Melalui Siaran Pers yang dirilis DPP SPN di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026, Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan menyoroti tiga rencana perubahan utama dalam Perpres tersebut, yakni Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pengkodean integrated Diagnosis Related Groups (iDRG), serta Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi (SRBK).

Iwan menegaskan bahwa pekerja merupakan kelompok yang secara konsisten dan patuh dipotong pendapatannya setiap bulan untuk membayar iuran JKN. “Pekerja tidak pernah menunggak iuran. Kami membayar jaminan kesehatan ini dari keringat kami sendiri. Maka, buruh berhak atas jaminan pelayanan kesehatan yang cepat, bermutu, serta bebas dari hambatan birokrasi dan kendala fasilitas,” ujarnya.

SPN menguraikan tiga risiko tinggi yang dapat merugikan kaum buruh dan masyarakat luas jika kebijakan ini diterapkan:

1. Ancaman Penumpukan Pasien di IGD Akibat Kebijakan KRIS

Kebijakan KRIS yang membatasi maksimal 4 tempat tidur per ruang rawat inap dikhawatirkan akan memangkas kapasitas kamar di rumah sakit. Mengingat belum siapnya mayoritas rumah sakit memenuhi 12 kriteria KRIS, kebijakan ini berpotensi memicu kemacetan parah di Instalasi Gawat Darurat (IGD). “Pekerja yang memegang kartu JKN terancam tertahan lama di IGD tanpa kepastian ruang perawatan. Hak pekerja atas pelayanan darurat yang cepat dan selayaknya kini dipertaruhkan,” jelas Iwan.

2. Ancaman Stabilitas Keuangan JKN Melalui iDRG

Perubahan sistem pengkodean diagnosis dan tarif dari INA-CBGs ke iDRG tanpa skema transisi yang matang dinilai berisiko mengganggu stabilitas keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Ketidakpastian tarif dan potensi pembengkakan beban anggaran akan berdampak langsung pada kelancaran pembayaran klaim ke Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). “Jika operasional faskes terganggu, pekerjalah yang kembali menjadi korban akibat penurunan mutu layanan dan kelangkaan obat/fasilitas,” tambah Iwan.

3. Beban Investasi Faskes dan Risiko Fraud pada Sistem Rujukan SRBK

Sistem rujukan berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada penggunaan alat kesehatan baru berbiaya mahal dinilai memberikan tekanan finansial yang luar biasa bagi rumah sakit. Keharusan berinvestasi pada alat berbiaya tinggi ini dikhawatirkan akan mendorong faskes melakukan fraud dalam klaim demi menutup beban operasional. “Kebijakan ini berisiko menggeser fokus pelayanan kesehatan dari keadilan akses bagi rakyat menjadi sekadar orientasi komersial,” tutur Iwan.

Tuntutan Tegas Serikat Pekerja Nasional kepada Pemerintah

SPN mendesak Pemerintah untuk tidak menyodorkan kebijakan yang justru menyulitkan pekerja untuk mendapatkan kamar rawat inap, mengancam operasional rumah sakit, dan menggoyahkan dana simpanan bersama rakyat. Perpres JKN harus mengabdi pada keselamatan pasien dan ketahanan program, bukan pada skema eksperimental yang membebankan faskes dan merugikan buruh.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Iwan Kusmawan menyampaikan tuntutan tegas kepada Pemerintah:

• Hentikan dan Tinjau Ulang Implementasi KRIS sampai seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia benar-benar siap tanpa ada penurunan jumlah ketersediaan tempat tidur rawat inap bagi peserta JKN.
• Tunda Penerapan iDRG dan pastikan setiap perubahan sistem pengkodean tidak mengganggu kelangsungan aliran kas (cash flow) rumah sakit maupun ketahanan DJS Kesehatan.
• Evaluasi Konsep SRBK agar rujukan tetap berpatokan pada kebutuhan medis pasien dan keselamatan jiwa, bukan pada pemaksaan pemanfaatan alat berbiaya mahal semata.

SPN menegaskan akan terus menggalang kekuatan dan mengawal proses revisi Perpres JKN ini hingga hak-hak jaminan sosial pekerja dan seluruh rakyat Indonesia benar-benar terlindungi. Apabila Pemerintah tidak memperhatikan sikap ini, SPN mengancam akan turun aksi di Kementerian Kesehatan, Kantor BPJS Kesehatan, dan Kantor Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). (IK)

#SPN #TolakReformasiJKN #HakKesehatanBuruh #JaminanKesehatanNasional #PerpresJKN #IwanKusmawan #KRIS #iDRG #SRBK #BuruhMenggugat #Kemenkes #BPJSKesehatan #SOROTRAKYAT #News

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam pilar jurnalisme yang independen dan berimbang, Kang Deni menegaskan bahwa makna kemerdekaan di usia Republik yang ke-81 tahun ini tidak boleh berhenti pada euphoria seremonial dan pengibaran bendera semata.

“Kemerdekaan yang digelorakan oleh para pendiri bangsa pada 17 Agustus 1945 membawa mandat besar: Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 ini, kita harus berani melakukan refleksi kritis. Apakah keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat di pelosok negeri?” ujar Kang Deni dalam pernyataan resminya.

Menyikapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik bangsa saat ini, Kang Deni menyoroti pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi untuk tetap kritis, objektif, dan berpihak pada kebenaran.

“Media massa, khususnya Sorotrakyat.com, berkomitmen untuk terus menjadi penyambung lidah rakyat. Kami berdiri di atas Kode Etik Jurnalistik menyajikan fakta yang jujur, tajam, namun berimbang. Kemerdekaan pers adalah benteng pertahanan demokrasi agar kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya.

Mengakhiri pernyataannya, Kang Deni mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat luas di mana pun berada, untuk bersatu memperjuangkan kedaulatan yang sejati.

“Selamat Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jaga persatuan, lawan segala bentuk ketidakadilan, dan wujudkan Indonesia yang benar-benar berdaulat, adil, dan makmur!” pungkasnya. (AS)

#HUT81RI #DirgahayuRI81 #Sorotrakyat #KangDeni #RefleksiKemerdekaan #IndonesiaBerdaulat #KemerdekaanPers #17Agustus2026

Editor & Penerbit: Den.Mj

Massa aksi datang membawa 12 tuntutan utama. Lebih dari sekadar unjuk rasa rutin, gerakan ini menjadi bentuk akumulasi kekecewaan para buruh terhadap rentetan persoalan hubungan industrial di kawasan industri tersebut yang dinilai belum diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Pemicu Utama: PHK Ibu Tunggal Kasus 4 Potong Ikan

Salah satu isu mendasar yang paling menyita perhatian publik adalah aksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap seorang buruh perempuan. Pekerja tersebut di-PHK setelah dituduh membawa pulang empat potong ikan sisa konsumsi dari area perusahaan.

Pengurus SPN menegaskan bahwa pekerja tersebut merupakan seorang ibu tunggal (single mother) yang menanggung biaya hidup dan pendidikan tiga orang anak. SPN menilai pemberian sanksi PHK sangat disproposional—sebuah hukuman ekstrem yang tidak sebanding dengan tingkat dugaan pelanggaran, serta mengabaikan proses pembinaan dan asas kemanusiaan.

“Kami tidak sedang membela pelanggaran. Kami membela keadilan,” tegas perwakilan SPN di sela-sela aksi.

SPN menilai, di balik empat potong ikan sisa tersebut, ada nasib tiga anak yang kini terancam kehilangan akses pendidikan dan pangan akibat sang ibu kehilangan mata pencaharian.

Menagih Janji “Gerakan 16 Agustus”

Tanggal 16 Agustus memiliki rekam sejarah mendalam bagi buruh SPN di Morowali. Tepat setahun lalu, 16 Agustus 2025, aksi serupa berhasil membuahkan kesepakatan Perjanjian Bersama (PB) antara serikat pekerja dan manajemen PT IMIP.

Namun, memasuki tahun 2026, pihak buruh menilai implementasi Perjanjian Bersama tersebut terkesan mandek dan mengabaikan nilai-nilai kesepakatan moral yang telah dibuat. Oleh karena itu, Gerakan 16 Agustus 2026 digulirkan kembali sebagai momentum evaluasi kritis dan penagihan komitmen manajemen.

Selain persoalan PHK buruh perempuan, 12 tuntutan yang disuarakan menyangkut perbaikan sitem Kesehatan dan Safety Kerja (K3), penghentian praktik PHK sepihak, perlindungan hak buruh, hingga pemenuhan kesepakatan perundingan tripartit.

Uji Konsistensi Komitmen Inklusivitas Perusahaan

Kasus PHK pekerja perempuan ini turut memunculkan sorotan publik terhadap jargon inklusivitas PT IMIP. Pada April 2026 lalu, perusahaan sempat mempublikasikan komitmennya untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah terhadap pekerja perempuan.

SPN mendesak agar komitmen tersebut dipraktikkan secara riil saat menangani sengketa ketenagakerjaan, bukan sekadar imbauan di atas kertas. Mereka menuntut pihak manajemen meninjau ulang keputusan PHK, memulihkan status kerja buruh perempuan tersebut, dan mengutamakan mediasi tripartit secara jujur.

Hingga berita ini diturunkan, massa buruh masih mengawal jalannya aksi di kawasan gerbang PT IMIP dengan tertib sembari menunggu respons resmi dari manajemen perusahaan maupun dinas tenaga kerja setempat. (Bowo)

#Gerakan16Agustus#SPNMorowali#SaveBuruhPerempuan#KeadilanUntukBuruh#StopPHK#PTIMIP#Morowali

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kirab Merah Putih berlangsung meriah dengan membentangkan bendera Merah Putih sepanjang 500 meter.

Bendera raksasa tersebut diarak menyusuri sejumlah ruas jalan utama Kota Bogor, dengan rute dimulai dari Tugu Kujang hingga Pusdikzi.

Rute kirab meliputi Tugu Kujang, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Jenderal Sudirman, hingga berakhir di Pusdikzi. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pukul 07.00 WIB.

Warga memadati sejumlah titik untuk menyaksikan langsung kemeriahan pengibaran dan arak-arakan bendera Merah Putih.

Suasana semakin semarak dengan hadirnya marching band yang mengiringi jalannya Kirab Merah Putih.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, mengatakan Kirab Merah Putih menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

“Pagi ini kita melaksanakan Kirab Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kegiatan ini bisa memperkuat silaturahmi, memperkuat kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia,” ujar Adityawarman.

Menurutnya, semangat peringatan HUT ke-81 RI perlu terus dijaga melalui berbagai kegiatan yang mampu mempererat kebersamaan masyarakat.

Kirab Merah Putih juga menjadi salah satu momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat Kota Bogor.

“Semangat Merdeka!” tegasnya.

Pelaksanaan Kirab Merah Putih dalam Festival Merah Putih ke-11 ini sekaligus menjadi bagian dari semarak menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bogor.

Kegiatan tersebut memperlihatkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan sekaligus menjaga semangat persatuan dan kecintaan terhadap Tanah Air.
(adv)

#KirabMerahPutih #FestivalMerahPutih11 #FMP2026 #KotaBogor #DPRDKotaBogor #HUT81RI #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pesan tersebut disampaikan Dedie saat menghadiri upacara kesiapsiagaan memperingati Hari Jadi ke-12 RSUD Kota Bogor di Lapangan Gedung Radiologi RSUD Kota Bogor, Jumat (7/8/2026).

“Bangga melayani dengan hati, artinya sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa RSUD Kota Bogor ini adalah ujung tombak upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujar Dedie Rachim.

Dalam sambutannya, Dedie memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran RSUD Kota Bogor, termasuk kepemimpinan direksi terdahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan rumah sakit. Kendati demikian, ia menyoroti hasil evaluasi manajemen yang masih memerlukan pembenahan berkelanjutan.

Dedie secara khusus mengapresiasi kinerja direksi baru di bawah kepemimpinan Direktur Utama Dr. dr. Sri Nowo Retno, MARS, yang dinilai berhasil membawa perubahan positif selama tujuh bulan terakhir.

“Alhamdulillah perbaikan dari sisi manajemen juga sudah terlihat ya,” ungkapnya.

Pengunjung Luar Daerah Capai 60 Persen

Usai memimpin upacara, Dedie meninjau sejumlah fasilitas rumah sakit. Ia menilai RSUD Kota Bogor sebagai fasilitas kesehatan tipe A telah didukung dokter spesialis, komite medik, dan sarana prasarana yang memadai.

Mengingat tingginya jangkauan layanan, Dedie meminta manajemen dan tenaga medis terus mendongkrak tingkat profesionalisme.

“Rumah sakit ini sekarang bukan hanya melayani warga Kota Bogor, tapi warga dari luar Kota Bogor jumlahnya hampir mencapai 60 persen. Jadi mau tidak mau, kita harus meningkatkan profesionalisme. Pasien harus diterima dengan langkah yang lebih profesional,” tegas Dedie.

Respon Cepat Lewat Call Center 24 Jam

Menjawab tantangan pelayanan publik, manajemen baru RSUD Kota Bogor resmi meluncurkan Call Center 24 Jam yang terintegrasi langsung dengan sistem kegawatdaruratan Kota Bogor. Layanan ini dapat diakses melalui saluran telepon (0251) 8312292 atau pesan WhatsApp di nomor 0811-1007-7781.

Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Dr. dr. Sri Nowo Retno, MARS, menjelaskan bahwa penyediaan layanan pusat informasi ini bertujuan mengatasi kendala lambatnya respon (slow response) yang sempat dikeluhkan masyarakat.

“Melalui call center ini, setiap pertanyaan terkait informasi jadwal dokter, ketersediaan kamar rawat, hingga penanganan aduan dapat direspon secara cepat,” tutur Sri Nowo Retno.

Ia menambahkan, RSUD Kota Bogor yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terus berkomitmen mengedepankan prinsip pengabdian non-profit. Seluruh pendapatan operasional dikembalikan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan medis.

Selain itu, RSUD Kota Bogor juga bersinergi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor untuk memperkuat program promotif dan preventif, serta mendampingi pasien kurang mampu yang membutuhkan bantuan penjaminan biaya kesehatan.

“Pelayanan dan pengabdian masyarakat adalah prioritas utama kami,” pungkasnya. (adv)

#RSUDKotaBogor #DedieRachim #KotaBogor #PelayananKesehatan #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Komitmen kuat dan penyelarasan koordinasi antar-daerah tersebut ditegaskan dalam pertemuan Chef de Mission (CDM) ke-II yang digelar di Balai Kota Bogor, Selasa (28/7/2026).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari, menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan tiga daerah penopang utama, yakni Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Menurutnya, progres persiapan teknis berjalan sangat progresif meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran.

“Apresiasi tinggi untuk Kota Bogor, Depok, dan Bekasi. Sejauh ini persiapannya luar biasa. Tantangan anggaran tentu ada, namun saya rasa itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melenyapkan semangat melahirkan ajang olahraga yang berkualitas,” ujar Hery Antasari usai membuka kegiatan CDM ke-II.

Former Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor ini menjelaskan, Pemprov Jabar di bawah inisiasi Gubernur menghadirkan terobosan konsep baru dalam penyelenggaraan Porprov XV, yakni model penyebaran tuan rumah (desentralisasi venue).

Langkah ini diambil guna mengurai beban anggaran multi-event yang dinilai sangat berat jika hanya ditanggung oleh satu atau dua kabupaten/kota, khususnya dari aspek penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung.

“Melalui konsep desentralisasi ini, ada 18 kota dan kabupaten yang dilibatkan. Tiga tuan rumah utama adalah Kota Bogor, Depok, dan Bekasi. Kemudian disokong tiga tuan rumah pendamping, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sumedang, serta 12 daerah pendukung lainnya,” jelas Hery.

Lebih lanjut, Hery optimistis bahwa skema baru ini tidak hanya mengefisiensikan anggaran, tetapi juga menciptakan dampak ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Di samping itu, Porprov XV diposisikan sebagai kawah candradimuka bagi pembinaan atlet berprestasi tinggi guna mempertahankan kejayaan Jawa Barat di tingkat nasional.

“Tahun depan kita punya tugas moral mempertahankan predikat hattrick juara umum di Pekan Olahraga Nasional (PON). Sumber pembinaannya tentu berakar dari keberhasilan Porprov ini, mengingat ajang ini melibatkan sekitar 17.000 atlet berbakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Kontingen Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan komitmen penuh Kota Bogor dalam menyambut gelaran bergengsi tersebut. Ia menyebut forum CDM II menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan persepsi dan menginventarisasi kebutuhan lapangan.

“Ini adalah agenda besar dan berdampak positif bagi pembinaan olahraga. Kita harus menjaga komitmen bersama agar penyelenggaraan Porprov XV pada November 2026 mendatang dapat berjalan aman, tertib, dan sukses,” ujar Jenal.

Jenal menambahkan, tim verifikasi dari Pemprov Jabar bersama KONI telah melakukan peninjauan lapangan (survei venue) ke sejumlah fasilitas olahraga di Kota Bogor. Berdasarkan hasil peninjauan awal, sarana dan prasarana yang ada dinilai siap menunjang jalannya pertandingan.

“Sebagai tuan rumah, kita siap menyambut para atlet dan kontingen dari seluruh daerah di Jawa Barat. Perlu diingat, para atlet yang berlaga nanti adalah tulang punggung olahraga nasional, di mana sekitar 30 persen penyumbang atlet nasional berasal dari Jawa Barat,” pungkasnya.

Reporter / Penulis: FY

#PorprovXVJabar2026 #KotaBogor #KONI_Jabar #DisporaJabar #PorprovJabar #BeritaOlahraga #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu penyakit yang mesti diwaspadai saat cuaca panas ekstrem ini adalah Heat Stroke. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena menjelaskan Heat Stroke adalah kondisi gawat darurat ketika suhu tubuh berada di atas 40 derajat. “Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesadaran, seperti bingung, kejang, atau pingsan. Kondisi ini dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani,” kata Erna.

Heat Stroke berbeda dengan demam karena infeksi. Penyakit ini biasanya terjadi imbas aktivitas fisik di lingkungan panas yang tidak segera diatasi. “Karena itu, Heat Stroke termasuk kegawatdaruratan medis yang memerlukan penanganan segera di fasilitas kesehatan,” ujar Kadinkes.

Kelompok yang paling rentan Heat Stroke adalah anak-anak, lansia, ibu hamil dan kelompok masyarakat yang menderita penyakit kronis. Risiko lebih tinggi bisa menyasar kepada para pekerja lapangan. Erna mencontohkan PKL, tukang parkir, dan pengemudi yang banyak terpapar panas matahari. “Warga yang beraktivitas lama di bawah terik matahari juga perlu meningkatkan kewaspadaan,” terang Erna.

Erna mengungkapkan terdapat beberapa gejala Heat Stroke yang wajib diwaspadai. Misalnya suhu tubuh mendadak tinggi, kulit terasa panas, sakit kepala, hingga mual.

“Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami jantung berdebar, napas cepat, kebingungan, bicara tidak jelas, perubahan perilaku,” beber Erna.

Jika gejala tersebut sudah dirasakan, warga diimbau untuk segera mendatangi medis, guna mendapat pertolongan dan penanganan lebih cepat.

Guna menghindari Heat Stroke warga juga dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan saat matahari berada persis di atas kepala.

“Terutama sekitar pukul 10.00 sampai 16.00 WIB, dan memilih waktu pagi atau sore untuk beraktivitas. Gunakan pakaian yang longgar, bawa topi atau payung,” ucapnya.

Dalam kondisi panas ekstrem ini, warga harus banyak mengkonsumsi air putih. Saat bekerja di luar lapangan, penting untuk istirahat berkala di tempat yang sejuk.

“Jika ada warga yang diduga mengalami Heat Stroke, segera pindahkan ke tempat yang sejuk atau teduh dan jauhkan dari paparan matahari langsung,” katanya.
Sementara itu, sebanyak 50 kepala keluarga (KK) di RT 004 RW 007, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, terdampak setelah sumber mata air dan sumur warga mengering.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor pun menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko mengatakan, laporan kekeringan diterima dari warga melalui media sosial pada Senin (13/7) sekitar pukul 09.05 WIB. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) kemudian langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen. “Setelah menerima laporan, personel langsung melakukan asesmen, berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, serta RT/RW setempat. Kami juga menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga,” kata Dimas.

Kekeringan juga melanda warga di RT 01 RW 12 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat. BPBD Kota Bogor mendistribusikan 8 ribu liter air bersih untuk dimanfaatkan oleh warga yang terdampak kekeringan, Rabu (17/7).

Ia menjelaskan, hasil asesmen menunjukkan kekeringan dipicu mengeringnya sumber mata air dan sumur warga. Kondisi tersebut membuat puluhan keluarga kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain melakukan pendataan, BPBD memastikan distribusi air bersih telah rampung pada Senin siang. Dimas juga turun langsung meninjau proses penanganan di lokasi.

Menurutnya, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pasokan air bersih. BPBD akan terus memantau perkembangan di lapangan, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih lama dan memicu kekeringan di wilayah lain.

BPBD juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan asesmen dan menyalurkan bantuan secepat mungkin.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meminta kepada Perumda Tirta Pakuan memperluas jaringan airnya.

“Ketika ada kekeringan air bawah tanah atau air sumur, stok volume air masih berlebih, masih cukup untuk memenuhi 80 persen warga Bogor,” jelasnya.

Hanya saja jaringan airnya belum mengakomodir seluruh wilayah. Hingga saat ini baru 75,46 persen warga Kota Bogor menggunakan jaringan air Perumda Tirta Pakuan.

“Yang kita harapkan di SDGs itu adalah 90 persen. Nah, beberapa tahun terakhir PDAM terus melakukan pembukaan jaringan baru,” ujarnya.

Salah satu wilayah yang mulai merasakan kekeringan adalah warga yang tinggal di Kedung Halang, Bogor Utara.

Jenal juga meminta kepada Perumda Tirta Pakuan agar turut mengecek wilayah tersebut. Tujuannya untuk memastikan apakah mereka masih pakai sumur atau jaringan air Perumda Tirta Pakuan.

“Ketika memang belum, saya harap PDAM harus menjadikan berikutnya target perluasan jaringan di Bogor Utara. Antisipasi kedua adalah kita masih ada air tangki, bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Masyarakat yang mengalami kekeringan pun diminta untuk langsung melapor. Layanan yang disediakan, seperti Si Badra atau ke aparatur wilayah setempat.

“Aparat wilayah seperti lurah, camat, saya harap proaktif mencari informasi titik mana yang kekeringan. Pemkot harus hadir, Pemkot harus memberikan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya. (adv)

#KotaBogor #KrisisAirBersih #KekeringanBogor #WaspadaHeatStroke #BPBDBogor #TirtaPakuan #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Puluhan anak tampil memukau di hadapan masyarakat dalam sejumlah pertunjukan yang disaksikan langsung Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Ketua TP PKK Kota Bogor Yantie Rachim, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, Sabtu (25/7/2026) pagi.

Penampilan tersebut meliputi barongsai, Tari Aku Indonesia, puisi dan Tari Dayak yang disertai fashion show, ensemble, Tari Saman, senam Lapis Ceria, pertunjukan bela diri dan medley, solo vokal, sosialisasi Serbukatif, penampilan anak-anak disabilitas dengan bajidor dan pantomim, serta kolaborasi musik dan puisi.

Turut hadir juga dari instansi vertikal, kecamatan dan kelurahan, dunia usaha, Satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas, lembaga perlindungan anak, media massa, serta berbagai mitra pemerhati anak yang selama ini berkontribusi dalam pemenuhan hak anak.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan berbagai layanan publik seperti edukasi hak anak, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pelayanan administrasi kependudukan bagi anak, serta berbagai booth edukatif dan interaktif dari perangkat daerah maupun mitra kolaborasi yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam sambutannya mengatakan, urusan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua maupun guru di sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang ramah terhadap anak.

“Dan Alhamdulillah Kota Bogor itu predikatnya adalah Kota Layak Anak Nindya. Jadi artinya masih ada beberapa target yang harus kita selesaikan supaya Kota Bogor ke depan bisa meraih predikat Utama,” ungkapnya.

Disamping itu, Kota Bogor terus berupaya dan berikhtiar dalam mewujudkan kesejahteraan anak agar seluruh anak dapat memperoleh hak yang sama.

Menanggapi aspirasi Suara Anak Daerah yang menginginkan adanya respons cepat dalam menangani kasus anak, Dedie Rachim menjelaskan bahwa saat ini Kota Bogor telah memiliki berbagai program pencegahan dan membentuk desk khusus untuk melakukan respons cepat.

“Jadi kalau terjadi kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga dan tentu secara organisasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah, baik pencegahan, termasuk penanganan lanjutannya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dedie Rachim mengajak seluruh pihak, baik orang tua, guru, maupun masyarakat luas untuk menyayangi anak-anak dengan sepenuh hati.

“Cintai anak-anaknya dari lubuk hati paling dalam. Bimbing, melindungi anak-anaknya, dan sejahterakan anak-anaknya. Jadi punya anak bukan sekadar pernikahan saja, tapi tanggung jawab lahir batin sampai mereka bisa mandiri,” ujarnya.

Kepala DP3A Kota Bogor, Rakhmawati menuturkan bahwa puncak acara peringatan HAN 2026 ini sengaja dirancang secara khusus sebagai wadah inklusif bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung publik.

​”Hari ini dilaksanakan Puncak Hari Anak Nasional 2026 Kota Bogor. Kami menampilkan beberapa pertunjukan dari anak-anak yang selama ini belum pernah tampil di tingkat kota. Kita memang memilih mereka yang belum pernah tampil di panggung depan agar memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara dan berkarya,” ujar Rakhmawati.

​Dia menyampaikan puncak acara ini merupakan rangkaian penutup dari berbagai kegiatan peringatan HAN yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh Pemkot Bogor bersama berbagai komunitas.

​”Sebelumnya sudah ada beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari penjaringan Suara Anak Kota Bogor, nonton bersama anak yatim dan difabel di Mall BTM, hingga kegiatan ‘Bermain Bersama Anak Panti’. Selain itu, ada juga Festival Edukasi Anak di Lippo Mall. Total ada sekitar 87 anak yang terlibat langsung, baik sebagai penampil maupun panitia,” sebutnya.

Wakil Ketua I Pelaksana Puncak Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor, Ribbas Bintang Saputro mengatakan, konsep HAN tahun ini merupakan bentuk partisipasi aktif anak-anak dalam kegiatan inspiratif, mulai dari kepanitiaan hingga peserta yang seluruhnya diisi oleh anak-anak.

“Dan puncak acara Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor Tahun 2026 yang dilaksanakan hari ini menampilkan panggung kreativitas, seni, dan penyampaian resmi dokumen Suara Anak Daerah,” ucap Ribbas.

*Serbukatif Hadirkan Edukasi Kreatif di Puncak HAN Kota Bogor*

Anak-anak yang berkunjung ke Alun-alun Kota Bogor mendapatkan pengalaman berbeda pada puncak peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor. Pemkot Bogor menghadirkan berbagai stan edukasi yang dapat diakses oleh anak-anak dengan konsep edutainment.

Stan yang tersedia di antaranya Seribu Kata Positif (Serbukatif) yang menyediakan berbagai fasilitas dan media edukasi anak dengan konsep edutainment.

Gerakan Serbukatif ini diinisiasi oleh Ketua TP PKK Kota Bogor yang juga founder gerakan Serbukatif, Yantie Rachim, sejak tahun 2023.

Gerakan ini secara konsisten terus dikembangkan hingga saat ini. Diawali dengan kegiatan roadshow dan kegiatan di berbagai sekolah, Serbukatif telah memiliki para duta yang secara aktif dan masif menyebarluaskan gerakan tersebut.

Seperti Duta Serbukatif di SMPN 2 Kota Bogor yang diketuai oleh Aiko Kanaya dan beranggotakan Sherlita, Alea, serta Dela, turut serta dalam kegiatan HAN di Alun-alun Kota Bogor.

“Di sini ada berbagai edutainment dari gerakan Serbukatif yang diaplikasikan pada berbagai media. Ada yang menggunakan smartboard, permainan tradisional, hingga berbagai konsep yang dikreasikan oleh para guru dan siswa,” ungkap Aiko.

Menurut Aiko, gerakan Serbukatif memberikan dampak positif yang signifikan di lingkungan sekolah hingga lingkungan bermain dan tempat tinggal anak.

Secara perlahan, anak-anak terus beradaptasi untuk berkata-kata dengan berbagai kalimat positif. Hal tersebut juga berdampak pada aktivitas sosial anak-anak yang saling mengingatkan satu sama lain dalam berbagai hal positif.

“Jadi ini juga menimbulkan kepedulian satu sama lain, misal ada yang kesal dengan temannya sebelum dia mengeluarkan kata-kata tidak pantas sudah mengatakan agar sabar, dan pakai kata-kata baik, kita ingatkan Serbukatif. Karena sesuatu yang positif akan berdampak baik. Itu kita terus ingatkan dan jadi menyebar ke anak-anak lain,” ujar dia.

Ketua TP PKK Kota Bogor sekaligus founder gerakan Serbukatif, Yantie Rachim menyampaikan bahwa pola maupun metode gerakan Serbukatif terus dikembangkan.

“Semula ini hanya gerakan saja, kemudian kita kembangkan dengan metode ataupun pola penyampaian melalui permainan edukasi. Anak-anak, atau pelajar ini diberikan keleluasaan dengan pendampingan para guru untuk juga berkreasi dengan modul yang ada dari tim Serbukatif ini,” tutur Yantie Rachim.

Dengan demikian, gerakan Serbukatif terus berkembang dan memberikan dampak lebih luas kepada anak-anak dalam pendidikan karakter dan budi pekerti. Saat ini, gerakan Serbukatif sedang dalam tahap proses kajian untuk terus dikembangkan sekaligus mengukur dampak manfaat dan indikator capaian dalam pengembangan karakter.

“Alhamdulillah, tadi lihat antusiasnya, lihat kemampuan anak-anak, kebahagiaan anak-anak, mudah-mudahan ini terus berkembang dan berlanjut. Karena kami juga ada dari tim luar lagi bikin kajian tentang Serbukatif. Jadi mereka turun ke sekolah-sekolah mencari responden gitu. Nanti terlihat bagaimana dampaknya untuk anak-anak dan tumbuh kembang anak-anak menjadi dewasa dan keberadaannya di lingkungan masyarakat,” ucap Yantie Rachim.

Sebagai informasi, rangkaian peringatan HAN di Kota Bogor sangat beragam, di mulai dari pelaksanaan Suara Anak Daerah Tahun 2026 yang berhasil menghimpun lebih dari 1.000 suara anak dari berbagai wilayah di Kota Bogor. Para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA/SMK sederajat, Forum Anak, Yayasan Anak penyandang disabilitas, serta berbagai komunitas anak yang aktif berkarya di Kota Bogor.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan nonton bareng film inspiratif yang memfasilitasi anak yatim dan penyandang disabilitas untuk menyaksikan film edukatif bermuatan moral di bioskop, bermain bersama anak panti, program khusus Forum Anak untuk berbagi kebahagiaan dan berinteraksi langsung dengan anak-anak di panti asuhan, senam anak sehat, kegiatan fisik, serta kampanye kesehatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh SD dan SMP se-Kota Bogor. (adv)

#HAN2026 #KotaBogor #KotaLayakAnak #DedieRachim #InklusiAnak #Serbukatif #SorotRakyat #BogorBisa

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebanyak 32 tim SSB terbaik dari berbagai penjuru Kota Bogor berpartisipasi aktif dalam turnamen ini. Selama kompetisi berlangsung, seluruh tim menjunjung tinggi azas fair play, disiplin, dan sportivitas antar-atlet muda.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang hadir dan membuka langsung kompetisi tersebut pada pekan sebelumnya, tampak antusias menyaksikan laga pamungkas hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan final yang berlangsung sengit namun penuh kekeluargaan, Dedie Rachim secara resmi menutup rangkaian acara sekaligus menyerahkan tropi, piala bergilir, dan medali kehormatan kepada para jawara.

Dalam amanat sambutannya, Dedie Rachim menegaskan pentingnya kompetisi berejenjang dan terstruktur bagi anak-anak usia dini. Menurutnya, wadah seperti Bogor Youth League bukan sekadar arena berebut gelar juara, melainkan ruang pembentukan karakter, mentalitas juang, dan rasa saling menghargai.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan konkret sekaligus wadah edukasi bagi anak-anak kita untuk belajar arti penting fair play serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas sejak dini,” ujar Dedie Rachim di hadapan para peserta dan penonton.

Ia menambahkan, konsistensi dalam menyelenggarakan ajang olahraga seperti ini akan menjadi pijakan kokoh dalam mencetak talenta-talenta unggul yang kelak mampu menembus panggung olahraga nasional maupun internasional.

“Tentu harapan besar kita bersama adalah dari lapangan ini kelak muncul bibit-bibit atau calon atlet sepak bola profesional asal Kota Bogor dan Bogor Raya yang handal, tangguh, serta mampu mengharumkan nama daerah dan bangsa di kancah nasional hingga internasional,” tambahnya penuh optimisme.

Kolaborasi Indah Olahraga dan Seni Budaya

Ada pemandangan menarik yang membuat prosesi penutupan Bogor Youth League kali ini terasa berbeda dan istimewa. Panitia penyelenggara memadukan semangat kompetisi olahraga dengan nilai-nilai kearifan lokal melalui seni pertunjukan.

Sebanyak 25 penari muda dari Sanggar Seni Getar Pakuan turut memeriahkan prosesi penutupan. Dengan balutan busana adat yang anggun dan koreografi yang energik, mereka membawakan tarian tradisional bertema “Pada Mu Negeri”. Penampilan memukau tersebut berhasil menghipnotis seluruh hadirin di Taman Manunggal dan menambah semarak suasana perayaan kemenangan.

Para penari dari Sanggar Seni Getar Pakuan ini juga mendapatkan kehormatan mendampingi Wali Kota Bogor dalam prosesi pengalungan medali serta penyerahan piala kepada para pemenang.

Ketua Sanggar Seni Getar Pakuan, Zen Djuansyah, menyampaikan rasa haru dan bangga atas apresiasi tinggi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor serta masyarakat yang hadir.

“Saya sangat terharu dan bangga melihat penampilan anak-anak didik kami diapresiasi langsung oleh Bapak Wali Kota Bogor. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Bogor, Bapak Dedie Rachim, yang telah mengikutsertakan anak-anak penari dari Sanggar Seni Getar Pakuan dalam prosesi sakral penyerahan medali dan piala ini. Ini menjadi kebanggaan luar biasa bagi kami,” ungkap Zen Djuansyah dengan nada haru.

Sejak pagi hingga sore hari, area tribun penonton Lapangan Taman Manunggal dipadati oleh warga masyarakat, orang tua atlet, serta para pecinta sepak bola lokal. Sorak-sorai dukungan dan tepuk tangan meriah tak henti-hentinya bergema sepanjang pertandingan hingga puncaknya pada sesi seremoni penutupan.

Keberhasilan penyelenggaraan Bogor Youth League ini membuktikan bahwa ruang publik seperti Taman Manunggal mampu difungsikan secara optimal sebagai pusat kegiatan positif, tidak hanya untuk olahraga dan kebugaran, tetapi juga untuk interaksi sosial dan pelestarian seni budaya masyarakat Kota Bogor.

Reporter: KDR

#BogorYouthLeague #SepakBolaBogor #SSBKotaBogor #DedieRachim #TamanManunggal #GetarPakuan #OlahragaBogor #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Berdasarkan inventarisasi masalah di lapangan pada Selasa (24/07/2026), peristiwa imbas gelombang elektromagnetik dan lonjakan arus (voltage surge) ini bukan kali pertama terjadi, melainkan telah berlangsung berulang kali setiap musim penghujan tiba tanpa adanya mitigasi konkrit dari pemilik aset menara.

Kerugian Berulang dan Ketakutan Warga

Imron, salah seorang pengurus Majelis An-Nurul Quran sekaligus tokoh masyarakat setempat, membeberkan kronologi dan kerugian teknis yang dialami warga sekitar. Menurutnya, dampak turunan dari keberadaan menara telekomunikasi tersebut telah merusak berbagai fasilitas penunjang kegiatan ibadah maupun kehidupan sehari-hari.

“Kejadian yang saya alami… mungkin yang ini untuk yang sekian kali. Yang pertama saya lupa tanggal, bulan, dan tahunnya, tapi yang pertama itu instalasi kita kena gitu, rusak sampai saya harus ganti lampu LED itu tiga kali, yang nilainya lumayan, nilai LED itu Rp50.000 satunya gitu kan,” papar Imron saat ditemui di lokasi.

Kerusakan berlanjut dan menyasar jaringan komunikasi digital masyarakat. Alat router penerima sinyal internet (WiFi) yang digunakan untuk kebutuhan warga dan majelis turut tersambar hingga mati total. Kerusakan berulang tanpa penanganan kompensasi ini memaksa warga memutuskan berhenti menggunakan layanan internet kabel karena khawatir akan ancaman bahaya listrik berulang.

“Terus yang kedua, router WiFi saya kena. Makanya saya enggak masang WiFi lagi, gitu kan,” lanjutnya dengan nada kecewa.

Dampak buruk fasilitas penyalur petir menara yang diduga tidak optimal tersebut juga merusak fasilitas sosial. Sebuah kipas angin penyejuk ruangan yang merupakan sumbangan donatur (hamba Allah) untuk kenyamanan jemaah Majelis An-Nurul Quran hancur terbakar pada komponen dalamnya meski baru digunakan selama tiga bulan.

“Yang ketiga ini, kipas angin… yang cukup lumayan nilainya gitu ya. Ini kebetulan kita dapat dari hamba Allah… Setelah dia kasih, kena ini, nah. Ya mungkin jarak 3 bulanlah saya masang ini, kena,” ungkap Imron.

Fenomena Induksi Elektromagnetik dan Lonjakan Arus

Meskipun petir tidak menyambar langsung bangunan rumah warga, mekanisme kerusakan diyakini terjadi akibat fenomena induksi gelombang elektromagnetik tinggi serta ground potential rise (GPR) saat menara diterjang kilatan petir. Daya listrik berlebih tersebut diduga merambat masuk melalui instalasi kabel listrik dan penerangan warga sekitar radius menara.

“Secara langsung sih tidak… artinya petir itu tidak langsung menyambar peralatan elektronik, tidak. Tapi di saat ada kilatan itu, ada apa, percikan api menyambar ke, misalnya, ke tower atau ke ini yang terdekat, nah, imbasnya ke kita, gitu,” terang Imron menjeleaskan teknis kejadian yang dialami lingkungan tempat tinggalnya.

Protelindo Dinilai Tak Beriktikad Baik: Laporan Nisan Tanpa Kejelasan

Merespons rentetan kerugian tersebut, pihak warga sebenarnya telah meng tempuh prosedur formal. Imron mencatat, sesuai arahan pihak terkait, warga telah membuat dan menyerahkan Berita Acara Pengaduan resmi sejak tanggal 20-21 April 2026 lalu. Namun hingga memasuki paruh akhir bulan Juli 2026, janji tindak lanjut dan evaluasi teknis dari manajemen PT Protelindo tak kunjung terealisasi.

“Terus saya melakukan komplain ke pihak yang berwenang, ya kan, yang bersangkutan, diarahkan untuk buat berita acara di tanggal 20-21 April gitu kan, sampai sekarang tidak ada follow-up-nya, gitu aja sih… PT Protelindo,” tegas Imron.

Warga mendesak corporate social responsibility (CSR) serta tanggung jawab keselamatan lingkungan dari perusahaan penyedia menara raksasa tersebut agar segera mengevaluasi kelayakan sistem grounding (penangkal petir) pada menara yang berdiri di atas pemukiman mereka.

“Ya harapan saya kepada perusahaan sih, paling tidak ada iktikad baik, ya kan, ada respons yang positif dengan adanya komplain-komplain dari masyarakat… Sampai saat ini belum ada respons yang baik dan tidak ada iktikad baik dari pihak perusahaan kepada kami,” tandasnya.

Jalur mediasi melalui struktur pemerintahan tingkat kelurahan juga sempat ditempuh warga. Lurah Cikaret telah berupaya memfasilitasi komunikasi dengan jajaran pengurus RT setempat yang memegang histori kontak perwakilan menara PT Protelindo, namun hasilnya tetap nihil tanggapan dari vendor menara.

“Pak Lurah sudah mengetahui dan sudah coba koordinasi dengan RT yang kebetulan pernah berkoordinasi dengan pihak tower PT Protelindo ini. Tapi sampai sekarang itu pun belum ada berita baiknya, info baiknya belum ada,” pungkas Imron.

Kelurahan Cikaret Minta Evaluasi Kelistrikan dan Penegakan Prosedur

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Cikaret, Riki, membenarkan perihal adanya aduan masyarakat terkait dampak cuaca ekstrem dan keberadaan infrastruktur telekomunikasi di wilayahnya. Pihak kelurahan menyatakan telah memfasilitasi aspirasi masyarakat dengan mengirimkan surat teguran/pemberitahuan resmi kepada pihak pengelola menara.

“Seingat saya sudah bersurat ke provider, pernah disampaikan oleh salah satu warga terkait petir akibat cuaca hujan yang terjadi. Saran saya bahwa perlu dicek kembali secara mendetail terkait jalur listrik dan grounding rumah sekitar. Apabila perlu dilakukan perbaikan jaringan listrik, kemudian daripada itu dapat menyampaikan keluhan kepada provider tower dengan meneruskan tembusan kepada pemerintah daerah melalui kelurahan,” tegas Riki saat memberikan arahan teknis.

Hak Jawab dan Prinsip Cover Both Sides

Guna menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Tim Redaksi Sorotrakyat.com telah berupaya mendatangi dan melakukan konfirmasi resmi secara bersurat maupun mendatangi perwakilan PT Protelindo pada tanggal 17 Juli 2026 dan melakukan penagihan konfirmasi ulang pada 21 Juli 2026.

Namun hingga berita investigatif ini ditayangkan, pihak manajemen PT Protelindo belum memberikan keterangan ataupun penjelasan resmi. Redaksi Sorotrakyat.com tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak PT Protelindo untuk memberikan Hak Jawab maupun Hak Koreksi sesuai prosedur hukum yang berlaku.

(AS)

#KotaBogor #SorotRakyat #PTProtelindo #CikaretBogorSelatan #DampakTower #KeluhanWarga #InfoBogor #Telekomunikasi

Editor & Penerbit: Den.Mj