Peninjauan ini difokuskan pada desain menyeluruh pembangunan kawasan, mulai dari fasilitas olahraga, gedung perkantoran, hingga penataan lanskap yang lebih representatif. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) telah menyiapkan anggaran fantastis senilai Rp51 miliar untuk memastikan proyek ini berjalan maksimal.

“Akan segera dilaksanakan lelang. Dengan jeda waktu yang cukup panjang, kita harap persiapan lebih matang dan hasilnya lebih baik dari tahap sebelumnya,” ujar Dedie Rachim saat di lokasi.

Fokus Pembangunan Tahun 2026: Beberapa titik utama yang menjadi sasaran rehabilitasi tahun ini meliputi:

• Stadion GOR Pajajaran: Fokus pada tribun dan fasilitas pendukung dengan standar kualitas FIFA serta lintasan atletik internasional.
• Kolam Renang Mila Kencana: Rehabilitasi tahap II pada area kolam rekreasi menggunakan material lantai khusus (unpolished) demi kenyamanan pengunjung.
• Fasilitas Panjat Tebing: Rehabilitasi wall climbing.
• Perkantoran Dispora: Renovasi fasad gedung eks Wisma Atlet untuk kantor baru, sementara kantor lama akan dibongkar guna perluasan area parkir.

Dedie menambahkan bahwa penataan ini juga bertujuan agar kemegahan Stadion GOR Pajajaran dapat terlihat langsung oleh masyarakat dari berbagai sisi, baik dari Jalan Pemuda maupun Jalan Ahmad Yani.

“Ini akan menjadi magnet baru bagi masyarakat Bogor untuk berolahraga dan berkegiatan positif,” tambahnya.

Kepala Dispora Kota Bogor, Anas S. Rasmana, menjelaskan bahwa proses lelang dijadwalkan mulai akhir April atau Mei 2026.

Rehabilitasi tahap II Stadion GOR Pajajaran akan meliputi tribun dan berbagai fasilitas lainnya. Sementara itu, rehabilitasi tahap II Kolam Renang Mila Kencana akan mencakup kolam rekreasi yang 90 persen menggunakan lantai kasar (unpolished).

Sedangkan untuk perawatan kantor akan difokuskan pada bagian fasad gedung eks Wisma Atlet serta interior. Sementara itu, kantor Dispora saat ini akan dibongkar dan digunakan sebagai perluasan area parkir.

“Pemindahan kantor dimulai tahun ini agar ada perluasan area parkir. Proses interior dan eksterior selesai, kemudian kami pindah. Setelah kantor lama kosong, akan langsung dilakukan pembongkaran. Jadi, prosesnya simultan: pindah lalu dibongkar,” ungkap Anas.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan Disperumkim untuk perbaikan akses jalan, drainase, dan penataan ruang terbuka hijau di sekitar kawasan.

Dengan demikian, ketika seluruh pekerjaan tahap II selesai, kawasan akan tertata lebih rapi dan dapat dilanjutkan dengan pembangunan maupun perawatan pada tahap berikutnya.

“Iya, kami sudah berkoordinasi. Hal-hal yang bisa diperbaiki oleh dinas akan langsung ditangani. Sehingga, secara kawasan akan tertata lebih baik dari kondisi saat ini yang masih dalam proses persiapan pembangunan tahap II,” tuturnya. (FY)

#KotaBogor #DedieRachim #GORPajajaran #PembangunanKotaBogor #FasilitasOlahraga #StadionFIFA #BeritaBogor #DisporaBogor #MilaKencana

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sorotrakyat.com | Kota Bogor — Sedang pusing memikirkan syarat administrasi masuk kuliah, melamar pekerjaan, atau sekadar ingin tahu kadar kolesterol tapi takut dompet “menjerit”? Tenang, kabar baik datang dari jantung Kota Hujan.

RSUD Kota Bogor resmi meluncurkan sederet paket Medical Check-Up (MCU) super terjangkau yang dirancang khusus untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Tidak perlu lagi menunda cek kesehatan, karena kini sehat bisa dimulai dengan harga mulai dari Rp180.000 saja!

Ini bukan sekadar “obral”, melainkan komitmen rumah sakit milik pemerintah (plat merah) ini untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas yang dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Bingung Pilih Paket? Ini Panduan Lengkapnya!

Agar tidak bingung melihat daftar panjang, tim redaksi telah merangkum pilihan paket MCU yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:

1. Paket “Goes to Campus” (Rp400 Ribu)

Khusus untuk Calon Mahasiswa atau Pemagang.

• Fasilitas: Cek fisik, Rontgen Dada, Darah & Urine Rutin, Tes Narkoba, serta Tes Buta Warna.
• Keunggulan: Sangat praktis untuk syarat daftar ulang kampus atau organisasi. Sekali datang, semua berkas beres!

2. Paket Karyawan (Rp750 Ribu)

Solusi untuk Pegawai Kantoran atau Pekerja Lapangan.

• Fasilitas: Seluruh fasilitas paket kampus ditambah EKG (Jantung), Cek Fungsi Hati & Ginjal, Profil Lemak Lengkap, dan Tes Kesehatan Jiwa (MMPI).
• Keunggulan: Penting bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi atau beban kerja berat untuk memantau organ vital secara berkala.

3. Paket Spesial Pejuang NIP (CPNS/PPPK)

Dua opsi untuk membantu Anda lolos seleksi administrasi:

• ASN Tangguh (Rp450 Ribu): Fisik, Darah, Urine, Narkoba (3 parameter), dan MMPI.
• ASN Prima (Rp600 Ribu): Lebih lengkap dengan tambahan Rontgen Dada dan Narkoba (5 parameter).
• Tips: Pilih Paket Prima jika instansi tujuan Anda mewajibkan hasil rontgen agar lebih hemat waktu.

4. Paket General (Silver, Bronze, Gold, Platinum)

Mau tahu kondisi tubuh secara umum? Pilih level “game” kesehatanmu:

• Silver (Rp275 Ribu): Basic starter pack (Fisik, Rontgen, Darah, Urine).
• Bronze (Rp500 Ribu): Ditambah cek fungsi Hati & Ginjal.
• Platinum (Rp875 Ribu): All You Can Check! Termasuk tes Hepatitis B dan Buta Warna. Pilihan terbaik untuk evaluasi kesehatan tahunan.

5. Tes Narkoba Mandiri (Mulai Rp180 Ribu)

Butuh cepat untuk syarat SIM atau melamar kerja? Tersedia layanan cepat dengan 3 parameter yang akurat dan legal.

Promo Grup: Ajak Teman, Dapat Gratisan!

RSUD Kota Bogor juga memberikan penawaran menarik bagi komunitas motor, pengajian, atau rekan kantor. Dengan melakukan pemeriksaan minimal 20 orang, Anda akan mendapatkan 1 Voucher GRATIS untuk paket yang sama.

Booking & Konsultasi: Hubungi nomor resmi di 0811-1013-6661 sekarang juga!

Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhary Rowi, menegaskan bahwa program ini hadir agar warga Bogor tidak lagi menjadikan biaya sebagai alasan menunda cek kesehatan.

“Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat. Jangan menunggu sakit baru berobat, tapi saat sehat pun harus dicek. Dengan harga bersahabat, kami harap warga lebih proaktif menjaga aset paling berharga, yaitu kesehatan,” pungkasnya. (Adv)

#KotaBogor #RSUDKotaBogor #MedicalCheckUp #PromoKesehatan #BogorSehat #MCUCheap #InfoBogor #Sorotrakyat #KesehatanMasyarakat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aksi yang berlangsung pada 11 April 2026 ini bukan sekadar simbol protes biasa, melainkan bentuk nyata keberanian collective buruh untuk menuntut perubahan radikal atas kondisi kerja yang dinilai semakin memprihatinkan. Dengan barisan yang sangat terorganisir, atribut serikat yang dominan, dan semangat yang menyala-nyala, massa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama yang bersifat mendesak kepada pihak manajemen perusahaan.

Isu K3 Jadi Sorotan Utama: Sistem Dinilai Bobrok

Dari 10 poin tuntutan yang diserukan, isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi poin yang paling lantang dan emosional disuarakan. Pihak SPN menilai dengan tegas bahwa sistem keselamatan kerja saat ini di kawasan IMIP tidak berjalan optimal, bahkan cenderung diabaikan demi mengejar target produksi. Kelalaian ini dianggap telah menimbulkan risiko serius yang mengancam nyawa pekerja setiap harinya di lapangan.

Kekecewaan buruh semakin memuncak menyusul dugaan penyembunyian kasus kecelakaan kerja fatal yang terjadi di PT CSP pada tanggal 29 Juli sebelumnya, yang dinilai tidak transparan.

Pernyataan Tegas Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali

Ditemui di tengah-tengah massa aksi, Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali, Iwan, memberikan pernyataan keras terkait kondisi yang memicu aksi mogok daerah ini. Ia menekankan bahwa sabar buruh sudah habis dan menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.

“Aksi hari ini adalah puncak gunung es dari tumpukan kekecewaan kami. Kami tidak bisa lagi berdiam diri melihat kawan-kawan kami bertaruh nyawa setiap hari dengan sistem K3 yang bobrok dan manajemen yang tidak becus. Kami menuntut perombakan total!” tegas Iwan dengan nada tinggi.

Lebih lanjut, Iwan menyoroti ketidakmampuan pimpinan departemen terkait dalam menjalankan tugasnya dan pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

“Sikap pimpinan HR Hubungan Industrial dan OHS IMIP yang arogan dan tidak kompeten adalah penyebab utama kekacauan ini. Mereka telah mengkhianati kesepakatan 16 Agustus lalu dan gagal total mengurus sistem keselamatan. Tidak ada pilihan lain bagi perusahaan: Copot mereka sekarang juga! Jika tidak ada perubahan signifikan dan transparansi penuh atas kecelakaan kerja, jangan salahkan kami jika gelombang massa yang lebih besar akan kembali datang,” pungkas Iwan.

Daftar Lengkap 10 Tuntutan Buruh SPN Morowali

Berikut adalah poin-poin tuntutan yang diserahkan secara resmi oleh perwakilan buruh kepada pihak perusahaan:

1. Copot pimpinan HR bidang Hubungan Industrial yang melanggar Perjanjian Bersama (PB) yang disepakati pada aksi tanggal 16 Agustus sebelumnya.
2. COPOT pimpinan OHS IMIP yang tidak becus mengurus sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di dalam kawasan.
3. Realisasikan Perjanjian Bersama yang disepakati pada tanggal 16 Agustus 2025.
4. Mengusut tuntas dan membuka secara transparan penyembunyian kasus kecelakaan kerja di PT CSP pada tanggal 29 Juli.
5. Evaluasi dan perbaikan secara total sistem management K3 di seluruh PT dalam kawasan IMIP.
6. STOP PHK & PERALIHAN sepihak Karyawan PT LAS.
7. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas kehilangan motor karyawan di parkiran kawasan IMIP.
8. Berikan fasilitas dan tunjangan telekomunikasi kepada karyawan.
9. Mendesak perusahaan untuk menambah armada BUS karyawan, hapuskan sistem transit.
10. Mendesak PT CMI untuk segera menyusun, mengesahkan, dan memberlakukan Peraturan Perusahaan (PP), karena sampai hari ini belum memberlakukan PP sebagai dasar hukum untuk mengatur hak dan kewajiban pekerja.

Meskipun aksi ini belum sepenuhnya membuahkan hasil yang maksimal sesuai harapan seluruh buruh, namun tekanan massa berhasil memaksa pihak perusahaan untuk keluar dari kantornya. Team HUMAS PT IMIP akhirnya mendatangi massa aksi dan mengajak perwakilan buruh masuk ke dalam kantor untuk berdialog.

Dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti beberapa poin prioritas, terutama terkait perbaikan sistem K3 dan peningkatan perlindungan pekerja. Walaupun belum seluruh tuntutan dipenuhi seketika, aksi ini berhasil membuka ruang komunikasi yang selama ini dirasa tertutup rapat. Kekuatan kolektif massa aksi terbukti menjadi faktor krusial dalam mendorong respons dari pihak manajemen.

Kehadiran ribuan buruh dari berbagai lini pekerjaan membuktikan kekuatan basis massa SPN yang sangat solid dan terorganisir di Morowali. Solidaritas ini tidak hanya tampak dalam jumlah massa, tetapi juga dalam kedisiplinan tinggi. Di tengah tensi yang sangat tinggi, aksi berlangsung tertib dan terkendali di bawah arahan koordinator lapangan, menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memicu kerusuhan.

Aksi ini menjadi contoh nyata bahwa perjuangan buruh dapat dilakukan secara masif, terorganisir, damai, dan bermartabat. Ke depan, konsistensi dan solidaritas yang sama akan menjadi kunci utama bagi buruh untuk memastikan bahwa 10 tuntutan mereka tidak hanya didengar, tetapi benar-benar diwujudkan oleh pihak manajemen IMIP. (KDR)

#Morowali #IMIP #DemoBuruhMorowali #SPNMorowali #BuruhMelawan #K3BobrokIMIP #CopotOHSIMIP #SerikatPekerjaNasional #KeadilanBuruh #SultraHits #KecelakaanKerjaIMIP #PTCSP #Spn

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah responsif ini seolah menjawab keraguan publik atas lambannya penanganan kerusakan infrastruktur vital yang selama ini menjadi “jebakan maut” bagi pengendara, terutama saat hujan mengguyur.

Berdasarkan pantauan langsung tim sorotrakyat.com di lokasi siang tadi (09/04/2026), armada alat berat dan sejumlah petugas pemeliharaan jalan dari Dinas PUPR Kota Bogor sudah sibuk bekerja. Lubang-lubang besar yang sebelumnya menganga dan sering tertutup genangan air, kini telah tertutup aspal hotmix yang halus.

Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kota Bogor, Muhamad Hutri, S.T., M.T., yang sebelumnya berjanji akan memberikan penanganan hari ini, membuktikan komitmennya. Melalui keterangan resminya, ia memastikan bahwa tim teknis langsung turun ke lapangan untuk melakukan perbaikan permanen.

“Alhamdulillah, hari ini tim pemeliharaan dari Dinas PUPR Kota Bogor telah menyelesaikan perbaikan permanen di Jalan Medica Bumi Menteng Asri. Ini merupakan komitmen kami untuk segera merespon keluhan masyarakat dan memastikan keselamatan pengguna jalan kembali terjamin. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi sebelumnya,” tegas Muhamad Hutri.

Perubahan drastis kondisi Jalan Medica dalam hitungan jam ini disambut antusias oleh berbagai pihak. Lurah Menteng, Rachmadi, yang sebelumnya mengakui telah melaporkan kerusakan tersebut, memberikan apresiasinya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Dinas PUPR Kota Bogor, khususnya Pak Sekdis Muhamad Hutri, atas gerak cepatnya. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik antara dinas dan kewilayahan. Saya harap perbaikan ini bisa bertahan lama dan membawa kenyamanan kembali bagi masyarakat khususnya warga Menteng,” ujar Lurah Rachmadi saat dikonfirmasi, Kamis (09/04)..

Antusiasme paling kuat datang dari warga masyarakat yang setiap hari melintasi jalan tersebut. Kekhawatiran akan kecelakaan yang selalu menghantui kini sirna seiring mulusnya aspal baru.

“Jujur saja, tadinya kami sudah pesimis jalan ini akan diperbaiki, karena sudah satu bulan lebih dibiarkan rusak. Tapi alhamdulillah, hari ini langsung ramai alat berat. Terima kasih juga kepada media Sorot Rakyat yang terus menyorot masalah ini, sehingga akhirnya pemerintah langsung turun tangan. Sekarang kami bisa lewat dengan tenang,” ungkap Adi (45), salah seorang warga asli Menteng yang kebetulan melintas.

Gerak cepat Dinas PUPR Kota Bogor ini membuktikan bahwa sinergi antara aspirasi warga, pengawasan media, dan eksekusi pemerintah dapat berjalan efektif. Redaksi sorotrakyat.com akan terus berkomitmen menjadi corong suara masyarakat dan mengawal setiap kebijakan serta kinerja pemerintah demi kemaslahatan publik.

(Red/Tim)

#SorotRakyat #BogorGercep #PUPRKotaBogor #PerbaikanJalan #MentengAsri #MuhamadHutri #KeselamatanJalan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pesan tersebut disampaikan Dedie Rachim di hadapan para peserta Seminar Bisnis dan Business Innovation Competition Genovate 2026 yang diselenggarakan oleh UKM Kewirausahaan Universitas Terbuka (UT) Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Minggu (5/4/2026).

Dalam sambutannya, Dedie menyoroti dinamika geopolitik global yang mulai berdampak serius pada stabilitas pasokan minyak dan gas dalam negeri. Sebagai bagian dari konektivitas global, Indonesia dituntut untuk segera melakukan transisi energi guna mengurangi ketergantungan pada impor.

“Saya mendengar langsung dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, bahwa saat ini dibutuhkan terobosan baru. Bagaimana energi baru terbarukan (EBT) bisa tercipta sebagai alternatif nyata agar bangsa kita tidak terus bergantung pada impor bahan bakar minyak dan gas,” tegas Dedie Rachim.

Inovasi dari Bogor untuk Indonesia Dedie berharap tantangan global ini dijawab oleh anak muda Bogor melalui inovasi konkret, seperti pengembangan charging station berbasis tenaga surya, hidro, maupun angin. Ia menekankan bahwa gagasan masa depan seperti robotik dan microchip harus mulai digarap serius untuk memudahkan kehidupan manusia sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.

“Kita harus berkaca dari negara maju di mana anak muda mereka sudah berkompetisi menciptakan teknologi untuk 20 hingga 30 tahun ke depan. Saya ingin dari ajang Genovate ini lahir temuan inovatif yang bisa diproduksi massal di dalam negeri,” tambahnya.

Selain inovasi teknologi, Dedie juga mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan, mengingat dunia saat ini tidak lagi hanya menghadapi perubahan iklim (climate change), melainkan sudah berada pada fase bencana iklim (climate disaster).

Sinergi UT Bogor dan Pemerintah Kota Direktur Universitas Terbuka (UT) Bogor, Enang Rusyana, menyambut baik dukungan penuh Pemerintah Kota Bogor yang telah terjalin sejak sebelum tahun 1990-an, termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa sejak 1991.

“Mahasiswa yang hadir di sini adalah pemuda cerdas yang memilih produktif di hari libur. Kami yakin sinergi antara mahasiswa, universitas, dan pemerintah adalah kunci prestasi. Harapannya, ide-ide dari Genovate 2026 ini dapat ditindaklanjuti menjadi produk nyata yang mampu bersaing di tingkat nasional,” pungkas Enang.

(KDR)

#KotaBogor #DedieRachim #Genovate2026 #UTBogor #InovasiPemuda #EnergiTerbarukan #BogorSainsKreatif #SorotRakyat #GenZBerinovasi

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah ini diambil sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2025 serta pembenahan regulasi daerah.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa pembentukan Pansus ini merupakan mekanisme konstitusional untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sepanjang tahun anggaran sebelumnya.

Salah satu Pansus utama yang dibentuk akan fokus membedah LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2025. Meskipun Pemkot Bogor mengklaim pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen dan peningkatan IPM ke angka 79,75, DPRD akan melakukan verifikasi lapangan dan sinkronisasi data.

“Kami telah menerima dokumen LKPJ 2025. Selanjutnya, Pansus akan bekerja untuk memberikan catatan strategis dan rekomendasi. Sinergi ini penting agar setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Adityawarman Adil.

Selain LKPJ, DPRD juga memberikan perhatian khusus pada perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Legislatif menilai penataan aset daerah masih memerlukan penguatan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Masih terdapat kendala seperti penguasaan aset yang belum sesuai ketentuan dan lemahnya pengamanan administrasi maupun fisik. Melalui Pansus ini, kita ingin instrumen kebijakan lebih tegas, termasuk penyelesaian tanah yang dikuasai masyarakat secara adil,” jelas Ketua DPRD.

Paralel dengan itu, Pansus BPBD dibentuk untuk memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana menjadi Tipe A.

Mengingat Bogor merupakan wilayah rawan bencana, DPRD mendorong agar BPBD memiliki struktur organisasi yang lebih responsif dan mandiri secara anggaran.

Di sisi lain, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Bogor melaporkan hasil pembahasan mengenai penarikan Raperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu.

Ketua Bapemperda, Eka Wardana, menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi efisiensi anggaran dan efektivitas regulasi.

Eka mengungkapkan bahwa penataan kabel optik kini sudah berjalan melalui kolaborasi mandiri dengan APJATEL tanpa menyedot dana APBD.

“Maksud utama Raperda ini sudah tercapai lewat aksi mandiri operator. Jadi, daripada membuat Perda baru yang tumpang tindih, DPRD merekomendasikan penguatan lewat Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai pelaksana Perda Jalan yang sudah ada,” tegas Eka Wardana.

Daftar 3 Pansus yang resmi dibentuk pertama Pansus LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2025 Mengevaluasi kinerja capaian tahunan pemerintah.

Kedua Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah, fokus pada pengamanan dan optimasi aset daerah dan ketiga Pansus SOTK BPBD dengan fokus pada penguatan kelembagaan penanganan bencana Tipe A.

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dede A. Rachim dan jajaran kepala dinas. DPRD menargetkan pembahasan ketiga Pansus ini dapat selesai tepat waktu agar rekomendasi strategis dapat segera diimplementasikan oleh Pemkot Bogor.

(Adv)

#KotaBogor #DPRDKotaBogor #RapatParipurna #TransparansiAnggaran #BogorUpdate #PansusDPRD #LKPJ2025 #AsetDaerah
Editor & Penerbit: Den.Mj

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bogor, Drs. Anas S. Rasmana, M.M., mengungkapkan bahwa peningkatan ini berbanding lurus dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola pihaknya.

“Alhamdulillah, dalam dua bulan terakhir terjadi lonjakan kunjungan yang sangat signifikan. Jika biasanya pendapatan berada di angka kurang lebih Rp. 30.000.000, kini meroket hingga mencapai Rp. 92.000.000,” ujar Anas kepada awak media sorotrakyat.com, Selasa (31/03).

Pencapaian ini menjadi bukti nyata keseriusan jajaran Dispora Kota Bogor di bawah kepemimpinan Anas S. Rasmana dalam melakukan pembenahan manajemen dan operasional. Fokus utama tim saat ini adalah menghadirkan kenyamanan maksimal bagi warga.

Kondisi air kolam yang selalu jernih, perawatan kebersihan area yang terjaga ketat, hingga kesigapan personel di lapangan menjadi kunci utama daya tarik pengunjung. Warga kini merasa lebih nyaman menghabiskan waktu luang di Mila Kencana.

“Kami ingin Mila Kencana tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik. Kebersihan dan keamanan adalah harga mati agar tempat ini terus menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bogor,” tegasnya. (KDR)

#MilaKencana #KotaBogor #DisporaKotaBogor #WisataBogor #BeritaKotaBogor #SorotRakyat #AnasRasmana

Editor & Penerbit: Den.Mj

Keputusan ini diambil dengan mengedepankan kepentingan rakyat kecil sebagai prioritas utama. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Pertamina belum akan menaikkan harga, baik untuk kategori BBM subsidi maupun non-subsidi.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi,” tegas Prasetyo Hadi dalam keterangannya.

Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik atau resah mengenai ketersediaan stok. Pasokan BBM nasional dipastikan aman dan terjamin untuk seluruh wilayah Indonesia. Melalui pengumuman ini, diharapkan informasi yang beredar di masyarakat menjadi lebih jelas dan akurat, sehingga stabilitas ekonomi di tingkat rumah tangga tetap terjaga. (RTH)

#BBM #HargaBBM #BeritaViral #InfoTerkini #Pertamina #Indonesia #fyp #foryoupage

Editor & Penerbit: Den.Mj

SOROTRAKYAT.COM | KOTA BOGOR — Menghadapi tantangan defisit anggaran yang signifikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengambil langkah taktis dengan mengoptimalkan aset yang ada. Bus-bus sekolah yang selama ini operasionalisasinya dinilai belum optimal akan segera dialihfungsikan menjadi angkutan perintis untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Keputusan strategis ini diambil sebagai respon langsung terhadap pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp300 miliar. Pemotongan anggaran yang substansial ini memaksa Pemkot Bogor untuk berpikir kreatif agar pelayanan publik tidak terganggu dan aset daerah tidak terbengkalai.

Menindaklanjuti rencana tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi parkir unit bus di kawasan Kemuning Gading pada hari Senin (30/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, beliau didampingi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, beserta jajaran, untuk menilai kesiapan fisik dan teknis armada.

“Kita sedang melakukan kajian mendalam terkait operasionalisasi bus-bus sekolah ini untuk dijadikan angkutan perintis. Ini adalah langkah efisiensi sekaligus solusi untuk memperluas jangkauan transportasi publik,” ujar Wali Kota Dedie Rachim di lokasi.

Kajian tersebut tidak hanya melihat aspek teknis kelayakan kendaraan, tetapi juga skema pengelolaannya. “Kita sedang kaji, apakah nanti pengelolaannya tetap di bawah Dinas Perhubungan atau dialihkan ke Perumda Transportasi Pakuan. Keputusan ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan profesionalisme layanan angkutan perintis ini,” tambahnya.

Saat ini, Pemkot Bogor mengelola total delapan unit kendaraan potensial, yang terdiri dari empat unit bus sekolah dan empat unit bus wisata ikonik, ‘Uncal’. Dedie Rachim menegaskan bahwa hasil pengecekan menunjukkan kondisi unit saat ini masih sangat baik dan laik jalan.

Langkah ini dianggap sebagai terobosan yang mendesak. “Tentu harus ada terobosan pemanfaatan untuk bus-bus yang selama ini belum optimal operasionalisasinya, terutama agar masyarakat yang belum terjangkau transportasi memadai bisa terlayani. Kita akan fungsikan bus-bus ini sebagai pelopor atau perintis untuk rute Koridor 3 dan 4. Pemanfaatan ini adalah opsi terbaik daripada membiarkan unit rusak karena tidak digunakan,” tegasnya.

Menyadari besarnya pemotongan TKD, Wali Kota menekankan bahwa skema pembiayaan pemeliharaan konvensional tidak lagi memungkinkan. Bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor dan BKAD, Pemkot akan menghitung ulang formula yang paling tepat untuk memaksimalkan fungsi sarana ini tanpa membebani anggaran yang sudah ketat.

“Ini bukan tentang kerugian, tapi justru mengubah potensi kerugian (biaya pemeliharaan aset tidak aktif) menjadi manfaat langsung bagi masyarakat. Kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada TKD untuk pemeliharaan, jadi model pengelolaannya harus mandiri dan berdaya guna,” pungkas Dedie Rachim. (FY)

#KotaBogor #TransportasiKotaBogor #DedieARachim #BusSekolah #DishubKotaBogor #BogorBermunajat #Sotrorakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa transformasi ini terlihat nyata dari data volume sampah harian. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor harus bekerja ekstra keras mengangkut rata-rata 32 ton sampah per hari dari kawasan tersebut. Jumlah fantastis ini biasanya diangkut menggunakan empat armada truk, di mana masing-masing truk memiliki kapasitas daya angkut sekitar delapan ton.

Menariknya, grafik volume sampah sempat mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 60 ton per hari saat proses relokasi dan pelaksanaan agenda “Jumat Bersih”. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah lama dan bongkaran lapak yang selama ini tersembunyi akhirnya ikut terangkut. Namun, setelah kawasan tersebut bersih dari aktivitas PKL di titik-titik terlarang, volume sampah harian kini turun drastis ke angka 15 hingga 20 ton per hari.

“Ke depan, saya ingin tidak ada lagi pedagang yang membuang sampah ke dalam selokan atau menumpuknya di jalan. Kita akan lakukan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan pemberian denda bagi para pelaku yang membandel,” tegas Dedie Rachim saat meninjau lokasi di Jalan Pedati, Senin (30/3/2026).

Selain urusan sampah permukaan, Dedie juga memberikan instruksi khusus kepada Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas PUPR. Ia meminta dilakukan normalisasi total pada saluran air di sepanjang jalur tersebut. Selama bertahun-tahun, saluran drainase di kawasan Lawang Saketeng tertutup rapat oleh sampah pasar dan konstruksi lapak PKL, yang seringkali memicu genangan saat hujan turun.

Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk tidak lagi menoleransi perilaku yang merusak estetika dan kebersihan kota. Pengawasan ketat akan terus dilakukan, dan sanksi denda akan langsung dijatuhkan bagi siapapun yang kedapatan kembali mengotori kawasan yang telah dibersihkan tersebut. (FY)

#BogorBebasSampah #DedieRachim #PemerintahKotaBogor #RelokasiPKL

Editor & Penerbit: Den.Mj