Aksi yang berlangsung pada 11 April 2026 ini bukan sekadar simbol protes biasa, melainkan bentuk nyata keberanian collective buruh untuk menuntut perubahan radikal atas kondisi kerja yang dinilai semakin memprihatinkan. Dengan barisan yang sangat terorganisir, atribut serikat yang dominan, dan semangat yang menyala-nyala, massa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama yang bersifat mendesak kepada pihak manajemen perusahaan.

Isu K3 Jadi Sorotan Utama: Sistem Dinilai Bobrok

Dari 10 poin tuntutan yang diserukan, isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi poin yang paling lantang dan emosional disuarakan. Pihak SPN menilai dengan tegas bahwa sistem keselamatan kerja saat ini di kawasan IMIP tidak berjalan optimal, bahkan cenderung diabaikan demi mengejar target produksi. Kelalaian ini dianggap telah menimbulkan risiko serius yang mengancam nyawa pekerja setiap harinya di lapangan.

Kekecewaan buruh semakin memuncak menyusul dugaan penyembunyian kasus kecelakaan kerja fatal yang terjadi di PT CSP pada tanggal 29 Juli sebelumnya, yang dinilai tidak transparan.

Pernyataan Tegas Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali

Ditemui di tengah-tengah massa aksi, Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali, Iwan, memberikan pernyataan keras terkait kondisi yang memicu aksi mogok daerah ini. Ia menekankan bahwa sabar buruh sudah habis dan menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.

“Aksi hari ini adalah puncak gunung es dari tumpukan kekecewaan kami. Kami tidak bisa lagi berdiam diri melihat kawan-kawan kami bertaruh nyawa setiap hari dengan sistem K3 yang bobrok dan manajemen yang tidak becus. Kami menuntut perombakan total!” tegas Iwan dengan nada tinggi.

Lebih lanjut, Iwan menyoroti ketidakmampuan pimpinan departemen terkait dalam menjalankan tugasnya dan pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

“Sikap pimpinan HR Hubungan Industrial dan OHS IMIP yang arogan dan tidak kompeten adalah penyebab utama kekacauan ini. Mereka telah mengkhianati kesepakatan 16 Agustus lalu dan gagal total mengurus sistem keselamatan. Tidak ada pilihan lain bagi perusahaan: Copot mereka sekarang juga! Jika tidak ada perubahan signifikan dan transparansi penuh atas kecelakaan kerja, jangan salahkan kami jika gelombang massa yang lebih besar akan kembali datang,” pungkas Iwan.

Daftar Lengkap 10 Tuntutan Buruh SPN Morowali

Berikut adalah poin-poin tuntutan yang diserahkan secara resmi oleh perwakilan buruh kepada pihak perusahaan:

1. Copot pimpinan HR bidang Hubungan Industrial yang melanggar Perjanjian Bersama (PB) yang disepakati pada aksi tanggal 16 Agustus sebelumnya.
2. COPOT pimpinan OHS IMIP yang tidak becus mengurus sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di dalam kawasan.
3. Realisasikan Perjanjian Bersama yang disepakati pada tanggal 16 Agustus 2025.
4. Mengusut tuntas dan membuka secara transparan penyembunyian kasus kecelakaan kerja di PT CSP pada tanggal 29 Juli.
5. Evaluasi dan perbaikan secara total sistem management K3 di seluruh PT dalam kawasan IMIP.
6. STOP PHK & PERALIHAN sepihak Karyawan PT LAS.
7. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas kehilangan motor karyawan di parkiran kawasan IMIP.
8. Berikan fasilitas dan tunjangan telekomunikasi kepada karyawan.
9. Mendesak perusahaan untuk menambah armada BUS karyawan, hapuskan sistem transit.
10. Mendesak PT CMI untuk segera menyusun, mengesahkan, dan memberlakukan Peraturan Perusahaan (PP), karena sampai hari ini belum memberlakukan PP sebagai dasar hukum untuk mengatur hak dan kewajiban pekerja.

Meskipun aksi ini belum sepenuhnya membuahkan hasil yang maksimal sesuai harapan seluruh buruh, namun tekanan massa berhasil memaksa pihak perusahaan untuk keluar dari kantornya. Team HUMAS PT IMIP akhirnya mendatangi massa aksi dan mengajak perwakilan buruh masuk ke dalam kantor untuk berdialog.

Dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti beberapa poin prioritas, terutama terkait perbaikan sistem K3 dan peningkatan perlindungan pekerja. Walaupun belum seluruh tuntutan dipenuhi seketika, aksi ini berhasil membuka ruang komunikasi yang selama ini dirasa tertutup rapat. Kekuatan kolektif massa aksi terbukti menjadi faktor krusial dalam mendorong respons dari pihak manajemen.

Kehadiran ribuan buruh dari berbagai lini pekerjaan membuktikan kekuatan basis massa SPN yang sangat solid dan terorganisir di Morowali. Solidaritas ini tidak hanya tampak dalam jumlah massa, tetapi juga dalam kedisiplinan tinggi. Di tengah tensi yang sangat tinggi, aksi berlangsung tertib dan terkendali di bawah arahan koordinator lapangan, menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memicu kerusuhan.

Aksi ini menjadi contoh nyata bahwa perjuangan buruh dapat dilakukan secara masif, terorganisir, damai, dan bermartabat. Ke depan, konsistensi dan solidaritas yang sama akan menjadi kunci utama bagi buruh untuk memastikan bahwa 10 tuntutan mereka tidak hanya didengar, tetapi benar-benar diwujudkan oleh pihak manajemen IMIP. (KDR)

#Morowali #IMIP #DemoBuruhMorowali #SPNMorowali #BuruhMelawan #K3BobrokIMIP #CopotOHSIMIP #SerikatPekerjaNasional #KeadilanBuruh #SultraHits #KecelakaanKerjaIMIP #PTCSP #Spn

Editor & Penerbit: Den.Mj

Mengambil momentum sakral ini, Keluarga Besar Media sorotrakyat.com menyampaikan ucapan selamat dan pesan mendalam bagi seluruh pembaca setia serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemimpin Redaksi sorotrakyat.com, Deni Rachman, mewakili jajaran redaksi, direksi, dan staf, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan dipertemukan kembali dengan hari kemenangan.

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, kita telah sampai di gerbang fitrah. Atas nama pribadi dan Keluarga Besar Media SorotRakyat.com, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Shiyamana Wa Shiyamakum. Mohon Maaf Lahir dan Batin,” ujar Kang Deni sapaan akrabnya Kamis (19/03).

Refleksi Simbolis: Memborgol Nafsu, Memerdekakan Hati

Dalam pesannya, Deni Rachman menekankan bahwa makna Idul Fitri tidak sekadar seremoni bermaaf-maafan, melainkan sebuah proses transformasi diri yang fundamental. Ia menggarisbawahi pentingnya mempertahankan nilai-nilai disiplin dan kejujuran yang telah ditempa selama Ramadan.

Secara simbolis, Kang Deni mengaitkan esensi Ramadan dengan semangat sorotrakyat.com dalam mengawal hukum dan keadilan.

“Selama satu bulan penuh, kita dilatih untuk ‘memborgol’ hawa nafsu, ego, dan sifat-sifat tercela lainnya. Inilah kemenangan sejati,” tegasnya. “Hari Raya Idul Fitri adalah momen di mana kita memerdekakan hati dari rasa benci dan dendam, kembali kepada kesucian (fitrah) dengan semangat baru untuk berbuat kebaikan.”

Menjaga Integritas di Tengah Arus Informasi

Sebagai nakhoda media yang berkomitmen pada jurnalisme investigatif dan penegakan hukum, Deni Rachman juga menitipkan pesan penting terkait integritas, baik bagi internal redaksi maupun publik dalam menyerap informasi.

“Di tengah dinamika bangsa dan derasnya arus informasi yang seringkali menyisipkan berita palsu (hoaks) serta konten provokatif, integritas adalah ‘borgol’ pengaman yang paling ampuh. Kami di sorotrakyat.com berkomitmen untuk terus konsisten menyajikan pemberitaan yang kredibel, tajam, dan berimbang, demi menjaga keutuhan sosial dan supremasi hukum,” lanjut Kang Deni.

Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan semangat fitrah sebagai landasan dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan mengedepankan tabayyun (verifikasi) dan empati.

Sinergi dan Silaturahmi Nasional

Mengakhiri penyampaiannya, Kang Deni berharap momentum Idul Fitri 1447 H ini dapat memperkuat sinergi antara media, aparatur penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

“Mari kita jadikan hari kemenangan ini sebagai titik tolak untuk mempererat tali silaturahmi nasional. Runtuhkan ego sektoral, bangun jembatan komunikasi, dan bersama-sama kita ‘sorot’ setiap ketidakadilan demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, Selamat Idul Fitri 1447 H, semoga kedamaian dan berkah Allah SWT selalu menyertai kita semua,” pungkas Kang Deni.

(Redaksi)

#SorotRakyat #IdulFitri1447H #SelamatLebaran #MohonMaafLahirBatin #DeniRachman #MediaInformasiTerpercaya #HukumDanKeadilan #RakyatBersuara #Syawal #Kemenangan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bipartit yang digelar pada Jumat, 19/12/2025 di Kantor HR HI Tenant Thingsan, Kawasan IMIP, membongkar rapuhnya dasar penjatuhan sanksi terhadap Reski S. Kasala, operator crane PT LAS sekaligus anggota PSP SPN PT LAS, yang sebelumnya diberikan sanksi usai insiden lost crane pada 24 November 2025 lalu.

Manajemen berdalih sanksi dijatuhkan akibat dugaan kelalaian pekerja. Namun dalam forum resmi, dalih itu runtuh. Tak satu pun bukti otentik mampu disodorkan untuk menguatkan tuduhan. Investigasi yang dijadikan pijakan sanksi justru dinilai cacat formil, kering analisa, miskin fakta, dan abai pada realitas lapangan.

Lebih ironis, sanksi SP 2 dijatuhkan saat pekerja masih menjalani masa SP 1, tanpa pendalaman kejadian dan tanpa keberanian manajemen untuk bercermin pada prosedur keselamatan kerja yang semestinya. Disiplin ditegakkan, namun akal sehat ditinggalkan.

Pihak investigator menyatakan bahwa insiden terjadi pada proses lifting ke_sembilan, ketika operator melakukan pengangkatan coil. Pada saat saat itu crane 19 tiba-tiba mengalami loss control (Kehilangan kendali sesaat).
Dari hasil investigasi diperoleh hasil tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa operator Hoist Crane, Reski S, Kasala, melakukan kesalahan dalam prosedur pengoperasian Hoist Crane. Kejadian serupa telahbterjadi dua kali pada tahun ini yang disebabkan oleh kondisi crane yang loss. Gangguan teknis pada crane diduga menjadi penyebab utama sehingga diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kondisi peralatan serta mencegah terulang kembali kejadian serupa.

Tak tinggal diam, Pengurus PSP SPN PT LAS menolak keras praktik disipliner yang sewenang-wenang. Kasus ini diangkat ke meja bipartit sebagai bentuk perlawanan terukur terhadap keputusan sepihak yang merugikan pekerja. Forum tersebut dihadiri lengkap oleh jajaran advokasi dan pengurus PSP SPN PT LAS bersama anggota yang bersangkutan, serta perwakilan manajemen PT LAS, HRD, HR HI, Disipliner, petugas K3, hingga Pengawas Divisi Hoist Crane.

“Kami menyayangkan kinerja Disipliner yang gegabah. Namun kami tetap mengapresiasi sikap pimpinan PT LAS yang akhirnya memilih jalan benar dengan mencabut sanksi terhadap anggota kami,” tegas Paulus Sarambu, SH, Advokasi PSP SPN PT LAS.

Bagi PSP SPN PT LAS, kemenangan ini bukan sekadar soal pencabutan sanksi, melainkan penegasan arah hubungan industrial. “Mufakat dalam forum bipartit ini membuktikan bahwa hubungan kemitraan industrial bisa berjalan sehat ketika dialog dikedepankan dan ego kekuasaan diturunkan,” ujar Jumri Bandaso, Advokasi PSP SPN PT LAS.

Nada lebih keras disampaikan Ketua SPN PT LAS, Awi Pima Pala’langan. Ia menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan. “Disipliner PT LAS wajib berbenah. Jangan lagi menjatuhkan sanksi secara membabi buta tanpa analisa yang adil dan bertanggung jawab. Pekerja bukan objek hukuman, melainkan subjek yang harus dihormati hak dan martabatnya,” tandasnya.

Dengan dicabutnya SP 2 tersebut, PSP SPN PT LAS kembali menegaskan satu pesan tegas: keadilan tak bisa dipatahkan dengan surat peringatan, dan setiap tindakan sewenang-wenang akan selalu dilawan dengan data, keberanian, dan solidaritas. (TN)

#Morowali #IMIP #BuruhMelawan #KeadilanBuruh #SPN #PTLAS #SerikatPekerja #Bipartit #HakPekerja #InfoMorowali #SolidaritasBuruh #SultraHits

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pemberitahuan resmi telah disampaikan PSP SPN PT IRNC kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Morowali serta manajemen perusahaan. Aksi mogok direncanakan berlangsung selama tiga hari, pada 16–18 Desember 2025.

Dalam dua putaran bipartit sebelumnya, terdapat 11 poin tuntutan dari pihak serikat. Meski lima di antaranya telah dipenuhi, PSP SPN menilai masih ada enam tuntutan krusial yang menyangkut perlindungan, keadilan, dan kelayakan bagi pekerja. Keenam tuntutan tersebut meliputi :

1. Penambahan karyawan untuk mencegah beban kerja ganda operator dalam pendistribusian BBM

2. Penghapusan diskriminasi tunjangan skill dan kinerja, termasuk penyetaraan nominal untuk jabatan yang sama.

3. Penerapan sistem lembur yang adil, sesuai dengan jam kerja yang berlaku.

4. Penambahan fasilitas antar-jemput karyawan.

5. Penerapan keadilan pemberian tunjangan produksi di Divisi BBM sebagaimana divisi-divisi lain.

6. Pemenuhan tunjangan komunikasi.

Setelah kajian internal, PSP SPN menetapkan lima tuntutan utama sebagai dasar mogok kerja kali ini, dengan penekanan khusus pada poin pertama dan kelima, dua kebutuhan yang dinilai langsung menyangkut hak dan kesejahteraan pekerja di lapangan.

Furqan, Ketua PSP SPN PT IRNC, menyatakan bahwa mogok kerja ini bukan sekadar aksi, melainkan seruan agar manajemen dan pemangku kebijakan menaruh perhatian serius terhadap kondisi di lapangan.

“Kami berharap Direksi dan Dinas Ketenagakerjaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan departemen dan HR. Ini sudah kali kedua kami melakukan mogok, dan hal seperti ini tidak akan terulang jika ada ketegasan dan keberpihakan pada aturan,” tegasnya kepada awak media sorotrakyat.com, Selasa (09/12/2025).

Dengan latar perundingan yang kembali menemui jalan buntu, para pekerja menegaskan bahwa aksi mogok kali ini adalah langkah terakhir untuk memperjuangkan hak yang mereka yakini seharusnya diberikan tanpa syarat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT IRNC Morowali belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi mogok kerja yang akan segera dilakukan.

(TSA)

#PTIRNC #MogokKerjaIRNC #SPNMorowali #Morowali #Ketenagakerjaan #SerikatPekerja #NikelIndonesia #HakPekerja #IndustrialRelations #MorowaliIndustri

Editor & Penerbit: Den.Mj

Insiden yang dinilai menghambat kebebasan berserikat ini bermula pada 21 September 2025. Anggota PSP-SPN dari Departemen CRP tersebut mengikuti rapat dan pelatihan advokasi yang diselenggarakan oleh pengurus serikat.

Meskipun izin serikat telah diajukan secara resmi dan seluruh prosedur internal perusahaan telah diikuti, pihak departemen dan Human Resources (HR) justru dinilai sengaja mengklaim pekerja tersebut mangkir dengan dalih tidak mendapat izin. Konsekuensinya, upah pekerja dipotong.

“Ini bukan kejadian pertama. Praktik serupa kerap terjadi di kawasan IMIP, terutama oleh pihak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memegang jabatan tertentu,” ujar Ketua PSP-SPN PT IRNC.

Serikat Pekerja Nasional (SPN) menilai tindakan pemotongan upah ini memenuhi unsur penyalahgunaan jabatan yang secara nyata merugikan pekerja, melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan.

SPN merekomendasikan agar pihak yang terlibat dikenai sanksi administratif berupa Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPPT) atas tindakan tersebut.

Upaya penyelesaian internal melalui jalur persuasif tidak membuahkan hasil. Ketika kasus meningkat ke tahapan perundingan bipartit, pihak departemen disebut sempat panik. Mereka kemudian berencana mengubah status yang semula “mangkir” menjadi “izin serikat”.

Bagi PSP-SPN, rencana perubahan status tersebut mengindikasikan adanya pengakuan kesalahan atas praktik union busting yang telah terjadi.

Ilham, Ketua PSP-SPN PT IRNC, mendesak manajemen HRD untuk mengambil tindakan tegas dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan, baik dalam menyikapi pekerja lokal maupun TKA.

“Kami menuntut asas kesetaraan dijunjung tinggi. Tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh ada pihak yang seolah kebal hukum,” tegas Ilham kepada awak media Sorotrakyat.com, Kamis (20/11/2025).

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran kebebasan berserikat di kawasan industri terbesar di Morowali. Hal ini menjadi sorotan serius bagi penegakan norma ketenagakerjaan dan hukum perburuhan di Indonesia. (TSA)

#UnionBusting #Kemenaker #IMIPMorowali #SerikatPekerja #KebebasanBerserikat #Ketenagakerjaan #Morowali #SPN #DiskriminasiPekerja #HukumKetenagakerjaan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Perundingan yang dibuka 19 Oktober oleh Kadisnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah sempat diawali dengan kegiatan outbound sebagai simbol kebersamaan. Namun, dinamika lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Beberapa kali sidang terhenti, khususnya saat membahas pasal sanksi yang tak kunjung menemukan titik temu. Ketidakhadiran ketua tim manajemen pada hari-hari krusial juga memicu kekecewaan serikat pekerja. Upaya pertukaran draft PKB pun kembali memunculkan masalah karena sejumlah usulan serikat tidak dimasukkan dalam risalah yang disusun manajemen.

Hingga 30 Oktober, manajemen merilis risalah akhir berisi tiga poin tambahan tali asih Rp. 600.000 bagi ahli waris korban kecelakaan kerja, penambahan tunjangan tidak tetap, serta skema uang pisah untuk karyawan resign. Namun seluruh usulan serikat tetap tak terakomodasi, bahkan ada serikat yang menandatangani risalah di luar keputusan forum.

Perundingan ditutup tanpa penutupan resmi, tanpa draft final, dan tanpa tanda tangan lengkap.
Di tengah situasi ini, perusahaan telah mengajukan perpanjangan PKB dan PP yang kemudian disetujui Disnaker dengan alasan mencegah kekosongan aturan di kawasan IMIP. Padahal, menurut Hamka, Wakil Ketua Bidang Advokasi DPC SPN Kabupaten Morowali, langkah tersebut tidak sejalan dengan tata tertib perundingan.

“Kami sayangkan keputusan Kadisnaker Morowali yang memperpanjang PKB satu tahun, sementara perundingan belum deadlock tetapi masih pending. Dalam tata tertib, jika masih ada pasal yang belum dibahas, yang seharusnya dilakukan adalah memperpanjang masa perundingan, bukan mengambil keputusan sepihak,” tegasnya.

Dengan status pending dan banyak pasal belum disentuh, masa depan PKB Kawasan masih menggantung, menunggu komitmen semua pihak untuk kembali ke meja perundingan dengan itikad yang lebih jernih. (TSA)

#DisnakerMorowali, #Ketenagakerjaan #SerikatPekerja #KonflikBuruh #IMIPMorowali #PerjanjianKerjaBersama #PKBIMIPBuntu #SPN #Kemenaker

Editor & Penerbit: Den.Mj

Agenda perundingan diawali dengan pemilihan Ketua Tim Perunding dari unsur serikat pekerja. Proses pemilihan yang berlangsung demokratis ini diikuti oleh 30 delegasi dari 13 SP/SB yang terlibat, antara lain: SPN, FPE, SBSI, NIKEUBA, SBIMI, SEBUMI, FSBISI, FSPMI, SPIM, SPISS, SBIPE, SPSMIP, dan FSPNI.

Dalam pemilihan yang ketat, dua kandidat bersaing: Andi Ilham dari SBIMI (nomor urut 1) yang meraih 13 suara, dan Iwan, Ketua DPC SPN Morowali (nomor urut 2) yang unggul tipis dengan 14 suara.

Dengan hasil ini, Iwan kembali dipercaya memimpin Tim Perunding PKB ke-2 unsur serikat pekerja, setelah sukses memimpin perundingan PKB pertama pada tahun 2023.

Dalam keterangannya, Iwan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dari seluruh serikat. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi pekerja secara kolektif dan memperjuangkan hasil perundingan yang lebih baik.

“Kami berharap pelaksanaan PKB ke-2 ini mampu memperkuat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara adil, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan seluruh pekerja di kawasan PT IMIP,” ujar Iwan (19/10/2025).

Ia menambahkan, semangat kolaborasi dan persatuan antarserikat adalah kunci untuk mewujudkan kesepakatan yang berpihak kepada kepentingan pekerja tanpa mengabaikan harmonisasi hubungan industrial yang berkelanjutan.

Perundingan PKB ke-2 ini diharapkan menghasilkan kesepakatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan di PT IMIP. (SN-08)

#PKBIMIP #PerjanjianKerjaBersama #SerikatPekerja #PTIMIP #Morowali #Ketenagakerjaan #IwanSPN #HubunganIndustrial #KesejahteraanBuruh #SPN

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pihak PSP SPN PT DSI mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan dua kali mediasi dengan manajemen PT DSI untuk mencari jalan penyelesaian yang adil. Namun, mediasi gagal setelah manajemen menolak mempertemukan korban dan pelaku. Secara sepihak manajemen PT DSI malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap TKA tersebut sebelum memulangkannya ke China.

Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap pelaku.
“Kami tidak bisa menerima hal ini. Dengan langsung memulangkan pelaku tanpa proses hukum, perusahaan sama saja melindungi TKA dari tindak pidana. Ini berbahaya, karena bisa menjadi preseden buruk bagi pekerja asing lainnya di PT DSI,” ujar salah satu perwakilan keluarga korban, 12 Oktober 2025.

Mantan Ketua PSP SPN PT DSI, Andrian Sanjaya, yang kini menjabat sebagai Komandan Laskar Nasional Kabupaten Morowali, menilai tindakan manajemen tersebut mencerminkan ketidakseriusan perusahaan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

“PT DSI seolah ingin menutup kasus ini rapat-rapat. Padahal, tindakan memulangkan pelaku justru menghalangi proses hukum. Ini bukan hanya persoalan internal, tapi persoalan moral dan kemanusiaan,” tegas Andrian.

Meskipun pelaku telah dipulangkan, PSP SPN PT DSI tetap melaporkan kasus ini ke Polres Morowali. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada permintaan maaf resmi dari manajemen PT DSI kepada korban maupun kepada SPN.

SPN juga menyoroti sikap pasif PT IMIP sebagai pengelola kawasan industri yang menaungi PT DSI. Menurut Andrian, pengelola kawasan harus ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan kerja yang aman dan bebas pelecehan, bukan justru berdiam diri.

“PT IMIP seharusnya tegas menindaklanjuti kasus-kasus pelecehan di kawasan ini. Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari mereka. Apakah mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu ?” ujarnya.

Andrian juga menyinggung bahwa kejadian serupa bukan yang pertama. Ia mengingatkan publik tentang kasus kecelakaan kerja tragis tahun lalu di mana seorang pekerja lokal terbakar hidup-hidup di atas crane, namun tidak ada penegakan hukum yang jelas hingga kini.

“Kalau pelanggaran hukum dibiarkan tanpa konsekuensi, TKA akan merasa kebal hukum di Indonesia,” tambahnya.

PSP SPN PT DSI bersama keluarga korban menyampaikan empat tuntutan utama kepada manajemen PT DSI dan PT IMIP, yaitu:

1. Menindaklanjuti kasus secara hukum meskipun pelaku telah dipulangkan.
2. Meminta pertanggungjawaban manajemen tertinggi PT DSI yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses pemulangan TKA.
3. Mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada korban dan keluarganya.
4. Menjamin perlindungan dan keamanan kerja bagi seluruh pekerja, khususnya perempuan, di kawasan industri IMIP.

Kasus ini kembali menegaskan lemahnya penegakan hukum terhadap TKA yang melanggar aturan di Indonesia. Tanpa langkah hukum tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum, keadilan bagi pekerja lokal akan terus diabaikan.

“Ini bukan sekadar kasus di satu perusahaan. Ini persoalan kedaulatan hukum. Jangan sampai pekerja Indonesia terus menjadi korban ketidakadilan di tanah airnya sendiri,” tutup Andrian Sanjaya.
(SN-08)

#Sorotrakyat #KeselamatanKerja #KasusMorowali #TuntutKeadilan #KawasanIndustriIMIP #PTDSI #KekerasanTerhadapPerempuan #PerlindunganPekerja #PenegakanHukum #KeadilanKorban #HukumKetenagakerjaan #PSP_SPN #SerikatPekerja #Sorotrakyat #KekebalanHukumTKA #TKAChina #PelecehanSeksualTKA #IMIPMorowali #DexinSteelIndonesia

Editor & Penerbit; Den.Mj

Salah satu poin penolakan utama MIO Indonesia adalah terkait pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan keberlangsungan media online. Organisasi ini khawatir bahwa RUU tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara kritis dan membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi publik.

“Kami melihat bahwa draf RUU Penyiaran ini masih banyak mengandung pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers,” ujar AYS Prayogi, Ketum (Ketua Umum) MIO Indonesia, 5 Juni 2024.

Ketum MIO Indonesia ini juga menegaskan bahwa, “Oleh karena itu, kami menolak dan mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU ini yang melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pembahasannya,” tegasnya.

Selain penolakan terhadap RUU Penyiaran, Rakernas I MIO Indonesia juga membahas berbagai agenda penting lainnya, seperti:

• Penguatan organisasi dan keanggotaan MIO Indonesia.
• Peningkatan kualitas jurnalisme dan profesionalisme media online.
• Pengembangan bisnis dan model ekonomi yang berkelanjutan bagi media online.

MIO Indonesia berharap Rakernas I ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan kemerdekaan pers dan keberlangsungan media di Indonesia.

Beberapa poin penting dari penolakan MIO Indonesia terhadap draf RUU Penyiaran:

• Pasal-pasal yang mengatur tentang penyiaran internet berpotensi membatasi ruang gerak media online dalam menjalankan fungsinya.
• Kewenangan besar yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjegal media kritis.
• Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan penyiaran dinilai tidak seimbang dengan hak kebebasan berekspresi.

Dampak dari penolakan MIO Indonesia:

• Mendorong pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU Penyiaran.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan pers dan keberlangsungan media.
• Memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesimpulan:

Rakernas I MIO Indonesia menjadi momen penting bagi organisasi ini untuk menyuarakan kritik terhadap draf RUU Penyiaran yang bermasalah. Penolakan MIO Indonesia diharapkan dapat didengar oleh pemerintah dan DPR dan mendorong mereka untuk melakukan revisi terhadap draf RUU tersebut agar lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. (DR)

Editor & Penerbit : Den.MJ

#MIOIndonesia #RakernasI #RUUPenyiaran #KemerdekaanPers

Melalui hasil pemilihan tersebut, Iwan Kusmawan terpilih secara aklamasi setelah tiga bakal calon Ketum (Ketua Umum) lainnya, yakni Nuryanto, Dadan Sudiana dan Sugianto menyatakan tidak bersedia dicalonkan.

Dalam proses pemilihan yang dihadiri oleh 462 delegasi, Iwan Kusmawan meraih nilai terbanyak dengan 189 suara, disusul Asep Saepulloh, S.H, M.H dengan 109 suara, Djoko Heriyono, S.H dengan 91 suara, dan Sumiyati, S.H dengan 3 suara.

Diketahui bahwa sosok Iwan Kusmawan merupakan Ketua DPP SPN periode 2019-2024. Ia merupakan seorang pemimpin yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja.

Dalam pidatonya, Iwan Kusmawan berjanji akan melanjutkan perjuangannya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Ia juga akan berupaya meningkatkan peran SPN dalam pembangunan nasional.

“Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan para pekerja di seluruh Indonesia,” kata Iwan Kusmawan kepada awak media Sorotrakyat.com usai acara.

Pemilihan Ketum DPP SPN merupakan salah satu agenda penting dalam Kongres VIII SPN. Kongres ini juga membahas berbagai isu penting terkait ketenagakerjaan, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja. (DR)

Editor& Penerbit: Den.Mj