Berdasarkan informasi resmi, pada hari Sabtu, 21 Maret 2026, store Siliwangi Bolu Kukus akan melayani pelanggan dengan jam operasional mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Manajemen Siliwangi Bolu Kukus menyatakan bahwa kebijakan tetap buka ini diambil agar para pelanggan setia tetap bisa mendapatkan produk bolu kukus yang segar dan berkualitas sebagai hantaran atau sajian di hari yang fitri.

“Siliwangi tetap setia menemani momen kebersamaan Anda. Kami hadir lebih dekat untuk memastikan silaturahmi semakin manis dengan kelembutan bolu kukus kami,” tulis manajemen dalam keterangannya.

Bagi warga Bogor, Sukabumi, Cianjur, hingga Bekasi, ketersediaan stok di berbagai titik strategis menjadi kemudahan tersendiri. Mulai dari store di Stasiun Bogor, Pajajaran, Cimahpar, hingga area Puncak dan Sukabumi tetap siaga melayani permintaan yang biasanya meningkat tajam di hari raya.

Dengan berbagai varian rasa yang autentik, Siliwangi Bolu Kukus terus konsisten menjaga cita rasa tradisi yang dikemas secara modern, menjadikannya pilihan utama oleh-oleh bagi para pemudik maupun warga lokal. (KDR)

SiliwangiBoluKukus #IdulFitri1447H #Lebaran2026 #KulinerBogor #OlehOlehBogor #SorotRakyat #InfoBogor #InfoKuliner #BoluKukus #SilaturahmiManis

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kronologi: Pasien Umum yang Berupaya Aktifkan JKN

Kasus bermula saat FW dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Annisa pada Senin (9/2/2026) malam pukul 21.26 WIB. Karena status kartu BPJS-nya tidak aktif, keluarga terpaksa mendaftar sebagai pasien umum dan membayar biaya administrasi awal sebesar Rp276.448.

Setelah diagnosa Leukositosis tegak, FW dinyatakan harus menjalani rawat inap pada Selasa (10/2) dini hari pukul 01.29 WIB. Sesuai regulasi, pihak rumah sakit memberikan tenggat waktu 3×24 jam bagi keluarga untuk mengaktifkan kembali penjaminan JKN agar status pasien bisa beralih dari umum ke BPJS.

Kejanggalan Hitungan 3×24 Jam

Persoalan meruncing pada Rabu (11/2). Pihak RS Annisa secara sepihak menyatakan bahwa batas waktu pengurusan administrasi JKN telah habis. Pernyataan ini sontak memicu protes keras dari keluarga dan pendamping dari BPJS Watch.

Wibowo, orang tua pasien, menegaskan bahwa jika merujuk pada waktu masuk pasien (9 Februari pukul 21.26 WIB), maka durasi 72 jam seharusnya berakhir pada 12 Februari pukul 21.26 WIB.

“Kami sangat menyayangkan klaim sepihak rumah sakit. Penghitungan 3×24 jam itu seharusnya presisi secara waktu (jam ke jam), bukan sekadar pergantian hari kalender. Hak pasien PBI seperti dikerucutkan tanpa dasar yang jelas,” tegas Wibowo.

Dugaan Maladministrasi dan Dampak Psikologis

BPJS Watch Tangerang Raya menilai tindakan RS Annisa berpotensi menjadi bentuk maladministrasi. Ketidakjelasan interpretasi waktu 3×24 jam dianggap merugikan pasien dari kalangan tidak mampu.

Akibat polemik ini, pihak keluarga yang sudah merasa kelelahan dengan kondisi kesehatan sang anak akhirnya terpaksa membayar tagihan sebagai pasien umum demi menghindari konflik yang berlarut, meskipun hal tersebut memberatkan ekonomi mereka.

Hingga saat ini, pihak RS Annisa belum memberikan pernyataan resmi terkait sistem penghitungan waktu yang mereka terapkan. Kasus ini menjadi alarm bagi fasilitas kesehatan lain agar lebih transparan dalam mengedukasi pasien mengenai hak dan kewajiban administratif JKN. (GMS)

#RSAnnisa #BPJSKesehatan #BPJSWatch #Tangerang #HakPasien #JKN #KotaTangerang #LayananKesehatan #MenteriKesehatan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Manajemen The Jungle Bogor terus berkomitmen memberikan pengalaman liburan yang terjangkau namun tetap berkualitas bagi masyarakat di tengah momentum awal tahun.

Marcomm The Jungle Bogor, Dedi Yudha menyampaikan kepada sorotrakyat.com, “Promo JAHE ini kami hadirkan khusus untuk memberikan apresiasi kepada warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten agar bisa menikmati keseruan wahana kami dengan harga yang sangat ekonomis hanya dengan menunjukkan KTP saat berkunjung. Kami berharap momentum awal tahun ini bisa dimanfaatkan keluarga untuk quality time tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam,” ungkapnya, Senin (5/1/2026).

Detail Harga Promo JAHE

Selama periode 5 hingga 31 Januari 2026, pengunjung dapat menikmati harga spesial sebagai berikut:

• Senin – Jumat (Weekday): Rp 65.000 per orang (dari harga normal Rp 85.000).
• Sabtu – Minggu (Weekend) & Libur Nasional: Rp 80.000 per orang (dari harga normal Rp 100.000).

Syarat dan Ketentuan agar dapat menikmati promo ini, pengunjung wajib memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku:

• Wajib menunjukkan KTP asli (DKI Jakarta, Jabar, atau Banten) ke loket tiket pada saat kunjungan.
• Satu KTP berlaku maksimal untuk pembelian 4 tiket.
• Harga tiket tersebut belum termasuk fasilitas kolam air hangat.
• Promo ini tidak dapat digabungkan dengan program promosi lainnya (Double Promo).
• Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan manajemen.

Dengan berbagai wahana menarik mulai dari seluncuran yang memacu adrenalin hingga area bermain ramah anak, The Jungle Bogor tetap menjadi pilihan utama wisata air di Kota Hujan. Pastikan Anda membawa KTP dan mengajak keluarga atau sahabat untuk merasakan keseruan “Januari Hemat” ini sebelum periode berakhir pada 31 Januari mendatang. (FY)

#TheJungleBogor #PromoJAHE #WisataBogor #LiburanHemat #PromoKTP #VisitBogor #WaterparkIndonesia #BogorHitz #PromoJanuari #WisataMurah #BogorCheck #LiburanSeru #Waterpark #VisitBogor #BogorEatery #LiburanKeluarga #WisataBogor #LiburanJanuari #sorotrakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Perwakilan buruh hanya diterima oleh oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana dan Diana Ardhianthy Utami selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang beserta staff nya di pendopo Kabupaten Serang.

Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saepulloh, S.H M.M., menegaskan bahwa kehadiran buruh di pendopo Kabupaten Serang bukan untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang telah di buat oleh Pemerintah Pusat. Dari awal, buruh sudah secara tegas menolak regulasi pengupahan dengan formula yang dimana di dalamnya mengandung unsur indeks tertentu dan dinilai tidak berpihak kepada buruh.
“Beberapa waktu lalu kami sudah menyampaikan penolakan tegas terhadap RPP pengupahan yang mana sekarang sudah menjadi PP dan waktu itu pihak pemda sudah mengeluarkan surat rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah di tingkat atas, oleh karena itu kami datang untuk mengingatkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk tetap membantu kami dalam konteks perjuangan upah.” kata Asep.

Asep khawatir jika pemerintah lebih memilih untuk sering berkoordinasi dengan para pemilik modal dari pada dengan pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh, sehingga rekomendasi kenaikan upah nantinya tidak akan berpihak kepada kepentingan buruh di Kabupaten Serang.

Namun, kekecewaan buruh semakin bertambah karena tidak ada satu pun perwakilan pemerintah daerah yang dinilai mampu memberikan jawaban tegas dan pasti atas tuntutan aksi. Asep menegaskan buruh berharap pemerintah daerah berani mengambil sikap keluar dari aturan pengupahan yang merugikan buruh.

“Kami berharap pemerintah daerah Kabupaten Serang berani keluar dari aturan, dan melakukan langkah nyata untuk kebaikan buruh.” tegasnya. (Mumun)

#KabupatenSerang #BuruhSerang #InfoSerang #DemoBuruh #UpahLayak #SerangHariIni #RatuRachmatuzakiyah #ASPSB #EkonomiSerang #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dengan nilai investasi fantastis mencapai USD3,9 Miliar (sekitar Rp62,4 Triliun), pabrik LCI ini langsung menyandang predikat sebagai salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara.

“Kehormatan kita adalah mitra siapapun. Apalagi mitra dari luar datang ke kita, investasi uang mereka, yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun. Mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita, kita harus amankan,” tegas Presiden Prabowo, menyerukan jaminan keamanan dan dukungan penuh bagi para investor.

Sementara disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam laporan nya bahwa proyek strategis ini memiliki nilai investasi sebesar USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun. Nilai ini menjadikannya sebagai salah satu investasi petrokimia terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Dengan pabrik ini, kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya. 70 persen adalah subtitusi impor, 30 persen kita ekspor. Total nilainya, revenue-nya, jualannya per tahun, itu 2 miliar USD. Jadi 1,4-1,5 di sini, sisanya kita ekspor,” ungkap Bahlil.

Di pabrik ini, bahan baku berupa naphta diproses menjadi produk hulu dan hilir untuk selanjutnya menjadi bahan baku penting pembuatan produk mulai dari botol plastik, kabel, hingga bumper mobil. Kehadiran pabrik ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri hilir, meningkatkan neraca perdagangan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Acara peresmian megah ini turut dihadiri Pelaksana Tugas Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Soo Deok, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Cilegon Robinsar, dan Lotte Group Chairman Shin Dong Bin.
(KDR)

#LotteChemical #PrabowoSubianto #HilirisasiIndonesia #InvestasiPetrokimia #Cilegon #EkonomiNasional #BahlilLahadalia #IndustriIndonesia #LotteChemicalIndonesia #MegaProyekIndonesia #StopImpor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wildan Mutaqin dengan lantang menyatakan bahwa penangkapan ini menjadi momentum krusial untuk membersihkan praktik korupsi yang berpotensi merugikan masyarakat Tangsel. “Kami tidak akan tinggal diam! Seluruh elemen dinas di Kota Tangerang Selatan harus diaudit dan diselidiki secara mendalam demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” tegas Wildan, yang suaranya bergema di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Lebih lanjut, Presma UMJ mengajak seluruh warga Tangsel untuk bersatu padu dalam melawan korupsi. Ia menyerukan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah yang berkomitmen menjaga integritas institusi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Inilah 8 Tuntutan Mengguncang dari Presma UMJ untuk Pemkot Tangerang Selatan:

Sebagai representasi suara mahasiswa dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, Wildan Mutaqin menyampaikan delapan tuntutan konkret yang diharapkan dapat menjadi langkah awal pembenahan di Kota Tangerang Selatan:

1. Pecat dan Adili Pejabat Terlibat: Menuntut pencopotan dan pengadilan terhadap seluruh pejabat yang terindikasi terlibat dalam dugaan korupsi proyek pengangkutan dan pengelolaan sampah, tanpa terkecuali, baik dari internal DLH maupun lingkaran kekuasaan Pemkot Tangsel.
2. Bongkar Mafia Anggaran: Mendesak pembongkaran seluruh jaringan mafia anggaran dan proyek yang selama ini disinyalir bermain dalam sistem pengadaan jasa publik, khususnya di sektor kebersihan dan lingkungan hidup.
3. Wakil Walikota Harus Klarifikasi: Menuntut Wakil Kepala Daerah untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait isu dugaan setoran dana proyek yang santer diperbincangkan di berbagai platform informasi.
4. Usut Keterlibatan Elite Politik: Mendorong penyelidikan mendalam terhadap potensi keterlibatan elite politik atau partai serta relasi kekuasaan dalam proses pemilihan penyedia proyek, yang diduga kuat diwarnai praktik persekongkolan dan konflik kepentingan.
5. Audit Seluruh Dinas Pemkot: Mendesak Walikota Tangerang Selatan untuk segera melakukan audit dan investigasi secara eksplisit terhadap berbagai sektor dinas yang berada di bawah naungan Pemkot Tangsel, meliputi:
   • Parkir Ilegal dan Pungli: Dugaan pengelolaan parkir ilegal dan pungutan liar di berbagai titik yang melibatkan oknum Pemkot Tangsel.
   • Anggaran Taman Kota: Potensi mark up anggaran dan praktik tender ‘siluman’ dalam proyek perawatan taman kota.
   • Pungli Pedagang dan Bangunan Liar: Dugaan praktik setoran dan pembiaran pedagang serta bangunan liar di taman oleh oknum Pemkot Tangsel.
   • Bisnis Hiburan Malam dan Dugaan Praktik Ilegal: Sorotan terhadap operasional tempat hiburan malam yang disinyalir menjadi lokasi praktik perdagangan orang dan prostitusi berkedok spa dengan dugaan setoran ke dinas terkait.
   • Izin Reklame Bermasalah: Dugaan praktik permainan dan pembiaran dalam penerbitan serta pengawasan izin reklame oleh oknum dinas terkait.
6. Buka Dokumen Proyek ke Publik: Menuntut keterbukaan seluruh dokumen proyek, termasuk kontrak kerja, proses tender, penilaian kelayakan, dan mekanisme pencairan anggaran, sebagai wujud akuntabilitas dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
7. Bentuk Tim Independen: Mengusulkan pembentukan Tim Independen atau Satgas Bersama yang melibatkan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk mengawal jalannya investigasi dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
8. Walikota Harus Bertanggung Jawab: Menuntut Walikota untuk bertanggung jawab secara moral dan politik atas dugaan pembiaran sistemik ini, serta menjamin adanya pembenahan struktural terhadap tata kelola proyek layanan publik di Kota Tangerang Selatan.

Tuntutan Presma UMJ ini menjadi alarm keras bagi Pemkot Tangerang Selatan. Masyarakat menanti langkah konkret dan transparan dalam menindaklanjuti dugaan korupsi ini. Akankah keadilan dan kebenaran terungkap? Kita tunggu perkembangan selanjutnya!

(DR) – Editor & Penerbit: Den.Mj

Rombongan BEM PTMAI Zona III diterima langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ulhaq.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ulhaq, menyambut baik audiensi BEM PTMAI Zona III untuk berdiskusi dan mendengarkan masukan dari mahasiswa demi masa depan pendidikan Indonesia.

“Mahasiswa punya tanggung jawab untuk menjadi bagian membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik,” ucap Fajar.

Selanjutnya, Wamendikdasmen mengatakan bahwa fokus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini adalah membangun pendidikan yang inklusif di daerah Terdepan, Tertinggal, Terluar (3T) demi keadilan pendidikan di Indonesia.

Terakhir, Wamendikdasmen menegaskan bahwa pendidikan Indonesia ke depan akan mampu mencetak generasi yang inovatif, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global demi masa depan bangsa.

selaku Presidium Nasional BEM PTMAI Zona III, menyampaikan bahwa selain bersilaturahmi, BEM PTMAI Zona III juga menyampaikan gagasan terkait pendidikan di Indonesia saat ini.

“Kami hadir bertemu dengan Bapak Wakil Menteri untuk bersilaturahmi dan memberikan masukan-masukan konstruktif untuk dunia pendidikan Indonesia saat ini, di mana kita melihat masih banyak ketimpangan dalam sektor pendidikan,” ucap Wildan.

Selain itu, Wildan juga menyampaikan bahwa gagasan Indonesia Emas 2045 bukan lagi menjadi harapan, tetapi harus menjadi cita-cita besar bangsa ini dan itu dimulai dari anak bangsa yang menempuh dunia pendidikan.

“Mari kita sambut pendidikan di Indonesia yang lebih inklusif, memberikan keadilan untuk semua anak bangsa. Di Jakarta ada anak bangsa, di daerah pun ada anak bangsa, semua fasilitas sekolahnya harus sama, karena Indonesia Emas bukan hanya dibangun di Jakarta, tetapi di seluruh pelosok Indonesia Raya,” tegas Wildan.

Di akhir audiensi, Wildan menyampaikan banyak harapan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai jantung pendidikan, bahwa Kemendikdasmen punya peran sentral sebagai fondasi pendidikan pertama untuk membangun moral, pendidikan antikorupsi, dan anak bangsa yang punya integritas tinggi untuk negara ini.

Audiensi ini diikuti oleh Demisioner Sekjen BEM PTMAI Zona III, M. Bifa Agusryyanto; Presma UM Cirebon, A. Gimnastiar, beserta jajaran; dan Wapres UM Tangerang, Andika Fakhriansyah (Toku), beserta jajaran. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal tersebut diungkapkan oleh Rizki TH, Aktivis Jaringan Aksi Rakyat dan Mahasiswa Untuk Demokrasi (JARMUD) mengungkap bahwa, di Pilkada Banten sosok Airin saat ini mulai diserang dengan mengungkap persoalan hukum di masa lalu. Menurutnya itu adalah bentuk kepanikan Paslon lain.

“Melihat kontestasi pemilihan Gubernur Banten khususnya, untuk hal-hal yang mengenai manuver politik, black campaign dengan mengangkat isu-isu tentang persoalan hukum lama. Ini cerminan kepanikan, atas nilai elektabilitas tinggi yang diraih pasangan Airin saat ini,” ungkap Rizki kepada awak media, Jumat 23 November 2024.

Menurut nya, situasi saat Ini bisa dibuat sebagai pembelajaran politik, khususnya masyarakat pemilih. Rizki melihat situasi kepemimpinan Banten lebih cenderung percayakan kepada yang memang ahlinya, sudah memberikan contoh-contoh pembangunan, capaian keberhasilan.

“Jadi Masyarakat harus cerdas melihat persoalan dari situ. Jangan ada persoalan masalalu dan sebagainya. Kalau bicara masa lalu, bicara kesalahan, semua orang memiliki kesalahan. Tidak ada yang sempurna apalagi ini dunia,” ujar nya.

Ditambahkan Rizki, hal terpenting adalah jika ada masa lalu Paslon yang diluar kemampuannya akan bisa berbuat lebih baik lagi untuk daerahnya.

“Kedepan jika mendapat amanah masyarakat akan bisa diperbaiki, makin baik dan terus melakukan kebaikan-kebaikan,” pungkasnya.

(rdk)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Melalui hasil pemilihan tersebut, Iwan Kusmawan terpilih secara aklamasi setelah tiga bakal calon Ketum (Ketua Umum) lainnya, yakni Nuryanto, Dadan Sudiana dan Sugianto menyatakan tidak bersedia dicalonkan.

Dalam proses pemilihan yang dihadiri oleh 462 delegasi, Iwan Kusmawan meraih nilai terbanyak dengan 189 suara, disusul Asep Saepulloh, S.H, M.H dengan 109 suara, Djoko Heriyono, S.H dengan 91 suara, dan Sumiyati, S.H dengan 3 suara.

Diketahui bahwa sosok Iwan Kusmawan merupakan Ketua DPP SPN periode 2019-2024. Ia merupakan seorang pemimpin yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja.

Dalam pidatonya, Iwan Kusmawan berjanji akan melanjutkan perjuangannya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Ia juga akan berupaya meningkatkan peran SPN dalam pembangunan nasional.

“Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan para pekerja di seluruh Indonesia,” kata Iwan Kusmawan kepada awak media Sorotrakyat.com usai acara.

Pemilihan Ketum DPP SPN merupakan salah satu agenda penting dalam Kongres VIII SPN. Kongres ini juga membahas berbagai isu penting terkait ketenagakerjaan, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja. (DR)

Editor& Penerbit: Den.Mj

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pepabri Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar membuka secara resmi turnamen golf tersebut, bertempat di Modern Golf & Country Club, Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).

Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar mengatakan bahwa Turnamen Golf HUT Ke-64 Pepabri sebagai ajang mengikat tali silaturahmi. “Setiap tahun dalam rangka HUT ini, kita menyelenggarakan pertandingan golf untuk memperebutkan Piala Presiden. Ini sudah sejak Pak Soeharto dahulu, tetapi baru diaktifkan kembali sejak saya jadi Ketua Umum,” jelasnya.

“Tiap HUT ini kita berusaha untuk menjadikan event ini menjadi sesuatu yang bisa mempersatukan kita, mengikat tali silaturahmi di antara para purnawirawan,” tutupnya.

Piala Presiden ini diperebutkan oleh enam tim yaitu Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan LVRI. Pemenang dengan catatan terbaik akan membawa pulang piala. Tidak hanya memperebutkan piala bergilir, para peserta turnamen mendapatkan kesempatan untuk meraih hadiah mobil. Di beberapa hole, terdapat hadiah mobil bagi mereka yang mampu memasukkan bola langsung dalam satu pukulan atau hole in one.

Dalam turnamen kali ini, juara umum diraih oleh Tim Pepabri dengan nilai 387, juara dua Tim PPAD dengan nilai 397, juara tiga Tim PP Polri dengan nilai 409. Tim PPAL meraih peringkat ke empat dengan total gross team 409, diposisi kelima ada tim PPAU dengan total gross team 410 dan posisi juru kunci diraih LVRI dengan raihan poin tim 469.  (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj