel kepolisian dan TNI.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengatakan dari 21 angkot yang terjaring, sebanyak 10 kendaraan langsung diamankan ke kantor Dishub.

“Sepuluh kendaraan karena tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa STNK, izin trayek, dan kartu uji, dilakukan pengandangan di kantor Dishub,” ujarnya.

Angkot yang ditindak berasal dari sejumlah trayek, di antaranya Sukasari-Bubulak, Trayek 08, Trayek 05, serta Trayek 01 Cipinang Gading-Merdeka.

Dody mengungkapkan, petugas juga kembali menemukan angkot yang sebelumnya sudah pernah terjaring razia, tetapi masih nekat beroperasi.

“Yang sudah pernah terjaring razia kemudian kami dapati kembali beroperasi, langsung kami lakukan pengandangan di Dishub,” tegasnya.

Pemilik kendaraan yang armadanya dikandangkan diwajibkan menandatangani surat pernyataan. Mereka diminta memilih salah satu langkah, yakni menghapus kendaraan menjadi besi tua, mengubah fungsi kendaraan, atau melakukan peremajaan armada.

Pengandangan, lanjut Dody, merupakan langkah terakhir setelah berbagai bentuk sosialisasi dan peringatan tidak diindahkan.

Meski demikian, Dishub mengakui belum dapat mengandangkan seluruh angkot tua yang melanggar karena keterbatasan lahan penyimpanan. Sebagian kendaraan hanya disita dokumennya dan pemilik diminta menandatangani surat pernyataan agar kendaraan tidak lagi dioperasikan.

Hingga saat ini, dari total 1.780 angkot tua di Kota Bogor, sebanyak 313 armada telah dicabut izin trayeknya sehingga dipastikan tidak lagi beroperasi. Penertiban akan terus dilakukan hingga akhir 2026.

Penertiban angkot tua di Kota Bogor mulai menunjukkan dampak. Setelah 313 armada tua dipastikan tak lagi beroperasi, jarak kedatangan angkot di sejumlah trayek kini semakin renggang.

Kondisi itu dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas akibat angkot yang sebelumnya menumpuk di jalan.

Jumlah angkot tua di Kota Bogor mencapai 1.780 unit. Dengan demikian, capaian penertiban dalam satu bulan sejak Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2026 diberlakukan telah mencapai sekitar 15 persen.

Meski masih di tahap awal, Dishub mengklaim penertiban tersebut mulai berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Hal itu terlihat dari hasil survei headway atau jarak waktu kedatangan antar angkot.

Salah satu contohnya terjadi di trayek 21 Baranangsiang–Ciawi. Sebelum razia dilakukan, waktu tunggu antar angkot hanya sekitar dua menit. Kini, headway di trayek tersebut meningkat menjadi lima hingga enam menit.

“Sekarang headway-nya sudah lima sampai enam menit. Itu hasil survei kami di trayek 21 rute Ciawi–Baranangsiang,” jelas Dody.

Dishub memastikan penertiban akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai titik. Pemerintah menargetkan seluruh angkot tua yang masih beroperasi dapat ditertibkan dalam waktu enam bulan.

“Sekarang baru satu bulan berjalan. Kami masih punya waktu enam bulan. Saat ini capaian penertiban sudah sekitar 15 persen,” katanya.

Dalam penertiban tersebut, Dishub menerapkan sejumlah tindakan, mulai dari pencabutan izin trayek, penyemprotan bodi kendaraan sebagai penanda, hingga pengandangan angkot yang tetap membandel.

Pemilik kendaraan yang ditindak selanjutnya diminta menandatangani surat pernyataan berisi komitmen untuk menghapus kendaraan, mengubah fungsi kendaraan, atau melakukan peremajaan armada. (Adv)

#PemkotBogor #PenertibanAngkot #BogorBebasMacet #PerwaliBogor #KotaBogor #Sorotrakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah strategis ini menandai akselerasi RSUD Kota Bogor dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penandatanganan komitmen bersama tersebut diikuti oleh seluruh jajaran manajerial, tenaga medis, hingga staf pendukung operasional rumah sakit. Kebijakan ini dirancang sebagai benteng moral guna memperkuat profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola di sektor pelayanan kesehatan masyarakat.

Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S., menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni formalitas semata. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan ikrar moral yang mengikat seluruh elemen tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan publik.

“Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, kami menegaskan kembali komitmen RSUD Kota Bogor untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN. Seluruh pegawai wajib menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari demi kenyamanan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar dr. Sri Nowo Retno di hadapan seluruh peserta apel., Senin (20/7/2026).

Penerapan Zona Integritas WBK dan WBBM di lingkungan rumah sakit milik pemerintah daerah ini difokuskan pada beberapa area perubahan utama, antara lain efisiensi sistem birokrasi, pencegahan potensi pungutan liar (pungli), peningkatan mutu keselamatan pasien, hingga transparansi dalam proses administrasi layanan kesehatan.

Melalui langkah konkret ini, pihak manajemen menargetkan pemangkasan alur birokrasi yang rumit agar masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya dapat mengakses fasilitas medis secara lebih cepat, adil, dan humanis. Pihak rumah sakit juga membuka ruang evaluasi dan pengaduan publik guna memastikan implementasi pakta integritas berjalan transparan.

Dengan komitmen kolektif yang telah disepakati, RSUD Kota Bogor optimistis mampu melangkah menjadi percontohan (role model) fasilitas kesehatan pemerintah yang mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) di wilayah Jawa Barat.

(FY)

#RSUDKotaBogor #PaktaIntegritas #WBKWBBM #KotaBogor #BirokrasiBersihMelayani #AntiKKN #Sorotrakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kota Bogor meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan penghargaan tertinggi dalam opini audit laporan keuangan pada penyerahan LHP yang diserahkan langsung oleh Plh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi

Capaian ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena Kota Bogor berhasil mempertahankan predikat WTP selama 10 kali berturut-turut.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas konsistensi dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, mempertahankan prestasi ini selama satu dekade bukanlah hal yang mudah.

“Alhamdulillah, Kota Bogor meraih WTP ke-10 kalinya dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Adityawarman usai menghadiri acara penyerahan tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras seluruh elemen di Kota Bogor demi menyajikan laporan keuangan yang bersih dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Ini sebuah prestasi dan dedikasi yang luar biasa mempertahankan 10 kali WTP. Mudah-mudahan penganggaran dan pelaksanaan APBD di Kota Bogor semakin baik lagi,” tuturnya.

Dengan diraihnya Opini WTP yang ke-10 ini, Adityawarman berharap sinergi antara DPRD Kota Bogor sebagai fungsi pengawasan dan Pemkot Bogor sebagai eksekutif dapat terus berjalan harmonis.

DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Kota Bogor melalui pembangunan yang tepat sasaran.

(Adv)

#DPRDKotaBogor #KotaBogor #WTP10Kali #AdityawarmanAdil #BPKJawaBarat #LHPBPK2026 #TransparansiAnggaran #PemkotBogor #SorotRakyat #KotaBogorWTP

Editor & Penerbit: Den.Mj

SOROTRAKYAT.COM | KOTA BOGOR — Menyambut momentum sakral pergantian tahun dalam kalender Islam, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor menyampaikan ucapan selamat memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Bogor.

Momentum hijrah ini dijadikan sebagai refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mempererat tali ukhuwah islamiyah demi kemaslahatan masyarakat luas.

Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S., menyampaikan bahwa pergantian tahun Hijriah merupakan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi diri dan memperbarui tekad, baik dalam kehidupan spiritual maupun profesionalitas kerja.

“Pergantian tahun Hijriah adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri, memperkuat iman, dan memperbarui tekad. Sejalan dengan tema ‘Menebar Maslahat, Menguatkan Umat’, di tahun yang baru ini mari kita sama-sama membangun gaya hidup yang lebih sehat, baik secara fisik maupun rohani. Kami di RSUD Kota Bogor terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik yang berorientasi pada kemaslahatan umat,” ujar Direktur RSUD Kota Bogor, (16/19).

