Dalam pidato pembukaannya, Denny Mulyadi menekankan bahwa peringatan tahunan ini tidak boleh sekadar menjadi seremonial belaka. Momentum ini harus menjadi titik balik komitmen kolektif untuk merespons secara konkret bumi yang kian kritis akibat kelalaian manusia.

“Momentum ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Bumi sedang menghadapi ancaman nyata: perubahan iklim, pencemaran lingkungan yang masif, kemerosotan keanekaragaman haiati, hingga krisis pengelolaan sampah. Ini adalah persoalan krusial yang menuntut perhatian penuh dan kerja keras bersama, bukan lagi sekadar wacana,” tegas Denny tanpa tedeng aling-aling.

Denny memaparkan fakta empiris bahwa dampak krisis iklim saat ini sudah berada di depan mata dan langsung menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Fenomena cuaca ekstrem yang tidak menentu, lonjakan suhu udara yang signifikan, penurunan drastis kualitas lingkungan, hingga rentetan bencana ekologis menjadi bukti tak terbantahkan bahwa alam sedang tidak baik-baik saja.

Mengusung tema nasional yang lugas, “Saatnya Bekerja untuk Iklim” (Act Now for Climate), Sekda menyerukan gerakan masif dari seluruh lapisan masyarakat Kota Bogor tanpa kecuali. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan ekosistem adalah harga mati demi masa depan generasi penerus.

“Menjaga dan memulihkan lingkungan hidup ini bukan lagi sebuah pilihan atau sekadar hobi, melainkan kewajiban mutlak dan tanggung jawab moral bersama. Kita harus memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa menghirup udara bersih dan mendiami lingkungan yang sehat serta aman,” ujarnya secara lugas.

Lebih lanjut, Denny menginstruksikan masyarakat untuk segera mengadopsi langkah-langkah konkret yang berdampak strategis. Strategi utama dimulai dari pengelolaan sampah secara radikal langsung dari sumbernya melalui pemilahan, memutus total ketergantungan pada plastik sekali pakai, serta mengimplementasikan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari.

Ia juga mendesak perluasan aksi penghijauan secara sistematis. Penanaman dan perawatan pohon harus diintensifkan di area pemukiman, lingkungan sekolah, hingga kawasan-kawasan kritis yang rentan terhadap degradasi lingkungan.

“Pohon adalah benteng pertahanan ekologis kita. Perannya sangat vital dalam menyerap emisi karbon, menjaga stabilitas pasokan air tanah, sekaligus menjadi penopang utama kelestarian ekosistem lokal,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Denny menggarisbawahi bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak akan mampu memenangi perang melawan krisis lingkungan ini sendirian. Diperlukan konsolidasi total, sinergi, dan kolaborasi nyata antara pemerintah, komunitas, akademisi, sektor swasta, hingga kekuatan media massa.

“Mari kita buktikan komitmen kita terhadap tema ‘Saatnya Bekerja untuk Iklim’ melalui tindakan nyata di lapangan, demi mewujudkan Kota Bogor yang hijau, bersih, sehat, dan tangguh. Menyelamatkan lingkungan hari ini adalah satu-satunya cara kita menyelamatkan masa depan dan peradaban,” pungkasnya penuh optimisme. (FY)

#HariLingkunganHidup2026 #KotaBogor #DennyMulyadi #KrisisIklim #ActNowForClimate #BogorHijau #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kota Bogor meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan penghargaan tertinggi dalam opini audit laporan keuangan pada penyerahan LHP yang diserahkan langsung oleh Plh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi

Capaian ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena Kota Bogor berhasil mempertahankan predikat WTP selama 10 kali berturut-turut.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas konsistensi dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, mempertahankan prestasi ini selama satu dekade bukanlah hal yang mudah.

“Alhamdulillah, Kota Bogor meraih WTP ke-10 kalinya dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Adityawarman usai menghadiri acara penyerahan tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras seluruh elemen di Kota Bogor demi menyajikan laporan keuangan yang bersih dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Ini sebuah prestasi dan dedikasi yang luar biasa mempertahankan 10 kali WTP. Mudah-mudahan penganggaran dan pelaksanaan APBD di Kota Bogor semakin baik lagi,” tuturnya.

Dengan diraihnya Opini WTP yang ke-10 ini, Adityawarman berharap sinergi antara DPRD Kota Bogor sebagai fungsi pengawasan dan Pemkot Bogor sebagai eksekutif dapat terus berjalan harmonis.

DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Kota Bogor melalui pembangunan yang tepat sasaran.

(Adv)

#DPRDKotaBogor #KotaBogor #WTP10Kali #AdityawarmanAdil #BPKJawaBarat #LHPBPK2026 #TransparansiAnggaran #PemkotBogor #SorotRakyat #KotaBogorWTP

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menyikapi momentum berharga ini, Pemimpin Redaksi (Pemred) sorotrakyat.com, Deni Rachman, yang akrab disapa Kang Deni, menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi perjuangan dan konsistensi dalam berhijrah. Menurutnya, jurnalisme yang kredibel dan tepercaya harus mampu menjadi pilar navigasi moral di tengah masyarakat.

“Hijrah dalam konteks modern adalah komitmen tanpa henti untuk bermigrasi dari ketidakpastian menuju kebenaran informasi. Di tahun baru Islam 1448 H ini, sorotrakyat.com memantapkan langkah sebagai ‘Media Informasi Terpercaya’. Kita harus hijrah dari pola pikir yang memecah belah, menuju jurnalisme yang membangun, mengedukasi, dan menyuarakan kegelisahan rakyat kecil dengan jujur,” tegas Kang Deni di ruang redaksi.

Senada dengan hal tersebut, Perwakilan Redaksi sorotrakyat.com, Prof. (HC) Dr. Kun Nurachadijat, SE., MBA., turut memberikan pernyataan strategisnya. Tokoh yang dikenal luas dengan konsepsi “Visi Merah Putih” ini menegaskan bahwa nilai-nilai keislaman dan semangat nasionalisme Indonesia adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

“Tahun Baru Islam 1448 H adalah momentum emas untuk menyatukan spiritualitas keagamaan dengan keteguhan nasionalisme kita. Melalui Visi Merah Putih, kita memandang bahwa setiap derap langkah hijrah yang kita lakukan harus bermuara pada keutuhan NKRI, kesejahteraan sosial, dan kedaulatan bangsa. Keadilan informasi adalah hak mutlak rakyat, dan itulah perjuangan Merah Putih yang sesungguhnya di era digital ini,” ungkap Prof. Kun Nurachadijat dengan penuh takzim.

Melalui kolaborasi pemikiran religius-nasionalis ini, seluruh jajaran redaksi sorotrakyat.com di bawah PT Mutiara Multi Media berkomitmen untuk terus menghadirkan karya-karya jurnalistik yang independen, tajam, dan tetap merawat nilai-nilai luhur budaya bangsa. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mari bersama melangkah menuju lembaran baru yang penuh berkah dan kejayaan bagi ibu pertiwi.

Doa Awal Tahun Hijriyah

اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَبَدِيُّ القَدِيمُ الأَوَّلُ، وَعَلَى فَضْلِكَ العَظِيمِ وَكَرِيمِ جُودِكَ المُعَوَّلُ، وَهَذَا عَامٌ جَدِيدٌ قَدْ أَقْبَلَ، أَسْأَلُكَ العِصْمَةَ فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَالعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَالاِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ زُلْفَى، يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ$

Teks Latin

“Allâhumma Antal-Abadiyyul-Qadîmul-Awwal. Wa ‘alâ fadhlikal-‘azhîmi wa karîmi jûdikal-mu‘awwal. Wa hâdzâ ‘âmun jadîdun qad aqbal. As’alukal-‘ishmata fîhi minasy-syaithâni wa awliyâ’ih, wal-‘awna ‘alâ hâdzihil-nafsil-ammârati bis-sû’, wal-isytighâla bimâ yuqarribunî ilaika zulfâ, yâ Dzal-Jalâli wal-Ikrâm.”

Arti / Terjemahan

“Ya Allah, Engkau Yang Abadi, Yang Qadim, dan Yang Awal. Atas karunia-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang mulia, jagalah kami. Tahun baru telah tiba. Aku memohon perlindungan-Mu di tahun ini dari setan dan para pengikutnya, serta pertolongan-Mu untuk melawan nafsu yang selalu mengajak pada keburukan, dan bimbingan agar aku sibuk melakukan amalan yang dapat mendekatkanku kepada-Mu sedekat-dekatnya. Wahai Tuhan Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.”

(FY)

#TahunBaruIslam1448H #1Muharram1448H #Sorotrakyat #KangDeni #VisiMerahPutih #JurnalismeTerpercaya #NKRI #PTMutiaraMultiMedia

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ditemani jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor serta Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Dedie Rachim menyoroti titik-titik krusial yang berpotensi memicu masalah baru di masa mendatang jika tidak ditangani secara radikal sejak dini.

Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah mengevaluasi secara ketat berbagai langkah treatment teknis, khususnya di ujung jalur baru yang direncanakan berintegrasi langsung dengan kawasan Leuweung Batutulis sebuah proyek yang juga sedang digarap intensif oleh Pemkot Bogor.

Dedie Rachim menegaskan, opsi pembebasan lahan warga di area terdampak harus dilakukan secara terukur dan tanpa kompromi demi menjamin keselamatan jangka panjang saat proses pembongkaran maupun operasional jalan dimulai.

“Sehingga nanti kalau ada pembongkaran, warga tetap aman. Makanya saya usulkan untuk sekalian saja dibebaskan agar nanti ujung jalan trase baru ini lebarnya kurang lebih sama dengan yang di depan, jangan mengecil ke belakang,” tegas Dedie di lokasi proyek.

Pernyataan tegas ini menjadi sinyal kuat bagi birokrasi lokal agar tidak bekerja setengah-setengah. Guna menghindari penyempitan jalur (bottleneck) yang kerap menjadi momok kemacetan di area transisi, Wali Kota menginstruksikan aparatur wilayah untuk bergerak cepat.

“Saya minta Pak Camat, Pak Lurah, dan teman-teman PUPR kembali menghitung kemudian mengusulkan,” ucapnya lugas.

Selain urusan teknis dan keselamatan, integrasi estetika tata ruang antara trase baru garapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan area Leuweung Batutulis milik Pemkot Bogor menjadi catatan kritis yang wajib diselesaikan. Kedua proyek lintas anggaran ini dituntut bersinergi sempurna agar tidak menyisakan ego sektoral yang merugikan publik.

Hingga minggu ini, progres fisik di lapangan dilaporkan menunjukkan tren positif, yakni surplus 4 persen lebih cepat dari target yang ditentukan. Faktor cuaca yang relatif kondusif dengan curah hujan yang menurun di wilayah Bogor menjadi katalis utama percepatan ini.

“Alhamdulillah, ini juga patut disyukuri, mungkin karena curah hujan agak berkurang. Biasanya curah hujan tinggi, tetapi sekarang kelihatannya kondisi cuaca cukup kondusif. Ke depan mudah-mudahan juga tetap kondusif,” tambah Dedie Rachim.

Ke depan, kawasan Batutulis diproyeksikan mengalami transformasi total. Sesuai cetak biru yang diselaraskan dengan visi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kawasan ini akan menjelma menjadi episentrum wisata sejarah dan transportasi terpadu yang terintegrasi penuh dengan Museum Pajajaran.

“Ada museum, ada leuweung, ada trase baru, ada taman, dan lain sebagainya, termasuk ada Stasiun Batutulis. Ini menjadi lokasi yang strategis dan indah,” pungkasnya. publik kini menunggu apakah integrasi raksasa ini mampu selesai tepat waktu tanpa menyisakan cacat estetika maupun teknis di lapangan.

(FY)

#SorotRakyat #KotaBogor #Batutulis #DedieARachim #PUPRBogor #InfrastrukturBogor #Pajajaran #WisataSejarah #BogorSelatan #JawaBarat #DediMulyadi #BeritaBogor #PembangunanJalan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam peninjauan tersebut, Bupati KDS didampingi jajaran strategis, mulai dari Kepala Dinas PUTR Zeis Zultaqawa, Kasatpol PP Uwais Qorni, perwakilan Dinas SDA Jawa Barat, Camat Dayeuhkolot Asep Suryadi, hingga Ketua Pentahelix Dayeuhkolot Tri Rahmanto.

Secara tegas, KDS menggarisbawahi tiga titik fokus utama yang menjadi biang kerok genangan air dan harus segera diselesaikan.

Titik pertama berada di Sungai Cipalasari, jalur arteri Jalan Raya Dayeuhkolot-Moh Toha, tepatnya di depan pabrik Daliatex hingga Metro Garmin. Di lokasi ini, KDS mengapresiasi aksi nyata tim Pentahelix Dayeuhkolot yang berhasil mengeruk sungai sepanjang 2,5 kilometer dengan menambah kedalaman hingga 1,5 meter.

“Terima kasih Pak Tri, tim pentahelix, dan masyarakat Dayeuhkolot. Pengerukan ini harus menjadi solusi permanen agar Jalan Raya Dayeuhkolot-Moh Toha terbebas dari lumpuh akibat banjir,” tegas KDS di lapangan.

Titik krusial kedua adalah jalur drainase yang memotong menuju Sungai Citarum. KDS menginstruksikan pembangunan drainase baru dengan lebar minimal 2 meter untuk mempercepat pembuangan debit air.

“Konsepnya jelas: perbesar kapasitas saluran dan tata ulang utilitas yang menghambat! Jika saluran ini terkoneksi sempurna ke Sungai Citarum, risiko banjir di kawasan Dayeuhkolot pasti terpangkas signifikan,” ujarnya tanpa ragu.

Sementara untuk titik ketiga di kawasan Sungai Cigede, KDS memastikan hambatan pembebasan lahan telah teratasi. Pihak pemilik lahan sekitar telah sepakat mendukung rencana pelebaran jalur sungai demi kepentingan publik.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung ini menekankan bahwa Pemkab Bandung tidak lagi berada dalam fase berwacana atau saling menyalahkan. Melalui strategi kolaborasi Pentahelix yang mengawinkan peran pemerintah, komunitas, pengusaha, akademisi, dan media KDS optimistis penanganan banjir kali ini jauh lebih efektif.

Bukan hanya Dayeuhkolot, KDS juga membeberkan rencana besar pemugaran Jembatan Dayeuhkolot tahun ini yang akan disinergikan dengan pembangunan kolam retensi serta pelebaran sungai di wilayah Bojongsoang dan Rancaekek.

“Kami tidak ingin saling menyalahkan. Yang terpenting sekarang adalah aksi nyata bergotong royong. Jika semua program ini dieksekusi sesuai rencana, dampak banjir di Bandung Selatan wajib berkurang secara bertahap. Kolaborasi dan komitmen adalah harga mati,” pungkas KDS. (GMS)

#BupatiBandung #DadangSupriatna #BandungBedas #Dayeuhkolot #Baleendah #InfoBandungSelatan #PenangananBanjir #Pentahelix #KabupatenBandung #CitarumHarum

Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara strategis yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Jakarta, pada Rabu (3/6/2026) ini digelar secara hibrida, menghubungkan ratusan elemen bangsa dari berbagai pelosok tanah air demi satu tujuan: menjaga kedaulatan poros maritim dunia.

Momentum Kebangkitan Organisasi dan Aksi Nyata

Tidak sekadar menjadi ruang diskusi teoretis, momentum bersejarah ini juga menandai babak baru estafet kepemimpinan organisasi. Ketua PPNK 223 Lemhannas RI, Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M., secara resmi melantik jajaran pengurus PPNK 223 Lemhannas RI untuk masa bakti baru. Pelantikan ini menegaskan komitmen alumni untuk mentransformasikan teori kebangsaan menjadi gerakan konkret di tengah masyarakat.

Dalam pidato amanatnya yang membakar semangat, Dr. Sjahriati Rochmah menegaskan bahwa kepengurusan baru ini memikul tanggung jawab moral yang besar dalam membumikan Pancasila.

“Rangkaian agenda panjang yang telah kita lalui bersama mulai dari aksi kemanusiaan baksos dan santunan anak yatim di YPAC Jakarta pada Maret lalu, hingga penguatan soliditas lewat Fun Run Lemhannas RI Mei kemarin adalah manifestasi nyata dari doktrin gotong royong. Hari ini, pasca-pelantikan, pengurus baru harus bergerak lebih agresif dan taktis untuk melahirkan program-program berdampak langsung bagi ketahanan nasional,” tegas Dr. Sjahriati.

Telaah Kritis Narasumber: Menghalau Ancaman di Batas Laut
Seminar nasional ini mengupas tuntas ancaman faktual dan potensial di wilayah laut Indonesia dengan menghadirkan para pakar pertahanan, akademisi, dan praktisi maritim terkemuka. Dipandu secara interaktif oleh Marina Rospitasari, S.Kom.I., M.Si. selaku moderator, diskusi mengalir tajam membedah posisi tawar Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Hadir sebagai pembicara utama, Capt. (C) Dwiyono Soeyono, M.Mar. (Ketua Umum IKPPNI) memaparkan aspek krusial penegakkan hukum dan keselamatan navigasi niaga. Sementara itu, dari sudut pandang militer dan strategi pertahanan laut, Brigjen TNI (Marinir) Dr. Said Latuconsina, S.E., M.M., M.T., M.TROP.SPLA (Staf Khusus KASAL) menjabarkan pentingnya modernisasi postur pertahanan maritim serta pentingnya keterlibatan komponen cadangan dan pendukung dalam menghadapi perang modern.

Sebagai salah satu pembicara kunci, Prof (HC) Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A., yang sehari hari bertugas Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, memberikan analisis mendalam mengenai pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, penguatan ekonomi maritim, dan ketahanan ideologi masyarakat pesisir. Beliau menekankan bahwa kedaulatan maritim tidak akan pernah tercapai jika ketahanan mental warga negaranya rapuh.

“Menjaga kedaulatan maritim Indonesia bukan hanya tugas Angkatan Laut dengan kapal perang mereka, melainkan tugas kolektif seluruh elemen bangsa yang diikat oleh ideologi Pancasila, yakni Ketuhanan yang imanen Transenden. Saat ini kita menghadapi tantangan hybrid warfare, di mana ancaman non-militer seperti infiltrasi budaya, pencurian sumber daya alam digital dan fisik, hingga pelemahan rasa nasionalisme generasi muda terus terjadi di wilayah perbatasan,” ujar Prof. Kun Nurachadijat yang juga alumni TOT PPNK Lemhanas 223.

Beliau menambahkan, “Alumni PPNK 223 Lemhannas RI harus mengambil peran sebagai agent of change dan jembatan strategis antara kebijakan negara dengan realitas di lapangan. Kita harus membangun kedaulatan maritim berbasis ekonomi yang adil dan penguatan mental bela negara yang militan. Pancasila tidak boleh hanya menjadi pajangan di ruang kelas, ia harus menjadi sistem operasional dalam menjaga setiap jengkal tanah dan air kita,” sambung sang Founder Visi Misi Putih.

Komitmen Berkelanjutan Demi Indonesia Emas

Melalui integrasi antara seminar nasional dan pelantikan pengurus ini, PPNK 223 Lemhannas RI mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa penguatan karakter bangsa adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh berhenti. Bottleneck berupa hambatan SARA berbentuk kesalahan logika berpikir sudah harus dilenyapkan di era Imperialisme baru ini!.

Para peserta dari berbagai daerah melalui sistem hybride ini, mendapatkan pemahaman komprehensif bahwa sinergi pentahelix antara pemerintah, TNI/Polri, akademisi, komunitas/organisasi masyarakat, dan media massa adalah kunci utama dalam memenangkan kompetisi geopolitik global serta mewujudkan visi Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkeadaban.

(KDR)

#LemhannasRI #PPNK223 #KedaulatanMaritim #BelaNegara #PancasilaSakti #PorosMaritimDunia #KetahananNasional #AlumniLemhannas #SorotRakyat #IndonesiaMaju2026

Editor & Penerbit: Den.Mj

Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) darurat yang digelar Komisi III DPRD Kota Bogor bersama jajaran dinas teknis Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pihak Kecamatan Bogor Timur.

Dari jajaran legislatif, hadir Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi, Wakil Ketua Komisi III Abdul Rosyid, serta Anggota Komisi III H. Karnain Asyhar, Jatirin, dan Eka Wardhana.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, dengan nada bicara tinggi menegaskan bahwa instansi vertikal Pemkot Bogor tidak boleh mandul dalam mengawasi arus investasi. Ia menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dini dari dinas teknis seperti PUPR dan ketegasan Satpol PP sebagai garda terdepan penegak Peraturan Daerah (Perda).

“Kami tidak antipati terhadap investasi, namun estetika, ketertiban, dan hukum tata ruang di Kota Bogor adalah harga mati. Pengawasan dari PUPR dan Satpol PP harus agresif. Jangan sampai ada bangunan komersial besar berdiri kokoh tanpa dokumen perizinan, baru kita sibuk bertindak. Ini preseden buruk!” ketus Ahmad Aswandi.

Manipulasi Izin: Pusat Pelatihan Jadi Hotel Mewah

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid, membongkar temuan fatal yang mengarah pada dugaan manipulasi peruntukan lahan. Berdasarkan penelusuran data resmi dari DPMPTSP Kota Bogor, nama ‘eks Bumi Katulampa’ maupun ‘Hotel Prima’ sama sekali tidak pernah terdaftar dalam sistem perizinan hotel komersial.

“Ini namanya penyelundupan aturan. Secara legalitas, tidak ada izin operasional hotel di sana. Yang tercatat sejak tahun 2018 hanyalah izin perseorangan yang diperuntukkan bagi training center (pusat pelatihan). Logikanya, izinnya pusat pelatihan, tapi di lapangan yang dibangun justru hotel komersial. Ini pelanggaran berat!” ungkap Abdul Rosyid dengan ekspresi geram.

Tak hanya manipulasi fungsi, Dinas PUPR Kota Bogor juga mengonfirmasi bahwa proyek tersebut tidak memegang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dahulu dikenal sebagai IMB. Lebih parah lagi, benteng pertahanan tata ruang Kota Bogor dilanggar mentah-mentah: kawasan Katulampa tersebut secara hukum merupakan zona pemukiman (domestik), bukan kawasan komersial perhotelan.

“PUPR sudah mengonfirmasi, PBG-nya nihil. Secara zonasi pun wilayah tersebut haram untuk dibangun hotel karena peruntukannya untuk pemukiman warga. Berdasarkan tumpang tindih pelanggaran ini, kesimpulan Komisi III sudah bulat: aktivitas pembangunan di sana harus dihentikan total tanpa kompromi!” tegas politisi senior PKS tersebut.

Tantang Wibawa Pemerintah, DPRD Desak Satpol PP Progresif

Ketegasan DPRD kini diuji oleh sikap bandel pihak pengembang. Pasalnya, Surat Peringatan Pertama (SP 1) yang dilayangkan oleh otoritas terkait beberapa waktu lalu dicueki dan dianggap angin lalu oleh pihak proyek. Aktivitas di lapangan disinyalir masih terus berjalan menantang wibawa hukum Pemkot Bogor.

Merespons pembangkangan tersebut, Komisi III mendesak Satpol PP Kota Bogor untuk melepaskan gaya diplomasi lembek dan segera mengambil tindakan hukum yang lebih progresif, taktis, dan menjatuhkan sanksi berat.

“Mereka sudah berani mengabaikan SP 1. Saya minta Satpol PP segera layangkan SP 2 dengan cepat, dan siapkan langkah eksekusi nyata ke depan. Entah itu penyegelan paksa, pemasangan plang pelanggaran, atau pengosongan area. Jangan biarkan wibawa pemerintah diinjak-injak oleh pengembang nakal,” pungkas Abdul Rosyid.

(KDR)

#KotaBogor #DPRDKotaBogor #KriminalTataRuang #SatpolPPBogor #Katulampa #InvestasiIlegal #SorotRakyat #BeritaBogor #PenegakanPerda

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aksi turun ke jalan ini menjadi bentuk kemarahan terbuka mahasiswa atas mandeknya pengusutan kasus pembunuhan Noven yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan hukum.

Dalam orasinya, massa PMKRI secara tegas menilai aparat penegak hukum gagal menunjukkan kinerja yang serius. Mandeknya proses penyelidikan ini dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah memicu krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap institusi kepolisian.

Krisis Kepercayaan dan Dugaan Tebang Pilih Kasus

Ketua Presidium PMKRI Bogor, Frigy, menyatakan bahwa lambannya penanganan kasus Noven merupakan bentuk nyata ketidakadilan yang dibiarkan tanpa ujung.

“Ini bukan hanya soal lambat, tapi soal ada atau tidaknya keseriusan. Jika negara tidak mampu menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarganya, maka kepercayaan publik akan runtuh,” tegas Frigy di sela-sela aksi.

Lebih lanjut, PMKRI juga menyoroti adanya ketimpangan dan kesan tebang pilih dalam penanganan kasus kriminal di Kota Bogor. Mereka membandingkan penanganan kasus Noven dengan kasus kriminal lain di kawasan Soleh Iskandar yang dinilai sangat cepat diungkap, meskipun barang bukti awalnya tergolong minim.

“Ketika kasus lain bisa cepat selesai, publik berhak curiga dan bertanya-tanya: ada apa dengan kasus Noven? Mengapa begitu sulit diungkap?” cecar Frigy.

Tuntut Transparansi dan Klarifikasi Isu Keterlibatan FBI

Dalam pernyataan sikapnya, PMKRI mengajukan sejumlah tuntutan krusial kepada Kapolresta Bogor Kota. Mereka mendesak kepolisian untuk membuka secara transparan progres penyelidikan, termasuk:

1. Hambatan nyata yang dihadapi penyidik di lapangan.
2. Jumlah pasti dan hasil pemeriksaan saksi-saksi.
3. Hasil pendalaman terhadap pihak-pihak terdekat korban.

Selain itu, PMKRI juga menuntut klarifikasi resmi dari pihak kepolisian terkait isu keterlibatan tim forensik digital asing seperti FBI yang sempat mencuat ke publik beberapa waktu lalu. Mereka meminta kejelasan langkah konkret, bukan sekadar janji manis di media.

Ancam Lapor ke DPR RI hingga Tuntutan Copot Jabatan

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Afren, menegaskan bahwa gerakan yang mereka lakukan hari ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan peringatan keras bagi korps bhayangkara.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan dan progres yang jelas, kami akan membawa kasus Noven ini ke Komisi III DPR RI agar ada pengawasan langsung terhadap kinerja aparat di daerah,” ujar Afren.

Tidak main-main, PMKRI juga mendesak adanya evaluasi total terhadap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota. Mereka secara tegas meminta pencopotan Kasat Reskrim hingga Kapolresta Bogor Kota jika terbukti tidak mampu menuntaskan kasus pembunuhan yang menyita perhatian nasional ini.

Aksi yang digelar simultan di Mapolresta dan Balai Kota ini menjadi simbol bahwa tekanan publik tidak akan surut. PMKRI Cabang Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus Noven hingga keadilan benar-benar ditegakkan dan pelaku diseret ke meja hijau.

Polresta Bogor Kota Belum Berikan Keterangan Resmi

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polresta Bogor Kota masih bungkam. Belum ada keterangan resmi maupun pernyataan dari Kapolresta Bogor Kota terkait tuntutan massa aksi PMKRI dan perkembangan terbaru penyelidikan kasus pembunuhan Noven.(SOROTRAKYAT.COM / KDR)

#KasusNoven #PMKRIBogor #PolrestaBogorKota #KotaBogor #KeadilanUntukNoven #DemoMahasiswa

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa malam (2/6/2026), Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa praktik lancung pada sektor konstruksi ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp35,7 miliar dari total nilai kontrak proyek sebesar Rp151,2 miliar.

“Pada kesempatan ini, kami mengumumkan penahanan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan yang dibiayai APBD TA 2017-2019,” ujar Achmad Taufik Husein di hadapan awak media.

Adapun keempat identitas tersangka yang dibeberkan oleh KPK adalah:

1. SKM (Mokh. Sukiman), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2017.
2. HDH (Herman Dwi Haryanto), selaku General Manager Divisi Regional III PT Brantas Abipraya (Persero) periode 2015-2019.
3. ABD (Ahmad Abdillah), selaku Direktur PT Agung Pradana Putra.
4. MYM (Muhammad Yanuar Marzuki), selaku Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan TA 2017-2019 sekaligus Direktur CV Absolute (ditahan menyusul per 3 Juni 2026).

Konstruksi Perkara: Kongkalikong Sejak Awal Perencanaan KPK menjelaskan, sengkarut kasus ini bermula pada periode Mei hingga Juni 2017 saat Pemkab Lamongan mengadakan lelang proyek pembangunan gedung kantor pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBD. Pada Juli 2017, PT Brantas Abipraya (Persero) KSO diumumkan sebagai pemenang tender, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak senilai Rp151,2 miliar oleh HDH dan SKM.

Namun, tim penyidik menemukan indikasi kuat bahwa proses lelang tersebut hanyalah formalitas belaka demi memenuhi persyaratan administratif semata. Faktanya, sejak tahap perencanaan dan penganggaran, tersangka ABD telah ditunjuk secara sepihak sebagai kontraktor pelaksana di lapangan. Demi memuluskan jalan pengondisian pemenang tender ini, tersangka SKM diduga kuat menerima sejumlah aliran dana atau fee dari pihak swasta.

Akibat adanya kongkalikong dan pengondisian sepihak tersebut, kualitas hasil akhir pekerjaan proyek di lapangan terbukti amburadul dan tidak sesuai dengan spesifikasi kontraktual yang telah disepakati. Berdasarkan audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penyimpangan mutu ini berujung pada kerugian negara sebesar Rp35,7 miliar.

KPK Tegaskan Sektor Infrastruktur Harus Bebas Korupsi Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan bahwa manipulasi di sektor konstruksi publik membawa dampak buruk yang luas dan sistemik bagi hajat hidup orang banyak.

“Praktik korupsi di sektor konstruksi seperti manipulasi, mark-up, atau pengaturan pemenang proyek tidak hanya merugikan keuangan negara. Namun juga berpotensi pada terancamnya keselamatan masyarakat pengguna fasilitas tersebut,” tegas Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada pers.

Oleh sebab itu, lembaga antirasuah berkomitmen penuh untuk terus mendorong fungsi pencegahan dan mengawal penggunaan anggaran negara agar berjalan transparan.

“KPK melalui fungsi pencegahan terus mendorong seluruh stakeholders dan dunia usaha untuk menggunakan keuangan negara dalam membangun infrastruktur untuk masyarakat secara transparan dan optimal, agar infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk publik,” pungkasnya.

Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, para tersangka kini dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama.

(KDR)

#KPK #KorupsiInfrastruktur #PemkabLamongan #KasusLamongan #BeritaTerkini #Hukum #KoruptorDitangkap #SorotRakyat #TransparansiAnggaran

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, didampingi Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin dan Sekda Denny Mulyadi, menyerahkan berbagai penghargaan kepada masyarakat dan mitra strategis yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan kota.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung usai Upacara Peringatan HJB ke-544 yang berlangsung khidmat di Plaza Balai Kota Bogor, Rabu (3/6/2026).

Dalam sambutannya, Dedie Rachim menegaskan bahwa penghargaan ini adalah wujud terima kasih dan apresiasi mendalam dari Pemkot Bogor atas sinergi, dedikasi, dan komitmen seluruh elemen masyarakat.

“Terima kasih atas sinergi, dedikasi, dan komitmen dalam memberikan karya terbaik bagi kemajuan Kota Bogor,” ujar Dedie.

Apresiasi Multi-Sektor: Dari Pelajar Hingga Forkopimda

Penerima penghargaan kali ini mencakup berbagai lini masyarakat, mulai dari pelajar berprestasi, tokoh masyarakat, pengurus wilayah, hingga mitra strategis yang bergerak dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting.

Tidak ketinggalan, tokoh inspiratif kota dan penerima Akreditasi Gugus Depan Pramuka Tingkat Nasional juga turut naik ke podium kehormatan.

Selain elemen masyarakat, sinergi kuat juga ditunjukkan dengan pemberian apresiasi kepada jajaran Forkopimda yang sukses menjaga kondusivitas wilayah, termasuk Ketua DPRD, Dandim 0606, Kapolresta, Kajari, Ketua PN, dan Dandenpom III/1 Bogor.

Aksi Nyata di HJB: Kacamata Gratis dan Hibah CCTV

HJB ke-544 tidak hanya sekadar seremonial. Momen ini diwarnai aksi sosial nyata berupa pembagian kacamata gratis untuk lansia oleh Lansia Aktif Peduli Indonesia (LANTIP) Kota Bogor, dengan target 350 hingga 500 penerima manfaat per kecamatan. Selain itu, dilakukan penyerahan simbolis 5 unit CCTV outdoor untuk memperkuat sistem keamanan kota.

Dorong SDM Kreatif, Lepas Ketergantungan APBD

Dedie Rachim mengingatkan bahwa seluruh jajaran pemerintahan tidak sedang berpangku tangan, melainkan terus berjuang mewujudkan mimpi warga di tengah keterbatasan anggaran. Baginya, pembangunan SDM yang kompetitif jauh lebih krusial agar pergerakan ekonomi tidak melulu bertumpu pada APBD.

“Sumber daya manusia Bogor harus memiliki daya saing. Masyarakat Bogor harus mampu melakukan langkah-langkah yang inovatif dan kreatif, sehingga tidak semua kegiatan dan pergerakan ekonomi ditopang oleh APBD semata,” tegas Dedie.

Ia berharap HJB ke-544 ini menjadi pemantik utama untuk melahirkan inovasi dan mempererat kolaborasi menuju “Bogor Maju”. (FYR)

#HJB544 #KotaBogor #DedieRachim #HariJadiBogor #BogorMaju #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj