Mengambil momentum sakral ini, Keluarga Besar Media sorotrakyat.com menyampaikan ucapan selamat dan pesan mendalam bagi seluruh pembaca setia serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemimpin Redaksi sorotrakyat.com, Deni Rachman, mewakili jajaran redaksi, direksi, dan staf, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan dipertemukan kembali dengan hari kemenangan.

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, kita telah sampai di gerbang fitrah. Atas nama pribadi dan Keluarga Besar Media SorotRakyat.com, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Shiyamana Wa Shiyamakum. Mohon Maaf Lahir dan Batin,” ujar Kang Deni sapaan akrabnya Kamis (19/03).

Refleksi Simbolis: Memborgol Nafsu, Memerdekakan Hati

Dalam pesannya, Deni Rachman menekankan bahwa makna Idul Fitri tidak sekadar seremoni bermaaf-maafan, melainkan sebuah proses transformasi diri yang fundamental. Ia menggarisbawahi pentingnya mempertahankan nilai-nilai disiplin dan kejujuran yang telah ditempa selama Ramadan.

Secara simbolis, Kang Deni mengaitkan esensi Ramadan dengan semangat sorotrakyat.com dalam mengawal hukum dan keadilan.

“Selama satu bulan penuh, kita dilatih untuk ‘memborgol’ hawa nafsu, ego, dan sifat-sifat tercela lainnya. Inilah kemenangan sejati,” tegasnya. “Hari Raya Idul Fitri adalah momen di mana kita memerdekakan hati dari rasa benci dan dendam, kembali kepada kesucian (fitrah) dengan semangat baru untuk berbuat kebaikan.”

Menjaga Integritas di Tengah Arus Informasi

Sebagai nakhoda media yang berkomitmen pada jurnalisme investigatif dan penegakan hukum, Deni Rachman juga menitipkan pesan penting terkait integritas, baik bagi internal redaksi maupun publik dalam menyerap informasi.

“Di tengah dinamika bangsa dan derasnya arus informasi yang seringkali menyisipkan berita palsu (hoaks) serta konten provokatif, integritas adalah ‘borgol’ pengaman yang paling ampuh. Kami di sorotrakyat.com berkomitmen untuk terus konsisten menyajikan pemberitaan yang kredibel, tajam, dan berimbang, demi menjaga keutuhan sosial dan supremasi hukum,” lanjut Kang Deni.

Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan semangat fitrah sebagai landasan dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan mengedepankan tabayyun (verifikasi) dan empati.

Sinergi dan Silaturahmi Nasional

Mengakhiri penyampaiannya, Kang Deni berharap momentum Idul Fitri 1447 H ini dapat memperkuat sinergi antara media, aparatur penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

“Mari kita jadikan hari kemenangan ini sebagai titik tolak untuk mempererat tali silaturahmi nasional. Runtuhkan ego sektoral, bangun jembatan komunikasi, dan bersama-sama kita ‘sorot’ setiap ketidakadilan demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, Selamat Idul Fitri 1447 H, semoga kedamaian dan berkah Allah SWT selalu menyertai kita semua,” pungkas Kang Deni.

(Redaksi)

#SorotRakyat #IdulFitri1447H #SelamatLebaran #MohonMaafLahirBatin #DeniRachman #MediaInformasiTerpercaya #HukumDanKeadilan #RakyatBersuara #Syawal #Kemenangan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu poin penolakan utama MIO Indonesia adalah terkait pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan keberlangsungan media online. Organisasi ini khawatir bahwa RUU tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara kritis dan membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi publik.

“Kami melihat bahwa draf RUU Penyiaran ini masih banyak mengandung pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers,” ujar AYS Prayogi, Ketum (Ketua Umum) MIO Indonesia, 5 Juni 2024.

Ketum MIO Indonesia ini juga menegaskan bahwa, “Oleh karena itu, kami menolak dan mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU ini yang melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pembahasannya,” tegasnya.

Selain penolakan terhadap RUU Penyiaran, Rakernas I MIO Indonesia juga membahas berbagai agenda penting lainnya, seperti:

• Penguatan organisasi dan keanggotaan MIO Indonesia.
• Peningkatan kualitas jurnalisme dan profesionalisme media online.
• Pengembangan bisnis dan model ekonomi yang berkelanjutan bagi media online.

MIO Indonesia berharap Rakernas I ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan kemerdekaan pers dan keberlangsungan media di Indonesia.

Beberapa poin penting dari penolakan MIO Indonesia terhadap draf RUU Penyiaran:

• Pasal-pasal yang mengatur tentang penyiaran internet berpotensi membatasi ruang gerak media online dalam menjalankan fungsinya.
• Kewenangan besar yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjegal media kritis.
• Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan penyiaran dinilai tidak seimbang dengan hak kebebasan berekspresi.

Dampak dari penolakan MIO Indonesia:

• Mendorong pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU Penyiaran.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan pers dan keberlangsungan media.
• Memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesimpulan:

Rakernas I MIO Indonesia menjadi momen penting bagi organisasi ini untuk menyuarakan kritik terhadap draf RUU Penyiaran yang bermasalah. Penolakan MIO Indonesia diharapkan dapat didengar oleh pemerintah dan DPR dan mendorong mereka untuk melakukan revisi terhadap draf RUU tersebut agar lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. (DR)

Editor & Penerbit : Den.MJ

#MIOIndonesia #RakernasI #RUUPenyiaran #KemerdekaanPers

Melalui hasil pemilihan tersebut, Iwan Kusmawan terpilih secara aklamasi setelah tiga bakal calon Ketum (Ketua Umum) lainnya, yakni Nuryanto, Dadan Sudiana dan Sugianto menyatakan tidak bersedia dicalonkan.

Dalam proses pemilihan yang dihadiri oleh 462 delegasi, Iwan Kusmawan meraih nilai terbanyak dengan 189 suara, disusul Asep Saepulloh, S.H, M.H dengan 109 suara, Djoko Heriyono, S.H dengan 91 suara, dan Sumiyati, S.H dengan 3 suara.

Diketahui bahwa sosok Iwan Kusmawan merupakan Ketua DPP SPN periode 2019-2024. Ia merupakan seorang pemimpin yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja.

Dalam pidatonya, Iwan Kusmawan berjanji akan melanjutkan perjuangannya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Ia juga akan berupaya meningkatkan peran SPN dalam pembangunan nasional.

“Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan para pekerja di seluruh Indonesia,” kata Iwan Kusmawan kepada awak media Sorotrakyat.com usai acara.

Pemilihan Ketum DPP SPN merupakan salah satu agenda penting dalam Kongres VIII SPN. Kongres ini juga membahas berbagai isu penting terkait ketenagakerjaan, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja. (DR)

Editor& Penerbit: Den.Mj

“Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah,” ujar Presiden di Jalan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Presiden, setiap ruas jalan memiliki penanggung jawabnya masing-masing, yaitu pemerintah pusat untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati/wali kota untuk jalan kabupaten/kota. Meskipun demikian, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Lampung.

“Tetapi ini karena memang sudah lama ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.

Untuk memperbaiki infrastruktur jalan tersebut, Presiden menuturkan bahwa pada tahun ini pemerintah pusat akan secara khusus mengucurkan anggaran sebesar kurang lebih Rp800 miliar untuk Provinsi Lampung. Biaya tersebut akan mencakup perbaikan 15 ruas jalan dan akan dimulai tahap pembangunannya pada bulan Juni setelah proses lelang dilakukan.

“Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang, tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur, ada yang tanggung jawabnya Bapak/Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat,” jelasnya.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa hal serupa yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat juga ada di beberapa provinsi lain. Menurutnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk menyiapkan infrastruktur jalan yang baik adalah bagian dari tugas pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

“Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu tidak bisa bersaing,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau langsung sejumlah jalan rusak di Provinsi Lampung dengan menggunakan kendaraan kepresidenan. Ruas jalan pertama yang ditinjau Presiden adalah Jalan Terusan Ryacudu di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, Presiden juga meninjau Jalan Seputih Raman, Jalan Seputih Banyak, hingga Jalan Simpang Randu.

Rute yang ditinjau Presiden pada hari ini merupakan rute yang berbeda dari yang sudah diagendakan sebelumnya. Bahkan, sejumlah wartawan harus berpindah dari rute pertama menuju rute terbaru.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Eva Dwiana datang didampingi jajaran Pemkot Bandar Lampung, di antaranya Pj. Sekda Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra, A. Budiman, Inspektur, Robi Suliska Sobri, Kepala Bappeda, Khaidarmansyah, Kadis Kominfo, Ahmad Nurizki Erwandi dan Kabag Tata Pemerintahan, Hidayat Ismet.

Dia menjelaskan, Pemkot Bandar Lampung akan menampilkan 1.000 UKM Kota Bandar Lampung di jalan sepanjang 1 KM dalam memeriahkan kegiatan APEKSI dan agenda lainnya. Salah satunya melibatkan anak-anak muda Kota Bandar Lampung.

Rencana tersebut ungkap Eva Dwiana tinggal menunggu persetujuan Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI.

Menyimak laporan yang disampaikan Wali Kota Bandar Lampung, Bima Arya menuturkan, kegiatan yang akan dilaksanakan memiliki skala lebih besar dibanding HUT APEKSI tahun lalu. Menurutnya, ini menjadi tradisi baru dalam merayakan HUT APEKSI setiap 25 Mei, dimana mulai tahun lalu yang diisi dengan launching program baru atau update program.

“Tema besar menjadi hal yang perlu untuk dikoordinasikan, selain ada expo. Rencananya kita akan undang menteri,” kata Bima Arya.

Hal lain yang ditekankan Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini untuk memperhatikan agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti tidak terjadi salah komunikasi dengan para anggota APEKSI yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya didampingi Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, Asisten Pemerintahan Pemkot Bogor, Irwan Riyanto, Kepala Bagian Prokompim, Rudiyana, Kepala Bagian Ekonomi, Dewi Kurniasari dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Marse Hendra Saputra. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Di lokasi acara, Presiden melakukan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan persnya di Balikpapan, Minggu malam, 13 Maret 2022, menjelaskan bahwa tanah dan air tersebut sebelumnya telah dibawa oleh gubernur dari masing-masing provinsi.

“Prosesinya adalah para gubernur membawa tanah dan air dari masing-masing wilayah di mana diambil dari titik-titik lokasi yang tentunya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing dan budaya masing-masing. Nanti di sana para gubernur akan menyerahkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden akan menuangkan di gentong yang sudah kami siapkan menjadi satu dari 34 provinsi,” ujar Kasetpres.

“Di sana nanti di hari Senin pagi itu bersama para gubernur dan tokoh masyarakat setempat ada sebuah prosesi di mana intinya adalah kita berdoa dan tentunya memohon kepada Allah Swt., supaya program yang besar ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya semua elemen masyarakat bisa mendukung,” tambahnya.

Selepas acara tersebut, Presiden dan para gubernur juga dijadwalkan untuk melakukan penanaman pohon bersama di lokasi yang tak jauh dari tugu titik nol kilometer. Dalam kesempatan tersebut, setiap gubernur akan menanam pohon khas daerahnya masing-masing.

Pada malam harinya, Presiden direncanakan untuk bermalam di lokasi IKN untuk kemudian melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Diduga peristiwa penangkapan kepada Ketum PPWI Wilson Lalengke oleh Anggota Satreskrim Polres Lampung Timur pada sabtu (12/3) mencerminkan bahwa Demokrasi pers di Indonesia telah mati !.

Dikatakan, dari video yang beredar terhadap penangkapan Ketum PPWI Wilson Lalengke yang dilakukan Polres Lampung Timur, sama sekali tidak mencerminkan Profesionalitas sebagai anggota penyidik Polri.

Arfendy menjelaskan, Wilson Lalelengke sebagai salah seorang Ketua Umum Organisasi Wadah Profesi Wartawan, memiliki hak sebagai masyarakat sipil dan dilindungi hak asasinya dihadapan hukum.

Menjadi pertanyaan kita, kata Arfendy, kalo dilihat proses penangkapan dengan durasi waktu yang ekstra cepat, penanganan yang dilakukan aparat Polres Lampung Timur seperti sedang menangani suatu  kejahatan luar biasa.

”Miris, Ketum PPWI kok ditangkap seperti penjahat TERORIS kelas kakap,” tukas Arfendy, meminta Kapolri untuk bersikap tegas terhadap tindakan anggotanya di Polres Lampung Timur yang diduga kuat sudah diluar batas kekuasaan atau sewenang-wenangan

Menurut Arfendy, institusi Polri dan pers adalah mitra, bahkan bisa dikatakan sudah seperti saudara kandung dalam perspektif sejarah.

”Mestinya, ini harus dipahami sepenuhnya oleh anggota Polri Se-Indonesia sehingga kedepan tidak akan ada lagi peristiwa, Peristiwa penangkapan seperti yang dialami Wilson Lalengke,” kata Arfendy, di Jakarta, Minggu (13/3/2022).

Lebih lanjut Arfendy mengatakan, pers dan polri adalah mitra sejati yang sudah terikat sejarah panjang, mestinya dalam konteks apapun selalu kedepankan komunikasi yang baik bukan justru bersikap arogansi.

“Apa yang dilakukan dan dinilai pihak Polres Lampung Timur dan  Polda Lampung itu kurang elegan, karena menangkap Ketum PPWI Wilson Lalengke secara arogansi,” kata Arfendy.

Terkait penangkapan Wilson Lalengke itu, Ketua Umum. Arfendy akan terus mengawal dan mengawasi proses hukum tersebut. Wilson Lalengke itu warga sipil yang dilindungi UU dan Hak Azasi Manusia.

“Kami minta dari Mabes Polri khususnya Divisi Propam turun tangan meninjau para anggota Polres Lampung Timur, Polda Lampung tersebut,” ungkapnya.

“Jika ada yang mengatakan masyarakat adat Lampung  tersinggungan atas apa yang dilakukan Wilson lalengke, apakah masyarakat adat sendiri tidak faham dan tidak sadar apa yang sudah mereka lakukan pasang karangan bunga mengucapkan selamat Kapolres mengkap oknum Wartawan dihalaman didepan Mapolres Lampung Timur untuk provokasi memancing para jurnalis marah,” paparnya.

Diduga oknum Polri kriminalisasi jurnalis terlihat jelas dengan cara pelaksanaan dan penangkapan terhadap Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke tersebut, RJN  menyatakan sikap sehagai berikut :

1. Presiden RI Ir. H. Jowo Dodo dapat mendesak kepada Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum aparat di Polres Lampung Timur dan Polda Lampung.
2. Meminta Kepada Pihak Kepolisian untuk membebaskan Ketum PPWI Wilson Lalengke.
3. Menginstruksikan kepada Jajajaran RJN khususnya RJN Lampung dan seluruh Insan Pers untuk bersatu siap siaga dan terus menggalang solidaritas wartawan di Lampung dan seluruh Indonesia.

TIM MEDIA BUSER INVESTIGASI konfirmasi kepada Tim Kuasa Hukum PPWI Teuku Luqmanul Hakim, S.H., M.H. menyebutkan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengikuti proses hukum di Polda Lampung.

Sehingga berita ini di turunkan berdasarkan hasil penulusuran TIM RJN. (TIM/RED)

Editor &Penerbit : Den.Mj

“Apabila ini bisa dirajut dalam sebuah kekuatan lokomotif saya meyakini ini bisa menarik gerbong-gerbong yang ada di bawah untuk bersama-sama dalam rangka menyejahterakan kita semuanya,” ujar Presiden saat meresmikan Pembukaan Muktamar Ke-34 NU di Pondok Pesantren Darussa’adah, Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu, 22 Desember 2021.

Pemerintah pun menawarkan untuk dibuat sebuah wadah berupa kelompok usaha atau konsesi bagi anak muda NU mengembangkan kompetensinya dalam bidang pertanian maupun mineral dan batubara. Namun, Presiden menekankan bahwa usaha tersebut harus dapat mendorong usaha lain untuk ikut menikmati.

“Ini memerlukan sebuah kerja besar tetapi saya melihat potensi di Nahdlatul Ulama itu ada, tinggal merajutnya,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan pertemuannya dengan pemilik Facebook Mark Zuckerberg lima tahun lalu. Kepala Negara menceritakan kegiatan beliau bermain pingpong secara virtual namun terasa seperti bermain sungguhan.

Saat itu, Mark membisikkan kepada Presiden bahwa perubahan seperti itu merupakan awal dan nanti ke depan memungkinkan setiap kegiatan menjadi virtual. Oleh karena itu, Presiden mengimbau NU untuk berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut agar peradaban dapat dipengaruhi sehingga menjadi maslahat bagi umat manusia.

“Dan NU karena di dalam temanya berkhidmat untuk peradaban dunia, hati-hati memang peradaban itu harus kita pengaruhi agar maslahat bagi umat manusia di seluruh dunia khususnya di negara kita Indonesia,” lanjutnya.

Di samping itu, Presiden juga mengutarakan keketuaan Indonesia dalam Group of Twenty (G20) merupakan momentum untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia utamanya dalam hal digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau.

“Indonesia sekarang juga memimpin G20, menjadi keketuaan G20 juga ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia yang berpihak pada negara-negara miskin, kepada negara-negara berkembang, kepada negara-negara kecil, kepada negara-negara kepulauan dalam hal, dalam segala hal utamanya dalam digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau,” imbuhnya.

Terakhir, Presiden menyampaikan rasa terima kasih kepada NU yang terus mengawal jalannya pemerintahan mulai dari kebangsaan, toleransi, kemajemukan, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan kebhinekaan, serta mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita harapkan dengan itu kita harus bisa menjaga dan merawat bangsa dan negara kita yang kita cintai,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, atas nama negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Nadhlatul Ulama yang telah membantu pemerintah dalam menenangkan umat, menenangkan masyarakat dalam masa pandemi ini,” ujar Presiden Jokowi yang hadir didampingi Ibu Iriana Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, dukungan NU yang mengajak masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dan mengikuti program vaksin pemerintah memberikan dampak nyata bagi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Melalui ajakan para ulama dan kiai NU, masyarakat yang sebelumnya ragu untuk mendapatkan vaksinasi menjadi antusias mengikuti program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah.

“Inilah pengaruh para ulama, para kiai dalam mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa dukungan NU turut mempengaruhi menurunnya tingkat kasus Covid-19 di Tanah Air. Presiden Jokowi bersyukur saat ini kasus Covid-19 berada di kisaran angka 216 kasus, setelah pada bulan Juli lalu sempat mencapai angka 56 ribu kasus harian Covid-19.

“Alhamdulilah berkat dukungan dari NU, kemarin kasusnya alhamdulillah, alhamdulillah hanya 216 kasus per hari di seluruh Tanah Air. Kalau kita memiliki 514 kabupaten/kota, kasusnya hanya 216, artinya di setiap kota dan kabupaten hanya ada setengah kasus,” ucap Presiden.

Tidak hanya kasus harian yang menurun, tingkat vaksinasi di Indonesia saat ini juga terus meningkat. Berdasarkan data yang diterima, saat ini Indonesia telah menyuntikkan 263 juta vaksin kepada masyarakat dan 1 juta vaksin kepada anak-anak usia 6-11 tahun.

Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus tetap hati-hati dan waspada terhadap munculnya varian baru Covid-19. Presiden Jokowi pun mengajak semua pihak untuk terus menerapakan protokol kesehatan secara ketat agar terlindung dari penyebaran Covid-19.

“Kita tetap harus masih hati-hati, masih harus waspada karena sekarang muncul varian baru yang namanya Omicron telah ada 83.000 kasus di dunia dan ke negara kita Indonesia juga telah masuk, sehingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi protokol kesehatan didampingi satgas dalam Muktamar ini dan insyaallah kita semuanya kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, Rais ‘Am PBNU, Miftachul Akhyar, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi beserta Ibu Riana Sari Arinal, dan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj