Pesan tersebut disampaikan Dedie saat menghadiri upacara kesiapsiagaan memperingati Hari Jadi ke-12 RSUD Kota Bogor di Lapangan Gedung Radiologi RSUD Kota Bogor, Jumat (7/8/2026).

“Bangga melayani dengan hati, artinya sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa RSUD Kota Bogor ini adalah ujung tombak upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujar Dedie Rachim.

Dalam sambutannya, Dedie memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran RSUD Kota Bogor, termasuk kepemimpinan direksi terdahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan rumah sakit. Kendati demikian, ia menyoroti hasil evaluasi manajemen yang masih memerlukan pembenahan berkelanjutan.

Dedie secara khusus mengapresiasi kinerja direksi baru di bawah kepemimpinan Direktur Utama Dr. dr. Sri Nowo Retno, MARS, yang dinilai berhasil membawa perubahan positif selama tujuh bulan terakhir.

“Alhamdulillah perbaikan dari sisi manajemen juga sudah terlihat ya,” ungkapnya.

Pengunjung Luar Daerah Capai 60 Persen

Usai memimpin upacara, Dedie meninjau sejumlah fasilitas rumah sakit. Ia menilai RSUD Kota Bogor sebagai fasilitas kesehatan tipe A telah didukung dokter spesialis, komite medik, dan sarana prasarana yang memadai.

Mengingat tingginya jangkauan layanan, Dedie meminta manajemen dan tenaga medis terus mendongkrak tingkat profesionalisme.

“Rumah sakit ini sekarang bukan hanya melayani warga Kota Bogor, tapi warga dari luar Kota Bogor jumlahnya hampir mencapai 60 persen. Jadi mau tidak mau, kita harus meningkatkan profesionalisme. Pasien harus diterima dengan langkah yang lebih profesional,” tegas Dedie.

Respon Cepat Lewat Call Center 24 Jam

Menjawab tantangan pelayanan publik, manajemen baru RSUD Kota Bogor resmi meluncurkan Call Center 24 Jam yang terintegrasi langsung dengan sistem kegawatdaruratan Kota Bogor. Layanan ini dapat diakses melalui saluran telepon (0251) 8312292 atau pesan WhatsApp di nomor 0811-1007-7781.

Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Dr. dr. Sri Nowo Retno, MARS, menjelaskan bahwa penyediaan layanan pusat informasi ini bertujuan mengatasi kendala lambatnya respon (slow response) yang sempat dikeluhkan masyarakat.

“Melalui call center ini, setiap pertanyaan terkait informasi jadwal dokter, ketersediaan kamar rawat, hingga penanganan aduan dapat direspon secara cepat,” tutur Sri Nowo Retno.

Ia menambahkan, RSUD Kota Bogor yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terus berkomitmen mengedepankan prinsip pengabdian non-profit. Seluruh pendapatan operasional dikembalikan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan medis.

Selain itu, RSUD Kota Bogor juga bersinergi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor untuk memperkuat program promotif dan preventif, serta mendampingi pasien kurang mampu yang membutuhkan bantuan penjaminan biaya kesehatan.

“Pelayanan dan pengabdian masyarakat adalah prioritas utama kami,” pungkasnya. (adv)

#RSUDKotaBogor #DedieRachim #KotaBogor #PelayananKesehatan #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu penyakit yang mesti diwaspadai saat cuaca panas ekstrem ini adalah Heat Stroke. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena menjelaskan Heat Stroke adalah kondisi gawat darurat ketika suhu tubuh berada di atas 40 derajat. “Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesadaran, seperti bingung, kejang, atau pingsan. Kondisi ini dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani,” kata Erna.

Heat Stroke berbeda dengan demam karena infeksi. Penyakit ini biasanya terjadi imbas aktivitas fisik di lingkungan panas yang tidak segera diatasi. “Karena itu, Heat Stroke termasuk kegawatdaruratan medis yang memerlukan penanganan segera di fasilitas kesehatan,” ujar Kadinkes.

Kelompok yang paling rentan Heat Stroke adalah anak-anak, lansia, ibu hamil dan kelompok masyarakat yang menderita penyakit kronis. Risiko lebih tinggi bisa menyasar kepada para pekerja lapangan. Erna mencontohkan PKL, tukang parkir, dan pengemudi yang banyak terpapar panas matahari. “Warga yang beraktivitas lama di bawah terik matahari juga perlu meningkatkan kewaspadaan,” terang Erna.

Erna mengungkapkan terdapat beberapa gejala Heat Stroke yang wajib diwaspadai. Misalnya suhu tubuh mendadak tinggi, kulit terasa panas, sakit kepala, hingga mual.

“Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami jantung berdebar, napas cepat, kebingungan, bicara tidak jelas, perubahan perilaku,” beber Erna.

Jika gejala tersebut sudah dirasakan, warga diimbau untuk segera mendatangi medis, guna mendapat pertolongan dan penanganan lebih cepat.

Guna menghindari Heat Stroke warga juga dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan saat matahari berada persis di atas kepala.

“Terutama sekitar pukul 10.00 sampai 16.00 WIB, dan memilih waktu pagi atau sore untuk beraktivitas. Gunakan pakaian yang longgar, bawa topi atau payung,” ucapnya.

Dalam kondisi panas ekstrem ini, warga harus banyak mengkonsumsi air putih. Saat bekerja di luar lapangan, penting untuk istirahat berkala di tempat yang sejuk.

“Jika ada warga yang diduga mengalami Heat Stroke, segera pindahkan ke tempat yang sejuk atau teduh dan jauhkan dari paparan matahari langsung,” katanya.
Sementara itu, sebanyak 50 kepala keluarga (KK) di RT 004 RW 007, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, terdampak setelah sumber mata air dan sumur warga mengering.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor pun menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko mengatakan, laporan kekeringan diterima dari warga melalui media sosial pada Senin (13/7) sekitar pukul 09.05 WIB. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) kemudian langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen. “Setelah menerima laporan, personel langsung melakukan asesmen, berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, serta RT/RW setempat. Kami juga menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga,” kata Dimas.

Kekeringan juga melanda warga di RT 01 RW 12 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat. BPBD Kota Bogor mendistribusikan 8 ribu liter air bersih untuk dimanfaatkan oleh warga yang terdampak kekeringan, Rabu (17/7).

Ia menjelaskan, hasil asesmen menunjukkan kekeringan dipicu mengeringnya sumber mata air dan sumur warga. Kondisi tersebut membuat puluhan keluarga kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain melakukan pendataan, BPBD memastikan distribusi air bersih telah rampung pada Senin siang. Dimas juga turun langsung meninjau proses penanganan di lokasi.

Menurutnya, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pasokan air bersih. BPBD akan terus memantau perkembangan di lapangan, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih lama dan memicu kekeringan di wilayah lain.

BPBD juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan asesmen dan menyalurkan bantuan secepat mungkin.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meminta kepada Perumda Tirta Pakuan memperluas jaringan airnya.

“Ketika ada kekeringan air bawah tanah atau air sumur, stok volume air masih berlebih, masih cukup untuk memenuhi 80 persen warga Bogor,” jelasnya.

Hanya saja jaringan airnya belum mengakomodir seluruh wilayah. Hingga saat ini baru 75,46 persen warga Kota Bogor menggunakan jaringan air Perumda Tirta Pakuan.

“Yang kita harapkan di SDGs itu adalah 90 persen. Nah, beberapa tahun terakhir PDAM terus melakukan pembukaan jaringan baru,” ujarnya.

Salah satu wilayah yang mulai merasakan kekeringan adalah warga yang tinggal di Kedung Halang, Bogor Utara.

Jenal juga meminta kepada Perumda Tirta Pakuan agar turut mengecek wilayah tersebut. Tujuannya untuk memastikan apakah mereka masih pakai sumur atau jaringan air Perumda Tirta Pakuan.

“Ketika memang belum, saya harap PDAM harus menjadikan berikutnya target perluasan jaringan di Bogor Utara. Antisipasi kedua adalah kita masih ada air tangki, bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Masyarakat yang mengalami kekeringan pun diminta untuk langsung melapor. Layanan yang disediakan, seperti Si Badra atau ke aparatur wilayah setempat.

“Aparat wilayah seperti lurah, camat, saya harap proaktif mencari informasi titik mana yang kekeringan. Pemkot harus hadir, Pemkot harus memberikan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya. (adv)

#KotaBogor #KrisisAirBersih #KekeringanBogor #WaspadaHeatStroke #BPBDBogor #TirtaPakuan #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah strategis ini menandai akselerasi RSUD Kota Bogor dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penandatanganan komitmen bersama tersebut diikuti oleh seluruh jajaran manajerial, tenaga medis, hingga staf pendukung operasional rumah sakit. Kebijakan ini dirancang sebagai benteng moral guna memperkuat profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola di sektor pelayanan kesehatan masyarakat.

Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S., menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni formalitas semata. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan ikrar moral yang mengikat seluruh elemen tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan publik.

“Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, kami menegaskan kembali komitmen RSUD Kota Bogor untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN. Seluruh pegawai wajib menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari demi kenyamanan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar dr. Sri Nowo Retno di hadapan seluruh peserta apel., Senin (20/7/2026).

Penerapan Zona Integritas WBK dan WBBM di lingkungan rumah sakit milik pemerintah daerah ini difokuskan pada beberapa area perubahan utama, antara lain efisiensi sistem birokrasi, pencegahan potensi pungutan liar (pungli), peningkatan mutu keselamatan pasien, hingga transparansi dalam proses administrasi layanan kesehatan.

Melalui langkah konkret ini, pihak manajemen menargetkan pemangkasan alur birokrasi yang rumit agar masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya dapat mengakses fasilitas medis secara lebih cepat, adil, dan humanis. Pihak rumah sakit juga membuka ruang evaluasi dan pengaduan publik guna memastikan implementasi pakta integritas berjalan transparan.

Dengan komitmen kolektif yang telah disepakati, RSUD Kota Bogor optimistis mampu melangkah menjadi percontohan (role model) fasilitas kesehatan pemerintah yang mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) di wilayah Jawa Barat.

(FY)

#RSUDKotaBogor #PaktaIntegritas #WBKWBBM #KotaBogor #BirokrasiBersihMelayani #AntiKKN #Sorotrakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aspirasi strategis tersebut disuarakan secara lantang oleh Dedie Rachim di hadapan para pemimpin daerah sedunia dalam Kongres United Cities and Local Governments (UCLG) yang berlangsung di Tangier, Maroko, pada 23 – 25 Juni 2026. Forum global ini menjadi panggung penting bagi Kota Bogor untuk menyuarakan ketimpangan beban anggaran yang selama ini dipikul daerah.

Di hadapan kongres, Dedie memaparkan tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Dinamika politik yang fluktuatif, tekanan ekonomi nasional, hingga ketidakpastian kondisi global menuntut kepala daerah berpikir ekstra keras. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah harus segera diperkuat agar roda pembangunan ekosistem lokal dan mutu pelayanan publik tidak berjalan di tempat, melainkan melesat lebih optimal.

Dedie menyoroti bahwa salah satu pos belanja APBD yang menyedot porsi anggaran sangat besar dan konstan adalah pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema PBI untuk masyarakat miskin atau tidak mampu. Jika beban makro ini dipindahkan ke pundak APBN, daerah dipastikan memiliki fleksibilitas tinggi dalam meredistribusikan anggaran ke sektor fundamental lainnya.

“Jika pembiayaan PBI BPJS Kesehatan dialihkan ke pusat, anggaran daerah yang tersedia dapat jauh lebih difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan mutu pendidikan gratis, pembenahan fasilitas kesehatan lokal, hingga program radikal pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Dedie Rachim di podium UCLG.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak boleh sekadar menjadi jargon, melainkan harus diwujudkan dalam pembagian peran fiskal yang proporsional. Dengan pembagian beban yang adil, pemerintah daerah akan memiliki kelincahan (agility) yang lebih tinggi untuk merespons cepat aspirasi masyarakat, sekaligus mendongkrak indeks kepuasan publik.

Tidak hanya melempar kritik dan usulan, dalam kesempatan emas tersebut Dedie Rachim turut memamerkan potret keberhasilan Kota Bogor dalam menelurkan berbagai inovasi pelayanan publik terpadu serta program kesejahteraan sosial yang inklusif. Paparan tersebut membuktikan komitmen konkret Kota Bogor dalam mewujudkan tata kelola perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warganya.

Sebagai informasi, keikutsertaan delegasi Kota Bogor dalam Kongres UCLG di Maroko ini murni atas undangan resmi, di mana seluruh biaya akomodasi dan perjalanan ditanggung penuh oleh pihak panitia internasional tanpa membebankan sepeser pun anggaran dari APBD Kota Bogor.

(FY)

#DedieRachim #KotaBogor #BPJSKesehatan #UCLG2026 #FiskalDaerah #SorotRakyat #PelayananPublik

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kehadiran para subspesialis ini menjawab kebutuhan warga Bogor dan sekitarnya yang selama ini kerap harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta atau Depok untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

“Dengan dokter subspesialis yang lengkap, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot berobat ke luar kota. Semua sudah tersedia di RSUD dengan biaya yang jauh lebih terjangkau,” ujar Plt Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUD Kota Bogor RSUD Kota Bogor, dr. Geeta Maharani A, Sp.An-TI, Subsp.T.I(K) M.Kes.

Berikut rincian 17 dokter subspesialis yang bertugas di RSUD Kota Bogor:

dr. Jonas, NB, Sp.OG, SubSp. KFm

dr. Erwindo R., Sp.PD, K-GH, M.Kes, FINASIM

dr. Ali Sakti, M.Kes, Sp.PD, K-KV

dr. Marthino Robinson, Sp.PD(K) HOM

dr. Bambang Agustian, Sp.PD, K-KV, FINASIM

dr. Budhi Arifin Noor, Sp.B, Subsp.BVE(K)

dr. Sumardi Fransiskus S, Sp.A, Subsp.GH(K), M.Biomed

dr. Ramang Napu, Sp.JP(K), FIHA, FAsCC

dr. Liku Satriani, M.Si.Med, Sp.A subsp. Kardiologi (K)

dr. Laila Rose Foresta, Sp.Rad, SubSp.NKL(K)

Dr. dr. Lisnawati, Sp.PA, Subsp.S.P(K), Subsp. Kv.R.M (K)

Dr. dr. Rizky Ifandriani Putri, Sp.PA, Subsp.O.G.P (K)

dr. Nugroho Setyowardoyo, Sp.OT (K) Spine

dr. Muhammad Anggoro Jati, Sp.OT, SubSp. PL(K)

dr. Ooki Nico Junior, Sp.B(K) Onk

Dr. dr. Bayu Brahma, Sp.B. Subsp. Onk (K)

dr. Mudatsir, M.Ked (Surg), Sp.B, SubSp.BD (K), FINACS

LAYANAN TERINTEGRASI DAN RAMAH KANTONG

dr. Geeta juga mengatakan, sebagai Rumah Sakit Tipe B, RSUD Kota Bogor memastikan bahwa semua subspesialis tersebut telah terintegrasi dalam sistem rujukan internal rumah sakit. Pasien dapat langsung diarahkan ke dokter yang tepat sesuai keluhan tanpa harus melalui prosedur berbelit.

Selain itu, sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, tarif layanan tetap mengikuti standar BPJS Kesehatan dan skema tarif rumah sakit publik, sehingga tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memeriksakan keluhan serius seperti gagal ginjal, kanker, penyakit jantung, gangguan kehamilan risiko tinggi, atau kelainan tulang belakang. Semua bisa ditangani di sini,” terang dr. Geeta, yang baru saja menyelesaikan pendidikannya sebagai Konsultan Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat diakses melalui nomor call center atau media sosial resmi RSUD Kota Bogor.

Kontak:

Call Center: (0251) 8312292 atau 0821-8388-3851

Instagram: @rsudkotabogor

Jadi bagaimana warga bogor?, sudah tidak ada alasan lagi-kan untuk berobat jauh-jauh. RSUD Kota Bogor sekarang makin lengkap, terjangkau, dan dekat dari rumah. Yuk, jaga kesehatan kita bersama! (PATRICK)

(Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam rapat tersebut, agenda utama yang dibahas adalah pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Dedie menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi krusial untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis.

“Ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Bogor dalam rangka menyesuaikan dinamika kebutuhan pelayanan publik, peningkatan kinerja organisasi, serta penguatan kelembagaan perangkat daerah agar lebih adaptif, efektif, dan responsif,” tegas Dedie Rachim.

Perubahan Signifikan: RSUD dan Kenaikan Tipe Dinas

Salah satu poin fundamental dalam perubahan ini adalah status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. RSUD kini tidak lagi berdiri sebagai perangkat daerah mandiri, melainkan ditegaskan kedudukannya sebagai unit organisasi bersifat khusus di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes), namun tetap memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan aset tertentu.

Selain itu, dilakukan penggabungan instansi menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang kini menyandang Tipe A. Kenaikan tipelogi juga menyasar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang keduanya kini resmi menjadi Tipe A untuk memaksimalkan kinerja infrastruktur daerah.

Akuntabilitas dan Era Digital Governance

Di momen yang sama, Wali Kota juga menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Ia menjamin bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh DPRD akan ditindaklanjuti secara konsisten melalui rencana aksi yang terukur.

Tak hanya itu, Dedie juga menyoroti rencana besar pemanfaatan teknologi melalui pembentukan regulasi Pemerintahan Digital. Menurutnya, transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Digital Governance memerlukan landasan hukum baru yang lebih komprehensif, bukan sekadar perubahan perda lama.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengapresiasi langkah pemerintah daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD telah memberikan catatan-catatan strategis melalui rekomendasi LKPJ agar menjadi bahan evaluasi untuk tahun berjalan.

“Rekomendasi yang kami sampaikan diharapkan menjadi catatan perbaikan dan koreksi untuk pelaksanaan kegiatan ke depan agar masyarakat Bogor merasakan langsung dampaknya,” pungkas Adityawarman.

(KDR)

KotaBogor #DedieARachim #DPRDKotaBogor #SorotRakyat #PelayananPublik #BogorBermarwah #InfoBogor #PemerintahDigital

Editor & Penerbit: Deni Rachman

Sorotrakyat.com | Kota Bogor — Sedang pusing memikirkan syarat administrasi masuk kuliah, melamar pekerjaan, atau sekadar ingin tahu kadar kolesterol tapi takut dompet “menjerit”? Tenang, kabar baik datang dari jantung Kota Hujan.

RSUD Kota Bogor resmi meluncurkan sederet paket Medical Check-Up (MCU) super terjangkau yang dirancang khusus untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Tidak perlu lagi menunda cek kesehatan, karena kini sehat bisa dimulai dengan harga mulai dari Rp180.000 saja!

Ini bukan sekadar “obral”, melainkan komitmen rumah sakit milik pemerintah (plat merah) ini untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas yang dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Bingung Pilih Paket? Ini Panduan Lengkapnya!

Agar tidak bingung melihat daftar panjang, tim redaksi telah merangkum pilihan paket MCU yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:

1. Paket “Goes to Campus” (Rp400 Ribu)

Khusus untuk Calon Mahasiswa atau Pemagang.

• Fasilitas: Cek fisik, Rontgen Dada, Darah & Urine Rutin, Tes Narkoba, serta Tes Buta Warna.
• Keunggulan: Sangat praktis untuk syarat daftar ulang kampus atau organisasi. Sekali datang, semua berkas beres!

2. Paket Karyawan (Rp750 Ribu)

Solusi untuk Pegawai Kantoran atau Pekerja Lapangan.

• Fasilitas: Seluruh fasilitas paket kampus ditambah EKG (Jantung), Cek Fungsi Hati & Ginjal, Profil Lemak Lengkap, dan Tes Kesehatan Jiwa (MMPI).
• Keunggulan: Penting bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi atau beban kerja berat untuk memantau organ vital secara berkala.

3. Paket Spesial Pejuang NIP (CPNS/PPPK)

Dua opsi untuk membantu Anda lolos seleksi administrasi:

• ASN Tangguh (Rp450 Ribu): Fisik, Darah, Urine, Narkoba (3 parameter), dan MMPI.
• ASN Prima (Rp600 Ribu): Lebih lengkap dengan tambahan Rontgen Dada dan Narkoba (5 parameter).
• Tips: Pilih Paket Prima jika instansi tujuan Anda mewajibkan hasil rontgen agar lebih hemat waktu.

4. Paket General (Silver, Bronze, Gold, Platinum)

Mau tahu kondisi tubuh secara umum? Pilih level “game” kesehatanmu:

• Silver (Rp275 Ribu): Basic starter pack (Fisik, Rontgen, Darah, Urine).
• Bronze (Rp500 Ribu): Ditambah cek fungsi Hati & Ginjal.
• Platinum (Rp875 Ribu): All You Can Check! Termasuk tes Hepatitis B dan Buta Warna. Pilihan terbaik untuk evaluasi kesehatan tahunan.

5. Tes Narkoba Mandiri (Mulai Rp180 Ribu)

Butuh cepat untuk syarat SIM atau melamar kerja? Tersedia layanan cepat dengan 3 parameter yang akurat dan legal.

Promo Grup: Ajak Teman, Dapat Gratisan!

RSUD Kota Bogor juga memberikan penawaran menarik bagi komunitas motor, pengajian, atau rekan kantor. Dengan melakukan pemeriksaan minimal 20 orang, Anda akan mendapatkan 1 Voucher GRATIS untuk paket yang sama.

Booking & Konsultasi: Hubungi nomor resmi di 0811-1013-6661 sekarang juga!

Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhary Rowi, menegaskan bahwa program ini hadir agar warga Bogor tidak lagi menjadikan biaya sebagai alasan menunda cek kesehatan.

“Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat. Jangan menunggu sakit baru berobat, tapi saat sehat pun harus dicek. Dengan harga bersahabat, kami harap warga lebih proaktif menjaga aset paling berharga, yaitu kesehatan,” pungkasnya. (Adv)

#KotaBogor #RSUDKotaBogor #MedicalCheckUp #PromoKesehatan #BogorSehat #MCUCheap #InfoBogor #Sorotrakyat #KesehatanMasyarakat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang berlangsung khidmat di Masjid At-Taqwa, Balai Kota Bogor, Senin (16/3/2026), ini menyasar 400 penerima manfaat yang terdiri dari garda terdepan penjaga wajah kota. Mereka meliputi petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), petugas pertamanan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), serta Pegawai Harian Lepas (PHL) dari Perumda Tirta Pakuan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, Yantie Rachim, yang hadir langsung menyerahkan santunan, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar bantuan sosial rutinitas. Menurutnya, ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang seringkali bekerja di balik layar namun memiliki dampak paling besar bagi kenyamanan warga.

“Ramadan adalah momentum pengingat bagi kita untuk menoleh ke samping dan berbagi. Para petugas ini adalah orang-orang berjasa. Penghargaan kebersihan yang diraih Kota Bogor selama ini bukanlah kerja di balik meja, melainkan hasil keringat mereka yang bekerja dari fajar hingga dini hari,” tutur Yantie dengan nada haru.

Beliau menambahkan bahwa kontribusi para petugas lapangan menjadi variabel kunci dalam mempertahankan estetika kota dan kualitas lingkungan hidup, yang secara langsung berdampak pada citra positif Kota Bogor di tingkat nasional.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Kepala Bagian Kesra Kota Bogor, Aep Saepuloh, mengungkapkan bahwa pemilihan santunan dalam bentuk uang tunai dilakukan berdasarkan pertimbangan fleksibilitas kebutuhan para petugas menjelang hari raya.

“Kami ingin bantuan ini benar-benar terasa manfaatnya. Dengan uang tunai, mereka bisa mengalokasikannya sesuai kebutuhan mendesak keluarga masing-masing, entah itu untuk kebutuhan pokok atau biaya pendidikan anak,” jelas Aep.

Program ini terwujud berkat sinergi kuat antara Pemkot dan lembaga pengelola zakat. Ketua Baznas Kota Bogor, Subhan Murtadla, memberikan label khusus bagi para penerima manfaat sebagai “Pejuang Lingkungan”.

“Keikhlasan bapak dan ibu sekalian dalam menjaga kebersihan selokan, taman, dan jalanan adalah ibadah yang nyata. Melalui Baznas, kami menyalurkan amanah para muzaki untuk memastikan para pejuang lingkungan ini juga merasakan kebahagiaan di bulan suci ini,” ujar Subhan.

Kegiatan ini diharapkan mampu memicu semangat para petugas untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di sisi lain, acara ini menjadi ajakan bagi seluruh warga Kota Bogor untuk lebih menghargai kebersihan lingkungan sebagai bentuk dukungan moral kepada para petugas lapangan. (KDR)

#KotaBogor #RamadanBerbagi #BAZNASKotaBogor #AdipuraKotaBogor #KesejahteraanRakyat #PejuangKebersihan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah ini diambil untuk memvalidasi secara langsung komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menjaga rantai pasok pangan yang sehat bagi masyarakat. Hasilnya, DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap standarisasi pengelolaan pasar yang dinilai sangat representatif.

Pasar Berstandar SNI dan Bebas Zat Berbahaya

Yahya Zaini menegaskan bahwa Pasar Jambu Dua bukan sekadar tempat transaksi ekonomi, melainkan simbol pasar modern yang higienis. Dengan statusnya sebagai pasar berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia), pasar ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

“Pasar ini adalah potret pasar modern yang sesungguhnya. Bersih, aman, dan sehat. Rekam jejak dua tahun lalu menunjukkan nol temuan zat berbahaya oleh BPOM di sini. Kami optimis, pemeriksaan laboratorium hari ini akan memberikan hasil yang sama memuaskannya,” ujar Yahya di sela-sela peninjauan lapak ikan asin dan bahan pokok.

Stabilitas Harga Menjelang Lebaran

Terkait isu inflasi musiman, Komisi IX mencatat bahwa fluktuasi harga di Kota Bogor masih berada dalam batas toleransi. Meskipun tren kenaikan 5% hingga 10% biasanya terjadi mendekati Lebaran, stok bahan pangan di Pasar Jambu Dua terpantau melimpah dan harga cenderung stabil. Hal ini dianggap krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Sinergi Satgas Keamanan Pangan Kota Bogor

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang mendampingi rombongan, menjelaskan bahwa predikat Kota Aman Pangan yang disandang Bogor bukanlah hasil kerja instan. Keberhasilan ini ditopang oleh kolaborasi lintas sektoral melalui Satgas Keamanan Pangan.

“Kami mengintegrasikan peran Kepolisian, BPOM, BPJS Kesehatan, hingga kementerian terkait. Sinergi ini memastikan setiap laporan warga mengenai pangan yang mencurigakan bisa langsung ditindaklanjuti secara klinis dan hukum,” tegas Dedie.

Uji Sampel Ketat oleh BPOM

Di lokasi yang sama, Kepala BPOM Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan sedikitnya 10 sampel bahan pangan populer, mulai dari mi basah, tahu, hingga aneka ikan asin.

“Proses uji praduga dilakukan di lokasi, namun untuk hasil yang komprehensif, sampel ini akan dibawa ke laboratorium. Pengawasan kami tidak hanya berhenti pada inspeksi mendadak, tapi mencakup edukasi berkelanjutan kepada pedagang agar memahami bahaya formalin, boraks, dan pewarna tekstil,” jelas Jeffeta.

Kunjungan ini diakhiri dengan harapan agar standar tinggi yang diterapkan di Pasar Jambu Dua dapat direplikasi oleh pasar-pasar tradisional lainnya di seluruh Indonesia guna menjamin hak konsumen atas pangan yang layak konsumsi. (KDR)

#KotaBogor #PasarJambuDua #KeamananPangan #DPRRI #DedieRachim #BPOM #InfoBogor #StabilitasHarga #Ramadan2026

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam momentum ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menekankan pentingnya menjadikan Al-Qur’an bukan sekadar bacaan, melainkan pedoman fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Al-Qur’an tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami, diamalkan, dan dijadikan landasan dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui momentum Nuzulul Qur’an ini, kita diajak untuk semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat,” ujar Denny Mulyadi.

Pada kesempatan tersebut, Denny Mulyadi mewakili Pemkot Bogor secara simbolis menyerahkan hibah Tarawih Keliling (Tarling), sertifikat tanah wakaf, dan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada para ahli waris penerima manfaat.

Penyerahan hibah Tarling, ungkap Denny Mulyadi, merupakan bentuk dukungan Pemkot Bogor dalam memperkuat kegiatan keagamaan, memakmurkan masjid, dan meningkatkan syiar Islam di berbagai wilayah Kota Bogor.

Sementara itu, penyerahan sertifikat tanah wakaf merupakan upaya memberikan kepastian hukum atas aset wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat, baik sebagai sarana ibadah, pendidikan, maupun kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Adapun santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan menjadi wujud perlindungan dan kepedulian bagi para pekerja dan keluarganya, sehingga dapat memberikan rasa aman serta jaminan sosial bagi masyarakat.

Denny Mulyadi berharap seluruh program dan bantuan yang diserahkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bogor serta semakin memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong dalam kehidupan.

“Semoga melalui peringatan Nuzulul Qur’an ini kita semakin mencintai Al-Qur’an, rajin membaca, memahami, serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, ia mengajak untuk menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sekaligus memperbanyak amal kebaikan.

“Semoga Allah SWT menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang religius, maju, dan sejahtera,” tutup Denny Mulyadi.

Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor, Dede Supriatna, para asisten, pimpinan perangkat daerah, dan jajaran Pemkot Bogor. (adv)

#KotaBogor #NuzululQuran #DennyMulyadi #BogorReligius #PemkotBogor #TarlingBogor #Ramadan1447H

Editor & Penerbit: Den.Mj