Mengambil momentum sakral ini, Keluarga Besar Media sorotrakyat.com menyampaikan ucapan selamat dan pesan mendalam bagi seluruh pembaca setia serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemimpin Redaksi sorotrakyat.com, Deni Rachman, mewakili jajaran redaksi, direksi, dan staf, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan dipertemukan kembali dengan hari kemenangan.

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, kita telah sampai di gerbang fitrah. Atas nama pribadi dan Keluarga Besar Media SorotRakyat.com, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Shiyamana Wa Shiyamakum. Mohon Maaf Lahir dan Batin,” ujar Kang Deni sapaan akrabnya Kamis (19/03).

Refleksi Simbolis: Memborgol Nafsu, Memerdekakan Hati

Dalam pesannya, Deni Rachman menekankan bahwa makna Idul Fitri tidak sekadar seremoni bermaaf-maafan, melainkan sebuah proses transformasi diri yang fundamental. Ia menggarisbawahi pentingnya mempertahankan nilai-nilai disiplin dan kejujuran yang telah ditempa selama Ramadan.

Secara simbolis, Kang Deni mengaitkan esensi Ramadan dengan semangat sorotrakyat.com dalam mengawal hukum dan keadilan.

“Selama satu bulan penuh, kita dilatih untuk ‘memborgol’ hawa nafsu, ego, dan sifat-sifat tercela lainnya. Inilah kemenangan sejati,” tegasnya. “Hari Raya Idul Fitri adalah momen di mana kita memerdekakan hati dari rasa benci dan dendam, kembali kepada kesucian (fitrah) dengan semangat baru untuk berbuat kebaikan.”

Menjaga Integritas di Tengah Arus Informasi

Sebagai nakhoda media yang berkomitmen pada jurnalisme investigatif dan penegakan hukum, Deni Rachman juga menitipkan pesan penting terkait integritas, baik bagi internal redaksi maupun publik dalam menyerap informasi.

“Di tengah dinamika bangsa dan derasnya arus informasi yang seringkali menyisipkan berita palsu (hoaks) serta konten provokatif, integritas adalah ‘borgol’ pengaman yang paling ampuh. Kami di sorotrakyat.com berkomitmen untuk terus konsisten menyajikan pemberitaan yang kredibel, tajam, dan berimbang, demi menjaga keutuhan sosial dan supremasi hukum,” lanjut Kang Deni.

Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan semangat fitrah sebagai landasan dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan mengedepankan tabayyun (verifikasi) dan empati.

Sinergi dan Silaturahmi Nasional

Mengakhiri penyampaiannya, Kang Deni berharap momentum Idul Fitri 1447 H ini dapat memperkuat sinergi antara media, aparatur penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

“Mari kita jadikan hari kemenangan ini sebagai titik tolak untuk mempererat tali silaturahmi nasional. Runtuhkan ego sektoral, bangun jembatan komunikasi, dan bersama-sama kita ‘sorot’ setiap ketidakadilan demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, Selamat Idul Fitri 1447 H, semoga kedamaian dan berkah Allah SWT selalu menyertai kita semua,” pungkas Kang Deni.

(Redaksi)

#SorotRakyat #IdulFitri1447H #SelamatLebaran #MohonMaafLahirBatin #DeniRachman #MediaInformasiTerpercaya #HukumDanKeadilan #RakyatBersuara #Syawal #Kemenangan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu poin penolakan utama MIO Indonesia adalah terkait pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan keberlangsungan media online. Organisasi ini khawatir bahwa RUU tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara kritis dan membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi publik.

“Kami melihat bahwa draf RUU Penyiaran ini masih banyak mengandung pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers,” ujar AYS Prayogi, Ketum (Ketua Umum) MIO Indonesia, 5 Juni 2024.

Ketum MIO Indonesia ini juga menegaskan bahwa, “Oleh karena itu, kami menolak dan mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU ini yang melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pembahasannya,” tegasnya.

Selain penolakan terhadap RUU Penyiaran, Rakernas I MIO Indonesia juga membahas berbagai agenda penting lainnya, seperti:

• Penguatan organisasi dan keanggotaan MIO Indonesia.
• Peningkatan kualitas jurnalisme dan profesionalisme media online.
• Pengembangan bisnis dan model ekonomi yang berkelanjutan bagi media online.

MIO Indonesia berharap Rakernas I ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan kemerdekaan pers dan keberlangsungan media di Indonesia.

Beberapa poin penting dari penolakan MIO Indonesia terhadap draf RUU Penyiaran:

• Pasal-pasal yang mengatur tentang penyiaran internet berpotensi membatasi ruang gerak media online dalam menjalankan fungsinya.
• Kewenangan besar yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjegal media kritis.
• Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan penyiaran dinilai tidak seimbang dengan hak kebebasan berekspresi.

Dampak dari penolakan MIO Indonesia:

• Mendorong pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU Penyiaran.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan pers dan keberlangsungan media.
• Memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesimpulan:

Rakernas I MIO Indonesia menjadi momen penting bagi organisasi ini untuk menyuarakan kritik terhadap draf RUU Penyiaran yang bermasalah. Penolakan MIO Indonesia diharapkan dapat didengar oleh pemerintah dan DPR dan mendorong mereka untuk melakukan revisi terhadap draf RUU tersebut agar lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. (DR)

Editor & Penerbit : Den.MJ

#MIOIndonesia #RakernasI #RUUPenyiaran #KemerdekaanPers

Melalui hasil pemilihan tersebut, Iwan Kusmawan terpilih secara aklamasi setelah tiga bakal calon Ketum (Ketua Umum) lainnya, yakni Nuryanto, Dadan Sudiana dan Sugianto menyatakan tidak bersedia dicalonkan.

Dalam proses pemilihan yang dihadiri oleh 462 delegasi, Iwan Kusmawan meraih nilai terbanyak dengan 189 suara, disusul Asep Saepulloh, S.H, M.H dengan 109 suara, Djoko Heriyono, S.H dengan 91 suara, dan Sumiyati, S.H dengan 3 suara.

Diketahui bahwa sosok Iwan Kusmawan merupakan Ketua DPP SPN periode 2019-2024. Ia merupakan seorang pemimpin yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja.

Dalam pidatonya, Iwan Kusmawan berjanji akan melanjutkan perjuangannya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Ia juga akan berupaya meningkatkan peran SPN dalam pembangunan nasional.

“Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan para pekerja di seluruh Indonesia,” kata Iwan Kusmawan kepada awak media Sorotrakyat.com usai acara.

Pemilihan Ketum DPP SPN merupakan salah satu agenda penting dalam Kongres VIII SPN. Kongres ini juga membahas berbagai isu penting terkait ketenagakerjaan, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja. (DR)

Editor& Penerbit: Den.Mj

Acara Deklarasi dan Rakernas SWI ke I tersebut berlangsung dari tanggal 22-25 Juli 2022. Gelaran kegiatan Nasional itu dihadiri oleh para Pengurus DPW (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) mulai dari Provinsi Aceh hingga provinsi Papua.

Dalam acara penutupan, Ketua Umum SWI, Maryoko Aiko memberikan arahan penting untuk para pengurus DPP, DPW dan DPD SWI.

“Secara adminitrasi, SWI sudah memenuhi syarat untuk masuk menjadi Dewan Pers. Jadi segera lakukan pendaftaran agar kawan-kawan kita secara syah mendapatkan pengakuan Dewan Pers sehingga tidak ada keraguan lagi dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara berimbang dan bertanggung jawab,” tutur Aiko.

Seperti data Kemenhukham, SWI terdaftar di AHU pada tahun 2020 dan berkembang pesat dengan membentuk kepengurusan diseluruh wilayah Provinsi dan Kota/Kabupaten di Indonesia.

Masih kata Aiko, “pesan penting selanjutnya, kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Untuk seluruh jurnalis yang tergabung di bawah SWI, tetap dalam pemberitaan, isu-isu capres, caleg dan komponen politik lainnya tetap harus independen,” tegasnya.

“Secara lembaga, tentu SWI non partisan. Berikan porsi pemberitaan yang adil terhadap semua capres, caleg dan lain sebagainya bila mereka melakukan rilis program-program mereka agar masyarakat mendapat informasi yang baik,” lanjut Ketum SWI.

Indonesia memasuki masa-masa menentukan menjelang tahun politik 2023-2024. Pemerintah sudah menentukan Pemilu dilakukan tahun 2024 dengan Pileg dilaksanakan di Bulan Februari 2024 dan Pilpres di bulan Oktober 2024.

“Terakhir Ketum mengucapkan banyak terima kasih. Deklarasi dan Rakernas SWI berjalan dengan baik. Meski kemarin ada sedikit situasi yang memanas karena perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Itulah yang dinamakan demokrasi. Selamat jalan untuk semua rekan-rekan jurnalis. Kembangkan SWI di wilayah kalian. Jalankan fungsi jurnalisme yang independen dan merdeka,” tutup Aiko yang disambut dengan tepuk tangan meriah peserta Deklarasi dan Rakernas SWI I.

Maryoko Aiko yang menjabat sebagai Ketua Umum SWI hingga 2026, juga mengatakan Konstituen SWI akan melakukan Rapimnas tahun 2025 di Banjarmasin. Dan melakukan Rakernas pemilihan pengurus baru tahun 2026 di Kota Palembang. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Ketua Umum SWI, Maryoko Aiko, yang sejak sekolah sudah bergelut di bidang literasi dan jejak-jejak karyanya banyak tercatat di arsip berbagai media cetak dan media online. Dalam saat membuka Deklarasi dan Rakernas SWI ke I (satu) Maryoko Aiko, menyampaikan dua pesan penting terhadap peserta Deklarasi dan Rakernas SWI yang seluruhnya adalah jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik dan online.

“Jurnalis atau wartawan, saya harap setiap membuat berita, karya jurnalisme haruslah berdasarkan kepada fakta dan nara sumber yang valid,” ujarnya.

Sambungnya, “Cek dan ricek diperlukan untuk menghasilkan karya jurnalisme yang berkualitas, independen dan bertanggung jawab,” kata Aiko.

“Karena ada spirit independen, maka ruang hak jawab baik dari nara sumber maupun obyek berita wajib diperlukan. Karena hak jawab dari sumber berita maupun obyek berita sama-sama dilindungi oleh UU Pers No.40 tahun 1999,” jelas Ketum SWI.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum SWI, Maryoko Aiko juga menyampaikan kepada peserta Deklarasi untuk mempersiapkan segala hal baik itu sisi administrasi dan lainnya agar SWI bisa segera menjadi Konstituen Dewan Pers tahun ini.

“Target SWI akan menjadi konstituen Dewan Pers Tahun ini. Segala administrasi dan persyararatan sudah kita penuhi. Tinggal nanti DPP melakukan audiensi dengan Dewan Pers untuk menyerahkan dokumen dan persyaratan administrasi,” Pria kelahiran Wonogiri itu.

Diketahui bahwa Sekber Wartawan Indonesia memiliki pengurus di Wilayah, 28 DPW dan 67 DPD yang sudah mendapatkan SK dari DPP (Dewan Pimpinan

Dalam penutupan, Ketua Umum SWI memberikan apresiasi kepada Bank Mandiri sebagai partner dalam penyelenggaraan Deklarasi dan Rakornas SWI I. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Para Pengurus DPW SWI Kalsel dilantikan oleh Sekretaris Jenderal SWI Herry Budiman yang disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan DR. (HC). H. Supian HK, SH, MH, Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si, yang diwakili Asisten Daerah, Ketum DPN P3HI Sayid Aspihani bin Ideris, Ketua Pemuda Pancasila Banjarmasin, Wahyu dan seluruh tamu undangan.

Pelantikan ditandai dengan pembancaan sumpah seluruh pengurus dan penyerahan Bendera Pataka SWI oleh Sekjen SWI Herry Budiman kepada Ketua DPW SWI, Mona Herliani.

Herry Budiman menyampaikan pesan kepada Pengurus DPW SWI Kalsel untuk segera mendaftarakan SWI kepada Bakesbangpol Provinsi Kalsel.

“SKT Provinsi merupakan salah satu syarat untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Oleh karenanya saya minta DPW SWI Kalsel segera penuhi persyaratan pendaftaran di Kesbangpol Provinsi,” harapnya.

Dirinya juga meminta Pengurus DPW SWI Kalsel untuk membentuk pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat Kabupaten/Kota.

“Terus lakukan konsolidasi untuk membentuk DPD SWI di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” pinta Herry dalam sambutannya.

Ketua DPW SWI Kalimantan Selatan Mona Herliani mengharapkan dapat memimpin SWI di Bumi Antarasi sesuai amanat yang diembannya.

“Saya bersama-sama pengurus lainnya akan melaksanakan amanah dengan baik dan selalu menjaga nama baik SWI serta akan mengembangkan di seluruh Kabupaten di Kalsel,” tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada SWI untuk menjadi organisasi wartawan yang anggota menjadi profesioanal.

“Saya ucapkan selamat kepada pengurus SWI Kalimantan Selatan. Semoga para anggota yang bergabung di SWI akan menjadi profesional, menulis berita yang berimbang sesuai fakta di lapangan,” harapnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Di lokasi acara, Presiden melakukan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan persnya di Balikpapan, Minggu malam, 13 Maret 2022, menjelaskan bahwa tanah dan air tersebut sebelumnya telah dibawa oleh gubernur dari masing-masing provinsi.

“Prosesinya adalah para gubernur membawa tanah dan air dari masing-masing wilayah di mana diambil dari titik-titik lokasi yang tentunya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing dan budaya masing-masing. Nanti di sana para gubernur akan menyerahkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden akan menuangkan di gentong yang sudah kami siapkan menjadi satu dari 34 provinsi,” ujar Kasetpres.

“Di sana nanti di hari Senin pagi itu bersama para gubernur dan tokoh masyarakat setempat ada sebuah prosesi di mana intinya adalah kita berdoa dan tentunya memohon kepada Allah Swt., supaya program yang besar ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya semua elemen masyarakat bisa mendukung,” tambahnya.

Selepas acara tersebut, Presiden dan para gubernur juga dijadwalkan untuk melakukan penanaman pohon bersama di lokasi yang tak jauh dari tugu titik nol kilometer. Dalam kesempatan tersebut, setiap gubernur akan menanam pohon khas daerahnya masing-masing.

Pada malam harinya, Presiden direncanakan untuk bermalam di lokasi IKN untuk kemudian melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan mengatakan, seminar barang dan jasa yang dilaksanakan oleh KPK RI sangatlah penting. Menurutnya, Seminar ini merupakan upaya sebagai pencegahan korupsi. Yang mana, diperlukan manajemen yang baik bukan hanya pada pengadaan barang dan jasa saja, namun mulai dari penganggaran, perencanaan, pelaksanaan dan yang terpenting pengawasan.

Bang Arul, sapaan akrab Wabup menambahkan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga perlu diiringi dengan sistem dan manajemen yang baik, termasuk pemenuhan SDM yang berkualitas, berkarakter dan berintegritas.

Termasuk juga, pemenuhan kekosongan jabatan struktural (administrator dan pengawas) pada Inspektorat yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

“Terimakasih kepada LKPP RI & KPK RI yang secara terus-menerus memberikan asistensi, pendampingan, dan pembinaan pengadaan barang/jasa kepada pemerintah Kabupaten/kota khususnya di Kalimantan Selatan,” ungkap Arul.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada KPK RI, yang selama ini banyak memberikan arahan, dan masukan untuk mewujudkan bebas korupsi, dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi kalimantan selatan, khusunya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Dijelaskannya, sejak tahun 2020, biro pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, sebagai unit kerja pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah dapat mencapai kematangan pada level 3 (proaktif), sesuai target LKPP dan Stranas PK Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Saat ini tambahnya, unit kerja PBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah memiliki 21 orang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JF PBJ), dari 30 orang yang diperlukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja.

Yang artinya, unit kerja Pemprov Kalsel mampu memenuhi 70 persen kebutuhan SDM JF PBJ dalam mengelola pengadaan barang dan jasa.

“Target LKPP untuk pemenuhan jabatan fungsional pengelola PBJ minimal 60 persen, maka kami telah melampaui target,” ujarnya.

Seminar ini juga diikuti oleh Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Serta Bupati juga Walikota beserta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalsel.

(Rzq. Kaperwil)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Tiba di Gedung Auditorium Idham Chalid, Banjarbaru, Panglima TNI dan Kapolri langsung menerima laporan terkait penangan pandemi Covid-19 di wilayah Kalimantan Selatan, yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Selatan Dr. Safrizal, ZA., M.Si bahwa saat ini Kalsel masih memberlakukan PPKM Level 4, karena kasus Covid-19 masih tinggi.

Panglima TNI menyampaikan untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kalimantan Selatan, dibutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan Disiplin Prokes 3M yang efektif menurunkan angka reproduksi dan akan menurunkan angka kasus. Tentunya hal tersebut memerlukan partisipasi semua pihak melalui pendekatan kultural dan kearifan lokal yang dilakukan secara humanis.

“Saya harap pengoptimalan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) para petugas harus aktif mencari dan melaporkan info kasus sesegera mungkin,” tegas Panglima TNI.

Panglima TNI menegaskan guna membentuk herd immunity di wilayah Kalsel, semua pihak harus bersama mendukung percepatan vaksinasi dengan langkah optimalisasi fungsi Forkopimda dengan melibatkan pihak swasta dan elemen masyarakat termasuk memperbanyak sentra vaksinasi dan memastikan pemenuhan dosis vaksin di daerah serta memperkuat vaksinasi di zona merah.

Setelah memimpin rapat dengan Forkopimda, Panglima TNI bersama Kapolri mengecek dan melihat secara langsung kesiapan petugas yang menggunakan Aplikasi Silacak.

Para Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang  bertugas di lapangan menunjukan kemampuannya dalam menggunakan Aplikasi Silacak dengan mempraktekan secara langsung dihadapan Panglima TNI.

Dalam kegiatan ini, Panglima TNI berdialog langsung dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Panglima TNI menanyakan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas terkait penggunaan Aplikasi Silacak.

“Dari kasus yang baru terkonfirmasi di Silacak, Apakah sudah dilaksanakan tracing kontak erat ?” tanya Panglima TNI.

Pertanyaan Panglima TNI langsung dijawab oleh Babinsa tersebut. “Siap sudah Panglima, kami melakukan tracing kontak erat kepada keluarganya,” jawab Babinsa.

Diakhir kegiatan, Panglima TNI dan Kapolri menyerahkan bantuan Oxygen Concentrate kepada Forkopimda Kalsel. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj