Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Senior Direktur Legal Asset Management BPI Danantara, Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., serta perwakilan tim HC Asset Management BPI Danantara, Ely Winoto Buwono.

Membawa semangat Hubungan Industrial Pancasila, agenda utama pertemuan ini berfokus pada penataan struktur organisasi serta perbaikan kesejahteraan para pekerja. Momentum ini dimanfaatkan oleh FSP ISSI sebagai ruang komunikasi positif guna menyampaikan berbagai aspirasi krusial yang dihadapi para pekerja di lingkungan industri semen nasional.

Dua poin utama yang disuarakan oleh FSP ISSI meliputi implementasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara berkelanjutan, serta pentingnya penyesuaian sistem pengupahan. Penyesuaian ini dinilai mendesak demi mempertimbangkan kondisi riil pekerja di lapangan dan dinamika biaya hidup yang terus berkembang.

Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Danantara memberikan respons yang sangat positif. Mereka mendorong dibukanya ruang dialog terbuka untuk penyelesaian berbagai permasalahan di level entitas dengan memegang teguh prinsip keadilan.

“Ini adalah project penggabungan, bukan penghapusan. Prinsipnya no one left behind (tidak ada satupun yang ditinggalkan),” tegas Inosentius Samsul di sela-sela dialog.

Sebagai langkah konkret, manajemen Danantara menyampaikan komitmennya untuk segera melakukan koordinasi strategis dengan Direktur HC PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG). Langkah ini diambil guna mendorong penguatan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain isu kesejahteraan dan pengupahan, pertemuan tersebut juga membahas pentingnya penyamaan persepsi mengenai hubungan industrial. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan dialogis, peningkatan komunikasi dua arah yang intensif, serta penguatan implementasi nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila di seluruh elemen perusahaan.

Di akhir pertemuan, pengurus FSP ISSI menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dan dukungan yang diberikan.

“Kami mengapresiasi dukungan dan doa dari seluruh rekan-rekan pekerja. Mari kita terus menjaga kekompakan, kondusivitas, dan profesionalisme demi terciptanya hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan,” tulis perwakilan FSP ISSI dalam keterangan resminya.

Dengan semangat “FSP ISSI: Bersatu, Berjuang, Membangun Negeri,” dialog ini diharapkan menjadi babak baru yang membawa dampak masif bagi kemajuan industri semen dan kesejahteraan para pekerjanya di masa depan.

(KDR)

#FSPSSI #Danantara #IndustriSemen #BUMN #KesejahteraanPekerja #HubunganIndustrialPancasila #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Prof. Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A., menilai pencapaian ini adalah validasi awal dari orkestrasi ekonomi “Hasil Cepat” atau Quick Wins di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti lokomotif ekonomi di bawah Bapak Presiden Prabowo sudah melaju kencang di rel yang tepat,” ujar Prof. Kun dalam tulisannya yang diterima redaksi (10/05).

Menurutnya, pertumbuhan 5,61% adalah buah manis dari kebijakan belanja negara yang ekspansif namun terukur. Salah satu faktor kunci adalah program Makan Siang Bergizi Gratis yang memberikan efek pengganda (multiplier effect) luar biasa di tingkat akar rumput.

“Program ini bukan sekadar bansos, tapi strategi cerdas menggerakkan ekonomi lokal. Ribuan UMKM, petani, dan peternak kini punya kepastian pasar. Ini adalah demand-side economics yang bekerja secara presisi di jantung ekonomi desa,” tambahnya.

Selain itu, fokus pada kedaulatan pangan dinilai sukses menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Prof. Kun menekankan bahwa kepastian eksekusi di lapangan, kelanjutan hilirisasi, dan kemudahan investasi membuat investor asing melihat Indonesia sebagai “rumah yang stabil”.

Menutup pernyataannya, Prof. Kun optimis bahwa angka 5,61% hanyalah batu pijakan menuju target yang lebih besar.

“Dengan momentum ini, target pertumbuhan 8% yang dicanangkan bukanlah angan-angan kosong, melainkan target realistis yang sangat mungkin diraih tahap demi tahap demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (KDR)

EkonomiIndonesia #PrabowoSubianto #PertumbuhanEkonomi #QuickWins #KSP #MakanSiangGratis #IndonesiaMaju #BeritaEkonomi

Editor & Penerbit: Den.Mj 

Keputusan ini diambil dengan mengedepankan kepentingan rakyat kecil sebagai prioritas utama. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Pertamina belum akan menaikkan harga, baik untuk kategori BBM subsidi maupun non-subsidi.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi,” tegas Prasetyo Hadi dalam keterangannya.

Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik atau resah mengenai ketersediaan stok. Pasokan BBM nasional dipastikan aman dan terjamin untuk seluruh wilayah Indonesia. Melalui pengumuman ini, diharapkan informasi yang beredar di masyarakat menjadi lebih jelas dan akurat, sehingga stabilitas ekonomi di tingkat rumah tangga tetap terjaga. (RTH)

#BBM #HargaBBM #BeritaViral #InfoTerkini #Pertamina #Indonesia #fyp #foryoupage

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua IndustriALL Indonesia Council, Iwan Kusmawan, SH, dalam orasinya menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja perempuan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang mendesak. Ia menyoroti betapa rentannya ruang kerja saat ini terhadap praktik pelecehan yang seringkali terabaikan.

“Kami meminta Bapak Presiden melalui kementerian terkait untuk tidak lagi menunda ratifikasi Konvensi ILO 190. Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sudah berada pada titik yang sangat meresahkan. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi soal martabat manusia,” ujar Iwan di hadapan massa aksi.

Iwan menambahkan bahwa momentum Hari Perempuan Internasional harus menjadi titik balik bagi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

“Presiden harus memberikan kado terbaik bagi perlindungan buruh perempuan. Ratifikasi ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi mereka yang berjuang demi ekonomi keluarga. Jangan biarkan buruh perempuan kita bekerja dalam bayang-bayang ketakutan,” tegas Iwan Kusmawan.

Senada dengan itu, Ketua Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council, Sumarnita Gurning, mengungkapkan data mencengangkan dari Komnas Perempuan. Tercatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terjadi sepanjang 2025, naik 14,07% dari tahun sebelumnya.

“Situasi ini darurat. UU TPKS memang sudah ada, namun kita butuh kerangka hukum yang lebih spesifik menjangkau relasi kuasa di lingkungan kerja. Konvensi ILO 190 adalah instrumen internasional pertama yang mengakui hak setiap orang untuk bekerja bebas dari kekerasan,” jelas Sumarnita.

Dalam aksi ini, IndustriALL Indonesia Council menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Segera ratifikasi Konvensi ILO No. 190.
2. Susun kebijakan nasional terintegrasi untuk pencegahan kekerasan di tempat kerja.
3. Jamin mekanisme pengaduan yang aman serta perlindungan bagi korban dari tindakan balasan (represi) pengusaha.

Aksi ditutup dengan komitmen bersama bahwa serikat pekerja akan terus mengawal isu ini hingga ruang kerja di Indonesia benar-benar menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi semua.

(AM)

#Buruh #IWD2026 #NewsUpdate #AksiMassa #Indonesia #RatifikasiILO190 #StopKekerasanDuniaKerja #BuruhPerempuan #IndustriALL #IwanKusmawan #StopPelecehanSeksual

Editor & Penerbit: Den.Mj

Iwan Kusmawan SH., Ketua Asia Brand Bargaining Group (ABBG) AFWA, menegaskan bahwa sebagai tulang punggung industri yang menyumbang nilai miliaran dolar, buruh perempuan justru menjadi kelompok yang paling rentan. Data Survei ILO (2022) menunjukkan 70,93% pekerja mengalami Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender (KPBG) di tempat kerja.

“Sangat tidak manusiawi ketika buruh perempuan dipaksa memeras keringat demi mengejar target brand global, namun hak reproduksi mereka seperti cuti haid dan cuti melahirkan dipotong atau bahkan tidak dibayar. Ini adalah bentuk perbudakan modern!” ujar Iwan Kusmawan SH., Minggu (08/03).

Beliau menambahkan bahwa ketidakpastian status kerja melalui sistem kontrak dan outsourcing telah menghilangkan rasa aman. “Buruh kita dijadikan ‘buffer’ atau penyangga ekonomi saat krisis global menghantam, tapi mereka adalah yang pertama dibuang saat keuntungan menurun. Kami menuntut akuntabilitas penuh dari merek-merek global. Mereka tidak boleh hanya mengambil untung dari upah murah Indonesia, sementara membiarkan kekerasan terjadi di dalam pabrik pemasoknya!”

Darurat Kekerasan dan Hak Reproduksi

Catatan Tahunan (Catahu) KOMNAS Perempuan (2024) mengungkap realitas pahit: sebanyak 2.702 kasus kekerasan masih dialami buruh perempuan. Pelanggaran hak normatif juga masih masif terjadi, di mana 52% buruh tidak mendapatkan cuti haid dan 22,6% ibu tidak menerima upah penuh saat cuti melahirkan.

“Banyak buruh perempuan takut pulang tepat waktu jika target tidak tercapai karena intimidasi atasan. Ini adalah bentuk kekerasan psikis yang menurunkan produktivitas,” ujar Baiq Evi, anggota WLC-AFWA dari Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Dampak Perang dan Ketidakpastian Ekonomi
Situasi diperburuk oleh ketidakpastian status kerja (kontrak dan outsourcing) serta dampak perang dagang global. Meskipun tarif resiprokal AS ke Indonesia berada di angka 19%, sektor TGSL tetap terdampak melalui pemotongan upah dan PHK massal, seperti yang baru-baru ini terjadi di Serang dan Jawa Tengah.

Kurbana Yastika (WLC-AFWA dari GSBI) menambahkan bahwa ketegangan geopolitik Iran-AS-Israel di awal tahun 2026 kian menghimpit buruh melalui kenaikan harga BBM dan bahan pokok. “Buruh perempuan menjadi ‘tumbal’ pertama. Mereka terjerat utang dan kehilangan sumber penghidupan akibat kebijakan ekonomi yang tidak berpihak,” tegasnya.

Tuntutan dan Solusi Nyata

WLC-AFWA menilai implementasi UU TPKS dan Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 belum maksimal karena minimnya pengawasan negara dan kurangnya perspektif korban di tingkat aparat penegak hukum.

Sebagai solusi konkret, AFWA menuntut:

Ratifikasi Konvensi ILO 190: Untuk menciptakan dunia kerja yang bebas dari kekerasan dengan cakupan perlindungan yang lebih luas dibanding regulasi nasional saat ini.

Kebebasan Berserikat: Menghentikan praktik blacklisting dan intimidasi terhadap buruh yang berserikat.

Akuntabilitas Merek Global: Mendesak pemegang merek untuk berkomitmen pada Kerangka Kerja SEWW (Safe Workplaces, Every Worker, Worldwide) melalui perjanjian rantai pasok yang mengikat secara hukum, mencontoh keberhasilan Perjanjian Jawa Tengah (2024) dan Perjanjian Dindigul di India.

“Kami tidak hanya menunggu perubahan; kami membangunnya melalui kampanye Violence Out of Fashion. Merek dan pemasok harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan manusia di balik produk mereka,” tutup Diah Priditia, WLC-AFWA dari Federasi Serikat Garteks.

Asia Floor Wage Alliance (AFWA) adalah aliansi serikat buruh internasional di sektor tekstil dan garmen yang beranggotakan organisasi dari Indonesia (GSBI, SPN, Garteks, SBSI 1992, FSBI, TURC, LIPS), Kamboja, Vietnam, Bangladesh, India, Sri Lanka, dan Pakistan.  (DR) 

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H., Ph.D., didampingi Wakapolres Subang Kompol Asep Agustoni, S.E., M.M., serta para Pejabat Utama Polres Subang.

Turut hadir unsur Muspika Kecamatan Kalijati dan perwakilan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas DKUPP, Dinas Pertanian, Bulog, pelaku ritel modern, serta UMKM. Sekitar 550 warga masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Kegiatan diawali dengan Zoom Meeting bersama Kapolda Jawa Barat yang diikuti jajaran Polres se-wilayah Polda Jabar. Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Usai mengikuti arahan tersebut, Kapolres Subang bersama jajaran dan instansi terkait meninjau langsung stan-stan penjualan. Berbagai komoditas kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan ini, mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, hingga produk pangan lainnya dengan harga di bawah pasaran.

Kapolres Subang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait dalam mendukung program pemerintah guna menekan inflasi daerah serta membantu meringankan beban masyarakat.

“Polres Subang akan terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,” ujarnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya pengunjung yang memanfaatkan program pangan murah tersebut hingga kegiatan berakhir.

Melalui Gerakan Pangan Murah ini, Polres Subang berharap stabilitas harga pangan di wilayah Kabupaten Subang tetap terjaga serta daya beli masyarakat dapat terus diperkuat.

(AsepW)

Pertemuan krusial ini membahas empat proyek infrastruktur “raksasa” yang akan menjadi tulang punggung kenyamanan warga Bogor di masa depan.

Mantan Wakil Wali Kota Bogor sekaligus tokoh masyarakat, Dedie Rachim, menyatakan bahwa prioritas utama yang dilaporkan adalah kesiapan lahan dan teknis untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota yang berlokasi di wilayah Kayu Manis. Proyek ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas lingkungan dan sanitasi warga secara signifikan.

Salah satu isu yang paling dinanti publik adalah kepastian revitalisasi Terminal Baranangsiang. Hingga saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kami melaporkan terkait percepatan pembangunan di Terminal Baranangsiang. Harapan kami ada akselerasi agar prosesnya bisa segera dilaksanakan,” ujar Dedie Rachim saat ditemui di kantor Bappenas.

Guna memecah kepadatan penumpang di Stasiun Bogor, Pemkot Bogor menegaskan kesiapan pembangunan Stasiun Sukaresmi. Dedie mengungkapkan bahwa dari sisi infrastruktur pendukung, lahan dan akses jalan sudah disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga tinggal menunggu lampu hijau pelaksanaan konstruksi.

Rencana masuknya lintas raya terpadu (LRT) ke pusat Kota Bogor, tepatnya di Baranangsiang, juga menjadi bahasan hangat. Jika LRT resmi masuk, Pemkot Bogor berkomitmen menyiapkan sistem transportasi pengumpan (feeder) yang terintegrasi agar masyarakat tidak kesulitan beralih moda transportasi.

“Apabila LRT masuk ke Baranangsiang, maka Pemkot Bogor tentu menyiapkan sebuah sistem transportasi publik yang mumpuni untuk masyarakat. Semua poin ini kami sampaikan agar bisa ditindaklanjuti segera oleh pusat,” pungkas Dedie.

Dengan kolaborasi antara Pemkot Bogor dan Bappenas, langkah ini diharapkan mampu mewujudkan Kota Bogor yang lebih tertata, bebas macet, dan ramah lingkungan.

Reporter: FY

#KotaBogor #InfrastrukturBogor #Baranangsiang #LRTBogor #StasiunSukaresmi #PembangunanDaerah #BogorHariIni #Bappenas #DedieRachim #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dengan nilai investasi fantastis mencapai USD3,9 Miliar (sekitar Rp62,4 Triliun), pabrik LCI ini langsung menyandang predikat sebagai salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara.

“Kehormatan kita adalah mitra siapapun. Apalagi mitra dari luar datang ke kita, investasi uang mereka, yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun. Mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita, kita harus amankan,” tegas Presiden Prabowo, menyerukan jaminan keamanan dan dukungan penuh bagi para investor.

Sementara disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam laporan nya bahwa proyek strategis ini memiliki nilai investasi sebesar USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun. Nilai ini menjadikannya sebagai salah satu investasi petrokimia terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Dengan pabrik ini, kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya. 70 persen adalah subtitusi impor, 30 persen kita ekspor. Total nilainya, revenue-nya, jualannya per tahun, itu 2 miliar USD. Jadi 1,4-1,5 di sini, sisanya kita ekspor,” ungkap Bahlil.

Di pabrik ini, bahan baku berupa naphta diproses menjadi produk hulu dan hilir untuk selanjutnya menjadi bahan baku penting pembuatan produk mulai dari botol plastik, kabel, hingga bumper mobil. Kehadiran pabrik ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri hilir, meningkatkan neraca perdagangan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Acara peresmian megah ini turut dihadiri Pelaksana Tugas Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Soo Deok, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Cilegon Robinsar, dan Lotte Group Chairman Shin Dong Bin.
(KDR)

#LotteChemical #PrabowoSubianto #HilirisasiIndonesia #InvestasiPetrokimia #Cilegon #EkonomiNasional #BahlilLahadalia #IndustriIndonesia #LotteChemicalIndonesia #MegaProyekIndonesia #StopImpor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Konsolidasi yang dihadiri oleh pimpinan Partai Buruh dan pimpinan serikat dari berbagai daerah ini menjadi momen unjuk gigi solidaritas jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Orasi yang disampaikan para pemimpin serikat pekerja tak hanya berisi tuntutan, tetapi juga kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjadi salah satu orator utama yang menyuarakan penolakan keras terhadap rencana kenaikan upah yang dinilai tidak berpihak pada pekerja. Said Iqbal secara tegas menanggapi wacana dan formula perhitungan upah yang muncul dari lingkungan pemerintah.

“Kami menolak total itu. Kalau itu dilakukan [kenaikan upah dengan formula yang tidak berpihak], sudah pasti mogok nasional saja. Sudah pasti itu. Kalau [Menteri] mengeluarkan keputusan itu, enggak begitu lama langsung stop produksi,” tegas Said Iqbal di hadapan ribuan buruh.

Said Iqbal juga melontarkan kritik keras kepada pejabat negara yang dianggap tidak memahami peran serikat buruh dalam penentuan upah.

“Kami menolak statement Dewan Ekonomi Nasional, dalam hal ini ketuanya, Pak Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan dua hal, tidak melibatkan serikat buruh. Enggak ngerti undang-undang beliau itu, Ngawur!” serunya.

Said Iqbal menekankan bahwa serikat buruh memiliki hak konstitusional untuk terlibat dalam pembahasan kenaikan upah minimum, karena dampaknya dirasakan oleh seluruh pekerja, baik yang berorganisasi maupun tidak.

Para pemimpin serikat pekerja lainnya turut menguatkan seruan perjuangan. Konsolidasi ini dihadiri oleh pimpinan teras serikat buruh, termasuk H. Abdul Bais, Ketua Umum PP SPEE FSPMI, dan Iwan Kusman, S.H., Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Iwan Kusman, S.H., dalam kehadirannya, menegaskan bahwa, “perjuangan menuntut kenaikan upah minimum 8,5% hingga 10,5% serta penghapusan outsourcing adalah agenda bersama yang tak bisa ditawar,” tegasnya.

Sementara itu, H. Abdul Bais juga menyerukan kesiapan aksi lanjutan yang akan digelar.

“Ketika kita memperjuangkan kenaikan upah, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berpengaruh bagi keluarga kita. Kenaikan upah akan berdampak pada pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial,” ujar H. Abdul Bais.

“Apabila pemerintah tidak menjalankan putusan MPK [Mekanisme Penetapan Kesejahteraan], kita siap melakukan mogok nasional! Target kita 8,5 persen, minimal sesuai MPK 2,77 persen!,” ungkapnya.

7 Poin Tuntutan Aksi Nasional dan Ancaman Mogok
Tuntutan utama yang disuarakan dalam konsolidasi ini adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% dan pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Alih Daya (Outsourcing).

Tuntutan lain yang menjadi sorotan adalah:

• Stop PHK dan Bentuk Satgas PHK Nasional
• Reformasi Pajak Perburuhan:
• Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan.
• Penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, dan upah lembur.
• Penghapusan diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang sudah menikah.
• Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset (Perkuat pemberantasan korupsi)
• Redesain sistem Pemilu 2029 (Lebih demokratis dan berpihak pada rakyat pekerja)

KSPI kembali menegaskan peringatan terakhir dari Said Iqbal,””Jangan uji nyali kaum buruh. Sekali mereka bergerak, bagaikan air bah yang tidak bisa dilawan. Jadi jangan tantang nyali orang miskin.” tegasnya.

Konsolidasi di JCC ini menjadi titik penyatuan komando serikat pekerja, sekaligus penentuan langkah strategis, termasuk ancaman mogok nasional, jika tuntutan tersebut diabaikan oleh pemerintah menjelang penetapan UMP tahun 2026.

(AM)

#JCCSenayan #AksiBuruh #JakartaHariIni #KesejahteraanPekerja #SolidaritasBuruh #StopPHKNasional #ReformasiPajakBuruh #SaidIqbal #TolakUpahNgawur #RevisiPP352021 #HOSTUM #UMP2026 #MogokNasional #KSPIJCC #UpahBuruhNaik10Persen #HapusOutsourcing #TolakUpahMurah #BuruhMelawan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara Acara peluncuran monumental ini diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2025, dan dihadiri oleh perwakilan kunci dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Kedutaan Besar Kanada, serta para pemimpin serikat pekerja terkemuka.

Langkah inovatif ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan pekerja, secara khusus menekan diskriminasi berbasis gender, dan menjamin setiap keluhan pekerja ditangani secara transparan dan efektif melalui teknologi digital.

Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, menegaskan bahwa adopsi teknologi AI bertujuan utama untuk mempercepat proses penanganan kasus dan memastikan setiap pengaduan pekerja ditindaklanjuti secara efektif.

“Penggunaan teknologi berbasis AI akan mempercepat proses penanganan kasus dan membantu federasi serikat pekerja menindaklanjuti pengaduan secara tepat sasaran,” ujar Simrin Singh.

Inovasi ini merupakan bagian integral dari Proyek Realizing Trade Gains Free from Gender Discrimination and Child Labour (RealGains), yang didukung penuh oleh Pemerintah Kanada. Proyek ini secara spesifik berfokus pada penekanan diskriminasi berbasis gender dan pencegahan pekerja anak.

Peluncuran ini sekaligus menjadi momentum peresmian empat aplikasi digital yang menjadi garda terdepan sistem pengaduan ini, yaitu:

• JAPBUSI (Jaringan Pengaduan Buruh Sawit Indonesia)
• HALO SIOLA
• SOPAN (Sistem Online Pengaduan Aksi Nyata)
• TEMAN GARTEKS

Keempat aplikasi ini dirancang untuk menyediakan akses yang cepat, aman, dan terintegrasi bagi pekerja untuk melaporkan berbagai pelanggaran, mulai dari kasus ketenagakerjaan, diskriminasi, hingga kekerasan di tempat kerja. Aplikasi ini mampu mengklasifikasi aduan dan memberikan notifikasi real-time kepada pihak terkait.

Dukungan Penuh Pemerintah dan Serikat Pekerja
Kepala Biro Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemnaker RI, Purwanti Uta Djara, S.Kom., M.M, menyambut baik kolaborasi ini dan berharap sistem ini dapat merambah ke sektor lain di masa depan.

“Setiap laporan harus diproses dan ditindaklanjuti. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk melindungi pekerja,” tegas Purwanti.

Para pemimpin federasi serikat pekerja nasional, termasuk Elly Rosita Silaban (KSBSI), Irham Ali Saifuddin (K-Sarbumusi), Jumhur Hidayat (KSPI Pembaruan), dan Iwan Kusmawan (SPN), menyatakan komitmen mereka untuk mengawal implementasi sistem ini sebagai alat advokasi digital yang efektif di lapangan.

Dengan adanya sistem AI ini, ILO dan Kemnaker menargetkan peningkatan kapasitas penyelesaian sengketa di sektor-sektor ekspor strategis, sekaligus mendorong keadilan sosial yang lebih inklusif bagi seluruh pekerja Indonesia.
(Fiki)

#AplikasiPengaduan #GarmenAlasKakiSawit #RealGains #SerikatPekerja

Editor & Penerbit: Den.Mj