Ia juga menambahkan doa dan harapannya agar di tahun 1448 Hijriah ini, seluruh masyarakat senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan yang paripurna.

“Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan perlindungan bagi kita dan keluarga tercinta. Tetap jaga kesehatan dan mari melangkah maju dengan optimisme baru!” pungkasnya. (FY)

​#TahunBaruIslam1448H #1Muharram #SemangatBaru #RSUDKotaBogor #KotaBogorSehat #PelayananPrima #KesehatanUmat #BerAKHLAK

Editor & Penerbit: Den.Mj

Secara simbolis, pencanangan CKG SMART dilakukan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil dalam Rapat Koordinasi (rakor) Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kota Bogor di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (26/5/2026).

Dedie Rachim mengatakan, CKG tahun ini bukan hanya memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan lengkap dan gratis, tetapi juga melahirkan inovasi baru yang didorong oleh Dinkes melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena.

“CKG SMART ini bisa terintegrasi dengan digital. Bisa dijadikan sebagai bahan atau dasar kebijakan Pemerintah Kota Bogor di bidang kesehatan. Jadi, semakin banyak dan semakin lengkap masyarakat Kota Bogor melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, maka datanya akan lebih lengkap,” ucap Dedie Rachim. 

Hal itu kata dia, akan memudahkan pemerintah kota dalam menentukan arah kebijakan di bidang kesehatan yang tepat.

Berkaitan dengan data kesehatan, pada 2025 capaian Program Cek Kesehatan Gratis di Kota Bogor mencapai 49,62 persen, tertinggi di Jawa Barat. Sementara itu, hingga menjelang akhir semester pertama 2026, capaian telah menyentuh 21 persen.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 92 persen peserta kurang aktivitas fisik. Karena itu, Pemkot Bogor akan memperluas layanan jemput bola ke sekolah, rumah, posyandu, kampus, kantor, pondok pesantren, hingga majelis taklim guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Sistem CKG SMART juga akan terhubung dengan data berbasis NIK secara aman dan tetap menjaga kerahasiaan rekam medis,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengapresiasi langkah dan inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. 

“Mudah-mudahan sistem ini bisa menjadi database bersama bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan preventif lanjutan,” ujar Adityawarman Adil.

Tak hanya itu, program bergerak atau senam bersama perlu juga digalakkan kembali di lingkungan dinas, instansi pemerintahan, hingga sekolah-sekolah demi mewujudkan warga Kota Bogor yang lebih sehat.

Kadinkes Kota Bogor, Erna Nuraena mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut penguatan Program CKG Kota Bogor yang selaras dengan Asta Cita Presiden, transformasi layanan primer, dan program Bogor Sehat.

Melalui rapat koordinasi dan pencanangan CKG SMART ini, pihaknya ingin memperkuat komitmen lintas sektor, peran Satgas CKG, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan guna menghadirkan layanan deteksi dini kesehatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan merata.

“Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini, pelaksanaan CKG diarahkan tidak lagi sekadar kegiatan skrining yang bersifat event based, tetapi menjadi sistem deteksi dini yang terintegrasi, berkelanjutan, dan didukung kolaborasi lintas sektor,” ucapnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pilot project, dukungan media edukasi dari BJB, serta penguatan regulasi, edukasi, monitoring, dan pemanfaatan data kesehatan untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran menuju Bogor Sehat, Bogor Beres, Bogor Maju.

Dengan begitu, semua pemangku kepentingan bisa menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas peran Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis, serta menandai pencanangan CKG SMART sebagai model penguatan tata kelola dan layanan Cek Kesehatan Gratis di Kota Bogor.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun penguatan komitmen lintas sektor terhadap implementasi CKG SMART, aktifnya peran Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis, serta tersusunnya langkah dukungan yang lebih terkoordinasi,” kata Erna.

Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri  (Wamendagri), Bima Arya dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono dalam tayangan video mendukung pencanangan CKG SMART di Kota Bogor.

(Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj