Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua I Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kasum TNI menegaskan bahwa keterlibatan TNI tidak bersifat sementara.

Menurutnya, kehadiran TNI merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam. Peran tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari tanggap darurat, masa transisi ke pemulihan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

“TNI tidak hanya hadir saat darurat, tetapi terus berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya dalam forum tersebut.

Hingga saat ini, TNI terus mengerahkan personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna mempercepat penanganan di wilayah terdampak. Dukungan yang diberikan meliputi evakuasi warga, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dasar demi mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat.

Optimalisasi peran satuan tugas juga menjadi fokus utama. Satgas Jembatan dikerahkan untuk membangun dan memperbaiki akses penghubung antarwilayah, sementara Satgas Kuala bertugas melakukan normalisasi sungai. Selain itu, TNI turut melaksanakan pembersihan lumpur, pembukaan akses jalan, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak.

Langkah terintegrasi ini menunjukkan bahwa TNI hadir bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan.

TNI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara profesional, responsif, dan terkoordinasi bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak, sebagai wujud nyata pengabdian kepada rakyat dan bangsa. (Ikranagara)

Aksi yang berlangsung khidmat ini ditujukan sebagai bentuk empati bagi ribuan korban bencana banjir yang melanda wilayah Pulau Sumatra dan Aceh. Selain memanjatkan doa, para mahasiswa juga menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah terkait penanganan bencana yang dinilai lamban.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur kelembagaan mahasiswa, pengurus organisasi fakultas, hingga lintas elemen kampus UMJ. Nyala lilin yang berjejer di lokasi aksi menjadi simbol duka sekaligus pengingat bahwa di balik data statistik, ada nyawa dan ruang hidup masyarakat yang terancam.

“Doa dan nyala lilin ini adalah simbol bahwa solidaritas kita tidak boleh padam. Kita ingin mengingatkan bahwa ada saudara kita yang kehilangan keluarga dan rumah di saat sebagian orang bersiap merayakan pergantian tahun,” ujar Ketua BEM FISIP UMJ, Alfian Maulana kepada sorotrakyat.com.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM FISIP UMJ menegaskan bahwa banjir yang telah merendam sebagian wilayah Sumatra selama lebih dari satu bulan bukan lagi bencana alam biasa, melainkan krisis ekologis yang serius. Mereka menilai syarat-syarat dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah terpenuhi untuk menetapkan status Bencana Nasional.

“Negara masih lamban dan minim keberpihakan. Kelambanan ini adalah bentuk kekerasan struktural terhadap rakyat,” tegas Alfian dalam rilisnya.

BEM FISIP UMJ secara resmi mengeluarkan empat tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Segera menetapkan banjir di Pulau Sumatra sebagai Bencana Nasional.
2. Menghentikan eksploitasi lingkungan dan proyek-proyek yang memperparah kerusakan alam.
3. Mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan (korporasi/individu).
4. Melakukan pemulihan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat terdampak.

Mengingat kondisi Sumatra yang masih berduka, Alfian Maulana menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menahan diri dari perayaan tahun baru yang berlebihan.

“Tahun ini adalah tahun yang kelam bagi saudara kita di Sumatra. Kami mengimbau masyarakat untuk menahan diri dari perayaan tahun baru sebagai bentuk empati tertinggi kita sebagai manusia,” pungkasnya.

Aksi ini ditutup dengan komitmen bahwa BEM FISIP UMJ akan terus mengawal isu ini hingga negara hadir sepenuhnya untuk memulihkan ruang hidup masyarakat di Sumatra dan Aceh.

(KDR)

#Sorotrakyat #BEMFISIPUMJ #PrayForSumatera #PrayForAceh #BencanaNasional #SolidaritasMahasiswa #KrisisEkologis #StopEksploitasiAlam #IndonesiaBerduka #MahasiswaBergerak

Editor & Penerbit: Den.Mj

Misi kemanusiaan Pemkot Bogor ke Aceh ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Keberangkatan tim gabungan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Tim yang diberangkatkan merupakan kolaborasi lintas instansi, mencakup personel dari BPBD, Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Kota Bogor, IDI Kota Bogor serta tim khusus yang fokus pada penanganan trauma healing.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami Pemerintah Kota Bogor secara resmi memberangkatkan satu tim yang akan membantu kebencanaan di Aceh,” ujar Walikota Bogor, Dedie A Rachim seraya menegaskan komitmen Pemkot Bogor.

Ia berharap, kehadiran tim ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi kondisi tanggap bencana di wilayah Aceh.

“Dengan persiapan yang matang dan semangat kerja sama, kami percaya tim ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah terdampak. Kami juga berharap agar seluruh anggota tim medis diberikan kelancaran dan kesehatan selama menjalankan tugas mulia ini,” terang Walikota Bogor.

RSUD KOTA BOGOR GALANG DONASI UNTUK BANTUAN KORBAN BENCANA

Sejalan dengan upaya Pemkot, RSUD Kota Bogor juga telah menunjukkan kepedulian mendalam. Selain mengirimkan 2 perawat terbaiknya : M. Arifin Siregar dan Sery Elister Tarigan, perawat dan bidan RSUD juga mengumpulkan donasi berupa uang untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatra.

Plt. Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, mengungkapkan kebanggaannya atas semangat solidaritas ini.

“Kami sangat bangga dengan inisiatif dan kepedulian tinggi dari para perawat dan bidan kami. Ini adalah wujud nyata akan aspek pelayanan yang Harmonis,” jelas dr. Sri Nowo Retno.

Donasi berupa materi ini, disalurkan langsung oleh tim perawat yang ditugaskan, memastikan bantuan sampai tepat sasaran.

Dengan mengirimkan tim medis dan trauma healing sebagai bagian dari kontingen Pemkot ke Aceh, serta menyalurkan bantuan finansial dan dukungan langsung dari perawat RSUD, Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan komprehensif.

Upaya ini tidak hanya menyalurkan bantuan materi, tetapi juga dukungan moral dan keahlian medis yang krusial, memastikan saudara-saudara di Sumatra tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini.

Solidaritas dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam aksi kemanusiaan yang terkoordinasi ini, diharapkan dapat meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Untuk diketahui, sebelumnya RSUD Kota Bogor bersama Yayasan Negeri Satu Bangsa pada 2 Desember lalu juga mengirimkan Perawat Intensive Care Unit (ICU) atad nama Adi Nurrohman Majid untuk bertolak ke lokasi bencana di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dari hasil kegiatan tersebut, total pasien yang telah dilayani hingga 8 Desember 2025 lalu mencapai 815 orang. Rencananya Pemkot Bogor juga akan mengirimkan tenaga medis periode ketiga, setelah tim medis periode kedua dipulangkan. (Patrick)

#KotaBogor #BogorPeduli #MisiKemanusiaan #Aceh #Sumatra #SolidaritasBogor #RSUDKotaBogor #DedieARachim #TraumaHealing #RelawanMedis #IndonesiaTangguh #InfoBogor #Sorotrakyat #BencanaSumatra2025

Editor & Penerbit: Den.Mj

Di wilayah Sumatra Utara ada sekitar 21 wilayah yang terkena dampak akibat banjir bandang dan tanah longsor ini, diantaranya meliputi wilayah Kota Medan, Wilayah Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Binjai, Pematang Siantar. Sedangkan wilayah Aceh meliputi Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Aceh, dan Aceh Tengah. (Tempo, 30 November 2025)

Menurut Kasubbid Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Siti Rohani bahwa “bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah hukum Polda Sumut, diakibatkan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir”. (Tempo, 30 November 2025).

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah korban banjir yang meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga Rabu 3 November 2025, korban meninggal dunia mencapai 811 orang, sedangkan yang masih dalam pencarian mencapai 623 orang. Selain itu bencana ini juga menyebabkan 2600 orang luka-luka, 3,2 juta terdampak, 593,9 ribu mengungsi, 3400 rumah rusak berat, 2100 rusak sedang, 4900 rusak ringan. Dan juga kerusakan fasilitas umum seperti kerusakan fasilitas sekolah sebanyak 215 unit, 9 fasilitas kesehatan, serta 132 fasilitas ibadah. (FajarPos NetWork, 4 Desember 2025)

Banyaknya korban jiwa, fasilitas umum serta rumah yang rusak bahkan hanyut terbawa banjir bandang sungguh sangat memprihatinkan. Terlebih lagi melihat banyaknya kayu gelondongan yang terbawa hanyut, ini menandakan adanya penebangan hutan besar-besaran, tentu hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir bandang. Dimana tidak ada lagi resapan air hujan di hulu DAS.

Menurut keterangan Walhi bahwa di Wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat sekitar 1,4 juta hektar hutan digunduli, ini berlangsung dari tahun 2016 sampai 2024, semua ini merupakan perbuatan dari 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU Sawit, PBPH, Geotermal, izin PLTA, izin PLTM (Walhi, 2 Desember 2025). Sehingga saat ini luas hutan yang tersisa hanya sekitar 30.568 Ha di wilayah Sumatra Utara.

Adanya pemberian izin oleh pemerintah bagi ratusan perusahaan untuk menggunduli hutan, ini menandakan bahwa pemerintah tidak mengelola Sumber Daya Alam dengan baik. Dimana pemerintah menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta, yang tentunya akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi para pengusaha tersebut.

Begitulah sistem Kapitalis yang berlaku saat ini, yang senantiasa memberikan keleluasaan bagi pihak swasta sebagai kapital pemilik modal) untuk menguasai sumber daya alam. Inilah bentuk dari kebebasan kepemilikan, dimana SDA yang seharusnya milik negara yang digunakan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan rakyat, diserahkan pada pihak swasta.

Kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan swasta, membuat rakyat semakin sengsara dengan dampak buruk yang ditimbulkannya. Seperti hal banjir bandang di Sumatra bagian utara ini. Berapa banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal serta harta bendanya.

Mereka tinggal di pengungsian, dengan tempat yang seadanya, tidak ada penerangan lampu, persediaan air bersih, pakaian bersih, juga makanan. Terlambatnya pasokan bantuan dari pemerintah, menambah kesengsaraan masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Bahkan wilayah Aceh Tamiang, harus minum dari air banjir, pisang mentah, karena lambatnya bantuan dari pemerintah.

Begitulah pemimpin dalam sistem saat ini, tidak sepenuhnya memperhatikan dan mengurusi kepentingan rakyat. Mereka hanya sibuk dengan kepentingan para oligarki untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan para pemimpin kurang bertanggung jawab terhadap dampak buruk yang dirasakan masyarakat akibat dari kebijakannya.

Para pemimpin juga tidak bertindak tegas terhadap para pelaku penggundulan jutaan hektar hutan, yang berakibat banjir bandang yang begitu dahsyat. Bahkan pemerintah terkesan menutup-nutupi segala perbuatan para penguasa yang telah memberikan izin atas penggundulan tersebut. Dengan kepemimpinan seperti ini, sangat sulit untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sungguh berbeda dengan Islam, dalam Islam seorang pemimpin harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, “Setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (H.R Bukhari Muslim).

Begitu pula dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Islam sepenuhnya dikelola oleh negara, tidak boleh dikelola bahkan dimiliki oleh individu maupun swasta. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, air, rumput (padang rumput), api” (hadist Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam Islam Sumber Daya Alam (SDA) merupakan hak kepemilikan umum yang sebesar-besarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kepemimpinan dalam Islam begitu penuh dengan tanggung jawab, dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan para oligarki. Islam melarang adanya pengrusakan hutan, karena ini akan mendatangkan bencana yang besar bagi masyarakat disekitarnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 41 yang artinya “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka, sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. Dalam sistem Islam setiap pelaku pengrusakan sumber daya alam diberi sanksi yang memberi efek jera.

Dengan sistem Islam masyarakat hidup penuh dengan kesejahteraan, karena seluruh aspek kehidupannya diatur dengan syariat Islam, serta memiliki pemimpin yang amanah dalam mengurusi kepentingan masyarakatnya. Sehingga masyarakat dapat terpenuhi seluruh kebutuhan.

Selain itu pemimpinya akan senantiasa memperhatikan keselamatan rakyatnya, dengan tidak membuat kebijakan yang akan mendatangkan bencana bagi rakyatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Araf ayat 96 yang artinya
“Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa disebabkan perbuatannya”.
Allahu ‘alam bishshawab.

oleh : Siti S
Editor & Penerbit: Den.Mj

Kehadiran Kepala Negara ini disambut riuh dan penuh antusiasme. Banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut telah memaksa sedikitnya 4.080 warga untuk mengungsi. Air bah datang tiba-tiba, merendam permukiman dan fasilitas publik, meninggalkan duka dan kerugian besar. Di lokasi, terlihat Pos Kesehatan, Dapur Umum, dan area distribusi logistik bekerja non-stop, menjadi nadi kehidupan bagi para pengungsi.

Dengan langkah kaki yang mantap namun penuh kehati-hatian, Presiden Prabowo menyusuri setiap sudut posko. Ia menyapa para pengungsi satu per satu, tak segan menunduk untuk menyalami anak-anak yang wajahnya polos namun penuh harap.

“Saya sangat prihatin dan turut belasungkawa kepada mereka yang menjadi korban. Insyaallah, kita bersyukur juga cuaca berangsur membaik. Keadaan sudah agak berlalu, kita berdoa,” ujar Presiden Prabowo, menunjukkan rasa empati yang mendalam.

Presiden Prabowo secara langsung mendengarkan keluhan mendesak dari warga, mulai dari kehilangan tempat tinggal, akses sulit ke air bersih, hingga kebutuhan layanan kesehatan darurat. Interaksi yang terjadi benar-benar humanis dan tanpa jarak, memberikan harapan baru bagi masyarakat yang tengah diuji oleh bencana.

Kehadiran cepat Kepala Negara di lokasi bencana ini menegaskan satu hal: Negara Hadir. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjamin keselamatan rakyat dan memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan tempat berlindung terpenuhi selama masa tanggap darurat. Ini adalah bukti nyata kerja cepat pemerintah untuk memulihkan Aceh Tenggara. (FY)

#PrabowoSubianto #BanjirAcehTenggara #AcehBerduka #NegaraHadir #KunjunganPresiden #TanggapBencana #AcehTenggara #Kutacane #BanjirAceh #JembatanPanteDona #InfrastrukturIndonesia

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengunjungi dan menyaksikan pertandingan para atlet Kota Bogor yang tengah berlaga di PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, Rabu (11/9/2024).

“Kita (Pemkot Bogor) mendukung semaksimal dan semampu mungkin. Kita berikan yang bisa kita berikan,” ujar Hery di Medan, Sumatera Utara.

Untuk diketahui, atlet Kota Bogor yang memperkuat kontingen Jawa Barat berjumlah 78 atlet yang bertanding dalam 26 cabang olahraga (cabor) di tambah 14
pelatih.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, hingga Rabu, total medali yang berhasil disumbangkan atlet Kota Bogor bagi kontingen Jawa Barat berjumlah 15 keping dengan rincian masing-masing lima emas, lima perak dan lima perunggu.

Melihat capaian tersebut, Hery menyampaikan apresiasi dan dukungan bagi para atlet Kota
Bogor yang tergabung dalam kontingen Jawa Barat.

Dengan capaian saat ini, Hery meyakini bahwa masyarakat Kota Bogor akan menyambut baik perjuangan para atlet.

“Alhamdulillah dengan kerja keras, disiplin dan persiapan maksimal para atlet Kota Bogor sejauh ini terus berusaha memberikan kontribusi positif dan maksimal bagi kontingen Jawa Barat,” ungkap Hery.

“Kita juga akan menyosialisasikan bahwa ada atlet asal Kota Bogor yang berkontribusi bagi kontingen Jawa Barat,” sambungnya.

Selain capaian para atlet, Hery tak menampik bahwa dalam setiap event olahraga pasti ditemui tantangan, demikian dengan PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Menurut Hery jarak, akomodasi, logistik dan cuaca menjadi tantangan yang harus dihadapi, tidak hanya bagi para atlet Kota Bogor tetapi juga atlet dari wilayah lain.

“Namun, Alhamdulillah bisa diatasi,” ucap Hery.

Hingga berita ini ditayangkan masih ada atlet Kota Bogor yang akan bertanding dan berjuang meraih hasil
terbaik dan meraih medali. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu poin penolakan utama MIO Indonesia adalah terkait pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan keberlangsungan media online. Organisasi ini khawatir bahwa RUU tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara kritis dan membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi publik.

“Kami melihat bahwa draf RUU Penyiaran ini masih banyak mengandung pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers,” ujar AYS Prayogi, Ketum (Ketua Umum) MIO Indonesia, 5 Juni 2024.

Ketum MIO Indonesia ini juga menegaskan bahwa, “Oleh karena itu, kami menolak dan mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU ini yang melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pembahasannya,” tegasnya.

Selain penolakan terhadap RUU Penyiaran, Rakernas I MIO Indonesia juga membahas berbagai agenda penting lainnya, seperti:

• Penguatan organisasi dan keanggotaan MIO Indonesia.
• Peningkatan kualitas jurnalisme dan profesionalisme media online.
• Pengembangan bisnis dan model ekonomi yang berkelanjutan bagi media online.

MIO Indonesia berharap Rakernas I ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan kemerdekaan pers dan keberlangsungan media di Indonesia.

Beberapa poin penting dari penolakan MIO Indonesia terhadap draf RUU Penyiaran:

• Pasal-pasal yang mengatur tentang penyiaran internet berpotensi membatasi ruang gerak media online dalam menjalankan fungsinya.
• Kewenangan besar yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjegal media kritis.
• Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan penyiaran dinilai tidak seimbang dengan hak kebebasan berekspresi.

Dampak dari penolakan MIO Indonesia:

• Mendorong pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU Penyiaran.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan pers dan keberlangsungan media.
• Memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesimpulan:

Rakernas I MIO Indonesia menjadi momen penting bagi organisasi ini untuk menyuarakan kritik terhadap draf RUU Penyiaran yang bermasalah. Penolakan MIO Indonesia diharapkan dapat didengar oleh pemerintah dan DPR dan mendorong mereka untuk melakukan revisi terhadap draf RUU tersebut agar lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. (DR)

Editor & Penerbit : Den.MJ

#MIOIndonesia #RakernasI #RUUPenyiaran #KemerdekaanPers

Melalui hasil pemilihan tersebut, Iwan Kusmawan terpilih secara aklamasi setelah tiga bakal calon Ketum (Ketua Umum) lainnya, yakni Nuryanto, Dadan Sudiana dan Sugianto menyatakan tidak bersedia dicalonkan.

Dalam proses pemilihan yang dihadiri oleh 462 delegasi, Iwan Kusmawan meraih nilai terbanyak dengan 189 suara, disusul Asep Saepulloh, S.H, M.H dengan 109 suara, Djoko Heriyono, S.H dengan 91 suara, dan Sumiyati, S.H dengan 3 suara.

Diketahui bahwa sosok Iwan Kusmawan merupakan Ketua DPP SPN periode 2019-2024. Ia merupakan seorang pemimpin yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja.

Dalam pidatonya, Iwan Kusmawan berjanji akan melanjutkan perjuangannya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Ia juga akan berupaya meningkatkan peran SPN dalam pembangunan nasional.

“Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan para pekerja di seluruh Indonesia,” kata Iwan Kusmawan kepada awak media Sorotrakyat.com usai acara.

Pemilihan Ketum DPP SPN merupakan salah satu agenda penting dalam Kongres VIII SPN. Kongres ini juga membahas berbagai isu penting terkait ketenagakerjaan, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja. (DR)

Editor& Penerbit: Den.Mj

Hadir sebagai Narasumber, salah satunya adalah Dr. Kun Nurachadijat, Jajaka Pinilih 1995 Kota Bogor. Memberikan materi inti Etika Mojang Jajaka (Moka).

“Pembekalan berupa berbagai materi bagi para peserta pasanggiri, diantaranya Digital Marketing, pemakaian Dodot oleh kang Bambi, Dancing & jalan di Cat Walk dan kini Etika Mojang Jajaka oleh Kang Kun, adalah niat kami agar nanti setelah terpilih, mereka betul betul menjadi Moka yang handal. Berbudaya sekaligus memiliki kemampuan mandiri secara ekonomi” ujar Fitri Fauzia, Ketua Paguyuban Moka.

Menurut Bambi, salah satu narsum yang juga penasehat Moka Kota Bogor, acara pembekalan dalam karantina ini diadakan agar para Moka terutama pinilih nanti, dapat berkompetisi di ajang pasanggiri tingkat propinsi. Diharapkan Moka Pinilih Kota Bogor 2023 ini dapat menjadi pinilih atau sekurang kurangnya dapat meraih posisi terhormat di Moka Parahyangan.

“Dengannya, dapat menjadi duta pariwisata kota Bogor sehingga APBD kota Bogor dari sektor pariwisata tertingkatkan pula,” ujar Jajaka Pinilih Remaja Kota Bogor 1995 ini.

Menurut Sie acara, Yuqa Shulhan salah satu senior Moka mengatakan, “Moka ini Duta budaya dan pariwisata yang mewakili Kota Bogor dalam merepresentasikan pariwisata dan juga budaya yang ada di Bogor. Dan ini diamini juga oleh TB Agnia, ketua panitia,” katanya.

Sedangkan Dr. Kun dalam kesempatannya menyampaikan Etika Moka, ia menegaskan bahwa para finalis ini harus banyak bersyukur karena selempang sebagai finalis Moka diiringi tangis dan kekecewaan mereka yang tidak berhasil menyandangnya. Juga Moka 2023 harus bisa menginternalisasi nilai nilai budaya Kesundaan yang adiluhung. Silih Asah, Asih dan Asuh.

“Sebagai dayeuh Pakuan yang bahkan menurut Prof Arroyo Santos adalah negeri Atlantis yang hilang. Oleh karenanya Dinu Kiwari ngancik Nubihari, seja ayeuna Sampeureun Jaga, mutlak hari dijadikan mindset oleh para Mokanya,” ucapnya.

Disampaikan juga tentang Prinsip Etika Mojang Jajaka oleh Dr. Kun Nurachadijat yakni, sikap syukur, jujur, gentle, someah, tidak egois dan berbudaya berkepribadian tidak hanya ketika masa perlombaan, tapi hingga akhir hayat kelak.

“Apa yang para finalis peroleh hari ini, adalah tanaman masalah lalu, dan apa yang dilakukan hari ini akan menentukan masa datang. Oleh karena itu sikap syukur, gentle, jujur, someah, altruistis atau tidak egois dan berbudaya yang berkepribadian itu tidak hanya ketika pasanggiri saja, namun jadikan karakter diri selepas grand final nanti di awal September maupun hingga akhir hayat kelak,” tegas mantan wakil ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bogor ini diakhir pemberian materinya.

Acara tersebut dihadiri pula oleh Fazmi Nawawi, mantan ketua Paguyuban Moka Kota Bogor dan Kathrin Pasaribu salah satu pesponsor. Acara berlangsung lancar hingga petang, dan akan dilanjutkan di Sabtu dan Minggu berikutnya. (DK/DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Diketahui pada mulanya, Contact Center Bakamla RI melalui layanan Whatshap 082125189898 menerima laporan dari pengurus Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh atas nama Rahmi Fajri. Dilaporkan, ada nelayan yang terdampar dan terombang-ambing laut Simelue karena kehabisan bahan bakar solar sejak Kamis (16/3).

Setelah diterimanya laporan tersebut, PIC Contact Center Bakamla RI meneruskan laporan yang diterima ke bagian Puskodal Bakamla RI untuk mencari tahu keberadaan titik kapal tersebut melalui dashboard Bakamla RI. Hasil pemantauan dan koordinasi ketat terhadap pelapor didapat bahwa kapal terombang-ambing pada koordinat 02o 18.487’ N – 094o 13.674’ E.

Kepala Puskodal Bakamla RI Kolonel Bakamla Asep melaporkan kejadian tersebut kepada Sestama Bakamla dan memerintahkan Kepala Stasiun Bakamla Aceh Kapten Bakamla Wahyu Putra Gantara untuk menindaklanjuti dengan melaksanakan evakuasi.

Stasiun Bakamla Aceh bekerjasama dengan Lanal Simelue dan Basarnas Aceh, Tim SAR Gabungan yang terbentuk langsung bergerak menuju titik koordinat yang telah diketahui. Menempuh perjalanan 1 hari, akhirnya nelayan dengan 3 ABK berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.

Kemudian kapal dievakuasi menuju Pelabuhan Ulle Lheu dan pada Minggu (19/3) pukul 20.40 WIB tiba di pelabuhan dan 3 ABK yang selamat diserahkan kepada pihak keluarga. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj