Mengambil momentum sakral ini, Keluarga Besar Media sorotrakyat.com menyampaikan ucapan selamat dan pesan mendalam bagi seluruh pembaca setia serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemimpin Redaksi sorotrakyat.com, Deni Rachman, mewakili jajaran redaksi, direksi, dan staf, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan dipertemukan kembali dengan hari kemenangan.

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, kita telah sampai di gerbang fitrah. Atas nama pribadi dan Keluarga Besar Media SorotRakyat.com, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Shiyamana Wa Shiyamakum. Mohon Maaf Lahir dan Batin,” ujar Kang Deni sapaan akrabnya Kamis (19/03).

Refleksi Simbolis: Memborgol Nafsu, Memerdekakan Hati

Dalam pesannya, Deni Rachman menekankan bahwa makna Idul Fitri tidak sekadar seremoni bermaaf-maafan, melainkan sebuah proses transformasi diri yang fundamental. Ia menggarisbawahi pentingnya mempertahankan nilai-nilai disiplin dan kejujuran yang telah ditempa selama Ramadan.

Secara simbolis, Kang Deni mengaitkan esensi Ramadan dengan semangat sorotrakyat.com dalam mengawal hukum dan keadilan.

“Selama satu bulan penuh, kita dilatih untuk ‘memborgol’ hawa nafsu, ego, dan sifat-sifat tercela lainnya. Inilah kemenangan sejati,” tegasnya. “Hari Raya Idul Fitri adalah momen di mana kita memerdekakan hati dari rasa benci dan dendam, kembali kepada kesucian (fitrah) dengan semangat baru untuk berbuat kebaikan.”

Menjaga Integritas di Tengah Arus Informasi

Sebagai nakhoda media yang berkomitmen pada jurnalisme investigatif dan penegakan hukum, Deni Rachman juga menitipkan pesan penting terkait integritas, baik bagi internal redaksi maupun publik dalam menyerap informasi.

“Di tengah dinamika bangsa dan derasnya arus informasi yang seringkali menyisipkan berita palsu (hoaks) serta konten provokatif, integritas adalah ‘borgol’ pengaman yang paling ampuh. Kami di sorotrakyat.com berkomitmen untuk terus konsisten menyajikan pemberitaan yang kredibel, tajam, dan berimbang, demi menjaga keutuhan sosial dan supremasi hukum,” lanjut Kang Deni.

Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan semangat fitrah sebagai landasan dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan mengedepankan tabayyun (verifikasi) dan empati.

Sinergi dan Silaturahmi Nasional

Mengakhiri penyampaiannya, Kang Deni berharap momentum Idul Fitri 1447 H ini dapat memperkuat sinergi antara media, aparatur penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

“Mari kita jadikan hari kemenangan ini sebagai titik tolak untuk mempererat tali silaturahmi nasional. Runtuhkan ego sektoral, bangun jembatan komunikasi, dan bersama-sama kita ‘sorot’ setiap ketidakadilan demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, Selamat Idul Fitri 1447 H, semoga kedamaian dan berkah Allah SWT selalu menyertai kita semua,” pungkas Kang Deni.

(Redaksi)

#SorotRakyat #IdulFitri1447H #SelamatLebaran #MohonMaafLahirBatin #DeniRachman #MediaInformasiTerpercaya #HukumDanKeadilan #RakyatBersuara #Syawal #Kemenangan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menghadapi ancaman hilangnya mata pencaharian, enam serikat pekerja lintas sektoral bersatu di bawah payung Aliansi SPSB. Koalisi besar ini terdiri dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), KSBSI, Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas KSPSI, SBSI 1992, Serikat Sejati, dan Serikat Buruh Independen. Sedikitnya 1.000 massa aksi memenuhi gerbang utama pabrik, mengubah kawasan industri tersebut menjadi lautan manusia dengan atribut perjuangan.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung hingga 7 Maret 2026 ini membawa misi krusial. Para pekerja mendesak PT TPL untuk tidak “cuci tangan” atas nasib ribuan keluarga yang bergantung pada pabrik tersebut. Tuntutan utama mencakup:

• Pembayaran pesangon sesuai regulasi ketenagakerjaan terbaru.
• Pemberian uang penghargaan masa kerja yang adil.
• Pemenuhan hak-hak normatif lainnya yang seringkali terabaikan dalam proses penutupan pabrik secara mendadak.

Dukungan Elit Nasional & Ancaman “International Pressure”
Perjuangan buruh Toba ini tidak berdiri sendiri. Tokoh buruh nasional, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dan Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan sekaligus sebagai Ketua Industriall Global Union,turun tangan langsung memberikan sokongan moril dan strategis.

Dalam orasinya yang menggelegar di depan massa, Iwan Kusmawan melontarkan peringatan keras kepada manajemen perusahaan. Ia menegaskan bahwa jika jalur diplomasi lokal menemui jalan buntu, kasus ini akan dibawa ke meja hijau internasional.
“Perjuangan ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi soal keadilan dan martabat. Jika hak buruh diabaikan, kami siap membawa persoalan ini ke forum internasional melalui Industriall Global Union yang bermarkas di Jenewa,tegas Iwan sebagai Ketua Industriall Indonesia Council yang disampaikan melalui telekonprens di hadapan aparat kepolisian dan TNI yang melakukan pengawalan ketat.

Di lini lapangan, Ketua DPD SPN Medan, Anggiat, bersama Sekretaris Mince, terus melakukan koordinasi agar aksi tetap kondusif namun memberikan tekanan maksimal (pressure). Meski tensi tinggi, aksi tetap berjalan tertib di bawah pengawasan ketat unsur Koramil dan Polres setempat.

Penutupan operasional PT TPL di Kabupaten Toba ini menjadi lonceng peringatan bagi stabilitas ekonomi daerah. Para pekerja menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sejengkal pun sebelum ada kepastian hitam di atas putih mengenai masa depan dan hak-hak mereka. (IK)

#SaveBuruhTPL #SumateraUtara #TobaPulpLestari #KeadilanBuruh #PHK #SerikatPekerja #SorotRakyat #BuruhBersatu #TPL #KabupatenToba #InfoSumut #BeritaBuruh #SPN #KSBSI #ViralHariIni #Buruh #Demo #Toba #Sumut #PTTPL #PHK #Viral #JusticeForWorkers

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketidakhadiran pimpinan pengusaha tersebut memicu reaksi keras dan kemarahan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Morowali, serta seluruh delegasi serikat lainnya yang hadir dalam forum resmi perundingan.

“Kami menunggu hampir 30 menit tanpa kejelasan. Alasan mereka tidak masuk akal. Kalau memang tidak bisa hadir, kenapa tidak beri mandat ke perwakilan lain. Kami datang ke Manado bukan untuk rekreasi, tapi untuk memperjuangkan hak buruh!” tegas Hamka, Delegasi SPN Morowali yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Advokasi DPC SPN Morowali.

Hamka menilai sikap tersebut sebagai bukti nyata ketidaksungguhan dan rendahnya penghormatan pengusaha terhadap proses perundingan yang krusial ini.

“Kami datang dengan niat baik dan semangat perjuangan, tapi pengusaha justru mempermainkan waktu dan proses. Ini pelecehan terhadap perjuangan buruh!” ujarnya dengan nada tinggi.

Sikap tidak kooperatif ini mendapat peringatan keras. Hamka menegaskan bahwa SPN dan seluruh delegasi buruh tidak akan tinggal diam.

“Kalau mereka masih main-main seperti ini, jangan salahkan kami jika kami mengambil langkah tegas. Kami siap gelar aksi besar-besaran di kawasan PT IMIP,” ancamnya.

Senada dengan Hamka, delegasi SPN Morowali lainnya, Sahar, menyatakan bahwa absennya pimpinan pengusaha bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi kuat upaya mengulur waktu dan melecehkan proses.

“Ini bukan cuma absen, ini bentuk tidak adanya komitmen. Kalau terus seperti ini, kami akan panggil kawan-kawan buruh turun ke jalan,” ujar Sahar, menegaskan bahwa perundingan PKB adalah ruang perjuangan dan simbol harga diri buruh.

Sahar juga menekankan soliditas buruh Morowali meskipun mereka jauh dari basis. “Jangan pikir karena kami jauh dari Morowali lalu pengusaha bisa seenaknya bermain-main. Kami memang hanya beberapa orang di sini, tapi kami solid dan terus berkoordinasi dengan ribuan kawan-kawan buruh di Morowali,” tutupnya.

Peringatan keras ini mengakhiri pernyataan delegasi buruh di hari ketujuh perundingan. “Kalau pengusaha tidak juga menunjukkan keseriusan dalam PKB ke-2 kawasan PT IMIP ini, maka jangan salahkan kami jika langkah berikutnya adalah aksi besar di depan perusahaan.”

(SN-08)

#PKBIMIP #PerundinganPKB #SPNMorowali #BuruhMorowali #PTIMIP #SerikatPekerja #HakBuruh #AksiBuruh #KawasanIndustri #HubunganIndustrial

Editor & Penerbit: Den.Mj

Agenda perundingan diawali dengan pemilihan Ketua Tim Perunding dari unsur serikat pekerja. Proses pemilihan yang berlangsung demokratis ini diikuti oleh 30 delegasi dari 13 SP/SB yang terlibat, antara lain: SPN, FPE, SBSI, NIKEUBA, SBIMI, SEBUMI, FSBISI, FSPMI, SPIM, SPISS, SBIPE, SPSMIP, dan FSPNI.

Dalam pemilihan yang ketat, dua kandidat bersaing: Andi Ilham dari SBIMI (nomor urut 1) yang meraih 13 suara, dan Iwan, Ketua DPC SPN Morowali (nomor urut 2) yang unggul tipis dengan 14 suara.

Dengan hasil ini, Iwan kembali dipercaya memimpin Tim Perunding PKB ke-2 unsur serikat pekerja, setelah sukses memimpin perundingan PKB pertama pada tahun 2023.

Dalam keterangannya, Iwan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dari seluruh serikat. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi pekerja secara kolektif dan memperjuangkan hasil perundingan yang lebih baik.

“Kami berharap pelaksanaan PKB ke-2 ini mampu memperkuat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara adil, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan seluruh pekerja di kawasan PT IMIP,” ujar Iwan (19/10/2025).

Ia menambahkan, semangat kolaborasi dan persatuan antarserikat adalah kunci untuk mewujudkan kesepakatan yang berpihak kepada kepentingan pekerja tanpa mengabaikan harmonisasi hubungan industrial yang berkelanjutan.

Perundingan PKB ke-2 ini diharapkan menghasilkan kesepakatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan di PT IMIP. (SN-08)

#PKBIMIP #PerjanjianKerjaBersama #SerikatPekerja #PTIMIP #Morowali #Ketenagakerjaan #IwanSPN #HubunganIndustrial #KesejahteraanBuruh #SPN

Editor & Penerbit: Den.Mj

Advokat Tutik Rahayu, S.H., yang merupakan bagian dari tim penasihat hukum Horas Sianturi, saat dikonfirmasi pada 23 April 2025, menyayangkan pemberitaan yang dianggap tidak objektif dalam menyoroti penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri Simalungun.

Perkara ini bermula dari sengketa warisan antara Marwati Salimi Cs dan Mariana, yang telah menguasai aset keluarga selama lebih dari 30 tahun. Pada tahun 2020, kedua pihak mencapai kesepakatan damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh pengacara Horas Sianturi, S.H. Kesepakatan perdamaian ini kemudian dituangkan dalam akta notaris di Pematangsiantar.

Sebagai bagian dari kesepakatan damai, tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mariana dikembalikan kepada Marwati Salimi Cs. Dua di antaranya kemudian dikuasakan penjualannya kepada Horas Sianturi melalui Surat Kuasa Nomor 01 dan 04.

Berdasarkan surat kuasa tersebut, Horas Sianturi memiliki wewenang untuk menjual dua properti yang berlokasi di Sinaksak, Simalungun, dan Jalan Cokro, Pematangsiantar. Salah satu properti yang dijual adalah bangunan bekas gudang yang telah terbakar, dengan hasil penjualan besi tua senilai Rp85 juta.

Dana hasil penjualan tersebut, beserta dana pribadi dari Horas Sianturi, digunakan untuk merenovasi aset Mariana. Sesuai dengan kesepakatan, 20% dari hasil penjualan menjadi hak Horas Sianturi, sementara sisanya diperuntukkan bagi pihak keluarga.

Tim kuasa hukum berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap Horas Sianturi oleh penyidik Polres Simalungun adalah tindakan prematur. Mereka menegaskan bahwa tidak ada unsur pidana dalam tuduhan penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penadahan (Pasal 480 KUHP). Selain itu, tidak ada penyitaan barang bukti maupun pemasangan garis polisi (police line) di lokasi yang disebutkan dalam perkara.

“Klien kami telah bersikap kooperatif sejak awal hingga berkas dinyatakan lengkap (P21). Tidak dilakukannya penahanan terhadap klien kami saat pelimpahan perkara merupakan hak diskresi hukum yang dimiliki oleh jaksa,” tegas Tutik Rahayu.

Upaya keadilan restoratif (restorative justice) yang diupayakan oleh Kejaksaan tidak berhasil karena pihak pelapor, Mariana, tidak pernah hadir secara langsung. Ia hanya mengutus kuasa hukumnya yang, menurut tim kuasa hukum Horas Sianturi, sempat meminta imbalan hingga Rp500 juta. Permintaan ini dinilai tidak wajar dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum mengimbau media untuk menjunjung tinggi etika jurnalistik dan menyajikan informasi secara adil serta mendidik. Mereka mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah dan meminta agar tidak ada upaya penggiringan opini publik terkait kasus ini.

“Jangan sampai digiring opini seolah-olah jaksa wajib melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan adalah kewenangan subjektif aparat hukum, bukan merupakan suatu keharusan,” pungkas Tutik Rahayu. (DR)

Sumber: Humas MIO INDONESIA
Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu poin penolakan utama MIO Indonesia adalah terkait pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan keberlangsungan media online. Organisasi ini khawatir bahwa RUU tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara kritis dan membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi publik.

“Kami melihat bahwa draf RUU Penyiaran ini masih banyak mengandung pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers,” ujar AYS Prayogi, Ketum (Ketua Umum) MIO Indonesia, 5 Juni 2024.

Ketum MIO Indonesia ini juga menegaskan bahwa, “Oleh karena itu, kami menolak dan mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU ini yang melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pembahasannya,” tegasnya.

Selain penolakan terhadap RUU Penyiaran, Rakernas I MIO Indonesia juga membahas berbagai agenda penting lainnya, seperti:

• Penguatan organisasi dan keanggotaan MIO Indonesia.
• Peningkatan kualitas jurnalisme dan profesionalisme media online.
• Pengembangan bisnis dan model ekonomi yang berkelanjutan bagi media online.

MIO Indonesia berharap Rakernas I ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan kemerdekaan pers dan keberlangsungan media di Indonesia.

Beberapa poin penting dari penolakan MIO Indonesia terhadap draf RUU Penyiaran:

• Pasal-pasal yang mengatur tentang penyiaran internet berpotensi membatasi ruang gerak media online dalam menjalankan fungsinya.
• Kewenangan besar yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjegal media kritis.
• Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan penyiaran dinilai tidak seimbang dengan hak kebebasan berekspresi.

Dampak dari penolakan MIO Indonesia:

• Mendorong pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU Penyiaran.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan pers dan keberlangsungan media.
• Memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesimpulan:

Rakernas I MIO Indonesia menjadi momen penting bagi organisasi ini untuk menyuarakan kritik terhadap draf RUU Penyiaran yang bermasalah. Penolakan MIO Indonesia diharapkan dapat didengar oleh pemerintah dan DPR dan mendorong mereka untuk melakukan revisi terhadap draf RUU tersebut agar lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. (DR)

Editor & Penerbit : Den.MJ

#MIOIndonesia #RakernasI #RUUPenyiaran #KemerdekaanPers

Melalui hasil pemilihan tersebut, Iwan Kusmawan terpilih secara aklamasi setelah tiga bakal calon Ketum (Ketua Umum) lainnya, yakni Nuryanto, Dadan Sudiana dan Sugianto menyatakan tidak bersedia dicalonkan.

Dalam proses pemilihan yang dihadiri oleh 462 delegasi, Iwan Kusmawan meraih nilai terbanyak dengan 189 suara, disusul Asep Saepulloh, S.H, M.H dengan 109 suara, Djoko Heriyono, S.H dengan 91 suara, dan Sumiyati, S.H dengan 3 suara.

Diketahui bahwa sosok Iwan Kusmawan merupakan Ketua DPP SPN periode 2019-2024. Ia merupakan seorang pemimpin yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja.

Dalam pidatonya, Iwan Kusmawan berjanji akan melanjutkan perjuangannya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Ia juga akan berupaya meningkatkan peran SPN dalam pembangunan nasional.

“Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan para pekerja di seluruh Indonesia,” kata Iwan Kusmawan kepada awak media Sorotrakyat.com usai acara.

Pemilihan Ketum DPP SPN merupakan salah satu agenda penting dalam Kongres VIII SPN. Kongres ini juga membahas berbagai isu penting terkait ketenagakerjaan, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja. (DR)

Editor& Penerbit: Den.Mj

Presiden kemudian naik ke lantai tiga dan menuju salah satu rumah makan yang berada di mal tersebut, yaitu Gula Merah. Kedatangan Kepala Negara itu pun mengejutkan pengunjung dan pegawai restoran tersebut yang antara lain dirasakan langsung oleh Rico Suwu, supervisor restoran tersebut.

“Luar biasa, Pak. Jadi ini salah satu momen yang benar-benar buat saya sekali seumur hidup ketemu sama Bapak yang benar-benar luar biasanya rendah hati yang bagi saya luar biasa, enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” ujar Rico.

Menurut Rico, Presiden Jokowi menyantap hidangan empal cabai hijau, empal balado, tempe bacem, hingga nasi goreng. Sementara untuk minumannya, Presiden Jokowi memesan es teh manis dan memilih es campur sebagai hidangan penutupnya.

Lepas santap malam, Presiden pun berkeliling mal seraya menyapa masyarakat. Tak sedikit pengunjung yang tidak menyangka bisa berjumpa dengan Kepala Negara, bahkan hingga bisa berfoto bersama.

“Gak nyangka (bisa foto dengan Presiden). Senang, astaga,” ujar salah satu pengunjung mal bernama Amel.

Setelah berjumpa langsung, Amel menilai sosok Presiden Jokowi sebagai orang yang sangat ramah. Amel pun mendoakan Presiden Jokowi agar sukses selalu.

“Semoga Bapak sukses selalu, tetap jadi yang terbaik. Tetap jadi nomor satu,” pungkasnya.

Sebelum santap malam, Presiden Jokowi juga sempat berbelanja pakaian jenama lokal. Selain tampak membeli celana panjang hitam, Presiden juga tampak membeli tiga baju anak berwarna merah, kuning, dan hijau.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wali Kota Manado Andrei Angouw, dan Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

“Semua negara, semua tujuan wisata, semua destinasi wisata mengalami hal yang sama. Tetapi, recovery, pemulihan di Indonesia jauh lebih cepat. Sekarang Bali sudah full wisatawan, meskipun belum seperti prapandemi, tetapi sudah lebih di atas 60-70 persen. Di tempat-tempat lain juga sama. Kita harapkan akan kembali secepatnya normal sehingga semua destinasi wisata kita bisa pulih kembali atau lebih meningkat dari sebelum pandemi,” ujar Presiden.

Likupang merupakan salah satu destinasi super prioritas (DSP) yang ditetapkan pemerintah selain Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Sebagai DSP, pemerintah pun menyiapkan infrastruktur pendukungnya, seperti bandara hingga jalan akses.

“Infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara baik airport-nya sudah dibenahi dan sekarang siap untuk menampung terminalnya dalam jumlah yang besar. Kemudian dari airport menuju ke Likupang ini bisa lewat darat yang jalannya sebagian sudah diperbaiki. Saya kira kalau dibandingkan sebelumnya jauh sekali, sekarang sudah mulus,” ungkapnya.

Selain jalur darat, pemerintah juga menyiapkan jalur laut yang bisa mempercepat waktu tempuh dari kota menuju Likupang menjadi hanya 15-20 menit. Presiden meyakini hal tersebut akan turut menarik investor untuk berinvestasi di Likupang.

“Ini bisa menarik investasi, menarik investor dan kita harapkan seperti Marriot, (hotel) bintang lima ini tidak hanya satu, tetapi nanti juga yang lain-lain bintang empat, bintang tiga, atau yang resor, semuanya ada di kawasan Likupang ini,” imbuhnya.

Kepala Negara pun optimistis kawasan Likupang akan ramai didatangi turis mancanegara, baik dari Eropa maupun dari negara-negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Apalagi, mulai Februari 2023 ini, penerbangan langsung dari Tiongkok akan kembali dibuka. Presiden yakin sektor pariwisata ini akan makin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.

“Turis dari Tiongkok, dari China sudah mulai Februari dibuka lagi. Ada tiga atau empat pesawat yang akan kembali datang mulai awal Februari dan ini kan yang dari Singapura sudah. Saya kira ini akan normal kembali. Artinya, Sulawesi Utara didukung dari sisi pertanian, didukung pariwisata, itu akan sangat bagus,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau kawasan Likupang yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubenur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Tiba di bendungan, Presiden Joko Widodo disambut marching band dari SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Presiden sempat menyapa para pemain marching band dan juga menjadi dirigen walau hanya sebentar.

Tidak berapa lama, Presiden berjalan kaki menuju bendungan dan tampak puluhan siswa SD menyambut kedatangan Presiden. Di penghujung jalan, Presiden dimintakan untuk bermain bersama marching band SD GMIM IV Tomohon oleh pemimpinnya, Kathy.

“Begini Pak, satu, dua, tiga empat,” ucap Kathy sambil menggerakkan tongkat mayoretnya. “Baik. Satu, dua, tiga, empat. Ayo mulai,” kata Presiden menunggu musiknya dimainkan.

Siang itu, marching band SD GMIM IV Tomohon membawakan lagu tradisional asal Minahasa yang berjudul “Dung Nene Dung Tete”.

Setelah itu, Presiden meresmikan bendungan dan juga melepas ikan ke bendungan. Saat melakukan pelepasan ikan, musik kolintang dari SMP Katolik ST. Kohanis Laikit, Minahasa Utara mengalun yang membawakan beberapa lagu nasional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan banyaknya pelajar dalam acara peresmian ini. Menurutnya, Presiden ingin agar manfaat bendungan dapat dipahami oleh para pelajar.

“Presiden ingin para pelajar mengerti dan memahami manfaat bendungan sebagai penyedia air baku, penyedia air irigasi, pengendali banjir, pembangkit listrik tenaga air, pengembangan wisata. Dan diharapkan juga mereka bisa bercerita kepada teman-temannya, orang tua, dan juga menjadi pengalaman berharga untuk masa depan mereka,” kata Menteri PUPR.

Turut mengisi acara dan hadir juga pada peresmian bendungan ini adalah para siswa dari SDN Kawangkoan, SDN Kolongan, SD Inpres Kawangkoan, SMP Negri 10 Manado, SMP 1 Kalawat, SMAN 8 Manado, dan SMAN 1 Kalawat. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden