“Alhamdulillah selama 5 tahun ini kita hadir diberbagai kegiatan keagamaan seraya berdoa dan bersholawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Dipenghujung masa jabatan saya mendapat kesempatan untuk berziarah ke makam Baginda Rosul SAW di Madinah,”kata Dedie Rachim yang saat ini tengah menjalankan ibadah umrohnya, 14 Maret 2024.

“Ini merupakan sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa membanggakan sekaligus mengharukan yang dibimbing langsung oleh Habib Nofel Alaydrus dari JWM Travel,” tambah dia.

Dia juga menyampaikan kebahagiannya karena dapat bertemu dengan beberapa warga Kota Bogor yang sedang melaksanakan ibadah umrah.

“Mereka bersama-sama mendoakan agar Kota Bogor terus mendapatkan kelancaran dan perlindungan dalam pengabdian di masa yang akan datang,” bebernya.

Di bulan suci Ramadan, Dedie Rachim menyoroti antusiasme masyarakat dari seluruh dunia, khususnya di Masjidil Haram. Ia melihat peningkatan pesat dalam jumlah orang yang dengan khidmat melaksanakan ibadah dan beri’tikaf di tempat suci tersebut.

“Tentu, keutamaan umrah pada bulan Ramadan sangat istimewa. Hal ini sejalan dengan hadits shahih dari Ibnu Abbas RA yang dinukil dalam buku ‘Menuju Umrah dan Haji Mabrur’ oleh Syaiful Alim,” ungkap Dedie Rachim.

“Rombongan saya dalam perjalanan umrah ini turut diisi oleh Tokoh Agama Kota Bogor, seperti Ketua MUI, Ketua DMI, Ketua FKUB, Ketua FPP, Ketua BKMM, dan beberapa tokoh lainnya,” tambahnya.

Dengan doa dan harapan kesucian Ramadan, Dedie berkomitmen untuk terus memajukan kehidupan beragama di Kota Bogor, menciptakan lingkungan yang penuh harmoni, dan memastikan kelanjutan pengabdian yang penuh berkah bagi masyarakat Kota Bogor.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Momentum ini juga digunakan untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang militer dalam bentuk arrangement  yang sudah tertunda selama dua tahun, bertempat di Markas Besar Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab, pada Rabu (24/5/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI diterima dengan upacara jajar kehormatan dan dilanjutkan pertemuan bilateral dengan The Chief of Staff of The UAE Armed Forces, Lieutenant General Engineer H.E. Issa Al Mazrouei. Setelah melaksanakan pertemuan bilateral kedua Panglima Angkatan Bersenjata melaksanakan penandatanganan pengaturan kerja sama di bidang militer sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan kerja sama militer kedua negara.

Kunjungan Panglima TNI ini adalah merupakan bagian dari diplomasi militer yang dilakukan oleh TNI kepada negara-negara sahabat dalam rangka meningkatkan kerjasama militer diantara kedua belah pihak. Namun demikian kerjasama militer hanyalah output dari diplomasi militer yang tujuan utamanya adalah membangun mutual trust dan common understanding. 

Kerjasama yang terjalin antara TNI dan Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab telah dimulai sejak hubungan diplomatik kedua negara terjalin pada  tahun 1976. Kedua negara juga secara aktif ikut serta dalam keanggotaan dibeberapa organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa atau United Nations, Gerakan Non-Blok (GNB), Indian Ocean Rim Association (IORA), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan The Indian Ocean Naval Symposium (IONS). 

Hal ini menunjukan adanya komitmen yang sama dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas keamanan kawasan khususnya kawasan Samudera Hindia, sehingga perlunya dibuat turunan MoU berupa pengaturan pelaksanaan kerja sama militer supaya lebih terencana dan terprogram. 

Pada kunjungan kali ini Panglima TNI didampingi oleh Asintel Panglima TNI Laksada TNI Angkasa Dipua,  Asops Panglima TNI Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad  dan Kapuskersin TNI  Marsma TNI Firman Dwi Cahyono, M.A.

Selanjutnya dengan telah ditandatanganinya perjanjian militer ini menjadi dasar untuk meningkatkan kerja sama militer di berbagai bidang yang tentunya diharapkan dapat tercipta hubungan mutualisme dalam meningkatkan operabilitas dan profesionalisme angkatan bersenjata kedua negara di masa yang akan datang.  (Red)

Editor Penerbit : Den.Mj

“Dari pemberangkatan ini nanti tim akan melakukan evaluasi hal-hal yang akan memberikan benefit kepada jamaah di penerbangan broup berikutnya,” jelas Aiko.

Group ini dilabeli Batch 115 berangkat dengan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor peneebangan GA 960 CGK-JED terbang tanggal 16 Septermberi 2022.

Penerbangan Batch 115 ini dipimpin langsung, Al Mukarom KH.Injang Mubarakh yang lebih dikenal dengan nama dakwah Kyai Ciung Wanara.

“Insya Allah kita akan ikuti aturan-aturan baru termasuk tata cara peribadatan umroh paska pandemi. Tentu berbeda dengan sebelum pandemi. Insya Managemen Visitour Asia siap membimbing jamaahnya.” ujar Kyai Ciung Wanara di Masjid Quba Madinah.

Group Visitour Asia kali ini dimanjakan dengan fasilitas bintang 5 dengan menganbil hotel Rawdah Royal Inn di Madinah dan Hotel Anjum di Mekah Al Mukaromah.

Pendamping utama H Yogi Sugiyarto Atmomujiono turut diterbangkan sebagai salah satu pendamping ibadah unroh bersertifikasi KAN.

Visitour Arminatama Asia memilih program-program
Khusus bintang 5 dan VIP untuk memberi kenyamanan ibadah yang maksimal untuk para mitranya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital ekonomi yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar menjadi lebih konkret,” ujarnya usai menerima audiensi Duta Besar Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (09/06/2021).

Menkominfo menyatakan Kerajaan Arab Saudi memahami kemajuan dan perkembangan ekonomi digital Indonesia dan ASEAN. Oleh karena itu, Kerajaan Arab Saudi mengusulkan agar Indonesia menjadi bagian dari DCO, organisasi baru yang didirikan untuk meningkatkan kerja sama bidang digital antarnegara anggota Organisasi Konferensi Islam.

“Ini sudah lama diusulkan oleh Kerajaan Saudi dan sudah ada 6 negara yang menjadi anggotanya dan sekretariat jenderalnya berada di Riyadh dan sudah mencakup sekitar 400 juta penduduk. Kerajaan Saudi dan negara-negara pendiri untuk mengharapkan agar Indonesia juga mengambil bagian dari pendiri organisasi tersebut. (Pertimbangan) di Indonesia ada lebih dari 270 juta penduduk, kalau Indonesia ikut maka pasar digital ekonomy hampir 700 juta,” paparnya.

Menurut Menkominfo pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi dan pertemuan G-20 di Davos beberapa waktu lalu. “Tadi, Pukul 14.00 WIB, Duta Besar Arab Saudi datang berkunjung bertemu Saya. Ini dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden ke Saudi Arabia pada 2019 yang lalu dan pertemuan Menteri ICT Kerajaan Saudi dengan saya di Davos pada bulan Februari tahun 2020, yaitu yang berkaitan dengan kerjasama bilateral dan susunan-susunan kerjasama multilateral di bidang teknologi informasi, itu yang tadi yang dibicarakan,” ungkapnya.

Prioritas Nasional

Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny menyatakan saat ini prioritas Pemerintah Indonesia berfokus pada penyelesaian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya hal itu sudah disampaikan sebelumnya kepada Kerajaan Arab Saudi pada November 2020 lalu.

“Saya telah mengirim surat kepada Menteri ICT Kerajaan Saudi bahwa fokus bangsa Indonesia saat ini adalah menyelesaikan masalah Covid-19 dan recovery economy. Sehingga kerja sama multilateral di tingkat internasional belum menjadi prioritas utama dari tahun yang lalu. Namun, karena Indonesia juga akan menjadi Presidensi G-20 dan Digital Economy Task Force (DETF) yang akan ditingkatkan statusnya di Summit nanti, Kerajaan Saudi sekali lagi datang mem-propose dan mengusulkan Indonesia untuk menjadi bagian dari negara pendiri DCO tersebut,” jelasnya.

Menanggapi permintaan itu, Menkominfo menjelaskan selama ini kerja sama bidang ekonomi digital telah dimulai ketika Kerajaan Arab Saudi menjadi penyelenggara G-20 Summit. Bahkan menurutnya, tahun depan ketika Indonesia mengemban tugas sebagai presidensi G-20, khususnya DETF, maka kerja sama itu akan ditingkatkan lagi.

“Saya menyambut baik, tetapi ini harus berkomunikasi dan membicarakan internal Indonesia, secara khusus dengan Kementerian Luar Negeri akan posisi-posisi dan kebutuhan kerjasama kerjasama multilateral di tingkat Internasional,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, sejak awal Pemerintah Indonesia menilal kerja sama yang terbangun sangat baik untuk pembangunan dan perluasan ekonomi digital. Namun, sekali lagi, menurutnya kewenangan penetapan kerja sama multilateral di tingkat internasional dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

“Leading sector-nya berada pada Kementerian Luar Negeri. Dan pertimbangan Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah fokus untuk menyesuaikan masalah dari pandemi Covid-19 dan recovery ekonomi nasional,” tegasnya.

Menkominfo juga menyampaikan Indonesia tidak menolak usulan dari Kerajaan Saudi, namun prioritasnya akan ada waktunya sehingga usulan dan harapan Kerajaan Arab Saudi agar di tingkat teknis tetap dijalin komunikasi. “Saya kira itu bisa kita sambut baik untuk tetap menjalin komunikasi di tingkat teknis,” ujarnya.

Menteri Johnny juga menyampaikan langkah Kementerian Kominfo dalam menyiapkan komunikasi publik untuk Pertemuan G-20 tahun depan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 12 tahun 2021, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk bidang komunikasi dan media dalam Gelaran G-20 Summit ke-15 di Riyadh tahun 2022 mendatang

“Sejauh ini Kementerian Kominfo Kominfo tentu siap membangun persiapan kerjasama bersama-sama untuk komunikasi publik G-20 dengan lembaga lembaga penyiaran pers, baik cetak maupun online di dalam negeri, regional, dan di tingkat internasional secara khusus dengan negara-negara anggota G-20,” ungkapnya.

Menkominfo menyatakan pelaksanaan pertemuan yang berlangsung di tengah pandemi juga akan menyesuaikan dengan mekanisme yang diatur bersama dan tentu saja mengedepankan protokol kesehatan.

“Tentu, di situ ada mekanisme dan cara aturan komunikasi publik G-20 yang harus kita bersama-sama ikuti. Nah, nanti pasti ada sesi-sesi tertentu di mana komunikasi publik baik oleh penyelenggara Indonesia maupun oleh kepala-kepala negara G-20 tersebut. Sejauh ini telah dibangun dan ini bukan hal yang pertama, Indonesia selalu mengikuti G-20 Summit dan tentu tata cara basic yang standar itu sudah ada. Secara khusus kali ini barangkali sama seperti yang terjadi pada saat G-20 di Saudi Arabia, yaitu kita melaksanakan summit pada saat pandemi Covid-19. Jadi, ada banyak yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj