Acara strategis yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Jakarta, pada Rabu (3/6/2026) ini digelar secara hibrida, menghubungkan ratusan elemen bangsa dari berbagai pelosok tanah air demi satu tujuan: menjaga kedaulatan poros maritim dunia.

Momentum Kebangkitan Organisasi dan Aksi Nyata

Tidak sekadar menjadi ruang diskusi teoretis, momentum bersejarah ini juga menandai babak baru estafet kepemimpinan organisasi. Ketua PPNK 223 Lemhannas RI, Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M., secara resmi melantik jajaran pengurus PPNK 223 Lemhannas RI untuk masa bakti baru. Pelantikan ini menegaskan komitmen alumni untuk mentransformasikan teori kebangsaan menjadi gerakan konkret di tengah masyarakat.

Dalam pidato amanatnya yang membakar semangat, Dr. Sjahriati Rochmah menegaskan bahwa kepengurusan baru ini memikul tanggung jawab moral yang besar dalam membumikan Pancasila.

“Rangkaian agenda panjang yang telah kita lalui bersama mulai dari aksi kemanusiaan baksos dan santunan anak yatim di YPAC Jakarta pada Maret lalu, hingga penguatan soliditas lewat Fun Run Lemhannas RI Mei kemarin adalah manifestasi nyata dari doktrin gotong royong. Hari ini, pasca-pelantikan, pengurus baru harus bergerak lebih agresif dan taktis untuk melahirkan program-program berdampak langsung bagi ketahanan nasional,” tegas Dr. Sjahriati.

Telaah Kritis Narasumber: Menghalau Ancaman di Batas Laut
Seminar nasional ini mengupas tuntas ancaman faktual dan potensial di wilayah laut Indonesia dengan menghadirkan para pakar pertahanan, akademisi, dan praktisi maritim terkemuka. Dipandu secara interaktif oleh Marina Rospitasari, S.Kom.I., M.Si. selaku moderator, diskusi mengalir tajam membedah posisi tawar Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Hadir sebagai pembicara utama, Capt. (C) Dwiyono Soeyono, M.Mar. (Ketua Umum IKPPNI) memaparkan aspek krusial penegakkan hukum dan keselamatan navigasi niaga. Sementara itu, dari sudut pandang militer dan strategi pertahanan laut, Brigjen TNI (Marinir) Dr. Said Latuconsina, S.E., M.M., M.T., M.TROP.SPLA (Staf Khusus KASAL) menjabarkan pentingnya modernisasi postur pertahanan maritim serta pentingnya keterlibatan komponen cadangan dan pendukung dalam menghadapi perang modern.

Sebagai salah satu pembicara kunci, Prof (HC) Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A., yang sehari hari bertugas Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, memberikan analisis mendalam mengenai pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, penguatan ekonomi maritim, dan ketahanan ideologi masyarakat pesisir. Beliau menekankan bahwa kedaulatan maritim tidak akan pernah tercapai jika ketahanan mental warga negaranya rapuh.

“Menjaga kedaulatan maritim Indonesia bukan hanya tugas Angkatan Laut dengan kapal perang mereka, melainkan tugas kolektif seluruh elemen bangsa yang diikat oleh ideologi Pancasila, yakni Ketuhanan yang imanen Transenden. Saat ini kita menghadapi tantangan hybrid warfare, di mana ancaman non-militer seperti infiltrasi budaya, pencurian sumber daya alam digital dan fisik, hingga pelemahan rasa nasionalisme generasi muda terus terjadi di wilayah perbatasan,” ujar Prof. Kun Nurachadijat yang juga alumni TOT PPNK Lemhanas 223.

Beliau menambahkan, “Alumni PPNK 223 Lemhannas RI harus mengambil peran sebagai agent of change dan jembatan strategis antara kebijakan negara dengan realitas di lapangan. Kita harus membangun kedaulatan maritim berbasis ekonomi yang adil dan penguatan mental bela negara yang militan. Pancasila tidak boleh hanya menjadi pajangan di ruang kelas, ia harus menjadi sistem operasional dalam menjaga setiap jengkal tanah dan air kita,” sambung sang Founder Visi Misi Putih.

Komitmen Berkelanjutan Demi Indonesia Emas

Melalui integrasi antara seminar nasional dan pelantikan pengurus ini, PPNK 223 Lemhannas RI mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa penguatan karakter bangsa adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh berhenti. Bottleneck berupa hambatan SARA berbentuk kesalahan logika berpikir sudah harus dilenyapkan di era Imperialisme baru ini!.

Para peserta dari berbagai daerah melalui sistem hybride ini, mendapatkan pemahaman komprehensif bahwa sinergi pentahelix antara pemerintah, TNI/Polri, akademisi, komunitas/organisasi masyarakat, dan media massa adalah kunci utama dalam memenangkan kompetisi geopolitik global serta mewujudkan visi Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkeadaban.

(KDR)

#LemhannasRI #PPNK223 #KedaulatanMaritim #BelaNegara #PancasilaSakti #PorosMaritimDunia #KetahananNasional #AlumniLemhannas #SorotRakyat #IndonesiaMaju2026

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aksi turun ke jalan ini menjadi bentuk kemarahan terbuka mahasiswa atas mandeknya pengusutan kasus pembunuhan Noven yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan hukum.

Dalam orasinya, massa PMKRI secara tegas menilai aparat penegak hukum gagal menunjukkan kinerja yang serius. Mandeknya proses penyelidikan ini dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah memicu krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap institusi kepolisian.

Krisis Kepercayaan dan Dugaan Tebang Pilih Kasus

Ketua Presidium PMKRI Bogor, Frigy, menyatakan bahwa lambannya penanganan kasus Noven merupakan bentuk nyata ketidakadilan yang dibiarkan tanpa ujung.

“Ini bukan hanya soal lambat, tapi soal ada atau tidaknya keseriusan. Jika negara tidak mampu menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarganya, maka kepercayaan publik akan runtuh,” tegas Frigy di sela-sela aksi.

Lebih lanjut, PMKRI juga menyoroti adanya ketimpangan dan kesan tebang pilih dalam penanganan kasus kriminal di Kota Bogor. Mereka membandingkan penanganan kasus Noven dengan kasus kriminal lain di kawasan Soleh Iskandar yang dinilai sangat cepat diungkap, meskipun barang bukti awalnya tergolong minim.

“Ketika kasus lain bisa cepat selesai, publik berhak curiga dan bertanya-tanya: ada apa dengan kasus Noven? Mengapa begitu sulit diungkap?” cecar Frigy.

Tuntut Transparansi dan Klarifikasi Isu Keterlibatan FBI

Dalam pernyataan sikapnya, PMKRI mengajukan sejumlah tuntutan krusial kepada Kapolresta Bogor Kota. Mereka mendesak kepolisian untuk membuka secara transparan progres penyelidikan, termasuk:

1. Hambatan nyata yang dihadapi penyidik di lapangan.
2. Jumlah pasti dan hasil pemeriksaan saksi-saksi.
3. Hasil pendalaman terhadap pihak-pihak terdekat korban.

Selain itu, PMKRI juga menuntut klarifikasi resmi dari pihak kepolisian terkait isu keterlibatan tim forensik digital asing seperti FBI yang sempat mencuat ke publik beberapa waktu lalu. Mereka meminta kejelasan langkah konkret, bukan sekadar janji manis di media.

Ancam Lapor ke DPR RI hingga Tuntutan Copot Jabatan

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Afren, menegaskan bahwa gerakan yang mereka lakukan hari ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan peringatan keras bagi korps bhayangkara.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan dan progres yang jelas, kami akan membawa kasus Noven ini ke Komisi III DPR RI agar ada pengawasan langsung terhadap kinerja aparat di daerah,” ujar Afren.

Tidak main-main, PMKRI juga mendesak adanya evaluasi total terhadap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota. Mereka secara tegas meminta pencopotan Kasat Reskrim hingga Kapolresta Bogor Kota jika terbukti tidak mampu menuntaskan kasus pembunuhan yang menyita perhatian nasional ini.

Aksi yang digelar simultan di Mapolresta dan Balai Kota ini menjadi simbol bahwa tekanan publik tidak akan surut. PMKRI Cabang Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus Noven hingga keadilan benar-benar ditegakkan dan pelaku diseret ke meja hijau.

Polresta Bogor Kota Belum Berikan Keterangan Resmi

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polresta Bogor Kota masih bungkam. Belum ada keterangan resmi maupun pernyataan dari Kapolresta Bogor Kota terkait tuntutan massa aksi PMKRI dan perkembangan terbaru penyelidikan kasus pembunuhan Noven.(SOROTRAKYAT.COM / KDR)

#KasusNoven #PMKRIBogor #PolrestaBogorKota #KotaBogor #KeadilanUntukNoven #DemoMahasiswa

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pelantikan ini menjadi sorotan publik lantaran melibatkan sejumlah nama besar yang menempati posisi strategis, mulai dari jajaran Menteri, Wakil Menteri, Penasihat Khusus Presiden, hingga Kepala Badan. Langkah ini dipandang sebagai upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat performa Kabinet Merah Putih dalam menghadapi tantangan nasional di sisa masa jabatan.

Berikut adalah daftar pejabat yang resmi mengemban amanah baru:

• Mohammad Jumhur Hidayat: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
• Hanif Faisol Nurofiq: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
• Dudung Abdurachman: Kepala Staf Kepresidenan.
• Muhammad Qodari: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
• Hasan Nasbi: Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
• Abdul Kadir Karding: Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan. Para pejabat berikrar untuk setia kepada UUD 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi darmabakti kepada bangsa dan negara.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas para pejabat mengikuti dikte sumpah dari Presiden.

Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tampak hadir dalam acara ini jajaran pimpinan lembaga negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

#SorotRakyat #KabinetMerahPutih #PrabowoSubianto #GibranRakabuming #PelantikanMenteri #InfoIstana #IndonesiaMaju2026

(KDR) Editor & Penerbit: Den.Mj

Melalui pesan singkat yang penuh makna, Panglima TNI menekankan bahwa momentum Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk kembali ke fitrah, mempererat tali silaturahmi, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jenderal berbintang empat ini berharap kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa dapat membawa semangat baru bagi seluruh personel TNI dalam menjalankan tugas pengabdian kepada Ibu Pertiwi.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Mohon Maaf Lahir dan Batin. Mari kita jadikan hari kemenangan ini sebagai tonggak untuk memperkuat sinergitas dan solidaritas demi Indonesia yang lebih maju dan aman,” ujar Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam keterangannya.

Ucapan senada juga disampaikan oleh Ny. Evi Agus Subiyanto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi. Ia mengajak keluarga besar TNI dan seluruh kaum perempuan untuk terus menebarkan kasih sayang dan keharmonisan di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.

Poster resmi ucapan Idul Fitri dari Panglima TNI dan Istri kini mulai menghiasi berbagai media informasi sebagai wujud kedekatan pimpinan TNI dengan rakyat dalam merayakan hari kemenangan. (KDR)

#PanglimaTNI #AgusSubiyanto #IdulFitri1447H #Lebaran2026 #TNI #DharmaPertiwi #MinalAidinWalFaizin #SorotRakyat #TNIAD #TNIAL #TNIAU #Nasional #IndonesiaDamai #MohonMaafLahirBatin

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin menyapu jalan. Jumsih kali ini merupakan operasi gabungan lintas sektor yang melibatkan ratusan personel dari TNI (Korem 061/Suryakancana & Kodim 0606), Polresta Bogor Kota, jajaran Kepala OPD, hingga elemen pelajar dan masyarakat sipil.

Fokus Utama: Memutus Rantai Kekumuhan

Jenal Mutaqin mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi Jalan MA Salmun yang sempat bersih dua bulan lalu, namun kini kembali terpapar kekumuhan.

“Target kita jelas, MA Salmun harus kembali tertata. Kami tidak hanya membersihkan sampah, tetapi juga menertibkan parkir liar dan lapak PKL yang memakan fasilitas umum serta merusak estetika taman kota,” tegas Jenal di sela-sela peninjauan di Mayor Oking.

Penertiban Listrik Ilegal dan Parkir Liar

Selain tumpukan sampah, Pemkot Bogor menemukan praktik berbahaya berupa penggunaan kabel listrik ilegal oleh PKL malam hari. Jaringan kabel yang semrawut ini langsung dikoordinasikan dengan pihak PLN untuk dilakukan pencopotan seketika demi mencegah risiko kebakaran dan korsleting.

Beberapa poin penindakan dalam operasi ini meliputi:

• Pembersihan Drainase: Mengangkat sedimen dan batu yang menyumbat aliran air untuk mencegah banjir.
• Penyitaan Barang: Gerobak, palet kayu, meja, dan payung yang terbukti merusak fasilitas umum diangkut oleh Satpol PP.
• Sanksi Tegas: Mengacu pada Perda, pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penyitaan permanen sebagai efek jera.

Sinergi Forkopimda: Kebersihan adalah Harga Mati

Danrem 061/Suryakancana, Brigjen TNI Thomas Rajunio, S.I., B.S., M.Tr(Han)., yang turun langsung ke lapangan, menegaskan bahwa TNI akan terus mengawal keberlanjutan program ini.

“Hari ini kita lakukan gerakan besar. Ke depan, pengawasan akan diteruskan oleh satuan-satuan kecil di wilayah. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan menjaga Kota Bogor yang kita cintai adalah tanggung jawab bersama,” ujar Brigjen TNI Thomas Rajunio.

Gerakan Jumsih massal ini diawali dengan apel kesiapan yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor dan jajaran pimpinan Forkopimda. Aksi ini diharapkan menjadi pemantik kesadaran warga agar tidak kembali mengokupasi trotoar dan taman untuk kepentingan pribadi. (FY)

#KotaBogor #JumsihBogor #JenalMutaqin #BogorBersih #KetertibanUmum #InfoBogor #SatpolPPBogor #TNIAD #Korem061/SK

Editor & Penerbit: Den.Mjj

Sebanyak 5,2 juta bibit pohon dengan total berat 8 ton ditebar di titik-titik lahan gundul yang sulit dijangkau manusia maupun kendaraan. Langkah revolusioner ini diambil untuk mempercepat pemulihan lahan kritis di wilayah perbatasan.

Gerakan Swadaya, Tanpa APBD

Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS), menegaskan bahwa aksi penyelamatan lingkungan ini tidak menyentuh dana APBD sepeser pun. Bibit-bibit tersebut merupakan hasil kolaborasi masif masyarakat dan sektor swasta.

“Bibit pohon ini berasal dari para siswa SD hingga SMP beserta orang tua se-Kabupaten Bandung, serta dari sponsor dan donatur yang peduli kelestarian lingkungan, seperti Bank BJB dan PDAM Tirta Raharja,” ungkap Kang DS di Pangkalan Udara Husein Sastranegara.

Sasar Ratusan Hektare Lahan Gundul

Berdasarkan pemetaan udara, terdapat beberapa titik prioritas yang memiliki tingkat kegundulan tinggi, di antaranya:

• Kecamatan Arjasari: 123 hektare.
• Desa Tarumajaya (Kertasari): 132 hektare.
• Desa Girimukti: 478 hektare.

Selain wilayah tersebut, penebaran juga difokuskan pada area perbatasan Kabupaten Bandung dengan Garut, Sumedang, Cianjur, dan Bandung Barat.

Mitigasi Bencana dan Cadangan Air

Program yang didukung penuh oleh Mabes TNI AU, Lanud Husein Sastranegara, dan Lanud Sulaeman ini bertujuan jangka panjang. Kang DS berharap pepohonan yang tumbuh nantinya mampu menjadi benteng alami penahan longsor dan meningkatkan daya simpan air tanah.

“Kami berinisiatif melaksanakan penebaran bibit dari udara sebagai langkah percepatan, berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dan Forkopimda,” pungkasnya.

Hadir dalam pelepasan misi ini Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, jajaran Forkopimda, serta para kepala dinas terkait sebagai bentuk sinergi lintas sektor demi Bandung yang lebih hijau. (GMS)

#KabupatenBandung #Aeroseeding #DadangSupriatna #BandungHijau #TNIAU #LingkunganHidup #ReboisasiUdara #InfoBandung

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang diinisiasi oleh Polda Jawa Barat ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara kepolisian dan elemen serikat pekerja. Apel ini secara khusus bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang momentum akhir tahun yang sarat akan dinamika industrial, seperti penetapan upah minimum dan agenda unjuk rasa nasional.

Dalam apel yang berlangsung sejak pagi hari, tampak hadir perwakilan dari berbagai federasi dan konfederasi serikat pekerja di Jawa Barat. Salah satu delegasi yang hadir secara langsung adalah Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor, dipimpin langsung oleh Ketua DPC SPN Kota Bogor, Budi Murdika.

“Kehadiran kami di sini bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi sebagai bentuk loyalitas dan komitmen SPN untuk menjaga hubungan yang konstruktif antara buruh, aparat, dan negara,” ujar Budi Murdika di sela kegiatan, 11 November 2025.

Ia menegaskan bahwa sinergi yang baik antara pekerja dan aparat adalah fondasi utama bagi terciptanya iklim industri yang kondusif, stabil, dan berkeadilan di Jawa Barat.

Apel Akbar ini menjadi panggung pengukuhan komitmen bersama. Dalam kegiatan tersebut, Polri dan perwakilan serikat pekerja menyepakati sejumlah poin penting untuk kerja sama strategis ke depan, yaitu:

Mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Jawa Barat.

Menjadi mitra aktif Polri dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah provinsi.

Menjadi pelopor tertib berlalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Selain pembacaan komitmen, apel ini juga berfungsi sebagai momen kebersamaan dan konsolidasi antarburuh. Para peserta saling bertegur sapa, bertukar pengalaman, dan memperlihatkan semangat persatuan gerakan pekerja yang solid.

“Apel seperti ini penting untuk memperkuat rasa saling percaya antara aparat dan buruh. Jika komunikasi lancar, setiap dinamika di lapangan bisa diselesaikan dengan dialog, bukan konfrontasi,” tutur salah satu perwakilan buruh dari Bogor.

Apel Akbar Buruh Jawa Barat di Mapolda Jabar menjadi simbol baru bahwa gerakan buruh tidak harus selalu identik dengan demonstrasi dan konflik. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa buruh mampu bertransformasi menjadi mitra strategis aparat dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan publik.

Kehadiran SPN Kota Bogor dan berbagai serikat pekerja lainnya menegaskan bahwa semangat solidaritas dan sinergi tetap menjadi ruh utama dalam perjuangan buruh di Jawa Barat menuju hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

(FAS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ribuan prajurit dari tiga matra—TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara—berbaris rapi dalam upacara militer yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Momen paling krusial dalam perayaan kali ini datang dari pidato Kepala Negara. Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus kepada Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan agar segera menerapkan meritokrasi sebagai dasar utama dalam pembinaan dan penentuan kepemimpinan.

“Saya tegaskan, nilai para pemimpin di lingkungan TNI berdasarkan prestasi, bukan senioritas,” ujar Presiden Prabowo.

Perintah eksplisit ini menandai reformasi fundamental dalam sistem kaderisasi militer, bertujuan memastikan hanya prajurit terbaik dan berprestasi yang akan menempati posisi strategis. Langkah ini dianggap krusial agar organisasi TNI tetap tangguh, adaptif, dan mampu menjawab tantangan ancaman global serta regional di masa depan.

Tema “TNI Prima” sendiri memiliki makna yang mendalam, merangkum akronim yang mendefinisikan visi jati diri TNI ke depan, yaitu: Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

Aspek Profesional dan Modern ditekankan melalui peningkatan kualitas sumber daya prajurit serta modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dalam rangka memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Sementara itu, Responsif dan Adaptif mencerminkan kesiapan TNI dalam merespons cepat dinamika kedaulatan maupun operasi militer selain perang (OMSP), seperti penanggulangan bencana.

Yang tak kalah penting, Integratif merupakan kunci sinergi kuat antar tiga matra serta kolaborasi erat dengan Polri dan seluruh komponen bangsa, memperkuat posisi sebagai “TNI Rakyat.”

Perayaan HUT ke-80 tahun ini menampilkan demonstrasi gabungan yang memukau. Langit Jakarta dihiasi manuver-manuver akrobatik pesawat tempur terbaru TNI AU, sementara di darat, deretan Alutsista canggih—mulai dari tank modern, kendaraan tempur, hingga drone pengintai—berparade di hadapan publik, menegaskan upaya serius Indonesia dalam memperkuat pertahanan.

Di balik kemegahan parade tersebut, defile pasukan yang penuh semangat menegaskan kembali jati diri TNI yang berakar kuat pada rakyat.

Presiden Prabowo menutup perayaan dengan apresiasi mendalam terhadap peran keluarga prajurit.

“Sekali lagi, Dirgahayu ke-80 TNI, selamat bertugas, selamat menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa, dan negara. Saya juga ucapkan terima kasih kepada istri-istri para prajurit, kepada anak-anak para prajurit yang dengan tabah, dengan setia mendukung suami-suaminya, dengan setia merawat anak-anaknya selama suaminya bertugas di tempat-tempat yang berbahaya,” pungkas Presiden. (KDR)

#HUTTNI80 #TNIPRIMA #TNIRakyat #MeritokrasiTNI #PresidenPrabowo #ModernisasiAlutsista #KedaulatanNegara

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor, Hj. Hakanna, menjelaskan bahwa diterimanya hasil evaluasi gubernur menandakan selesainya proses pembahasan Raperda krusial ini. Perda ini hadir sebagai payung hukum yang menekankan pentingnya perlindungan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat dari bahaya narkoba.

“Tentunya ini sebagai guidance bagaimana pemerintah kota dalam penanganan terhadap korban ataupun masyarakat dalam ruang lingkupnya, yaitu antisipasi dini, pencegahan, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi medis, sistem informasi dan juga pendanaan,” jelas Hakanna, Kamis (2/10/2025).

Raperda yang terdiri dari 16 Bab dan 25 Pasal ini tidak hanya berfokus pada penanggulangan, tetapi juga mengatur secara rinci terkait tugas dan wewenang Pemerintah Kota Bogor. Poin-poin penting yang diatur meliputi:

• Penyelenggaraan edukasi bahaya narkotika secara masif.

• Peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk mengentaskan peredaran narkotika.

• Pengaturan mendalam tentang pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban.

Hakanna mengakui bahwa proses pembahasan Raperda P3Napza ini melalui jalan yang berliku demi memastikan produk hukum ini mampu mengatur semua jenis peredaran narkotika. Penyesuaian isi pasal dan perubahan judul pun dilakukan untuk mencapai kesempurnaan.

“Alhamdulillah setelah keluar hasil evaluasi gubernur, kami di Pansus narkotika ini sangat merasa tersupport, artinya kita sudah bisa menjalankan perda tersebut setelah nanti paripurna,” ujarnya.

Sebagai bentuk ikhtiar jangka panjang, Tim Pansus juga secara tegas merekomendasikan langkah strategis ke depan, yaitu pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bogor.

“Ini adalah bentuk ikhtiar yang memang kami juga merekomendasikan kedepannya bisa ada BNNK Kota Bogor. Tentunya dari BNNK Kota Bogor itu mereka bisa mengeluarkan assessment dan juga bisa mengimplementasikannya,” tutup Hakanna.

Dengan disahkannya Perda ini, diharapkan masyarakat Kota Bogor memiliki pengamanan hukum yang kuat dalam penanganan antisipasi bahaya narkoba. Perda ini dinilai sangat penting untuk memberikan edukasi yang berkelanjutan, khususnya bagi generasi penerus di Kota Hujan. (KDR)

#BogorAntiNarkoba #RaperdaP3Napza #PerdaBogor #GenerasiMudaAman #DPRDBogor #PencegahanNarkotika

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H., didampingi oleh Ketua Bhayangkari Cabang Kota Bogor, Ny. Rima Eko Prasetyo, tampil dalam sebuah poster publik yang menunjukkan komitmen penuh institusi Polri di Kota Hujan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Dalam pernyataannya yang disiarkan, Kombes Eko Prasetyo mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya keluarga besar Polresta Bogor Kota, untuk merefleksikan kembali makna sejati dari peringatan bersejarah ini.

“Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila! Mari kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara,” ucap Kapolresta, Rabu (01/09).

Pesan ini bukan sekadar ucapan, melainkan sebuah penekanan tegas bahwa Pancasila adalah harga mati dan satu-satunya dasar negara yang harus dipertahankan. Peringatan 1 Oktober merupakan momen sakral untuk mengenang jasa para Pahlawan Revolusi yang gugur demi mempertahankan ideologi bangsa dari upaya penggantian.

Kehadiran Bhayangkari dalam seruan ini turut menegaskan peran sentral keluarga besar Polri dalam menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, hingga meluas ke lingkungan tugas dan masyarakat. Komitmen ini selaras dengan tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban yang berlandaskan pada lima sila Pancasila.

Melalui peringatan ini, Kapolresta Bogor Kota berharap semangat persatuan dan kesatuan bangsa di Kota Bogor akan semakin kuat, menjauhi segala bentuk paham radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. (KDR)

#RefleksiPancasila #KesaktianPancasila2025 #HariKesaktianPancasila #

Editor & Penerbit: Den.Mj