Komitmen kuat dan penyelarasan koordinasi antar-daerah tersebut ditegaskan dalam pertemuan Chef de Mission (CDM) ke-II yang digelar di Balai Kota Bogor, Selasa (28/7/2026).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari, menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan tiga daerah penopang utama, yakni Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Menurutnya, progres persiapan teknis berjalan sangat progresif meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran.

“Apresiasi tinggi untuk Kota Bogor, Depok, dan Bekasi. Sejauh ini persiapannya luar biasa. Tantangan anggaran tentu ada, namun saya rasa itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melenyapkan semangat melahirkan ajang olahraga yang berkualitas,” ujar Hery Antasari usai membuka kegiatan CDM ke-II.

Former Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor ini menjelaskan, Pemprov Jabar di bawah inisiasi Gubernur menghadirkan terobosan konsep baru dalam penyelenggaraan Porprov XV, yakni model penyebaran tuan rumah (desentralisasi venue).

Langkah ini diambil guna mengurai beban anggaran multi-event yang dinilai sangat berat jika hanya ditanggung oleh satu atau dua kabupaten/kota, khususnya dari aspek penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung.

“Melalui konsep desentralisasi ini, ada 18 kota dan kabupaten yang dilibatkan. Tiga tuan rumah utama adalah Kota Bogor, Depok, dan Bekasi. Kemudian disokong tiga tuan rumah pendamping, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sumedang, serta 12 daerah pendukung lainnya,” jelas Hery.

Lebih lanjut, Hery optimistis bahwa skema baru ini tidak hanya mengefisiensikan anggaran, tetapi juga menciptakan dampak ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Di samping itu, Porprov XV diposisikan sebagai kawah candradimuka bagi pembinaan atlet berprestasi tinggi guna mempertahankan kejayaan Jawa Barat di tingkat nasional.

“Tahun depan kita punya tugas moral mempertahankan predikat hattrick juara umum di Pekan Olahraga Nasional (PON). Sumber pembinaannya tentu berakar dari keberhasilan Porprov ini, mengingat ajang ini melibatkan sekitar 17.000 atlet berbakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Kontingen Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan komitmen penuh Kota Bogor dalam menyambut gelaran bergengsi tersebut. Ia menyebut forum CDM II menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan persepsi dan menginventarisasi kebutuhan lapangan.

“Ini adalah agenda besar dan berdampak positif bagi pembinaan olahraga. Kita harus menjaga komitmen bersama agar penyelenggaraan Porprov XV pada November 2026 mendatang dapat berjalan aman, tertib, dan sukses,” ujar Jenal.

Jenal menambahkan, tim verifikasi dari Pemprov Jabar bersama KONI telah melakukan peninjauan lapangan (survei venue) ke sejumlah fasilitas olahraga di Kota Bogor. Berdasarkan hasil peninjauan awal, sarana dan prasarana yang ada dinilai siap menunjang jalannya pertandingan.

“Sebagai tuan rumah, kita siap menyambut para atlet dan kontingen dari seluruh daerah di Jawa Barat. Perlu diingat, para atlet yang berlaga nanti adalah tulang punggung olahraga nasional, di mana sekitar 30 persen penyumbang atlet nasional berasal dari Jawa Barat,” pungkasnya.

Reporter / Penulis: FY

#PorprovXVJabar2026 #KotaBogor #KONI_Jabar #DisporaJabar #PorprovJabar #BeritaOlahraga #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu penyakit yang mesti diwaspadai saat cuaca panas ekstrem ini adalah Heat Stroke. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraena menjelaskan Heat Stroke adalah kondisi gawat darurat ketika suhu tubuh berada di atas 40 derajat. “Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesadaran, seperti bingung, kejang, atau pingsan. Kondisi ini dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani,” kata Erna.

Heat Stroke berbeda dengan demam karena infeksi. Penyakit ini biasanya terjadi imbas aktivitas fisik di lingkungan panas yang tidak segera diatasi. “Karena itu, Heat Stroke termasuk kegawatdaruratan medis yang memerlukan penanganan segera di fasilitas kesehatan,” ujar Kadinkes.

Kelompok yang paling rentan Heat Stroke adalah anak-anak, lansia, ibu hamil dan kelompok masyarakat yang menderita penyakit kronis. Risiko lebih tinggi bisa menyasar kepada para pekerja lapangan. Erna mencontohkan PKL, tukang parkir, dan pengemudi yang banyak terpapar panas matahari. “Warga yang beraktivitas lama di bawah terik matahari juga perlu meningkatkan kewaspadaan,” terang Erna.

Erna mengungkapkan terdapat beberapa gejala Heat Stroke yang wajib diwaspadai. Misalnya suhu tubuh mendadak tinggi, kulit terasa panas, sakit kepala, hingga mual.

“Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami jantung berdebar, napas cepat, kebingungan, bicara tidak jelas, perubahan perilaku,” beber Erna.

Jika gejala tersebut sudah dirasakan, warga diimbau untuk segera mendatangi medis, guna mendapat pertolongan dan penanganan lebih cepat.

Guna menghindari Heat Stroke warga juga dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan saat matahari berada persis di atas kepala.

“Terutama sekitar pukul 10.00 sampai 16.00 WIB, dan memilih waktu pagi atau sore untuk beraktivitas. Gunakan pakaian yang longgar, bawa topi atau payung,” ucapnya.

Dalam kondisi panas ekstrem ini, warga harus banyak mengkonsumsi air putih. Saat bekerja di luar lapangan, penting untuk istirahat berkala di tempat yang sejuk.

“Jika ada warga yang diduga mengalami Heat Stroke, segera pindahkan ke tempat yang sejuk atau teduh dan jauhkan dari paparan matahari langsung,” katanya.
Sementara itu, sebanyak 50 kepala keluarga (KK) di RT 004 RW 007, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, terdampak setelah sumber mata air dan sumur warga mengering.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor pun menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko mengatakan, laporan kekeringan diterima dari warga melalui media sosial pada Senin (13/7) sekitar pukul 09.05 WIB. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) kemudian langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen. “Setelah menerima laporan, personel langsung melakukan asesmen, berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, serta RT/RW setempat. Kami juga menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga,” kata Dimas.

Kekeringan juga melanda warga di RT 01 RW 12 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat. BPBD Kota Bogor mendistribusikan 8 ribu liter air bersih untuk dimanfaatkan oleh warga yang terdampak kekeringan, Rabu (17/7).

Ia menjelaskan, hasil asesmen menunjukkan kekeringan dipicu mengeringnya sumber mata air dan sumur warga. Kondisi tersebut membuat puluhan keluarga kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain melakukan pendataan, BPBD memastikan distribusi air bersih telah rampung pada Senin siang. Dimas juga turun langsung meninjau proses penanganan di lokasi.

Menurutnya, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pasokan air bersih. BPBD akan terus memantau perkembangan di lapangan, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih lama dan memicu kekeringan di wilayah lain.

BPBD juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan asesmen dan menyalurkan bantuan secepat mungkin.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meminta kepada Perumda Tirta Pakuan memperluas jaringan airnya.

“Ketika ada kekeringan air bawah tanah atau air sumur, stok volume air masih berlebih, masih cukup untuk memenuhi 80 persen warga Bogor,” jelasnya.

Hanya saja jaringan airnya belum mengakomodir seluruh wilayah. Hingga saat ini baru 75,46 persen warga Kota Bogor menggunakan jaringan air Perumda Tirta Pakuan.

“Yang kita harapkan di SDGs itu adalah 90 persen. Nah, beberapa tahun terakhir PDAM terus melakukan pembukaan jaringan baru,” ujarnya.

Salah satu wilayah yang mulai merasakan kekeringan adalah warga yang tinggal di Kedung Halang, Bogor Utara.

Jenal juga meminta kepada Perumda Tirta Pakuan agar turut mengecek wilayah tersebut. Tujuannya untuk memastikan apakah mereka masih pakai sumur atau jaringan air Perumda Tirta Pakuan.

“Ketika memang belum, saya harap PDAM harus menjadikan berikutnya target perluasan jaringan di Bogor Utara. Antisipasi kedua adalah kita masih ada air tangki, bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Masyarakat yang mengalami kekeringan pun diminta untuk langsung melapor. Layanan yang disediakan, seperti Si Badra atau ke aparatur wilayah setempat.

“Aparat wilayah seperti lurah, camat, saya harap proaktif mencari informasi titik mana yang kekeringan. Pemkot harus hadir, Pemkot harus memberikan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya. (adv)

#KotaBogor #KrisisAirBersih #KekeringanBogor #WaspadaHeatStroke #BPBDBogor #TirtaPakuan #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Puluhan anak tampil memukau di hadapan masyarakat dalam sejumlah pertunjukan yang disaksikan langsung Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Ketua TP PKK Kota Bogor Yantie Rachim, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, Sabtu (25/7/2026) pagi.

Penampilan tersebut meliputi barongsai, Tari Aku Indonesia, puisi dan Tari Dayak yang disertai fashion show, ensemble, Tari Saman, senam Lapis Ceria, pertunjukan bela diri dan medley, solo vokal, sosialisasi Serbukatif, penampilan anak-anak disabilitas dengan bajidor dan pantomim, serta kolaborasi musik dan puisi.

Turut hadir juga dari instansi vertikal, kecamatan dan kelurahan, dunia usaha, Satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas, lembaga perlindungan anak, media massa, serta berbagai mitra pemerhati anak yang selama ini berkontribusi dalam pemenuhan hak anak.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan berbagai layanan publik seperti edukasi hak anak, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pelayanan administrasi kependudukan bagi anak, serta berbagai booth edukatif dan interaktif dari perangkat daerah maupun mitra kolaborasi yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam sambutannya mengatakan, urusan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua maupun guru di sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang ramah terhadap anak.

“Dan Alhamdulillah Kota Bogor itu predikatnya adalah Kota Layak Anak Nindya. Jadi artinya masih ada beberapa target yang harus kita selesaikan supaya Kota Bogor ke depan bisa meraih predikat Utama,” ungkapnya.

Disamping itu, Kota Bogor terus berupaya dan berikhtiar dalam mewujudkan kesejahteraan anak agar seluruh anak dapat memperoleh hak yang sama.

Menanggapi aspirasi Suara Anak Daerah yang menginginkan adanya respons cepat dalam menangani kasus anak, Dedie Rachim menjelaskan bahwa saat ini Kota Bogor telah memiliki berbagai program pencegahan dan membentuk desk khusus untuk melakukan respons cepat.

“Jadi kalau terjadi kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga dan tentu secara organisasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah, baik pencegahan, termasuk penanganan lanjutannya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dedie Rachim mengajak seluruh pihak, baik orang tua, guru, maupun masyarakat luas untuk menyayangi anak-anak dengan sepenuh hati.

“Cintai anak-anaknya dari lubuk hati paling dalam. Bimbing, melindungi anak-anaknya, dan sejahterakan anak-anaknya. Jadi punya anak bukan sekadar pernikahan saja, tapi tanggung jawab lahir batin sampai mereka bisa mandiri,” ujarnya.

Kepala DP3A Kota Bogor, Rakhmawati menuturkan bahwa puncak acara peringatan HAN 2026 ini sengaja dirancang secara khusus sebagai wadah inklusif bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung publik.

​”Hari ini dilaksanakan Puncak Hari Anak Nasional 2026 Kota Bogor. Kami menampilkan beberapa pertunjukan dari anak-anak yang selama ini belum pernah tampil di tingkat kota. Kita memang memilih mereka yang belum pernah tampil di panggung depan agar memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara dan berkarya,” ujar Rakhmawati.

​Dia menyampaikan puncak acara ini merupakan rangkaian penutup dari berbagai kegiatan peringatan HAN yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh Pemkot Bogor bersama berbagai komunitas.

​”Sebelumnya sudah ada beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari penjaringan Suara Anak Kota Bogor, nonton bersama anak yatim dan difabel di Mall BTM, hingga kegiatan ‘Bermain Bersama Anak Panti’. Selain itu, ada juga Festival Edukasi Anak di Lippo Mall. Total ada sekitar 87 anak yang terlibat langsung, baik sebagai penampil maupun panitia,” sebutnya.

Wakil Ketua I Pelaksana Puncak Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor, Ribbas Bintang Saputro mengatakan, konsep HAN tahun ini merupakan bentuk partisipasi aktif anak-anak dalam kegiatan inspiratif, mulai dari kepanitiaan hingga peserta yang seluruhnya diisi oleh anak-anak.

“Dan puncak acara Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor Tahun 2026 yang dilaksanakan hari ini menampilkan panggung kreativitas, seni, dan penyampaian resmi dokumen Suara Anak Daerah,” ucap Ribbas.

*Serbukatif Hadirkan Edukasi Kreatif di Puncak HAN Kota Bogor*

Anak-anak yang berkunjung ke Alun-alun Kota Bogor mendapatkan pengalaman berbeda pada puncak peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor. Pemkot Bogor menghadirkan berbagai stan edukasi yang dapat diakses oleh anak-anak dengan konsep edutainment.

Stan yang tersedia di antaranya Seribu Kata Positif (Serbukatif) yang menyediakan berbagai fasilitas dan media edukasi anak dengan konsep edutainment.

Gerakan Serbukatif ini diinisiasi oleh Ketua TP PKK Kota Bogor yang juga founder gerakan Serbukatif, Yantie Rachim, sejak tahun 2023.

Gerakan ini secara konsisten terus dikembangkan hingga saat ini. Diawali dengan kegiatan roadshow dan kegiatan di berbagai sekolah, Serbukatif telah memiliki para duta yang secara aktif dan masif menyebarluaskan gerakan tersebut.

Seperti Duta Serbukatif di SMPN 2 Kota Bogor yang diketuai oleh Aiko Kanaya dan beranggotakan Sherlita, Alea, serta Dela, turut serta dalam kegiatan HAN di Alun-alun Kota Bogor.

“Di sini ada berbagai edutainment dari gerakan Serbukatif yang diaplikasikan pada berbagai media. Ada yang menggunakan smartboard, permainan tradisional, hingga berbagai konsep yang dikreasikan oleh para guru dan siswa,” ungkap Aiko.

Menurut Aiko, gerakan Serbukatif memberikan dampak positif yang signifikan di lingkungan sekolah hingga lingkungan bermain dan tempat tinggal anak.

Secara perlahan, anak-anak terus beradaptasi untuk berkata-kata dengan berbagai kalimat positif. Hal tersebut juga berdampak pada aktivitas sosial anak-anak yang saling mengingatkan satu sama lain dalam berbagai hal positif.

“Jadi ini juga menimbulkan kepedulian satu sama lain, misal ada yang kesal dengan temannya sebelum dia mengeluarkan kata-kata tidak pantas sudah mengatakan agar sabar, dan pakai kata-kata baik, kita ingatkan Serbukatif. Karena sesuatu yang positif akan berdampak baik. Itu kita terus ingatkan dan jadi menyebar ke anak-anak lain,” ujar dia.

Ketua TP PKK Kota Bogor sekaligus founder gerakan Serbukatif, Yantie Rachim menyampaikan bahwa pola maupun metode gerakan Serbukatif terus dikembangkan.

“Semula ini hanya gerakan saja, kemudian kita kembangkan dengan metode ataupun pola penyampaian melalui permainan edukasi. Anak-anak, atau pelajar ini diberikan keleluasaan dengan pendampingan para guru untuk juga berkreasi dengan modul yang ada dari tim Serbukatif ini,” tutur Yantie Rachim.

Dengan demikian, gerakan Serbukatif terus berkembang dan memberikan dampak lebih luas kepada anak-anak dalam pendidikan karakter dan budi pekerti. Saat ini, gerakan Serbukatif sedang dalam tahap proses kajian untuk terus dikembangkan sekaligus mengukur dampak manfaat dan indikator capaian dalam pengembangan karakter.

“Alhamdulillah, tadi lihat antusiasnya, lihat kemampuan anak-anak, kebahagiaan anak-anak, mudah-mudahan ini terus berkembang dan berlanjut. Karena kami juga ada dari tim luar lagi bikin kajian tentang Serbukatif. Jadi mereka turun ke sekolah-sekolah mencari responden gitu. Nanti terlihat bagaimana dampaknya untuk anak-anak dan tumbuh kembang anak-anak menjadi dewasa dan keberadaannya di lingkungan masyarakat,” ucap Yantie Rachim.

Sebagai informasi, rangkaian peringatan HAN di Kota Bogor sangat beragam, di mulai dari pelaksanaan Suara Anak Daerah Tahun 2026 yang berhasil menghimpun lebih dari 1.000 suara anak dari berbagai wilayah di Kota Bogor. Para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA/SMK sederajat, Forum Anak, Yayasan Anak penyandang disabilitas, serta berbagai komunitas anak yang aktif berkarya di Kota Bogor.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan nonton bareng film inspiratif yang memfasilitasi anak yatim dan penyandang disabilitas untuk menyaksikan film edukatif bermuatan moral di bioskop, bermain bersama anak panti, program khusus Forum Anak untuk berbagi kebahagiaan dan berinteraksi langsung dengan anak-anak di panti asuhan, senam anak sehat, kegiatan fisik, serta kampanye kesehatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh SD dan SMP se-Kota Bogor. (adv)

#HAN2026 #KotaBogor #KotaLayakAnak #DedieRachim #InklusiAnak #Serbukatif #SorotRakyat #BogorBisa

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebanyak 32 tim SSB terbaik dari berbagai penjuru Kota Bogor berpartisipasi aktif dalam turnamen ini. Selama kompetisi berlangsung, seluruh tim menjunjung tinggi azas fair play, disiplin, dan sportivitas antar-atlet muda.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang hadir dan membuka langsung kompetisi tersebut pada pekan sebelumnya, tampak antusias menyaksikan laga pamungkas hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan final yang berlangsung sengit namun penuh kekeluargaan, Dedie Rachim secara resmi menutup rangkaian acara sekaligus menyerahkan tropi, piala bergilir, dan medali kehormatan kepada para jawara.

Dalam amanat sambutannya, Dedie Rachim menegaskan pentingnya kompetisi berejenjang dan terstruktur bagi anak-anak usia dini. Menurutnya, wadah seperti Bogor Youth League bukan sekadar arena berebut gelar juara, melainkan ruang pembentukan karakter, mentalitas juang, dan rasa saling menghargai.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan konkret sekaligus wadah edukasi bagi anak-anak kita untuk belajar arti penting fair play serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas sejak dini,” ujar Dedie Rachim di hadapan para peserta dan penonton.

Ia menambahkan, konsistensi dalam menyelenggarakan ajang olahraga seperti ini akan menjadi pijakan kokoh dalam mencetak talenta-talenta unggul yang kelak mampu menembus panggung olahraga nasional maupun internasional.

“Tentu harapan besar kita bersama adalah dari lapangan ini kelak muncul bibit-bibit atau calon atlet sepak bola profesional asal Kota Bogor dan Bogor Raya yang handal, tangguh, serta mampu mengharumkan nama daerah dan bangsa di kancah nasional hingga internasional,” tambahnya penuh optimisme.

Kolaborasi Indah Olahraga dan Seni Budaya

Ada pemandangan menarik yang membuat prosesi penutupan Bogor Youth League kali ini terasa berbeda dan istimewa. Panitia penyelenggara memadukan semangat kompetisi olahraga dengan nilai-nilai kearifan lokal melalui seni pertunjukan.

Sebanyak 25 penari muda dari Sanggar Seni Getar Pakuan turut memeriahkan prosesi penutupan. Dengan balutan busana adat yang anggun dan koreografi yang energik, mereka membawakan tarian tradisional bertema “Pada Mu Negeri”. Penampilan memukau tersebut berhasil menghipnotis seluruh hadirin di Taman Manunggal dan menambah semarak suasana perayaan kemenangan.

Para penari dari Sanggar Seni Getar Pakuan ini juga mendapatkan kehormatan mendampingi Wali Kota Bogor dalam prosesi pengalungan medali serta penyerahan piala kepada para pemenang.

Ketua Sanggar Seni Getar Pakuan, Zen Djuansyah, menyampaikan rasa haru dan bangga atas apresiasi tinggi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor serta masyarakat yang hadir.

“Saya sangat terharu dan bangga melihat penampilan anak-anak didik kami diapresiasi langsung oleh Bapak Wali Kota Bogor. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Bogor, Bapak Dedie Rachim, yang telah mengikutsertakan anak-anak penari dari Sanggar Seni Getar Pakuan dalam prosesi sakral penyerahan medali dan piala ini. Ini menjadi kebanggaan luar biasa bagi kami,” ungkap Zen Djuansyah dengan nada haru.

Sejak pagi hingga sore hari, area tribun penonton Lapangan Taman Manunggal dipadati oleh warga masyarakat, orang tua atlet, serta para pecinta sepak bola lokal. Sorak-sorai dukungan dan tepuk tangan meriah tak henti-hentinya bergema sepanjang pertandingan hingga puncaknya pada sesi seremoni penutupan.

Keberhasilan penyelenggaraan Bogor Youth League ini membuktikan bahwa ruang publik seperti Taman Manunggal mampu difungsikan secara optimal sebagai pusat kegiatan positif, tidak hanya untuk olahraga dan kebugaran, tetapi juga untuk interaksi sosial dan pelestarian seni budaya masyarakat Kota Bogor.

Reporter: KDR

#BogorYouthLeague #SepakBolaBogor #SSBKotaBogor #DedieRachim #TamanManunggal #GetarPakuan #OlahragaBogor #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Berdasarkan inventarisasi masalah di lapangan pada Selasa (24/07/2026), peristiwa imbas gelombang elektromagnetik dan lonjakan arus (voltage surge) ini bukan kali pertama terjadi, melainkan telah berlangsung berulang kali setiap musim penghujan tiba tanpa adanya mitigasi konkrit dari pemilik aset menara.

Kerugian Berulang dan Ketakutan Warga

Imron, salah seorang pengurus Majelis An-Nurul Quran sekaligus tokoh masyarakat setempat, membeberkan kronologi dan kerugian teknis yang dialami warga sekitar. Menurutnya, dampak turunan dari keberadaan menara telekomunikasi tersebut telah merusak berbagai fasilitas penunjang kegiatan ibadah maupun kehidupan sehari-hari.

“Kejadian yang saya alami… mungkin yang ini untuk yang sekian kali. Yang pertama saya lupa tanggal, bulan, dan tahunnya, tapi yang pertama itu instalasi kita kena gitu, rusak sampai saya harus ganti lampu LED itu tiga kali, yang nilainya lumayan, nilai LED itu Rp50.000 satunya gitu kan,” papar Imron saat ditemui di lokasi.

Kerusakan berlanjut dan menyasar jaringan komunikasi digital masyarakat. Alat router penerima sinyal internet (WiFi) yang digunakan untuk kebutuhan warga dan majelis turut tersambar hingga mati total. Kerusakan berulang tanpa penanganan kompensasi ini memaksa warga memutuskan berhenti menggunakan layanan internet kabel karena khawatir akan ancaman bahaya listrik berulang.

“Terus yang kedua, router WiFi saya kena. Makanya saya enggak masang WiFi lagi, gitu kan,” lanjutnya dengan nada kecewa.

Dampak buruk fasilitas penyalur petir menara yang diduga tidak optimal tersebut juga merusak fasilitas sosial. Sebuah kipas angin penyejuk ruangan yang merupakan sumbangan donatur (hamba Allah) untuk kenyamanan jemaah Majelis An-Nurul Quran hancur terbakar pada komponen dalamnya meski baru digunakan selama tiga bulan.

“Yang ketiga ini, kipas angin… yang cukup lumayan nilainya gitu ya. Ini kebetulan kita dapat dari hamba Allah… Setelah dia kasih, kena ini, nah. Ya mungkin jarak 3 bulanlah saya masang ini, kena,” ungkap Imron.

Fenomena Induksi Elektromagnetik dan Lonjakan Arus

Meskipun petir tidak menyambar langsung bangunan rumah warga, mekanisme kerusakan diyakini terjadi akibat fenomena induksi gelombang elektromagnetik tinggi serta ground potential rise (GPR) saat menara diterjang kilatan petir. Daya listrik berlebih tersebut diduga merambat masuk melalui instalasi kabel listrik dan penerangan warga sekitar radius menara.

“Secara langsung sih tidak… artinya petir itu tidak langsung menyambar peralatan elektronik, tidak. Tapi di saat ada kilatan itu, ada apa, percikan api menyambar ke, misalnya, ke tower atau ke ini yang terdekat, nah, imbasnya ke kita, gitu,” terang Imron menjeleaskan teknis kejadian yang dialami lingkungan tempat tinggalnya.

Protelindo Dinilai Tak Beriktikad Baik: Laporan Nisan Tanpa Kejelasan

Merespons rentetan kerugian tersebut, pihak warga sebenarnya telah meng tempuh prosedur formal. Imron mencatat, sesuai arahan pihak terkait, warga telah membuat dan menyerahkan Berita Acara Pengaduan resmi sejak tanggal 20-21 April 2026 lalu. Namun hingga memasuki paruh akhir bulan Juli 2026, janji tindak lanjut dan evaluasi teknis dari manajemen PT Protelindo tak kunjung terealisasi.

“Terus saya melakukan komplain ke pihak yang berwenang, ya kan, yang bersangkutan, diarahkan untuk buat berita acara di tanggal 20-21 April gitu kan, sampai sekarang tidak ada follow-up-nya, gitu aja sih… PT Protelindo,” tegas Imron.

Warga mendesak corporate social responsibility (CSR) serta tanggung jawab keselamatan lingkungan dari perusahaan penyedia menara raksasa tersebut agar segera mengevaluasi kelayakan sistem grounding (penangkal petir) pada menara yang berdiri di atas pemukiman mereka.

“Ya harapan saya kepada perusahaan sih, paling tidak ada iktikad baik, ya kan, ada respons yang positif dengan adanya komplain-komplain dari masyarakat… Sampai saat ini belum ada respons yang baik dan tidak ada iktikad baik dari pihak perusahaan kepada kami,” tandasnya.

Jalur mediasi melalui struktur pemerintahan tingkat kelurahan juga sempat ditempuh warga. Lurah Cikaret telah berupaya memfasilitasi komunikasi dengan jajaran pengurus RT setempat yang memegang histori kontak perwakilan menara PT Protelindo, namun hasilnya tetap nihil tanggapan dari vendor menara.

“Pak Lurah sudah mengetahui dan sudah coba koordinasi dengan RT yang kebetulan pernah berkoordinasi dengan pihak tower PT Protelindo ini. Tapi sampai sekarang itu pun belum ada berita baiknya, info baiknya belum ada,” pungkas Imron.

Kelurahan Cikaret Minta Evaluasi Kelistrikan dan Penegakan Prosedur

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Cikaret, Riki, membenarkan perihal adanya aduan masyarakat terkait dampak cuaca ekstrem dan keberadaan infrastruktur telekomunikasi di wilayahnya. Pihak kelurahan menyatakan telah memfasilitasi aspirasi masyarakat dengan mengirimkan surat teguran/pemberitahuan resmi kepada pihak pengelola menara.

“Seingat saya sudah bersurat ke provider, pernah disampaikan oleh salah satu warga terkait petir akibat cuaca hujan yang terjadi. Saran saya bahwa perlu dicek kembali secara mendetail terkait jalur listrik dan grounding rumah sekitar. Apabila perlu dilakukan perbaikan jaringan listrik, kemudian daripada itu dapat menyampaikan keluhan kepada provider tower dengan meneruskan tembusan kepada pemerintah daerah melalui kelurahan,” tegas Riki saat memberikan arahan teknis.

Hak Jawab dan Prinsip Cover Both Sides

Guna menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Tim Redaksi Sorotrakyat.com telah berupaya mendatangi dan melakukan konfirmasi resmi secara bersurat maupun mendatangi perwakilan PT Protelindo pada tanggal 17 Juli 2026 dan melakukan penagihan konfirmasi ulang pada 21 Juli 2026.

Namun hingga berita investigatif ini ditayangkan, pihak manajemen PT Protelindo belum memberikan keterangan ataupun penjelasan resmi. Redaksi Sorotrakyat.com tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak PT Protelindo untuk memberikan Hak Jawab maupun Hak Koreksi sesuai prosedur hukum yang berlaku.

(AS)

#KotaBogor #SorotRakyat #PTProtelindo #CikaretBogorSelatan #DampakTower #KeluhanWarga #InfoBogor #Telekomunikasi

Editor & Penerbit: Den.Mj

Khusus untuk PSEL Kayumanis, Pemkot memperhatikan karena lokasinya berada di Kota Bogor, terutama dalam penyiapan lahan untuk PSEL. Berbeda dengan Galuga, yang sudah ada tumpukan sampah yang siap diolah, PSEL Kayumanis ini, Pemkot gencar menyosialisasikan kepada warga sekitar, bahwa PSEL sangat modern sehingga tidak ada polusi udara, suara dan air.

Saat ini lahan PSEL Kayumanis yang terletak di Kelurahan Kayumanis masih kosong dan sedang proses pembangunan akses jalan menuju lokasi. Pada Selasa (21/7/2026), Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama jajarannya meninjau persiapan proses pembangunan PSEL Kayumanis. Beberapa alat berat sedang menggarap akses jalan menuju PSEL Kayumanis. Petugas pun turut membuat bronjong di sekitar aliran sungai Angke.

Dedie Rachim menerangkan pembangunan PSEL Kayumanis adalah buah dari proses yang panjang. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam mengawal proyek ini.

“Dikawal Menko Pangan, Menteri LH, Mendagri, kemudian juga PLN, ESDM, Danantara, termasuk Gubernur Jawa Barat dan kita Pemkot Bogor,” kata Dedie.

Pembangunan PSEL Kayumanis merupakan gelombang kedua setelah proyek serupa dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga.

“Jadi groundbreakingnya setelah PSEL Galuga. PSEL Galuga itu rencana awal Agustus dan untuk PSEL Bogor Raya ini bulan November,” jelas Dedie.

Pemenang lelang PSEL Kayumanis pun sudah diumumkan. Saat ini Pemkot Bogor mempersiapkan akses jalan menuju lokasi PSEL.

“Akses jalannya dari mulai ujung Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), sampai kesini panjangnya 1,65 KM. Tadi kita jalan kaki, masih ada beberapa titik yang harus kita selesaikan,” ujar Dedie.

Dari sisi pola ruang dan pemanfaatan, keberadaan PSEL ini sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang masuk ke dalam zona Wilayah Pelayanan (WP) C untuk program Waste to Energy.

Berdasarkan hasil catatannya, masih terdapat beberapa titik yang membutuhkan penguatan. Dedie meminta agar akses jalannya bisa lebih mulus.

“Jangan belok-belok, kalaupun harus ada pembebasan lahan sedikit-sedikit mungkin bisa dibantu oleh Pak Sekda agar bisa segera selesai,” ucapnya.

Proses penyiapan akses jalan ini menggunakan anggaran rutin. Ke depan, akses tersebut bakal betonisasi jalan.

“Makanya kita akan adakan dua pendekatan, pertama dari anggaran rutin seperti pemadatan dan lain-lain, satu lagi kita juga akan lakukan proses untuk penunjukan langsung (PL),” kata Dedie.

Semua proses persiapan akses jalan targetnya rampung pada November 2026 mendatang. Dedie berharap warga Kota Bogor dapat mendukung proyek PSEL ini.

Banyak manfaat yang bisa dirasakan lewat PSEL. Pertama, Kota Bogor perlahan terbebas dari sampah. Dalam sehari proyek ini membutuhkan 1.000 ton sampah untuk diolah.

“Di sini 1.000 ton di Galuga 1.500 ton. Bayangkan bagaimana kemudian kita sebagai warga bisa memanfaatkan sampah yang masih punya nilai,” terang Dedie.

Dedie juga turut membuka peluang bagi wilayah lain yang ingin mendistribusikan sampahnya ke PSEL Kayumanis, seperti dari Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

“Nanti kita atur juga truknya supaya lebih bersih. Paradigma pengolahan sampahnya bukan yang lama, kita buat sekarang jadi listrik tidak ada polusi tapi malah menghasilkan barang yang bernilai ekonomi,” ujar Dedie.

Di lokasi PSEL Kayumanis ini akan turut pula dibangun IPAL skala Kota, termasuk pengolahan sampah dari sisa pembakaran insenerator.

“Kita jadikan sebagai FABA (Fly ash dan bottom ash) Plant namanya. Sisanya bisa dijadikan kanstin, paving block bisa dijadikan macam-macam produk yang bisa memiliki manfaat atau nilai ekonomi,’’ jelasnya.

Sekadar diketahui, pembangunan PSEL tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sedangkan, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 700 ribu barel per hari. Sisanya harus dipenuhi melalui impor.

Saat ini, pemerintah pusat telah menargetkan pembangunan 32 unit PSEL di berbagai daerah. Setiap fasilitas diproyeksikan mampu mengolah 1.000 hingga 1.500 ton sampah per hari dengan potensi menghasilkan listrik sekitar 34 megawatt (MW).

Teknologi PSEL yang menerapkan sistem pembakaran modern mampu menekan emisi jauh lebih rendah dibanding pembangkit berbahan bakar fosil. Pengembangan energi baru terbarukan menjadi kebutuhan mutlak agar Indonesia tidak terus bergantung pada energi fosil.

Di Kota Bogor sendiri, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar. Volume sampah harian terus meningkat. Armada pengangkut baru mampu membawa sekitar 700 hingga 800 ton sampah ke TPA setiap hari.

Sementara sekitar 300 ton sisanya berpotensi dibakar secara liar, dibuang ke sungai, atau menumpuk di lahan kosong. Karena itu sistem PSEL harus terintegrasi dengan TPS 3R dan budaya pemilahan sampah dari sumbernya. Kota Tokyo, Jepang sudah menggunakan teknologi PSEL yang memiliki 22 unit PSEL dengan keberhasilan yang didukung oleh disiplin masyarakat dalam menerapkan konsep reduce, reuse, recycle (3R).

Sampah lama yang telah menumpuk di TPA mencapai jutaan ton akan ditangani melalui teknologi pirolisis, controlled land fill, dan gasifikasi.

Sementara sampah baru yang masuk setiap hari diarahkan seluruhnya ke PSEL. Selain menghasilkan listrik, residu hasil pengolahan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku road base, paving block, batako hingga campuran semen.

Di tempat terpisah, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan memastikan pihaknya telah menyiapkan skenario untuk memenuhi kebutuhan air operasional PSEL tanpa mengganggu layanan bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, setiap satu ton sampah yang diolah membutuhkan sekitar satu meter kubik air. Dengan kapasitas PSEL 1.000 hingga 1.500 ton per hari, kebutuhan air diperkirakan mencapai 1.000 sampai 1.500 meter kubik setiap hari.

Rino mengatakan, terdapat tiga opsi yang disiapkan. Pertama, memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada dengan pengaturan kuota khusus. Kedua, menerapkan sistem sirkulasi air industri yang digunakan berulang. Ketiga, membangun intake serta instalasi pengolahan air (WTP) mandiri dari sumber sungai di sekitar lokasi proyek.

“Kami harus memastikan kebutuhan air industri ini tidak mengganggu pasokan air bersih masyarakat. Kepastian suplai sangat penting karena jika boiler berhenti, biaya pemanasan ulang sangat besar,” jelasnya.

Menurut Rino, kehadiran PSEL juga berpotensi meningkatkan pendapatan Perumda Tirta Pakuan. Saat ini pelanggan industri hanya sekitar tiga persen dari total pelanggan, tetapi memberikan kontribusi sekitar 25 persen terhadap pendapatan perusahaan.

“Tambahan pelanggan industri seperti PSEL akan memperkuat pendapatan perusahaan. Keuntungannya bisa digunakan untuk subsidi silang sehingga tarif pelanggan rumah tangga tetap terjaga,” katanya.
(Adv)

KotaBogor #PSELKayumanis #PSELGaluga #WasteToEnergy #DedieARachim #SorotRakyat #LingkunganHidup #EnergiTerbaru #BogorBebasSampah

Editor & Penerbit: Den.Mj

Gelar perkara khusus ini menjadi momentum krusial untuk menguji secara objektif seluruh alat bukti, keterangan para pihak, serta menilai ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus dugaan perusakan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan tinggi di Kota Bogor. Agenda ini merujuk secara resmi pada Undangan Gelar Perkara Khusus Nomor: B/Und-276/VII/RES.1.24/2026/Reskrim tertanggal 15 Juli 2026, yang diterbitkan oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor LP/B/732/X/2025/SPKT/Polresta Bogor Kota/Polda Jawa Barat.

Desakan Penegakan Hukum dan Pengujian Fakta Yuridis

Usai jalannya gelar perkara khusus tersebut, Kuasa Hukum Ketua Umum Forum Kabuyutan Pakwan Padjajaran (FKPP), Yudi Hermansyah, S.H., menegaskan bahwa pihaknya telah memaparkan secara komprehensif berbagai landasan hukum perlindungan cagar budaya di hadapan penyidik sebagai bahan pendalaman materiil.

“Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam gelar perkara menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan yang menurut Perda Kota Bogor No 8 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku hingga 2021-2031 wajib dilindungi. Kami telah menyampaikan ketentuan dalam UU Cagar Budaya, peraturan turunannya, hingga regulasi daerah. Tinggal bagaimana penyidik mendalami dan menguji seluruh alat bukti yang ada secara profesional. Jangan sampai ada preseden bahwa warisan sejarah dapat hilang tanpa adanya pertanggungjawaban hukum,” tegas Yudi Hermansyah.

Menurut Yudi, sejumlah catatan strategis turut menjadi perhatian penting dalam penanganan perkara ini. Di antaranya adalah perlunya penambahan saksi-saksi kunci, pendalaman dokumen historis dan kepemilikan, serta menghadirkan ahli hukum pidana dan ahli terkait guna memperkuat konstruksi hukum perkara secara utuh.

Ia menambahkan bahwa saksi-saksi yang belum sempat dimintai keterangan perlu segera dihadirkan untuk memperjelas alur peristiwa secara terang-benderang. Yudi juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang mengetahui kondisi historis Sumur Tujuh dan bunker Mandiri 2 untuk turut berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian warisan leluhur.

Kendati demikian, Yudi menilai bahwa hasil gelar perkara ini belum bersifat final dan masih membuka ruang seluas-luasnya bagi penyidik untuk melakukan pendalaman lanjutan sesuai koridor KUHAP serta Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

FKPP: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kelalaian Menahun

Senada dengan kuasa hukumnya, Ketua Forum Kabuyutan Pakwan Padjajaran (FKPP), Lufti Suyudi, menyampaikan harapan besar agar penanganan perkara ini tidak berhenti sekadar pada forum gelar perkara, melainkan berlanjut secara tegas pada penegakan hukum yang memberikan kepastian keadilan bagi publik.

“Kami berharap perkara ini segera naik ke tahap penyidikan apabila unsur pidananya telah terpenuhi. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian yang berlangsung bertahun-tahun. Hampir 15 tahun Pemerintah Kota Bogor dinilai abai dalam menjalankan amanat pelestarian cagar budaya. Bogor menyandang predikat Kota Pusaka, tetapi predikat itu akan kehilangan makna apabila situs-situs bersejarah justru hilang satu per satu tanpa ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban,” ungkap Lufti Suyudi dengan nada tegas.

Lufti menegaskan bahwa masyarakat saat ini menaruh harapan besar pada keberanian, independensi, dan objektivitas Satreskrim Polresta Bogor Kota dalam menuntaskan perkara tersebut hingga tuntas. Menurutnya, persoalan ini jauh melampaui sengketa fisik sebidang tanah, melainkan menyangkut harkat martabat, identitas, serta peradaban sejarah Kota Bogor.

Dalam forum yang sama, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) memaparkan aspek regulasi teknis dan prosedur perlindungan cagar budaya secara komprehensif. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, status resmi Cagar Budaya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi tertulis dari TACB. Namun, objek yang diduga sebagai cagar budaya (ODCB) tetap memiliki hak atas perlindungan hukum sementara dari segala bentuk pengrusakan maupun alih fungsi ilegal.

TACB juga merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UU Cagar Budaya yang secara tegas mewajibkan setiap pihak yang menemukan benda, bangunan, atau struktur yang diduga bernilai sejarah untuk segera melaporkannya kepada instansi pemerintah atau kepolisian paling lambat 30 hari sejak penemuan.

Lebih lanjut, TACB menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah daerah, verifikasi ilmiah berbasis data empiris dan arsip otentik, serta penerapan standar pembuktian yang objektif guna melindungi warisan sejarah dari praktik manipulasi demi kepentingan komersial properti maupun pariwisata.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Kota Bogor, Dian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor menilai bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut menjadi wadah dialog yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah tadi menjadi ajang silaturahmi dan bertukar informasi bagi berbagai pihak yang terlibat, serta selanjutnya kita tunggu hasilnya dari tim Polresta ya akang,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran Polresta Bogor Kota masih belum memberikan keterangan resmi secara rinci mengenai hasil akhir gelar perkara khusus tersebut. Tim Redaksi sorotrakyat.com terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna memantau perkembangan proses hukum, termasuk potensi peningkatan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan demi terciptanya keadilan hukum di Kota Bogor.

Sumber: Tim Redaksi sorotrakyat.com

#SorotRakyat #CagarBudayaBogor #SumurTujuhBogor #PolrestaBogorKota #FKPP #BeritaBogor #HukumDanKeadilan #KotaPusakaBogor #KabarBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah kolaboratif ini didasari oleh urgensi merespons dinamika sosial serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional terbaru. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) secara tegas dikategorikan sebagai bentuk ancaman nonmiliter yang memiliki dimensi sosial-budaya dan ideologi.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, S.H., M.Si. (Han.), didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Roni Ismail, S.H., MH. Sementara itu, jajaran pengurus pusat FMMPPDN yang hadir meliputi Ketua Umum KH. Qomaruddin Kamal, Sekretaris Jenderal Deni Rachman, Ketua Tim Hukum Yudi Hermansyah, S.H., Sekretaris Ryan Poerpratama, serta Wakil Sekretaris Ari, Kamis (23/07).

Penguatan Regulasi Demi Ketahanan Sosial dan Moral Bangsa
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal FMMPPDN, Deni Rachman, menegaskan bahwa keterlibatan aktif organisasinya merupakan wujud kepedulian mendalam dari unsur masyarakat muslim terhadap ketahanan sosial, khususnya di Kota Bogor.

“Kami hadir untuk menyelaraskan langkah dengan arahan strategis Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sekaligus memperkuat komitmen bersama Pemkot Bogor agar Perwali P4S bisa segera disahkan demi melindungi masa depan generasi muda dari disorientasi sosial,” ujar Kang Deni sapaan akrabnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum FMMPPDN, KH. Qomaruddin Kamal, menyampaikan desakan agar regulasi turunan ini memiliki daya ikat hukum yang tegas terhadap ketertiban umum. Ia menekankan pentingnya klausul pelarangan yang eksplisit dalam produk hukum daerah tersebut.

“Kami meminta agar di dalam Perwali P4S nantinya secara tegas tertuang ketentuan mengenai pelarangan aktivitas maupun bentuk kampanye LGBTQ di Kota Bogor. Hal ini krusial untuk menjaga marwah dan nilai-nilai moral masyarakat yang religius,” tegas KH. Qomaruddin dengan nada lantang.

Apresiasi Pemkot Bogor dan Komitmen Akomodasi Substansi Hukum

Kehadiran dan kontribusi aktif dari FMMPPDN disambut dengan apresiasi tinggi oleh jajaran Pemkot Bogor. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, menyatakan bahwa draf masukan yang diserahkan oleh organisasi kemasyarakatan tersebut memberikan nilai tambah yang signifikan dalam menyempurnakan draf regulasi yang sedang digodok.

“Draf perwali ini sebenarnya sudah kami siapkan sebelumnya, namun dengan adanya masukan-masukan konstruktif dari FMMPPDN, substansinya menjadi jauh lebih kuat dan komprehensif. Hasil pertemuan ini akan langsung kami laporkan kepada Wali Kota Bogor, Bapak Dedie A. Rachim, agar dapat segera ditindaklanjuti,” ungkap Alma Wiranta.

Alma menambahkan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen penuh untuk mengakomodir berbagai usulan konstruktif guna menutup ruang gerak bagi berkembangnya perilaku penyimpangan sosial di wilayahnya.

Dari sudut pandang kepastian hukum, Ketua Tim Hukum FMMPPDN, Yudi Hermansyah, S.H., menyoroti bahwa kehadiran regulasi yang kokoh adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespons keresahan publik.

“Masukan yang kami sampaikan bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Ini menyangkut denyut nadi sosial warga Kota Bogor yang mendambakan lingkungan kondusif, bersih dari penyimpangan perilaku seksual, demi terwujudnya tatanan masyarakat yang bermartabat dan berakhlakul karimah,” pungkas Yudi.

Melalui sinergi erat antara elemen masyarakat sipil dan pemerintah daerah ini, Kota Bogor diharapkan mampu menjadi salah satu pelopor daerah di Indonesia yang memiliki instrumen hukum yang kuat dan responsif dalam membentengi moralitas bangsa dari berbagai bentuk ancaman modern.

Sumber: Redaksi sorotrakyat

PerwaliP4S #PemkotBogor #BogorBermoral #FMMPPDN #BeritaBogor #SorotRakyat #KetahananNasional #Perpres111_2025 #InfoBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, usai memimpin aksi resik-resik (korve) dan penanaman pohon di kawasan Paledang serta bantaran Sungai Cipakancilan, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (21/7/2026).

Dedie Rachim menjelaskan, penataan terpadu ini dilakukan secara bertahap sebagai tindak lanjut dari pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang. Wilayah ini dinilai sangat vital karena berada di koridor Bogor Line yang memiliki tingkat mobilitas warga sangat tinggi.

“Penataan ini harus kita sesuaikan dengan perubahan yang ada di dalam Stasiun Besar Bogor. Jika Jalan Paledang rapi, bersih, dan nyaman, penumpang dari luar daerah bisa berjalan kaki menuju BTM atau Pintu Satu Kebun Raya Bogor. Begitu juga ke Panaragan dan Jembatan Merah. Kita dorong budaya berjalan kaki agar masyarakat semakin sehat,” tegas Dedie Rachim.

Berdasarkan data Pemkot Bogor, jumlah pengguna jasa kereta api di Stasiun Besar Bogor mencapai sekitar 110 ribu penumpang per hari. Angka fantastis ini menjadi alasan kuat Pemkot Bogor untuk memperluas akses pejalan kaki (pedestrian-friendly) di sekitar stasiun.

Dengan trotoar yang terhubung baik, integrasi antara Stasiun Bogor, kawasan komersial, dan destinasi wisata seperti Kebun Raya Bogor diharapkan semakin optimal.

Dalam aksi korve tersebut, Wali Kota bersama jajaran menemukan sejumlah lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) liar dan puluhan paku yang menancap pada pohon-pohon peneduh di sepanjang Jalan Paledang.

Petugas gabungan langsung mengambil tindakan tegas dengan membongkar lapak tidak berizin dan mengangkut sisa material menggunakan truk sampah. Selain itu, Dedie beserta jajaran mencabut paku-paku yang merusak pohon.

“Ini bagian dari komitmen kita mempercantik kawasan Paledang, Mayor Oking, dan MA Salmun. Mengenai paku di pohon, saya sudah instruksikan aparatur wilayah untuk menggandeng Karang Taruna, LPM, dan kader masyarakat guna melakukan aksi cabut paku secara berkala di seluruh wilayah Kota Bogor,” pungkasnya.

Reporter: FY

#KotaBogor #DedieARachim #PenataanKota #StasiunBogor #Paledang #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan Perwali tentang penghapusan kendaraan bermotor umum tersebut ditandatangani setelah melalui komunikasi dengan berbagai pihak, sehingga saran, masukan, dan pendapat dapat diakomodasi.

Perwali ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi yang telah disepakati bersama.

Dalam rentang waktu tersebut, sosialisasi sudah berlangsung dan tenggat waktu pun sudah diberikan. Dengan adanya Perwali ini, pembatasan usia angkutan kota berlanjut dengan pelaksanaan operasi gabungan untuk memastikan bahwa angkutan perkotaan berusia di atas 20 tahun tidak lagi beroperasi di Kota Bogor.

“Kita ingin Kota Bogor nyaman, tidak akan ada lagi penumpukan angkutan, tidak ada lagi yang ngetem sembarangan. Ini bagian dari upaya kita menata Kota Bogor,” kata Dedie Rachim saat menghadiri Forum Konsultasi Publik dan Dialog Kemitraan di Kanwil DJP Jabar III, Kota Bogor, Jl. Ir. H. Juanda No.64, Kota Bogor, Selasa (21/7/2026).

Setelah seluruh pembatasan ini selesai, maka akan masuk pada proses lanjutan, yaitu penyelarasan moda transportasi dengan kebutuhan masyarakat.

“Menyelaraskan dengan moda transportasi modern yang ramah lingkungan. Dan saya yakin masyarakat sudah paham bahwa ini adalah langkah besar Kota Bogor untuk membuat Kota Bogor lebih tertib, lebih maju, dan lebih modern,” tuturnya.

Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor langsung melakukan penertiban angkot tua di Kota Bogor. Dalam razia yang digelar di Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (14/7), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menjaring 21 angkot tua. Sebanyak 10 di antaranya langsung dikandangkan karena tidak memiliki dokumen operasional yang lengkap.

Razia kali ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Ia sempat berdialog dengan sejumlah sopir angkot yang menyampaikan keberatan atas kebijakan pembatasan usia armada. Namun, petugas tetap menjalankan penindakan sesuai aturan.

Angkot yang secara kasatmata telah melewati batas usia teknis 20 tahun langsung dihentikan untuk diperiksa. Petugas mengecek kelengkapan dokumen, mulai dari surat tanda nomor kendaraan (STNK), izin trayek, hingga kartu uji berkala. Kendaraan yang melanggar juga kembali diberi tanda dengan penyemprotan pada bodi. Selain melibatkan Dishub, razia turut didukung personel kepolisian dan TNI.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengatakan dari 21 angkot yang terjaring, sebanyak 10 kendaraan langsung diamankan ke kantor Dishub.

“Sepuluh kendaraan karena tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa STNK, izin trayek, dan kartu uji, dilakukan pengandangan di kantor Dishub,” ujarnya.

Angkot yang ditindak berasal dari sejumlah trayek, di antaranya Sukasari-Bubulak, Trayek 08, Trayek 05, serta Trayek 01 Cipinang Gading-Merdeka.

Dody mengungkapkan, petugas juga kembali menemukan angkot yang sebelumnya sudah pernah terjaring razia, tetapi masih nekat beroperasi.

“Yang sudah pernah terjaring razia kemudian kami dapati kembali beroperasi, langsung kami lakukan pengandangan di Dishub,” tegasnya.

Pemilik kendaraan yang armadanya dikandangkan diwajibkan menandatangani surat pernyataan. Mereka diminta memilih salah satu langkah, yakni menghapus kendaraan menjadi besi tua, mengubah fungsi kendaraan, atau melakukan peremajaan armada.

Pengandangan, lanjut Dody, merupakan langkah terakhir setelah berbagai bentuk sosialisasi dan peringatan tidak diindahkan.

Meski demikian, Dishub mengakui belum dapat mengandangkan seluruh angkot tua yang melanggar karena keterbatasan lahan penyimpanan. Sebagian kendaraan hanya disita dokumennya dan pemilik diminta menandatangani surat pernyataan agar kendaraan tidak lagi dioperasikan.

Hingga saat ini, dari total 1.780 angkot tua di Kota Bogor, sebanyak 313 armada telah dicabut izin trayeknya sehingga dipastikan tidak lagi beroperasi. Penertiban akan terus dilakukan hingga akhir 2026.

Penertiban angkot tua di Kota Bogor mulai menunjukkan dampak. Setelah 313 armada tua dipastikan tak lagi beroperasi, jarak kedatangan angkot di sejumlah trayek kini semakin renggang.

Kondisi itu dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas akibat angkot yang sebelumnya menumpuk di jalan.

Jumlah angkot tua di Kota Bogor mencapai 1.780 unit. Dengan demikian, capaian penertiban dalam satu bulan sejak Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2026 diberlakukan telah mencapai sekitar 15 persen.

Meski masih di tahap awal, Dishub mengklaim penertiban tersebut mulai berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Hal itu terlihat dari hasil survei headway atau jarak waktu kedatangan antar angkot.

Salah satu contohnya terjadi di trayek 21 Baranangsiang–Ciawi. Sebelum razia dilakukan, waktu tunggu antar angkot hanya sekitar dua menit. Kini, headway di trayek tersebut meningkat menjadi lima hingga enam menit.

“Sekarang headway-nya sudah lima sampai enam menit. Itu hasil survei kami di trayek 21 rute Ciawi–Baranangsiang,” jelas Dody.

Dishub memastikan penertiban akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai titik. Pemerintah menargetkan seluruh angkot tua yang masih beroperasi dapat ditertibkan dalam waktu enam bulan.

“Sekarang baru satu bulan berjalan. Kami masih punya waktu enam bulan. Saat ini capaian penertiban sudah sekitar 15 persen,” katanya.

Dalam penertiban tersebut, Dishub menerapkan sejumlah tindakan, mulai dari pencabutan izin trayek, penyemprotan bodi kendaraan sebagai penanda, hingga pengandangan angkot yang tetap membandel.

Pemilik kendaraan yang ditindak selanjutnya diminta menandatangani surat pernyataan berisi komitmen untuk menghapus kendaraan, mengubah fungsi kendaraan, atau melakukan peremajaan armada. (Adv)

#PemkotBogor #PenertibanAngkot #BogorBebasMacet #PerwaliBogor #KotaBogor #Sorotrakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj