Berdasarkan informasi resmi, pada hari Sabtu, 21 Maret 2026, store Siliwangi Bolu Kukus akan melayani pelanggan dengan jam operasional mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Manajemen Siliwangi Bolu Kukus menyatakan bahwa kebijakan tetap buka ini diambil agar para pelanggan setia tetap bisa mendapatkan produk bolu kukus yang segar dan berkualitas sebagai hantaran atau sajian di hari yang fitri.

“Siliwangi tetap setia menemani momen kebersamaan Anda. Kami hadir lebih dekat untuk memastikan silaturahmi semakin manis dengan kelembutan bolu kukus kami,” tulis manajemen dalam keterangannya.

Bagi warga Bogor, Sukabumi, Cianjur, hingga Bekasi, ketersediaan stok di berbagai titik strategis menjadi kemudahan tersendiri. Mulai dari store di Stasiun Bogor, Pajajaran, Cimahpar, hingga area Puncak dan Sukabumi tetap siaga melayani permintaan yang biasanya meningkat tajam di hari raya.

Dengan berbagai varian rasa yang autentik, Siliwangi Bolu Kukus terus konsisten menjaga cita rasa tradisi yang dikemas secara modern, menjadikannya pilihan utama oleh-oleh bagi para pemudik maupun warga lokal. (KDR)

SiliwangiBoluKukus #IdulFitri1447H #Lebaran2026 #KulinerBogor #OlehOlehBogor #SorotRakyat #InfoBogor #InfoKuliner #BoluKukus #SilaturahmiManis

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hasil Penghitungan Suara yang Demokratis
Berdasarkan data rincian penghitungan suara yang disampaikan oleh panitia, Abdul Rohim (Nomor Urut 2) meraup 125 suara dari total 236 hak pilih. Ia unggul atas rivalnya, Majid Dilharom (Nomor Urut 1), yang memperoleh 108 suara. Sementara itu, terdapat 2 surat suara dinyatakan blangko atau tidak sah.

Adapun peserta hak pilih yang hadir mencakup unsur Ketua BPD & LPM, seluruh Ketua RT & RW, Kader Posyandu & PKK, unsur Kepemudaan, serta Tokoh Agama.

Acara yang diselenggarakan di Aula Desa Gunung Picung ini dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Pamijahan, termasuk Plt. Camat Pamijahan Sarah Susanti, Danramil Kapt. Mulyana, dan Kapolsek Kompol Iwan. Turut hadir Pjs Kepala Desa Gunung Picung, Asep Anwar, untuk mengawal proses peralihan kepemimpinan ini.

Ketua Panitia Pilkades PAW, Wahyudin, S.Pd, menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran acara tersebut. “Alhamdulillah, pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gunung Picung telah selesai dan berjalan sukses tanpa ekses,” tegasnya.

Visi “Saba Lembur” dan Komitmen Keterbukaan
Abdul Rohim, yang sebelumnya berpengalaman menjabat sebagai Ketua RW periode 2013-2024, mengusung visi Saba Dulur, Saba Lembur, & Saba Batur. Ia berjanji akan langsung terjun ke masyarakat setelah pelantikan nanti.

“Setelah saya dilantik nanti, saya akan mengunjungi masyarakat di semua wilayah desa yang saya pimpin, mulai tingkat RW hingga RT,” ujar Abdul Rohim.

Selain fokus pada kedekatan sosial, ia juga berkomitmen penuh pada transparansi tata kelola desa. “Dari segi pembangunan, kita gunakan sistem keterbukaan saja. Ada bantuan sekecil apa pun, kita akan sampaikan langsung secara gamblang kepada masyarakat,” pungkasnya.

PilkadesPAW #GunungPicung #Pamijahan #Bogor #AbdulRohim #SorotRakyat #KepalaDesaTerpilih #TransparansiDesa

Penulis: (HS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang berpusat di Ruko Berkah No. 1-4, RT 04/RW 05, Desa Laladon, Kecamatan Ciomas ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT SIP, Rizki Koswara, didampingi oleh seluruh jajaran karyawan.

Bentuk Syukur dan Kepedulian Nyata

Direktur PT SIP, Rizky Koswara, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian perusahaan dan rezeki yang telah diterima.

“Kami ingin keberadaan PT SIP memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Jumat Berkah ini adalah cara kami bersyukur sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga Laladon. Kami berharap kegiatan ini dapat meringankan beban sesama dan membawa keberkahan bagi usaha kami,” ujar Rizky Koswara di sela-sela pembagian.

Ia juga menambahkan ajakan moral bagi pelaku usaha lainnya. “Kami mengetuk hati rekan-rekan pengusaha lain untuk menyisihkan sebagian rezekinya. Jika kita bergerak bersama, kepedulian terhadap warga ini akan memberikan dampak yang luar biasa besar,” pungkasnya.

Senada dengan Direktur, salah satu karyawan PT SIP menyatakan rasa bangganya bisa terlibat langsung dalam aksi sosial ini.

“Alhamdulillah, Ada kepuasan batin tersendiri saat melihat senyum warga yang menerima bantuan kecil dari kami. Ini membuat lingkungan kerja kami terasa lebih hangat dan bermakna,” ungkap Wahyu.

Aksi ini pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Mulyadi (45), seorang pengendara ojek online yang melintas, mengaku terbantu dengan adanya pemberian tersebut.

“Alhamdulillah, sangat bermanfaat untuk sarapan pagi ini. Apalagi dapat kalender baru juga untuk di rumah. Terima kasih PT SIP, semoga sukses dan terus maju supaya bisa terus membantu warga,” ucapnya penuh syukur.

Kegiatan yang berlangsung tertib ini diharapkan menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk tetap menjaga solidaritas sosial di tengah kesibukan profesional.

Penulis: (FY)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Pemilihan tersebut mendapat dukungan penuh dari 28 Organisasi Kepemudaan (OKP) dari total 51 OKP yang hadir. Proses Muscam berlangsung lancar, aman, dan tanpa ekses, sekaligus menjadi puncak suksesi kepemimpinan PK KNPI Rumpin.

Muscam KNPI Rumpin turut dihadiri unsur Forkopimcam Rumpin, di antaranya Camat Rumpin Icang Aliyudin, Danramil, Kapolsek, Ketua APDESI H. Harun, serta Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyu Chaniago, S.H. Perwakilan OKP se-Kecamatan Rumpin juga hadir memberikan dukungan moril dan semangat kebersamaan.

Abdul Alam Terpilih Aklamasi Jadi Ketua PK KNPI Rumpin Periode 2026–2029

Dalam sambutannya, Abdul Alam menegaskan komitmennya untuk membawa KNPI Rumpin menjadi organisasi kepemudaan yang sinergis dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta bergerak ke arah yang lebih progresif dan berdaya saing, sejalan dengan semangat KNPI Speed, Smart, dan Solid.

Menurutnya, terdapat beberapa langkah strategis yang akan segera dilakukan pasca terpilih. Pertama, membangun dan menguatkan struktur kepengurusan yang solid serta responsif terhadap dinamika kepemudaan.

Kedua, memperkuat kerja sama internal struktural KNPI sekaligus melakukan pemetaan potensi wilayah Kecamatan Rumpin, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun peluang pengembangan kepemudaan di berbagai sektor.

“Dengan SDM yang mumpuni, kami optimistis KNPI Rumpin dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan berperan aktif dalam mengawal kemajuan wilayah,” ujar Abdul Alam.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Camat Rumpin, Kapolsek, Danramil, jajaran pengurus DPD KNPI Kabupaten Bogor, para ketua OKP, serta tokoh senior yang hadir dan telah mendukung terselenggaranya Muscam dengan baik.

“Terima kasih atas dukungan dan kehadiran semua pihak yang telah menyukseskan Muscam KNPI Rumpin ini,” tutupnya.
Dengan terpilihnya kepemimpinan baru, roda organisasi KNPI di Kecamatan Rumpin diharapkan semakin dinamis serta mampu menjadi wadah pemuda yang konstruktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembangunan daerah.
(HS)

#KNPIRumpin #KabupatenBogor #PemudaBogor #MuscamKNPI #AbdulAlam #InfoRumpin #KNPIBogor #PemudaProgresif

Editor & Penerbit: Den.Mj

Manajemen The Jungle Bogor terus berkomitmen memberikan pengalaman liburan yang terjangkau namun tetap berkualitas bagi masyarakat di tengah momentum awal tahun.

Marcomm The Jungle Bogor, Dedi Yudha menyampaikan kepada sorotrakyat.com, “Promo JAHE ini kami hadirkan khusus untuk memberikan apresiasi kepada warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten agar bisa menikmati keseruan wahana kami dengan harga yang sangat ekonomis hanya dengan menunjukkan KTP saat berkunjung. Kami berharap momentum awal tahun ini bisa dimanfaatkan keluarga untuk quality time tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam,” ungkapnya, Senin (5/1/2026).

Detail Harga Promo JAHE

Selama periode 5 hingga 31 Januari 2026, pengunjung dapat menikmati harga spesial sebagai berikut:

• Senin – Jumat (Weekday): Rp 65.000 per orang (dari harga normal Rp 85.000).
• Sabtu – Minggu (Weekend) & Libur Nasional: Rp 80.000 per orang (dari harga normal Rp 100.000).

Syarat dan Ketentuan agar dapat menikmati promo ini, pengunjung wajib memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku:

• Wajib menunjukkan KTP asli (DKI Jakarta, Jabar, atau Banten) ke loket tiket pada saat kunjungan.
• Satu KTP berlaku maksimal untuk pembelian 4 tiket.
• Harga tiket tersebut belum termasuk fasilitas kolam air hangat.
• Promo ini tidak dapat digabungkan dengan program promosi lainnya (Double Promo).
• Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan manajemen.

Dengan berbagai wahana menarik mulai dari seluncuran yang memacu adrenalin hingga area bermain ramah anak, The Jungle Bogor tetap menjadi pilihan utama wisata air di Kota Hujan. Pastikan Anda membawa KTP dan mengajak keluarga atau sahabat untuk merasakan keseruan “Januari Hemat” ini sebelum periode berakhir pada 31 Januari mendatang. (FY)

#TheJungleBogor #PromoJAHE #WisataBogor #LiburanHemat #PromoKTP #VisitBogor #WaterparkIndonesia #BogorHitz #PromoJanuari #WisataMurah #BogorCheck #LiburanSeru #Waterpark #VisitBogor #BogorEatery #LiburanKeluarga #WisataBogor #LiburanJanuari #sorotrakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penandatanganan MoU dilakukan di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, pada Rabu (3/12/2025), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa komitmen Pemkot Bogor terhadap program PSEL ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

“Alhamdulillah hari ini kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor sudah ditandatangani di hadapan Pak Gubernur,” ujar Dedie Rachim.

Menurutnya, penandatanganan MoU yang juga melibatkan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, ini merupakan tonggak penting dalam kerja sama lintas daerah. Keterlibatan Gubernur menandai keseriusan pemerintah dalam mewujudkan solusi modern pengelolaan sampah.

“Proyek Waste to Energy atau sampah menjadi listrik di Indonesia itu meliputi juga wilayah Bogor Raya,” jelas Dedie Rachim, seraya menambahkan bahwa kesepakatan ini membuka jalan bagi percepatan pembangunan fasilitas PSEL yang direncanakan berlokasi di kawasan Galuga.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan bahwa masalah sampah harus diselesaikan dengan inovasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah.

“Proyek PSEL di Bogor Raya ini bukan sekadar memindahkan masalah sampah, tetapi mengubahnya menjadi sumber daya energi baru terbarukan. Ini adalah langkah konkret Jawa Barat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih sekaligus mandiri energi. Saya minta semua pihak menindaklanjuti kesepakatan ini dengan cepat dan profesional, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Bogor Raya,” tegas Dedi Mulyadi.

Dedie Rachim menuturkan, setelah penandatanganan MoU, langkah selanjutnya adalah penyusunan tindak lanjut teknis antara pemerintah daerah terkait. Ia mendesak agar implementasi segera diwujudkan.

“Setelah ini akan kita tindak lanjuti secara teknis bagaimana implementasi dari Waste to Energy ini yang nantinya berlokasi di Galuga betul-betul mulai bisa dilaksanakan, dibangun, dan secepatnya bisa kita manfaatkan sebagai salah satu solusi penyelesaian sampah,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan pernyataan tegas yang memperkuat komitmen Pemkab Bogor terhadap proyek ini.

“Kolaborasi ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk mengatasi persoalan sampah yang sudah mendesak. Galuga bukan lagi sekadar tempat pembuangan, tapi akan menjadi pusat energi terbarukan,” ucapnya.

Rudy juga menegaskan bahwa kami siap mendukung penuh percepatan pembangunan PSEL, karena ini adalah investasi untuk kesehatan lingkungan dan masa depan generasi Bogor.

“Dengan PSEL, kita tidak hanya mengelola sampah, tapi juga menghasilkan listrik, ini adalah langkah maju peradaban!,” ujarnya.
(KDR)

#PSELBogorRaya #WasteToEnergy #SampahJadiListrik #DedieRachim #DediMulyadi #SolusiSampah #BogorMaju #JabarJuara #GalugaPSEL

Editor & Penerbit: Den.Mj

GPM digelar di Desa Sinarsari dan disambut antusias oleh warga. Enah (47 tahun) mengungkapkan rasa syukurnya, “Alhamdulillah dengan adanya pasar murah, saya bisa beli kebutuhan yang harganya betul-betul terjangkau,” ungkapnya.

Senada dengan Enah, Restu (43 tahun) juga menyampaikan kegembiraannya. “Saya bisa beli Sembako dengan kualitas bagus dengan harga lebih murah dibandingkan Alfamart & Indomaret,” ujarnya.

Acara dibuka oleh Kepala Desa Neglasari, Yayan Supriatna, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya GPM dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah mahalnya harga sembako.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta para vendor yang telah menyediakan produk berkualitas dengan beragam pilihan.

“Untuk masyarakat, manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” tutup Yayan, sekaligus secara resmi membuka acara.

Di sela-sela kegiatan, M. Yasin, Koordinator Lapangan dari pihak vendor (KANZA), menegaskan komitmennya untuk melayani kebutuhan sembako dan produk pelengkap lainnya. “Alhamdulillah selain Sembako, juga kami siapkan produk pelengkap lainnya, agar masyarakat datang ke sini bisa sekalian beli,” tutup Yasin, memastikan program Bupati ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (HS)

#GerakanPasarMurah #GPMBogor #SembakoMurah #PemkabBogor #KetahananPangan #InflasiSembako #PasarMurahSinarsari #HargaPangan #BantuanMasyarakat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menindaklanjuti gelombang keresahan ini, tim jurnalis Sorotrakyat.com melakukan penelusuran mendalam dan berhasil mendapatkan informasi krusial dari narasumber baru yang menambah daftar panjang kejanggalan proyek ini.

Persoalan Distribusi dan Koordinasi Lintas Wilayah

Mukhtar Kusuma, seorang tokoh pemuda dari Kampung Pasir, RT 02 RW 04, Dusun II, angkat bicara dengan nada kritis. Ia mempertanyakan kelayakan lokasi proyek jika benar-benar ditujukan untuk melayani satu dusun, apalagi satu desa.

“Kalau program ini untuk satu dusun, apakah letaknya sudah tepat? Di Dusun II ini ada RW 03 dan RW 04. Oke, ke RW 03 mungkin akan tersuplai, tapi bagaimana caranya ke RW 04 supaya airnya sampai?” ungkap Mukhtar.

Kritik tajam lantas ia arahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Menurutnya, pembangunan fasilitas vital seharusnya melalui kajian mendalam, khususnya terkait lokasi dan status kepemilikan lahan.

“Untuk Pemkab Bogor, apakah letak pembangunan itu sudah tepat? Kalau mau membangun, tolong dicek dari awal. Apalagi masalah tanahnya, apakah betul sudah dihibahkan apa belum? Terus, letak wilayahnya. Ini saya lihat sumber mata airnya berada di wilayah Kecamatan Dramaga, Desa Purwasari, sementara penampungan dan peruntukannya untuk wilayah Desa Situ Daun, Kecamatan Tenjolaya,” bebernya, menyoroti kompleksitas masalah koordinasi lintas kecamatan.

Mukhtar mewakili warga RW 04, Kampung Pasiripis, yang sangat membutuhkan air bersih, berharap program ini dapat tepat sasaran dan sesuai peruntukannya, tidak mengabaikan kebutuhan warga di wilayahnya.

Keluarga Pemilik Lahan Tuntut Kejelasan: Tidak Ada Niatan Hibah!

Kejanggalan terbesar terkuak setelah tim Sorotrakyat.com berhasil mewawancarai Mahari, perwakilan dari keluarga pemilik lahan yang menjadi lokasi proyek. Mahari dengan tegas menyampaikan bahwa pihak keluarga tidak pernah memiliki niatan atau mengucapkan janji untuk menghibahkan lahan tersebut.

“Informasi awal di RT 15, cuma warganya menolak dengan alasan debit airnya kecil. Lalu pak Kadus menunjukkan ke sumber air yang lumayan besar. Setelah itu, tiba-tiba dibangun saja tanpa ada pembicaraan apa-apa dulu,” tutur Mahari.

Setelah pembangunan berjalan, Mahari melanjutkan, pihaknya justru menerima surat yang isinya permohonan agar tanah dihibahkan. “Saya dan keluarga menolak kalau harus seperti itu,” tegas Mahari, mengindikasikan adanya upaya pembangunan tanpa persetujuan resmi atau prosedur hibah yang jelas.

‘Gajah di Pelupuk Mata’ Pejabat Kecamatan: Tidak Ada Pemberitahuan!

Rangkaian keanehan ini semakin menguat dengan pengakuan dari tingkat kecamatan. Saat diwawancarai terpisah, Yennih, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) Kecamatan Tenjolaya, menyatakan ketidaktahuannya perihal kegiatan pembangunan SARPRAS Air Minum ini.

“Belum tahu, Pak. Lagian, kan gak ada pemberitahuan ke kita juga,” pungkasnya.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan koordinasi dalam pelaksanaan proyek strategis di Kabupaten Bogor. Bagaimana mungkin sebuah proyek infrastruktur air minum, yang melibatkan lahan dan lintas wilayah, dapat berjalan tanpa sepengetahuan dan koordinasi dari instansi terkait di tingkat kecamatan?

Warga kini berharap Pemkab Bogor segera turun tangan, melakukan audit menyeluruh terhadap legalitas lahan, kesesuaian lokasi, serta mekanisme distribusi proyek ini agar kebutuhan dasar air bersih masyarakat tidak dikorbankan oleh proses pembangunan yang janggal. (HS)

#ProyekAirMinumBogor #SituDaunGugat #KejanggalanProyekSARPRAS #HibahLahanBermasalah #TenjolayaDramaga #AirBersihUntukRakyat #SorotanPUPRBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Proyek ambisius ini mengadopsi metode gravitasi, memanfaatkan perbedaan elevasi sumber air dan area distribusi. Menurut Kepala Desa Situ Daun, Ja’i S.Ip, sumber mata air berasal dari wilayah yang lebih tinggi di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga. Air tersebut dialirkan melalui jaringan pipanisasi sejauh perkiraan 4 kilometer menuju bak penampungan (reservoir) di RW 04 Desa Situ Daun.

“Program ini program mata air, dengan menggunakan metode gravitasi diharapkan mampu menghasilkan tekanan lebih besar, sehingga nantinya air yang bersumber dari mata air mengalir deras lalu dialirkan ke titik bagi ke wilayah RW 01-02 Dusun II dengan bentang sejauh diperkirakan 4KM,” papar Ja’i (29/9/25).

Dipilihnya RW 04 sebagai lokasi penampungan dan RW 01-02 sebagai sasaran utama program, menurut Ja’i, telah melalui tahapan dan proses panjang, serta pertimbangan matang. Hal ini memastikan suplai air yang optimal bagi ribuan warga yang selama ini mungkin terkendala akses air bersih yang memadai.

Namun, di tengah capaian dan optimisme dari perangkat desa dan warga, muncul catatan kritis terkait koordinasi antar-instansi pemerintahan di tingkat wilayah.

Saat awak media Sorotrakyat.com mencoba mengonfirmasi kegiatan ini kepada Camat Tenjolaya, Pardi, dirinya menyatakan belum mengetahui adanya kegiatan pembangunan air minum senilai hampir satu miliar rupiah di wilayahnya. Camat Pardi kemudian mengarahkan wartawan untuk menggali informasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Kasi Ekbang) Kecamatan.

Sikap Camat yang tidak mengetahui proyek sebesar ini di wilayahnya sendiri memunculkan pertanyaan serius mengenai sinergi dan komunikasi dalam implementasi program pembangunan daerah. Keterbatasan informasi di tingkat pimpinan wilayah dapat berpotensi menghambat pengawasan, percepatan, dan dukungan lintas sektor yang vital bagi keberhasilan dan keberlanjutan proyek.

Realisasi program air minum dengan metode gravitasi ini memang menjadi harapan besar bagi 1.300 KK di Situ Daun. Namun, kegagalan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan dapat menjadi indikasi adanya celah birokrasi yang perlu segera dibenahi agar dana rakyat sebesar Rp951 juta dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal tanpa hambatan administrasi atau pengawasan di kemudian hari.
(HS)

#AirBersihTenjolaya #PUPRBogor #DAK2025 #InfrastrukturAir #SituDaun #TenjolayaBogor #KebutuhanAirWarga #ProyekGravitasi

Editor & Penerbit: Den.Mj

Persidangan yang berlangsung lancar ini menjadi sorotan, terutama setelah pihak tergugat, melalui perwakilan dan kuasa hukumnya, angkat bicara untuk menepis berbagai tuduhan yang dinilai sebagai fitnah.

Usai sidang, Abi Manyu, anak kandung dari tergugat, menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran proses persidangan. Ia dengan tegas membantah tuduhan yang dialamatkan kepada ayahnya, terutama terkait dugaan wanprestasi pembayaran dan isu pelecehan.

“Kalau memang SPK lama belum lunas, kenapa ada SPK baru? Itu fitnah,” ujar Abi Manyu kepada awak media. Ia menambahkan, tuduhan pelecehan juga tidak berdasar. “Kami punya saksi yang akan menjelaskan. Bahkan nanti pengakuan dari pihak tergugat akan disampaikan di persidangan,” tegasnya.

Menurut Abi Manyu, permasalahan ini justru muncul akibat adanya intervensi dari pihak penggugat. Ia menuturkan, dalam persidangan sempat terungkap bahwa pihak penggugat pernah membuat surat permintaan maaf dan mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya bersifat intervensi.

Ia juga menjelaskan bahwa kerja sama bisnis yang terjalin dengan CV Sofia Konveksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberdayakan banyak pelaku UMKM penjahit di sekitar wilayah Bogor. “Ini bukan hanya soal kerja sama bisnis, tapi juga soal membantu masyarakat sekitar,” ucapnya.

Di sisi lain, Ali Rasya SH, MH, selaku kuasa hukum tergugat, memperjelas duduk perkara dari sisi hukum. Ia menegaskan bahwa utang piutang penggugat di perbankan, yang menggunakan sertifikat sebagai jaminan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati bersama.

“Penggugat merasa bahwa utang piutang dia di bank, dengan menjaminkan sertifikat, seolah-olah menjadi tanggungan klien kami. Padahal dalam SPK tidak pernah disebutkan jika penggugat menjaminkan sertifikat ke bank, maka tergugat harus membayar,” jelas Ali Rasya.

Menurutnya, penggugat seharusnya memiliki modal sendiri untuk menjalankan pekerjaan. Pihak tergugat tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang penggugat di bank. Ali menambahkan, penggugat seakan-akan mencari “kambing hitam” dan menggiring opini publik untuk menyalahkan pihak tergugat.

“Pada dasarnya kalau dia menjaminkan sertifikat ke bank, itu kewajiban dia sendiri untuk membayar. Tidak ada hubungannya dengan klien kami,” tegasnya.

Ali Rasya memastikan pihaknya akan terus mengikuti proses hukum dan siap membuktikan posisi kliennya di persidangan. “Pada saat kesimpulan akhir, kami akan menunjukkan bukti-bukti termasuk kuitansi pembayaran agar semuanya terang benderang,” pungkasnya.

Persidangan lanjutan akan terus diikuti untuk mengungkap kebenaran di balik sengketa bisnis yang mencuat ini.
(KDR)

#PNBogor #PengadilanNegeriBogor #GugatanPerdata #KasusHukum #Borcess #YayasanPendidikan #PerkaraPerdata #SengketaBisnis #HukumIndonesia

Editor & Penerbit: Den.Mj