Komitmen kuat dan penyelarasan koordinasi antar-daerah tersebut ditegaskan dalam pertemuan Chef de Mission (CDM) ke-II yang digelar di Balai Kota Bogor, Selasa (28/7/2026).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari, menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan tiga daerah penopang utama, yakni Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Menurutnya, progres persiapan teknis berjalan sangat progresif meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran.

“Apresiasi tinggi untuk Kota Bogor, Depok, dan Bekasi. Sejauh ini persiapannya luar biasa. Tantangan anggaran tentu ada, namun saya rasa itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melenyapkan semangat melahirkan ajang olahraga yang berkualitas,” ujar Hery Antasari usai membuka kegiatan CDM ke-II.

Former Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor ini menjelaskan, Pemprov Jabar di bawah inisiasi Gubernur menghadirkan terobosan konsep baru dalam penyelenggaraan Porprov XV, yakni model penyebaran tuan rumah (desentralisasi venue).

Langkah ini diambil guna mengurai beban anggaran multi-event yang dinilai sangat berat jika hanya ditanggung oleh satu atau dua kabupaten/kota, khususnya dari aspek penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung.

“Melalui konsep desentralisasi ini, ada 18 kota dan kabupaten yang dilibatkan. Tiga tuan rumah utama adalah Kota Bogor, Depok, dan Bekasi. Kemudian disokong tiga tuan rumah pendamping, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sumedang, serta 12 daerah pendukung lainnya,” jelas Hery.

Lebih lanjut, Hery optimistis bahwa skema baru ini tidak hanya mengefisiensikan anggaran, tetapi juga menciptakan dampak ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Di samping itu, Porprov XV diposisikan sebagai kawah candradimuka bagi pembinaan atlet berprestasi tinggi guna mempertahankan kejayaan Jawa Barat di tingkat nasional.

“Tahun depan kita punya tugas moral mempertahankan predikat hattrick juara umum di Pekan Olahraga Nasional (PON). Sumber pembinaannya tentu berakar dari keberhasilan Porprov ini, mengingat ajang ini melibatkan sekitar 17.000 atlet berbakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Kontingen Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan komitmen penuh Kota Bogor dalam menyambut gelaran bergengsi tersebut. Ia menyebut forum CDM II menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan persepsi dan menginventarisasi kebutuhan lapangan.

“Ini adalah agenda besar dan berdampak positif bagi pembinaan olahraga. Kita harus menjaga komitmen bersama agar penyelenggaraan Porprov XV pada November 2026 mendatang dapat berjalan aman, tertib, dan sukses,” ujar Jenal.

Jenal menambahkan, tim verifikasi dari Pemprov Jabar bersama KONI telah melakukan peninjauan lapangan (survei venue) ke sejumlah fasilitas olahraga di Kota Bogor. Berdasarkan hasil peninjauan awal, sarana dan prasarana yang ada dinilai siap menunjang jalannya pertandingan.

“Sebagai tuan rumah, kita siap menyambut para atlet dan kontingen dari seluruh daerah di Jawa Barat. Perlu diingat, para atlet yang berlaga nanti adalah tulang punggung olahraga nasional, di mana sekitar 30 persen penyumbang atlet nasional berasal dari Jawa Barat,” pungkasnya.

Reporter / Penulis: FY

#PorprovXVJabar2026 #KotaBogor #KONI_Jabar #DisporaJabar #PorprovJabar #BeritaOlahraga #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Khusus untuk PSEL Kayumanis, Pemkot memperhatikan karena lokasinya berada di Kota Bogor, terutama dalam penyiapan lahan untuk PSEL. Berbeda dengan Galuga, yang sudah ada tumpukan sampah yang siap diolah, PSEL Kayumanis ini, Pemkot gencar menyosialisasikan kepada warga sekitar, bahwa PSEL sangat modern sehingga tidak ada polusi udara, suara dan air.

Saat ini lahan PSEL Kayumanis yang terletak di Kelurahan Kayumanis masih kosong dan sedang proses pembangunan akses jalan menuju lokasi. Pada Selasa (21/7/2026), Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama jajarannya meninjau persiapan proses pembangunan PSEL Kayumanis. Beberapa alat berat sedang menggarap akses jalan menuju PSEL Kayumanis. Petugas pun turut membuat bronjong di sekitar aliran sungai Angke.

Dedie Rachim menerangkan pembangunan PSEL Kayumanis adalah buah dari proses yang panjang. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam mengawal proyek ini.

“Dikawal Menko Pangan, Menteri LH, Mendagri, kemudian juga PLN, ESDM, Danantara, termasuk Gubernur Jawa Barat dan kita Pemkot Bogor,” kata Dedie.

Pembangunan PSEL Kayumanis merupakan gelombang kedua setelah proyek serupa dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga.

“Jadi groundbreakingnya setelah PSEL Galuga. PSEL Galuga itu rencana awal Agustus dan untuk PSEL Bogor Raya ini bulan November,” jelas Dedie.

Pemenang lelang PSEL Kayumanis pun sudah diumumkan. Saat ini Pemkot Bogor mempersiapkan akses jalan menuju lokasi PSEL.

“Akses jalannya dari mulai ujung Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), sampai kesini panjangnya 1,65 KM. Tadi kita jalan kaki, masih ada beberapa titik yang harus kita selesaikan,” ujar Dedie.

Dari sisi pola ruang dan pemanfaatan, keberadaan PSEL ini sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang masuk ke dalam zona Wilayah Pelayanan (WP) C untuk program Waste to Energy.

Berdasarkan hasil catatannya, masih terdapat beberapa titik yang membutuhkan penguatan. Dedie meminta agar akses jalannya bisa lebih mulus.

“Jangan belok-belok, kalaupun harus ada pembebasan lahan sedikit-sedikit mungkin bisa dibantu oleh Pak Sekda agar bisa segera selesai,” ucapnya.

Proses penyiapan akses jalan ini menggunakan anggaran rutin. Ke depan, akses tersebut bakal betonisasi jalan.

“Makanya kita akan adakan dua pendekatan, pertama dari anggaran rutin seperti pemadatan dan lain-lain, satu lagi kita juga akan lakukan proses untuk penunjukan langsung (PL),” kata Dedie.

Semua proses persiapan akses jalan targetnya rampung pada November 2026 mendatang. Dedie berharap warga Kota Bogor dapat mendukung proyek PSEL ini.

Banyak manfaat yang bisa dirasakan lewat PSEL. Pertama, Kota Bogor perlahan terbebas dari sampah. Dalam sehari proyek ini membutuhkan 1.000 ton sampah untuk diolah.

“Di sini 1.000 ton di Galuga 1.500 ton. Bayangkan bagaimana kemudian kita sebagai warga bisa memanfaatkan sampah yang masih punya nilai,” terang Dedie.

Dedie juga turut membuka peluang bagi wilayah lain yang ingin mendistribusikan sampahnya ke PSEL Kayumanis, seperti dari Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

“Nanti kita atur juga truknya supaya lebih bersih. Paradigma pengolahan sampahnya bukan yang lama, kita buat sekarang jadi listrik tidak ada polusi tapi malah menghasilkan barang yang bernilai ekonomi,” ujar Dedie.

Di lokasi PSEL Kayumanis ini akan turut pula dibangun IPAL skala Kota, termasuk pengolahan sampah dari sisa pembakaran insenerator.

“Kita jadikan sebagai FABA (Fly ash dan bottom ash) Plant namanya. Sisanya bisa dijadikan kanstin, paving block bisa dijadikan macam-macam produk yang bisa memiliki manfaat atau nilai ekonomi,’’ jelasnya.

Sekadar diketahui, pembangunan PSEL tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sedangkan, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 700 ribu barel per hari. Sisanya harus dipenuhi melalui impor.

Saat ini, pemerintah pusat telah menargetkan pembangunan 32 unit PSEL di berbagai daerah. Setiap fasilitas diproyeksikan mampu mengolah 1.000 hingga 1.500 ton sampah per hari dengan potensi menghasilkan listrik sekitar 34 megawatt (MW).

Teknologi PSEL yang menerapkan sistem pembakaran modern mampu menekan emisi jauh lebih rendah dibanding pembangkit berbahan bakar fosil. Pengembangan energi baru terbarukan menjadi kebutuhan mutlak agar Indonesia tidak terus bergantung pada energi fosil.

Di Kota Bogor sendiri, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar. Volume sampah harian terus meningkat. Armada pengangkut baru mampu membawa sekitar 700 hingga 800 ton sampah ke TPA setiap hari.

Sementara sekitar 300 ton sisanya berpotensi dibakar secara liar, dibuang ke sungai, atau menumpuk di lahan kosong. Karena itu sistem PSEL harus terintegrasi dengan TPS 3R dan budaya pemilahan sampah dari sumbernya. Kota Tokyo, Jepang sudah menggunakan teknologi PSEL yang memiliki 22 unit PSEL dengan keberhasilan yang didukung oleh disiplin masyarakat dalam menerapkan konsep reduce, reuse, recycle (3R).

Sampah lama yang telah menumpuk di TPA mencapai jutaan ton akan ditangani melalui teknologi pirolisis, controlled land fill, dan gasifikasi.

Sementara sampah baru yang masuk setiap hari diarahkan seluruhnya ke PSEL. Selain menghasilkan listrik, residu hasil pengolahan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku road base, paving block, batako hingga campuran semen.

Di tempat terpisah, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan memastikan pihaknya telah menyiapkan skenario untuk memenuhi kebutuhan air operasional PSEL tanpa mengganggu layanan bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, setiap satu ton sampah yang diolah membutuhkan sekitar satu meter kubik air. Dengan kapasitas PSEL 1.000 hingga 1.500 ton per hari, kebutuhan air diperkirakan mencapai 1.000 sampai 1.500 meter kubik setiap hari.

Rino mengatakan, terdapat tiga opsi yang disiapkan. Pertama, memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada dengan pengaturan kuota khusus. Kedua, menerapkan sistem sirkulasi air industri yang digunakan berulang. Ketiga, membangun intake serta instalasi pengolahan air (WTP) mandiri dari sumber sungai di sekitar lokasi proyek.

“Kami harus memastikan kebutuhan air industri ini tidak mengganggu pasokan air bersih masyarakat. Kepastian suplai sangat penting karena jika boiler berhenti, biaya pemanasan ulang sangat besar,” jelasnya.

Menurut Rino, kehadiran PSEL juga berpotensi meningkatkan pendapatan Perumda Tirta Pakuan. Saat ini pelanggan industri hanya sekitar tiga persen dari total pelanggan, tetapi memberikan kontribusi sekitar 25 persen terhadap pendapatan perusahaan.

“Tambahan pelanggan industri seperti PSEL akan memperkuat pendapatan perusahaan. Keuntungannya bisa digunakan untuk subsidi silang sehingga tarif pelanggan rumah tangga tetap terjaga,” katanya.
(Adv)

KotaBogor #PSELKayumanis #PSELGaluga #WasteToEnergy #DedieARachim #SorotRakyat #LingkunganHidup #EnergiTerbaru #BogorBebasSampah

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, usai memimpin aksi resik-resik (korve) dan penanaman pohon di kawasan Paledang serta bantaran Sungai Cipakancilan, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (21/7/2026).

Dedie Rachim menjelaskan, penataan terpadu ini dilakukan secara bertahap sebagai tindak lanjut dari pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang. Wilayah ini dinilai sangat vital karena berada di koridor Bogor Line yang memiliki tingkat mobilitas warga sangat tinggi.

“Penataan ini harus kita sesuaikan dengan perubahan yang ada di dalam Stasiun Besar Bogor. Jika Jalan Paledang rapi, bersih, dan nyaman, penumpang dari luar daerah bisa berjalan kaki menuju BTM atau Pintu Satu Kebun Raya Bogor. Begitu juga ke Panaragan dan Jembatan Merah. Kita dorong budaya berjalan kaki agar masyarakat semakin sehat,” tegas Dedie Rachim.

Berdasarkan data Pemkot Bogor, jumlah pengguna jasa kereta api di Stasiun Besar Bogor mencapai sekitar 110 ribu penumpang per hari. Angka fantastis ini menjadi alasan kuat Pemkot Bogor untuk memperluas akses pejalan kaki (pedestrian-friendly) di sekitar stasiun.

Dengan trotoar yang terhubung baik, integrasi antara Stasiun Bogor, kawasan komersial, dan destinasi wisata seperti Kebun Raya Bogor diharapkan semakin optimal.

Dalam aksi korve tersebut, Wali Kota bersama jajaran menemukan sejumlah lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) liar dan puluhan paku yang menancap pada pohon-pohon peneduh di sepanjang Jalan Paledang.

Petugas gabungan langsung mengambil tindakan tegas dengan membongkar lapak tidak berizin dan mengangkut sisa material menggunakan truk sampah. Selain itu, Dedie beserta jajaran mencabut paku-paku yang merusak pohon.

“Ini bagian dari komitmen kita mempercantik kawasan Paledang, Mayor Oking, dan MA Salmun. Mengenai paku di pohon, saya sudah instruksikan aparatur wilayah untuk menggandeng Karang Taruna, LPM, dan kader masyarakat guna melakukan aksi cabut paku secara berkala di seluruh wilayah Kota Bogor,” pungkasnya.

Reporter: FY

#KotaBogor #DedieARachim #PenataanKota #StasiunBogor #Paledang #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara peluncuran strategis ini berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor pada Minggu (12/7/2026), disaksikan oleh ratusan penggerak dan anggota koperasi se-Kota Bogor.

Langkah ini diambil Pemkot Bogor untuk mendorong modernisasi dan tata kelola koperasi yang lebih transparan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Dekopinda, dan seluruh elemen gerakan ekonomi kerakyatan di wilayah Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang tanggung jawab besar untuk menghadirkan kebijakan serta dukungan nyata. Hal ini diperlukan agar koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga yang semakin kuat, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

“Pemerintah daerah harus ikut membangun perkoperasian, salah satunya melalui dukungan kepada Dekopinda dan koperasi, baik dari sisi kebijakan, anggaran, maupun memastikan adanya sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah, Kota Bogor konsisten melaksanakan berbagai langkah nyata agar koperasi terus maju dan berkembang,” ungkap Dedie Rachim dalam sambutannya di Plaza Balai Kota.

Lebih lanjut, Dedie menyampaikan bahwa tantangan terbesar koperasi saat ini adalah memperkuat kesadaran masyarakat mengenai peran vital koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian bangsa yang mampu memberikan dampak kesejahteraan nyata bagi anggotanya.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan adopsi teknologi menjadi prioritas utama guna menghadirkan tata kelola yang efektif serta mudah diakses.

“Saya sangat senang, karena sekarang sudah ada website Dekopinda yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang koperasi. Kemudian kita juga meluncurkan SIMAKXCEL sebagai aplikasi yang memudahkan tata kelola koperasi, sehingga administrasi, pelaporan keuangan, hingga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bisa dilakukan dengan lebih mudah,” jelas Wali Kota Bogor.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekopinda Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, memaparkan bahwa puncak acara hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas ke-79 yang telah dimulai sejak hari sebelumnya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perkoperasian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, bersama Ketua Dekopinda sebelumnya telah melaksanakan ziarah ke makam Soewamin, salah satu tokoh pelopor koperasi yang dimakamkan di Kota Bogor.

Ade Syarif menambahkan, selain peluncuran website dan aplikasi SIMAKXCEL, momen Harkopnas ke-79 ini juga menjadi wadah untuk memperkenalkan Koperasi Ketahanan Pangan serta Jingle resmi Dekopinda Kota Bogor. Kehadiran jingle ini diharapkan mampu menjadi identitas baru sekaligus pembakar semangat gerakan koperasi di Kota Hujan.

“Kami berkomitmen untuk terus menjadi rumah bagi gerakan koperasi sekaligus menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Bogor dalam memperkuat perkoperasian,” tegas Ade Syarif Hidayat menutup penjelasannya.

Reporter: FY

#Harkopnas79 #KotaBogor #DekopindaKotaBogor #KoperasiDigital #SIMAKXCEL #DedieARachim #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, saat menghadiri sekaligus memberikan pengarahan pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke-79. Acara khidmat tersebut berlangsung di Kantor Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor, kawasan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Sabtu (11/7/2026).

Dalam pidatonya, Denny Mulyadi menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus ucapan selamat kepada seluruh insan koperasi di Kota Bogor. Ia mengajak momen perayaan ke-79 ini tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan menjadi titik balik (momentum) penguatan fondasi ekonomi kerakyatan.

“Atas nama Pemerintah Kota Bogor, saya mengucapkan Selamat Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan koperasi di Kota Bogor. Semoga peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat berkoperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan gotong royong, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama,” ujar Denny Mulyadi di hadapan para pengurus dan anggota Dekopinda Kota Bogor.

Lebih lanjut, Sekda memberikan penghormatan tinggi kepada seluruh elemen koperasi yang terus konsisten menyokong stabilitas ekonomi daerah. Di tengah fluktuasi pasar, koperasi terbukti kokoh menjadi wadah pemberdayaan masyarakat bawah yang mampu melahirkan kemandirian finansial anggotanya.

Secara khusus, Denny juga memuji kepemimpinan dan dedikasi Dekopinda Kota Bogor yang dinilai aktif melakukan pembinaan, pendampingan, serta penguatan dari hulu ke hilir. Keberadaan Dekopinda diakui telah menjadi mitra strategis yang menjembatani program-program regulasi Pemkot Bogor dengan realisasi di lapangan.

“Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi mitra setia gerakan koperasi. Kami meyakini, koperasi merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah yang berperan nyata dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Membasuh arah masa depan, Sekda Kota Bogor mengingatkan bahwa tantangan koperasi hari ini jauh berbeda dengan masa lalu. Koperasi modern dituntut profesional, transparan, serta akuntabel dalam pengelolaan manajemen tata kelola keuangan.

Modernisasi ini, menurut Denny, wajib menyentuh aspek teknologi. Koperasi harus mampu merangkul para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta generasi muda (milenial dan Gen Z) yang saat ini menjadi motor penggerak sektor ekonomi kreatif dan ekosistem digital.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh koperasi di Kota Bogor untuk menjadikan inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi sebagai budaya kerja baru. Mari bersama-sama membangun koperasi yang modern, tangguh, dan berdaya saing tinggi, tanpa sedikit pun meninggalkan jati dirinya yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong,” instruksinya penuh semangat.

Menutup arahannya, Denny berharap peringatan Harkopnas Ke-79 ini dapat mengonsolidasikan komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Kota Bogor untuk melahirkan kebijakan yang pro-koperasi, demi tercapainya pembangunan kota yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Acara tersebut berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh sejumlah tokoh koperasi setempat, perwakilan dinas terkait, serta para penggerak UMKM se-Kota Bogor. (FY)

#Harkopnas79 #KoperasiKotaBogor #DennyMulyadi #PemkotBogor #EkonomiKerakyatan #SorotRakyat #Dekopinda

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebagai langkah awal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor menerjunkan tim untuk melakukan land clearing atau pembersihan lahan. Pembersihan difokuskan tepat di area depan proyek El Centro yang kini statusnya mangkrak. Langkah ini mencakup pembersihan semak belukar hingga pengangkutan puing-puing sisa bangunan agar lahan siap masuk ke tahap konstruksi fisik.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meninjau langsung proses land clearing tersebut pada Jumat (10/7/2026). Dalam peninjauan ini, ia didampingi oleh Kepala DPUPR Kota Bogor Juniarti Estiningsih, Kepala BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi, serta Camat Bogor Utara Riki Robiansyah.

Dedie Rachim menegaskan, pembukaan akses R2 ini merupakan langkah konkret setelah dilakukan pemetaan aset milik Pemkot Bogor. Skala prioritas pengerjaan disesuaikan dengan urgensi kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Salah satunya adalah Ring Road 2 sisi utara ini, dari hasil pemetaan bisa kita mulai. Kenapa kemarin-kemarin kita tidak prioritaskan? Karena ternyata lahan ini masih disewa oleh pihak El Centro. Namun, dari data yang kita miliki, pihak El Centro sudah mangkrak sejak tahun 2022 dan mereka belum melunasi kewajibannya untuk penyewaan akses atau lahan,” ujar Dedie Rachim di lokasi peninjauan.

Melihat kondisi tersebut, Dedie menyatakan Pemkot Bogor tidak boleh pasif dan terus menunggu. Pasalnya, kehadiran akses R2 dirancang sebagai solusi vital untuk menciptakan konektivitas wilayah yang lebih efisien bagi masyarakat, khususnya dari sisi utara menuju Bogor Barat hingga Tanah Sareal.

Sesuai cetak biru perencanaan, pembukaan akses ini akan menghubungkan ruas Jalan KS Tubun – R2 sisi utara – OCBD – Kaum Sari. Ketika akses R2 sisi utara selesai dibangun dan Jalan Kaum Sari rampung diperbaiki, jalur ini akan terintegrasi langsung dengan Jalan Regional Ring Road (R3) menuju kawasan Katulampa.

“Ini salah satu langkah yang harus kita ambil segera supaya permasalahan kemacetan di tengah Kota Bogor ini bisa terurai sedikit demi sedikit,” tegas Dedie.

Percepatan ini menjadi terobosan penting. Sebab berdasarkan target awal, Jalan R2 baru akan disentuh setelah pembangunan R3 (lanjutan kawasan Kuntum–Wangun) selesai sepenuhnya. Namun, demi konektivitas warga, Pemkot Bogor mengambil inisiatif proaktif.

Di tempat yang sama, Kepala DPUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, memaparkan bahwa pada tahap awal ini, akses jalan yang dibuka memiliki panjang 350 meter dengan lebar mencapai 32 meter.

Selain pembersihan lahan, pihak DPUPR juga langsung melakukan penyesuaian elevasi jalan akibat kontur tanah eksisting yang cukup kontras.

“Kami melakukan penyesuaian elevasi, karena kondisi eksisting dari Simpang KS Tubun Tol BORR menuju El Centro itu menanjak, sementara ke arah OCBD Kaum Sari menurun,” jelas Esti.

Ia menambahkan, perkerasan jalan di sekitar kawasan OCBD Kaum Sari sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Saat ini, tim teknis tinggal melakukan pemantapan pada lapis perkerasan jalan tersebut.

Lebih lanjut, Esti menjelaskan bahwa akses Jalan R2 ini nantinya memiliki dua sisi, yakni sisi utara dan sisi selatan. Megaproyek jalan ini dirancang jangka panjang untuk menghubungkan kawasan KS Tubun hingga ke Kampung Rambay yang berbatasan langsung dengan Sentul, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Mengenai target penyelesaian menyeluruh, Esti menekankan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan pembangunan berjalan secara bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah, mengingat Pemkot Bogor juga memiliki komitmen jangka pendek lain yang harus diselesaikan.

“Untuk target R2, kami terus upayakan berproses sambil melihat kondisi penganggaran. Karena untuk tahun ini sampai 2028, kami memprioritaskan pembangunan R3 agar tembus keseluruhan hingga ke Wangun,” pungkasnya.

(FY)

#KotaBogor #RingRoad2 #DedieARachim #InfrastrukturBogor #DPUPRBogor #SorotRakyat #InfoBogor #LaluLintasBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Tahapan krusial ini merupakan kelanjutan nyata dari penandatanganan kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya pada 15 Juli 2025 antara Pemkot Bogor, PT Trans Jabar Tol, dan PT Suryamas Duta Makmur (yang kini telah diakuisisi oleh Sinar Mas).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa proyek ini merupakan terobosan pembiayaan kreatif (creative financing) hasil sinergi lintas sektor. Kolaborasi ini melibatkan PT Trans Jabar Tol, Kementerian Pekerjaan Umum, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, PT Waskita Karya (Persero), serta Sinar Mas Land.

Selama ini, akses Pintu Tol Ciawi Selatan pada Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) hanya melayani kendaraan menuju Tol Jagorawi arah Bogor atau Jakarta. Sementara itu, arus kendaraan dari arah Jakarta maupun Bogor yang hendak keluar terpaksa menumpuk di Gerbang Tol Ciawi, Caringin, dan Cigombong, yang kerap memicu penumpukan kendaraan di Simpang Pasar Ciawi.

“Dengan adanya off-ramp Ciawi Selatan ini, pengendara bisa langsung keluar dan masuk tol. Warga Kecamatan Bogor Selatan yang pulang dari arah Jakarta atau Bogor tidak perlu lagi terjebak kemacetan di Simpang Pasar Ciawi. Mereka bisa langsung memotong jalur menuju tujuan dengan lebih cepat,” ujar Dedie A. Rachim saat memberikan sambutan.

Melalui realisasi proyek ini, hambatan mobilitas yang selama puluhan tahun dirasakan masyarakat Bogor Selatan diharapkan segera menemui solusi permanen. Dampak positifnya akan langsung dirasakan oleh warga di sejumlah kelurahan, seperti Kelurahan Rancamaya, Bojongkerta, Genteng, Cipaku, dan Harjasari, sejalan dengan visi besar program ‘Bogor Lancar’.

Apresiasi serupa datang dari parlemen. Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, memuji langkah progresif yang diambil oleh Pemkot Bogor. Ia menggarisbawahi pentingnya inovasi pembiayaan yang berhasil dijalankan tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

“Kami dari DPRD Kota Bogor sangat mengapresiasi terobosan ini sebagai wujud nyata creative financing. Pemerintah berhasil menghadirkan infrastruktur besar tanpa menguras APBD. Kami berkomitmen untuk terus mengawal agar seluruh lapisan warga Kota Bogor memperoleh hak aksesibilitas dan kesempatan ekonomi yang setara untuk tumbuh dan sejahtera,” tegas Adityawarman.

Dukungan penuh dari sektor swasta dan BUMN juga mengalir kuat. Perwakilan Sinar Mas, Aprina Supriani, menyampaikan bahwa keterlibatan mereka merupakan bagian dari kontribusi sosial perusahaan (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Senada dengan hal tersebut, perwakilan PT SMI, Nabila Syaira, menegaskan kesiapan institusinya bersama PT Trans Jabar Tol untuk terus mendukung visi Pemkot Bogor dalam memperkuat infrastruktur konektivitas wilayah.

Di sisi teknis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, memaparkan bahwa seluruh dokumen perizinan dan persiapan fisik proyek Off-Ramp Exit Tol Ciawi Selatan Km 48A ini telah rampung secara komprehensif. Mulai dari studi kelayakan, analisis dampak lalu lintas (Andalalin), kajian lingkungan hidup, hingga kesesuaian tata ruang telah mengantongi lampu hijau dari otoritas pusat.

Beberapa capaian legalitas yang telah dipenuhi meliputi izin prinsip pembukaan akses dari Direktorat Jenderal Bina Marga, persetujuan teknis Andalalin dari Ditjen Perhubungan Darat, hingga persetujuan Rencana Teknis Akhir (RTA) sebagai dasar legal eksekusi konstruksi di lapangan.

“Simpang Ciawi merupakan simpul transportasi utama yang menghubungkan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Sukabumi, hingga kawasan Jabodetabek. Pembangunan off-ramp ini adalah proyek strategis nasional di tingkat daerah. Kami berharap konstruksi dapat berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat manfaat demi mendongkrak roda perekonomian wilayah,” pungkas Esti. (FY)

#BogorLancar #OffRampCiawiSelatan #InfrastrukturBogor #SorotRakyat #KotaBogor #InfoBogor #DedieARachim #LaluLintasBogor #CreativeFinancing

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pekerja yang bernasib malang tersebut adalah seorang ibu tunggal (single parent) yang menjadi tulang punggung utama bagi tiga orang anaknya yang masih kecil. Berdasarkan investigasi dan data yang dihimpun oleh SPN, alasan pihak manajemen memecatnya dinilai sangat mencederai rasa keadilan: ia dituduh mengambil empat potong ikan sisa konsumsi di area kerja untuk dibawa pulang sebagai lauk makan anak-anaknya di rumah.

Surat keputusan PHK yang merenggut mata pencaharian ibu tiga anak tersebut diketahui ditandatangani oleh Pimpinan Hubungan Industrial (HI) PT IMIP, Syafruddin, S.H.

Menyikapi tindakan represif tersebut, Ketua DPC SPN Morowali, Iwan, turun tangan langsung mengawal proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui forum Tripartit yang melibatkan perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah setempat.

Bagi SPN, kasus ini bukan lagi sekadar perkara administrasi ketenagakerjaan biasa, melainkan sudah menyentuh batas kemanusiaan dan martabat pekerja bawah.

“Kami tidak sedang membela pelanggaran. Kami sedang membela keadilan. Yang kami sesalkan adalah ketika keputusan yang diambil seolah mengabaikan nilai kemanusiaan. Empat potong ikan sisa mungkin tidak berarti apa-apa bagi perusahaan raksasa, tetapi pekerjaan ini adalah penyambung nyawa bagi seorang ibu dan tiga anaknya,” ujar Iwan dengan nada tegas saat ditemui di lokasi, Senin (6/7/2026).

SPN menilai manajemen PT IMIP terlalu terburu-buru dan menutup mata terhadap opsi pembinaan. Sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, perusahaan memiliki mekanisme sanksi yang berjenjang, mulai dari teguran lisan, Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3, sebelum melangkah ke putusan ekstrem seperti PHK.

Ketika pemecatan dijadikan senjata pertama untuk kasus sekecil coretan sisa makanan, perusahaan dinilai telah melanggar asas proporsionalitas—kesetimbangan antara tingkat kesalahan dan beratnya hukuman.

SPN mendesak agar PT IMIP, sebagai salah satu kiblat industri nikel terbesar, mampu memberikan teladan yang bijaksana, bukan justru menampilkan wajah korporasi yang antipati terhadap kondisi sosial pekerjanya.

Hingga berita ini diturunkan, forum Tripartit masih berjalan alot. SPN menegaskan berkomitmen penuh untuk mengawal kasus ini ke jalur hukum yang lebih tinggi jika manajemen PT IMIP tetap bersikeras pada keputusannya. Jangan sampai publik membaca rapor merah bahwa di kawasan industri megah sekelas IMIP, urusan empat potong ikan sisa jauh lebih cepat merenggut ruang hidup seseorang ketimbang ruang untuk pembinaan diri. (IK)

#PTIMIP #BuruhMorowali #KeadilanUntukBuruh #SPNMorowali #StopPHKSepihak #Kemanusiaan #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Workshop tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi organisasi untuk membangun pengurus yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan strategi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri Morowali, keberadaan PKB yang kuat menjadi instrumen penting untuk memastikan hubungan industrial berjalan dengan adil, bermartabat, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Hadir secara langsung dalam kegiatan ini Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional, Iwan Kusmawan, S.H., yang memberikan arahan sekaligus penguatan kepada seluruh peserta. Dalam penyampaiannya, Ketua Umum menegaskan bahwa setiap pengurus SPN harus terus meningkatkan kualitas diri agar mampu menjadi perunding yang tangguh, memahami regulasi ketenagakerjaan, serta memiliki keberanian dan kecakapan dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya di meja perundingan.

“PKB adalah hasil perjuangan organisasi. Di dalamnya tertuang hak, perlindungan, dan masa depan pekerja. Karena itu, setiap kader SPN harus mampu menyusun dan merundingkan PKB yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota,” tegas Iwan Kusmawan.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai strategi penyusunan PKB, teknik negosiasi, penyusunan norma-norma yang lebih baik dari ketentuan minimum peraturan perundang-undangan, hingga simulasi perundingan sebagai bekal menghadapi proses bipartit di perusahaan masing-masing. Diskusi interaktif dan berbagi pengalaman antarpengurus menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas sekaligus memperkaya strategi perjuangan dalam menghadapi berbagai tantangan hubungan industrial.

Workshop ini juga menjadi momentum mempererat konsolidasi organisasi di tengah semakin kompleksnya dinamika dunia kerja. SPN meyakini bahwa organisasi yang kuat lahir dari kader-kader yang memiliki kompetensi, militansi, integritas, dan semangat kolektif dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.

Melalui kegiatan ini, DPC SPN Morowali menegaskan komitmennya untuk terus membangun organisasi yang progresif, memperkuat kualitas kader, serta memastikan setiap Pimpinan Serikat Pekerja memiliki kemampuan untuk melahirkan Perjanjian Kerja Bersama yang lebih baik, lebih berpihak kepada pekerja, dan mampu menjadi fondasi hubungan industrial yang harmonis, adil, serta berkeadilan.

Sejalan dengan semangat “Satu Hati, Satu Tekad, Satu Tujuan”, SPN akan terus mengonsolidasikan kekuatan organisasi dari tingkat pusat hingga unit kerja. Sebab, perjuangan membangun kesejahteraan pekerja tidak hanya dilakukan melalui aksi, tetapi juga melalui penguatan kapasitas kader, perundingan yang berkualitas, dan kerja-kerja organisasi yang terstruktur, sistematis, serta berkelanjutan. (IK)

#SPNMorowali #SerikatPekerjaNasional #Morowali #KesejahteraanPekerja #PKB #PerjanjianKerjaBersama #PekerjaMorowali #BuruhIndonesia #HubunganIndustrial #HadirkanPerubahan #SolidaritasPekerja #KonsolidasiOrganisasi #PendidikanBuruh

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Umum PROUI, Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A., menyoroti bahwa kekhawatiran terbesar selama ini terletak pada manajemen akar rumput. Aset negara yang diredistribusi, seperti lahan produktif, kerap kali macet atau tidak optimal akibat minimnya kapasitas tata kelola di tingkat desa.

“Hadirnya dunia akademik ke dalam Kopdes Merah Putih bukan formalitas kosmetik. Ini adalah suntikan sains manajemen dan kepakaran konkret,” ujarnya kepada sorotrakyat.com, Jum’at (26/06).

Ia menegaskan bahwa, “Kampus turun tangan untuk memitigasi risiko penyelewengan, sekaligus mengonversi unit ekonomi desa menjadi entitas mandiri yang produktif sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” tegas Dr. Kun.

Benteng Pertahanan Melawan Serakahnomic

Lebih dari sekadar fungsi edukasi, pelibatan kampus dalam sistem monitoring nasional diproyeksikan sebagai early warning system (sistem peringatan dini) yang objektif dan berbasis data. Pengawasan ketat dari civitas akademika menjadi sangat krusial dalam mengawal sejumlah agenda krusial pemerintah, seperti:

• Penyitaan aset koruptor untuk subsidi rakyat.
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Akselerasi Hilirisasi sumber daya alam nasional.

Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan strategis tidak dibajak oleh kepentingan kelompok atau terjebak dalam inefisiensi birokrasi. Data akademis yang jujur akan menjadi benteng pertahanan utama melawan praktik serakahnomic yang berpotensi merugikan hajat hidup orang banyak.

PROUI menyatakan komitmen penuh untuk berada di garis depan, mengunci sinergi segitiga antara Pemerintah, Kampus, dan Rakyat. Kolaborasi ini harus menjadi instrumen perlawanan nyata untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan, sekaligus memastikan roda pemerintahan Prabowo-Gibran tetap bergerak lurus menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan.

(FY)

#PROUI #PrabowoSubianto #KopdesMerahPutih #KunNurachadijat #TransparansiNasional #MakanBergiziGratis #Hilirisasi #SinergiKampus #SorotRakyat #KemandirianEkonomi

Editor & Penerbit: Den.Mj