Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mempelajari langkah konkret Pemkot Bogor dalam melakukan penertiban dan penurunan kabel udara (ducting) yang dinilai berhasil menciptakan pemandangan kota yang lebih bersih dan modern.

Target Besar 31 Kilometer di Tahun 2026 Dalam pertemuan tersebut, Dedie A. Rachim mengungkapkan ambisi besar Pemkot Bogor untuk menuntaskan penataan kabel di berbagai ruas jalan utama.

• Progres Konsisten: Sejak 2024, Pemkot telah menurunkan kabel sepanjang 4 km, diikuti 5 km pada tahun 2025.
• Target 2026: Penataan akan dimaksimalkan hingga menyentuh angka 31 kilometer yang mencakup jalur protokol, jalan milik kota, provinsi, hingga jalan nasional.
• Tujuan Utama: Meningkatkan estetika kota sekaligus mengefisiensikan lahan yang selama ini terbebani oleh hutan tiang dan kabel yang berantakan.

“Kerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menjadi kunci kemudahan eksekusi di lapangan,” jelas Dedie Rachim.

Bupati Karawang: Bogor Jadi Role Model Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, memberikan apresiasi tinggi terhadap regulasi dan implementasi penataan wilayah di Kota Bogor. Menurutnya, Karawang perlu mengadopsi mekanisme serupa agar kebutuhan dasar akan jaringan komunikasi tidak mengorbankan keselamatan dan estetika wilayah.

“Saya hadir untuk melihat langsung bagaimana estetika Kota Bogor yang sudah sangat baik ini diaplikasikan, terutama penataan kabel di pusat kota. Jika dibiarkan berantakan, kabel-kabel ini berpotensi jatuh dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat,” ungkap Aep Syaepuloh.

Langkah kolaboratif antar-daerah ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi kota dan kabupaten lain di Jawa Barat untuk mulai memindahkan jaringan utilitas ke bawah tanah demi mewujudkan Smart City yang nyaman dan aman. (FY)

#KotaBogor #KabupatenKarawang #DedieARachim #AepSyaepuloh #PenataanKota #EstetikaKota #BogorBerlari #SmartCity #JawaBarat #InfrastrukturModern

Editor & Penerbit: Den.Mj

Adit mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kebijakan demi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Jawa Barat, termasuk di Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor yang merupakan wakil rakyat Bogor Timur dan Bogor Tengah ini menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang erat dengan pemerintah provinsi guna memastikan kebijakan pembangunan yang selaras antara tingkat kota dan provinsi.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kota maupun provinsi, menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami di DPRD Kota Bogor siap mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai program pembangunan. Sinergi ini sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Bogor,” ujar politisi PKS ini.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam arahannya menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dalam tata kelola pemerintahan.

Ia mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dan berdiskusi dengan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan rapat formal.

“Saya mengubah rapat dengan pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi,” ujarnya.

Selain itu, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya perubahan tata ruang, terutama di wilayah yang mengalami banjir. Ia mengusulkan konsep pembangunan rumah panggung dengan desain tinggi 2,5 meter sebagai solusi adaptasi terhadap bencana.

“Saya ingin mengembalikan kawasan konservasi ke fungsinya. Jika lahan perkebunan sudah tidak menghasilkan, jangan diusik. Pembangunan harus berangkat dari kedekatan kita dengan alam,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat juga menekankan perubahan dalam pengelolaan tenaga kerja. Ia meminta setiap desa memiliki operator yang bertugas menginput data tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan keahlian.

Dengan sistem ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja bisa langsung melihat data yang tersedia tanpa proses berbelit.

Selain itu, Dedi Mulyadi mengkritik pola distribusi bantuan sosial yang sering kali dipolitisasi. Ia mengusulkan agar pembagian bantuan dilakukan dengan cara diantarkan langsung ke rumah penerima, sebagaimana tradisi leluhur Sunda saat berbagi menjelang lebaran.

“Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Contohlah leluhur kita, makanan itu diantar langsung ke rumah yang membutuhkan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan di Jawa Barat tidak boleh dipaksa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) di luar ketentuan yang sudah diatur pemerintah. Jika ada ormas atau LSM yang meminta THR ke perusahaan, Gubernur meminta agar ASN yang menghadapinya.

“Perusahaan sudah membayar pajak,” tegasnya.

Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta akselerasi program-program unggulan daerah.

Ketua DPRD Kota Bogor juga menyoroti perlunya dukungan provinsi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, terutama dalam aspek transportasi dan tata ruang perkotaan.

“Saya berkeyakinan bahwa pertemuan ini mampu menghasilkan hubungan yang kompak secara vertikal sehingga kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat semakin mudah tercapai,” tutup Adityawarman Adil.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Dengan pernyataan tersebut berarti PJ.Gubernur Jawa Barat tidak mempunyai empati terhadap kesejahteraan Pekerja/Buruh Jawa Barat,” kata Iwan kepada refaksi Media sorotrakyat.com, Jum’at (24/11) pagi.

Masih kata Iwan, “Perlu di pahami Pekerja/Buruh dan Serikat Pelerja/Serikat Buruh untuk memperjuangkan Hak yang Normatif ketika itu dilanggar dipastikan akan unjuk rasa ketika perundingan mengalami kegagalan,” sambungnya.

“Upah menjadi satu satunya jantung bagi Pekerja/Buruh baik lajang maupun keluarga,untuk itu ketika hak nya tidak dipenuhi maka pasti akan melawan,” pungkasnya. (Red)

Tonton sampai selesai Kecaman Iwan Kusmawan SH Ketua DPP SPN terhadap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin yang telah menantang Buruh Berunjuk Rasa,

https://vt.tiktok.com/ZSNuC7Vf6/

Editor & Penerbit: Den.Mj

Seluruh para Kepala Daerah Bupati dan Wali Kota se Jawa Barat pun datang menghadiri acara Kopdar bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tidak ketinggalan juga nampak Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan yang menghadiri langsung acara tersebut.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, terimakasih dan mohon maaf kepada para Kepala Daerah se-Jawa Barat juga seluruh masyarakat se-Jawa Barat, jika selama lima tahun di kepemimpinannya masih terdapat kekurangan, kekecewaan dari lisan maupun keputusan yang diambil dari setiap kebijakan.

“Mohon maaf lahir batin, juga saya ucapkan. Selamat berjuang bagi rekan-rekan yang akan mengikuti Pilkada di tahun 2024 mendatang. Kalau ada hal-hal baik alhamdulillah diapresiasi kalau ada kurang-kurang sebagai manusia saya juga mohon dievaluasi, itu saja untuk segalanya saya ucapkan terimakasih,” imbuhnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

MoU tersebut fokus kepada kerja sama penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pengembangan potensi daerah, serta hibah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan gangguan tumbuh kembang anak atau stunting.

“Saya bersama Bu Sekda, Pak Asisten, para Kepala Dinas dan Camat ingin mempelajari kisah sukses Kabupaten Sumedang mempercepat penanganan stunting,” ugkap Bima Arya.

Angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang sendiri mengalami penurunan signifikan dari 32,2 persen pada 2018, menjadi 8,27 persen di 2022.

“Semua tahu kita harus kolaborasi. Tapi tidak semua paham bagaimana menurunkan semangat kolaborasi menjadi aksi-aksi yang terstruktur, sistematis dan masif. Sumedang melakukan itu,” ujar Bima.

“Kami ingin sekali melihat bagaimana secara teknis aplikasi dan sistem yang dibangun oleh Pak Bupati itu menggerakan semua,” tambahnya.

Menurut Bima, penanganan stunting itu sangat penting dan harus jadi prioritas. “Tidak mungkin bonus demografi kita rebut tanpa kita mengatasi stunting. Saking pentingnya, baru kali ini sepanjang sejarah republik urusan stunting jadi Key Performance Indicator (KPI) bagi Presiden untuk Jaksa, Polisi dan TNI,” kata Bima.

Untuk melihat sistem penanganan stunting di Sumedang, Bima Arya dan jajaran mengunjungi langsung ke Dusun Nagrog, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong. Di temoat ini angka stuntingnya pada 2019 mencapai 19 persen. Kemudian turun secara signifikan di angka 8 persen.

“Kami melihat bagaimana emak-emak kader Posyandu yang militan luar biasa. Emak-emak itu saya agak takjub bagaimana secara fasih berbicara secara teknis tentang IT dan lain-lain. Kita belajar dari Sumedang bagaimana inovasi menggerakan struktur, kultur dan aktor.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut bahwa di era kolaborasi ini pihaknya sangat terbuka untuk saling belajar dan saling menginspirasi.

“Wali Kota Bogor Pak Bima Arya ini sahabat saya sekaligus senior saya. Jadi banyak inspirasi dari beliau yang menjadi kebijakan kami di Kabupaten Sumedang,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, bahwa aplikasi berbasis teknologi yang dinamakan Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi (Simpati) turut berkontribusi dalam penanganan stunting di Sumedang.

Aplikasi tersebut, lanjutnya, menyajikan sejumlah data dan informasi yang jelas seperti desa dengan angka prevalensi stunting yang tinggi, data statistik anak yang terkena stunting, hingga penyebab terjadinya stunting di desa tersebut. Dengan data yang ada, penanganan stunting di setiap desa akan berbeda sesuai dengan kendala yang dihadapi.

Stunting adalah keadaan terhentinya pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi yang kronis. Bayi atau balita yang menyandang stunting itu menunjukkan gejala yang khas, yakni berat dan tinggi badan yang lebih rendah dibanding rata-rata anak normal. Kemudian, ada kecenderungan bayi-bayi stunting memiliki lingkar kepala yang lebih kecil. Selanjutnya, penyandang stunting juga mengalami hambatan dalam pertumbuhan kecerdasannya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Sudah kita ketahui bersama, bahwa Tugas dan Pekerjaan Wartawan itu dilindungi UU Pers, jangan kan menganiaya Menghalang-halangi saja sudah kena pasal Pidana,” ujarnya, senin (03/10).

“Sehingga bila ada Awak media yang di siksa dan dianiaya, hal tersebut jelas merupakan suatu Pelanggaran berat bagi siapapun, apalagi seorang ASN(Aparatur Sipil Negara) karena sudah melanggar 2 Kitab UU sekaligus, yakni UU Pers dan UU Pidana Umum,” jelas Anton Charliyan yang pernah menjabat Kapolda Jabar.

Masih kata Abah Anton menegaskan, “saya pribadi sebagai sesama awak Media Mengutuk dan Menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut, sehingga perlu diusut Tuntas pelaku dan aktor intelektual yang ada dibelakangnya,” tegasnya.

“Harus kawal Proses Penegakan hukum ini, agar Pelakunya bisa dikenakan sanksi hukum yang seberat-beratnya, untuk Pembelajaran bagi semua agar kejadian Penganiayaan terhadap Awak Media tidak terulang terus menerus, sehingga ada efek jera yang nyata, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri,” pungkas Abah Anton. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Aksi para wartawan pun meluas di berbagai daerah, bahkan sejumlah insan pers berorasi di depan Kementerian Dalam Negeri dan juga Mabes Polri, Kamis (29/09/22).

Aksi unjuk rasa ini untuk meminta agar aparat hukum dapat mengusut tuntas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun juga, karena penganiayaan yang dilakukan termasuk perbuatan biadab. Dengan sengaja oknum yang diduga pejabat daerah itu, mencekok air kencingnya kepada wartawan yang dianiayannya.

“Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten Karawang, turun ke jalan melakukan Aksi Solidaritas mengecam atas perlakuan terduga AA, yang diduga oknum PNS Pemda Karawang yang melakukan kekerasan kepada wartawan,” kata Drs Ahmad Yusup, Ketua SWI Kabupaten Karawang saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Sabtu (01/10/22).

“Kekerasan terhadap kedua wartawan yang dilakukan AA, diminta pihak berwajib untuk serius menangani kasus ini, bila disepelekan resikonya besar sekali, karena Pers pilar ke 4 dalam konstitusi. Ke-dua wartawan utamanya mengalami penghinaan terhadap Pers, bukan cuma kekerasan fisik, dan intimidasi dengan dicekoknya untuk minum air kencing,” ujarnya.

Sikap sombong oknum AAR yang merupakan salah satu Pejabat Kabupaten Karawang, terkesan merendahkan profesi wartawan yang menjalankan amanah sebagai penyangga pilar ke 4 demokrasi. (Red) 

Editor & Penerbit : Den.Mj

Diketahui sampai detik ini, tidak adanya sikap tegas yang diambil oleh Bupati Karawang dalam insiden itu. Padahal, penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku AAR yang diduga kini menjadi salah satu pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang itu, menjadi tugas Bupati untuk mengambil sikap tegas untuk mengungkap kasus ini.

Ketidak perdulian Bupati Karawang, Cellica Nurrahadiana atas insiden keji yang menimpa 2 orang insan pers, menjadi tanda tanya bagi sesama pekerja media. Apalagi informasi yang berkembang saat ini, oknum terduga pelaku AAR merupakan orang dekat Bupati Karawang yang ikut mensukseskan saat Pilkada Kabupaten Karawang kemarin.

Menanggapi peristiwa ini, SWI Bogor Raya juga meyebutkan, agar Bupati Karawang keluarkan sikap tegas, untuk oknum terduga yang berada di dalam tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Dinilai langkah itu untuk menepis isu keterlibataanya dalam insiden keji yang terjadi, karena penyiksaan itu tidak menggambarkan bahwa pelaku memiliki ahlak dan prikemanusiaan.

“Untuk menepis isu bahwa ibu Cellica terlibat dalam kasus penganiayaan dan penculikan 2 orang wartawan, harusnya sampaikan sikap tegas. Apalagi terduga merupakan pendukung atau tim sukses Bupati saat Pilkada lalu. Atau isu yang berkembang saat ini benar adanya, karena tidak ada sikap tegas dari seorang Bupati dalam kasus ini,” kata Yusuf Muliadi, Ketua SWI Bogor Raya, saat berbincang di salah satu kedai kopi di Bogor, Senin (26/09/22).

“Terlebih terduga oknum penganiayaan itu orang dekat Bupati Karawang, isu itu akan cepat berkembang, dan akan menjadi konsumsi publik. Maka kami harap agar Ibu Cellica sebagai Bupati Karawang mengeluarkan sikap tegas untuk menepis isu yang tengah berkembang saat ini,” tutur pria yang akrab dipanggil Alung itu.

Sementara ditempat terpisah, berdasarkan diskusi antara para jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan dengan Kasat Intel Polres Karawang, menegaskan bahwa perkara penganiayaan bahwa sudah dalam tahap penyidikan. Berdasar pasal 184 KUHP, dan sudah ditemukan alat bukti bahwa peristiwa itu benar terjadi seperti laporan korban.

“Ya sudah masuk tahap penyidikan saat ini, kita tunggu sampai hari rabu besok, bilamana tidak adanya penangkapan pelaku, maka kami akan gelar aksi kembali pada Kamis (29/09/22) besok,” ujar Ahmad Yusup, Ketua SWI Kabupaten Karawang, saat dihubungi melalui ponselnya.

“Kata polres Karawang sih sudah ada panggilan hari Jumat kemarin, makanya kita lihat kapan penetapan tersangka pelaku penganiayaan itu. Dan pihak Kepolisian pun sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPPD) kepada Kejaksaan negeri Karawang,” imbuhnya.

Yusup juga menegaskan, dalam kasus ini diharap tidak adanya intervensi dari pihak mana pun juga, karena banyak masyarakat Kabupaten Karawang yang tahu siapa sosok pelaku terduga AAR itu.

“Kami harap tidak ada intervensi dari pihak mana pun, semua juga tahu siapa sosok terduga AAR itu, jangan karena masalah penganiayaan dan penculikan itu mencoreng Kabupaten Karawang,” jelasnya.

“Biadab itu, masa sampai cekok orang pakai air kencing. Apalagi yang dicekoknya itu adalah wartawan yang sedang bertugas melakukan peliputan,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Insiden ini pun mengundang reaksi rekan-rekan wartawan dari seluruh bumi nusantara ini, mengutuk keras kejadian penganiayaan itu. Aksi yang di motori Sekber Wartawan Indonesia DPD Karawang pun mengundang ratusan rekan wartawan untuk bergabung serta menyampaikan suara atas insiden penyiksaan tersebut.

Aksi wartawan yang tergabung dalam Solidaritas SWI Karawang itu, disambut Kapolres Kabupaten Karawang, meminta para wartawan agar tetap menjaga kondusifitas.

“Terkait pelaporan penganiayaan itu, kami terima Selasa (20/09/22) dini hari, kami polres Karawang sudah mengambil langkah-langkah, hari ini kasat reskrim berangkat ke Polda Jabar berkordinasi dengan Diskrimum untuk menetapkan tersangka,” kata AKBP Aldi Subartono, Kapolres Karawang di hadapan ratusan wartawan yang menggelar aksi, Kamis (22/09/22).

“Kami harap teman-teman bersabar, nanti bilamana sudah gelar perkara akan kami sampaikan secara transparan. Sementata itu yang saya sampaikan,” jelasnya.

Sementara, Ketua Umum SWI juga minta atensi Presiden dan Kapolri, untuk mengusut dan mengadili oknum pelaku penganiayaan dan penculikan terhadap 2 orang wartawan di Kabupaten Karawang.

“Khusus kejadian kemarin. Saya meminta kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur dan Bupati Karawang, juga kepada Bapak Kapolri, Kapolda Jabar dan Kapolres Karawang. Mohon kasus penganiayaan wartawan diberi atensi khusus. Di manapun kejadiannya. Tidak hanya sebatas kasus Karawang. Karena kalau diabaikan, peristiwa pelecehan dan penganiayaan akan terus berulang. Saya sebagai Ketum SWI tidak memandang jurnalis bernaung dengan organisasi manapun, bila ada ketidakadilan terhadap rekan-rekan wartawan, pelecehan profesi apalagi penculikan dan penyiksaan, maka SWI akan berada di sana,” ujar Maryoko Aiko, Ketua Umum Sekber Wartawan Indonesia.

“Peristiwa di Karawang kemarin itu sudah keterlaluan. Masa ga faham kerja wartawan, jurnalis itu dilindungi undang-undang!. Makin parah kalau ini bener dilakukan ASN dan kaki tangannya,” tukas pria yang kerap disapa Pangeran Aiko itu.

“UU Pers itu jelas karya Konstitusi DPR dan ditandatangani Presiden. Masih dilawan juga?. Kalau  UU tidak dihormati dan ditaati maka itu sama juga melakukan pembangkangan terhadap konstitusi!,” tegasnya.

Dilain tempat, Ketua SWI Bogor Raya juga mengapresiasi langkah yang diambil Kapolres Karawang, untuk menggelar perkara dan menuntut pelaku penganiayaan dan penculikan itu.

“Kami apresiasi langkah Kapolres Karawang yang mengutus kasat reskrim nya untuk ke Polda Jabar, kami harap pelakunya dapat segera ditangkap dan dihukum yang setimpal dengan perbuatan yang dinilai biadab itu,” ucap Yusuf Muliadi, Ketua SWI Bogor Raya.

“Juga kepada Bupati Karawang untuk berlaku tegas dan memecat oknum tersebut, agar tidak ada persepsi bahwa dibalik kejadian ini ibu Cellica Nurrachadiana ikut terlibat dan menjadi dalang atas insiden keji itu,” imbuhnya.

“Kami ini wartawan, hanya menyampaikan berita sesuai dengan apa yang menjadi temuan berdasar narasumber yang jelas. Bila merasa berita yang diterbitkan itu merugikan, buat saja hak jawab anda sesuai fakta yang sebenarnya, bukan menyiksa keji seperti itu,” sambung pria yang biasa dipanggil Alung itu.

“Kami harap oknum pelaku segera ditangkap dan diusut sampai tuntas, sehingga kejadian kekerasan terhadap insan pers dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Sebagai jurnalistik kita memiliki intelektual dan sebaiknya juga menghormati apa kita sampaikan. Soliditas dan kekompakan tetap harus kita jaga,” ucap Yogie.

Ketum MIO Indonesia didampingi Ketua DPD MIO Karawang Oman Suryaman dan Ketua DPD MIO Purwakarta Teddy Ronal, meminta pernyataan sikap bersama yang mendapat sambutan antusias.

“Penjarakan… Nonaktifkan,” teriak massa aksi damai jurnalis di Pemkab Karawang. “Ya, nonaktifkan. Ia (terduga pelaku) mestinya menjadi bapak, mestinya jadi pengayom tapi kelakuannya keji,” ungkapnya.

Melihat kondisi seperti itu, Ketum MIO Indonesia ini mendesak agar Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana segera menonaktifkan bawahannya demi proses hukum yang sedang berjalan.

Aksi gabungan belasan organisasi wartawan, perusahaan media, ormas dan LSM ini didahului orasi masing masing orator secara bergantian di halaman stadion Singaperbangsa.

Ratusan jurnalis dari berbagai daerah memberi suport terhadap percepatan kasus penganiayaan dan persekusi dua wartawan lokal Karawang yakni Junot dan Zenal Mustapa.

Sayangnya baik bupati maupun wakil bupati menolak menemui wartawan. Sebanyak 10 orang perwakilan massa aksi diterima Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar.

Dihadapan perwakilan massa wartawan, melalui rapat singkat para ketua, Ketua DPRD Karawang sepakat tanda tangani surat berisi menonaktifkan oknum pejabat pemerintah daerah yang menganiaya dan melakukan persekusi wartawan.

Surat penonaktifan itu langsung diantarkan Ketua DPPD ke kantor bupati dan diterima Sektetaris Sekda untuk disampaikan kepada bupati. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj