Mengambil momentum sakral ini, Keluarga Besar Media sorotrakyat.com menyampaikan ucapan selamat dan pesan mendalam bagi seluruh pembaca setia serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemimpin Redaksi sorotrakyat.com, Deni Rachman, mewakili jajaran redaksi, direksi, dan staf, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan dipertemukan kembali dengan hari kemenangan.

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, kita telah sampai di gerbang fitrah. Atas nama pribadi dan Keluarga Besar Media SorotRakyat.com, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Shiyamana Wa Shiyamakum. Mohon Maaf Lahir dan Batin,” ujar Kang Deni sapaan akrabnya Kamis (19/03).

Refleksi Simbolis: Memborgol Nafsu, Memerdekakan Hati

Dalam pesannya, Deni Rachman menekankan bahwa makna Idul Fitri tidak sekadar seremoni bermaaf-maafan, melainkan sebuah proses transformasi diri yang fundamental. Ia menggarisbawahi pentingnya mempertahankan nilai-nilai disiplin dan kejujuran yang telah ditempa selama Ramadan.

Secara simbolis, Kang Deni mengaitkan esensi Ramadan dengan semangat sorotrakyat.com dalam mengawal hukum dan keadilan.

“Selama satu bulan penuh, kita dilatih untuk ‘memborgol’ hawa nafsu, ego, dan sifat-sifat tercela lainnya. Inilah kemenangan sejati,” tegasnya. “Hari Raya Idul Fitri adalah momen di mana kita memerdekakan hati dari rasa benci dan dendam, kembali kepada kesucian (fitrah) dengan semangat baru untuk berbuat kebaikan.”

Menjaga Integritas di Tengah Arus Informasi

Sebagai nakhoda media yang berkomitmen pada jurnalisme investigatif dan penegakan hukum, Deni Rachman juga menitipkan pesan penting terkait integritas, baik bagi internal redaksi maupun publik dalam menyerap informasi.

“Di tengah dinamika bangsa dan derasnya arus informasi yang seringkali menyisipkan berita palsu (hoaks) serta konten provokatif, integritas adalah ‘borgol’ pengaman yang paling ampuh. Kami di sorotrakyat.com berkomitmen untuk terus konsisten menyajikan pemberitaan yang kredibel, tajam, dan berimbang, demi menjaga keutuhan sosial dan supremasi hukum,” lanjut Kang Deni.

Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan semangat fitrah sebagai landasan dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan mengedepankan tabayyun (verifikasi) dan empati.

Sinergi dan Silaturahmi Nasional

Mengakhiri penyampaiannya, Kang Deni berharap momentum Idul Fitri 1447 H ini dapat memperkuat sinergi antara media, aparatur penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

“Mari kita jadikan hari kemenangan ini sebagai titik tolak untuk mempererat tali silaturahmi nasional. Runtuhkan ego sektoral, bangun jembatan komunikasi, dan bersama-sama kita ‘sorot’ setiap ketidakadilan demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, Selamat Idul Fitri 1447 H, semoga kedamaian dan berkah Allah SWT selalu menyertai kita semua,” pungkas Kang Deni.

(Redaksi)

#SorotRakyat #IdulFitri1447H #SelamatLebaran #MohonMaafLahirBatin #DeniRachman #MediaInformasiTerpercaya #HukumDanKeadilan #RakyatBersuara #Syawal #Kemenangan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menghadapi ancaman hilangnya mata pencaharian, enam serikat pekerja lintas sektoral bersatu di bawah payung Aliansi SPSB. Koalisi besar ini terdiri dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), KSBSI, Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas KSPSI, SBSI 1992, Serikat Sejati, dan Serikat Buruh Independen. Sedikitnya 1.000 massa aksi memenuhi gerbang utama pabrik, mengubah kawasan industri tersebut menjadi lautan manusia dengan atribut perjuangan.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung hingga 7 Maret 2026 ini membawa misi krusial. Para pekerja mendesak PT TPL untuk tidak “cuci tangan” atas nasib ribuan keluarga yang bergantung pada pabrik tersebut. Tuntutan utama mencakup:

• Pembayaran pesangon sesuai regulasi ketenagakerjaan terbaru.
• Pemberian uang penghargaan masa kerja yang adil.
• Pemenuhan hak-hak normatif lainnya yang seringkali terabaikan dalam proses penutupan pabrik secara mendadak.

Dukungan Elit Nasional & Ancaman “International Pressure”
Perjuangan buruh Toba ini tidak berdiri sendiri. Tokoh buruh nasional, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dan Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan sekaligus sebagai Ketua Industriall Global Union,turun tangan langsung memberikan sokongan moril dan strategis.

Dalam orasinya yang menggelegar di depan massa, Iwan Kusmawan melontarkan peringatan keras kepada manajemen perusahaan. Ia menegaskan bahwa jika jalur diplomasi lokal menemui jalan buntu, kasus ini akan dibawa ke meja hijau internasional.
“Perjuangan ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi soal keadilan dan martabat. Jika hak buruh diabaikan, kami siap membawa persoalan ini ke forum internasional melalui Industriall Global Union yang bermarkas di Jenewa,tegas Iwan sebagai Ketua Industriall Indonesia Council yang disampaikan melalui telekonprens di hadapan aparat kepolisian dan TNI yang melakukan pengawalan ketat.

Di lini lapangan, Ketua DPD SPN Medan, Anggiat, bersama Sekretaris Mince, terus melakukan koordinasi agar aksi tetap kondusif namun memberikan tekanan maksimal (pressure). Meski tensi tinggi, aksi tetap berjalan tertib di bawah pengawasan ketat unsur Koramil dan Polres setempat.

Penutupan operasional PT TPL di Kabupaten Toba ini menjadi lonceng peringatan bagi stabilitas ekonomi daerah. Para pekerja menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sejengkal pun sebelum ada kepastian hitam di atas putih mengenai masa depan dan hak-hak mereka. (IK)

#SaveBuruhTPL #SumateraUtara #TobaPulpLestari #KeadilanBuruh #PHK #SerikatPekerja #SorotRakyat #BuruhBersatu #TPL #KabupatenToba #InfoSumut #BeritaBuruh #SPN #KSBSI #ViralHariIni #Buruh #Demo #Toba #Sumut #PTTPL #PHK #Viral #JusticeForWorkers

Editor & Penerbit: Den.Mj

Di wilayah Sumatra Utara ada sekitar 21 wilayah yang terkena dampak akibat banjir bandang dan tanah longsor ini, diantaranya meliputi wilayah Kota Medan, Wilayah Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Binjai, Pematang Siantar. Sedangkan wilayah Aceh meliputi Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Aceh, dan Aceh Tengah. (Tempo, 30 November 2025)

Menurut Kasubbid Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Siti Rohani bahwa “bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah hukum Polda Sumut, diakibatkan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir”. (Tempo, 30 November 2025).

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah korban banjir yang meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga Rabu 3 November 2025, korban meninggal dunia mencapai 811 orang, sedangkan yang masih dalam pencarian mencapai 623 orang. Selain itu bencana ini juga menyebabkan 2600 orang luka-luka, 3,2 juta terdampak, 593,9 ribu mengungsi, 3400 rumah rusak berat, 2100 rusak sedang, 4900 rusak ringan. Dan juga kerusakan fasilitas umum seperti kerusakan fasilitas sekolah sebanyak 215 unit, 9 fasilitas kesehatan, serta 132 fasilitas ibadah. (FajarPos NetWork, 4 Desember 2025)

Banyaknya korban jiwa, fasilitas umum serta rumah yang rusak bahkan hanyut terbawa banjir bandang sungguh sangat memprihatinkan. Terlebih lagi melihat banyaknya kayu gelondongan yang terbawa hanyut, ini menandakan adanya penebangan hutan besar-besaran, tentu hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir bandang. Dimana tidak ada lagi resapan air hujan di hulu DAS.

Menurut keterangan Walhi bahwa di Wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat sekitar 1,4 juta hektar hutan digunduli, ini berlangsung dari tahun 2016 sampai 2024, semua ini merupakan perbuatan dari 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU Sawit, PBPH, Geotermal, izin PLTA, izin PLTM (Walhi, 2 Desember 2025). Sehingga saat ini luas hutan yang tersisa hanya sekitar 30.568 Ha di wilayah Sumatra Utara.

Adanya pemberian izin oleh pemerintah bagi ratusan perusahaan untuk menggunduli hutan, ini menandakan bahwa pemerintah tidak mengelola Sumber Daya Alam dengan baik. Dimana pemerintah menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta, yang tentunya akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi para pengusaha tersebut.

Begitulah sistem Kapitalis yang berlaku saat ini, yang senantiasa memberikan keleluasaan bagi pihak swasta sebagai kapital pemilik modal) untuk menguasai sumber daya alam. Inilah bentuk dari kebebasan kepemilikan, dimana SDA yang seharusnya milik negara yang digunakan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan rakyat, diserahkan pada pihak swasta.

Kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan swasta, membuat rakyat semakin sengsara dengan dampak buruk yang ditimbulkannya. Seperti hal banjir bandang di Sumatra bagian utara ini. Berapa banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal serta harta bendanya.

Mereka tinggal di pengungsian, dengan tempat yang seadanya, tidak ada penerangan lampu, persediaan air bersih, pakaian bersih, juga makanan. Terlambatnya pasokan bantuan dari pemerintah, menambah kesengsaraan masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Bahkan wilayah Aceh Tamiang, harus minum dari air banjir, pisang mentah, karena lambatnya bantuan dari pemerintah.

Begitulah pemimpin dalam sistem saat ini, tidak sepenuhnya memperhatikan dan mengurusi kepentingan rakyat. Mereka hanya sibuk dengan kepentingan para oligarki untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan para pemimpin kurang bertanggung jawab terhadap dampak buruk yang dirasakan masyarakat akibat dari kebijakannya.

Para pemimpin juga tidak bertindak tegas terhadap para pelaku penggundulan jutaan hektar hutan, yang berakibat banjir bandang yang begitu dahsyat. Bahkan pemerintah terkesan menutup-nutupi segala perbuatan para penguasa yang telah memberikan izin atas penggundulan tersebut. Dengan kepemimpinan seperti ini, sangat sulit untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sungguh berbeda dengan Islam, dalam Islam seorang pemimpin harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, “Setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (H.R Bukhari Muslim).

Begitu pula dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Islam sepenuhnya dikelola oleh negara, tidak boleh dikelola bahkan dimiliki oleh individu maupun swasta. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, air, rumput (padang rumput), api” (hadist Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam Islam Sumber Daya Alam (SDA) merupakan hak kepemilikan umum yang sebesar-besarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kepemimpinan dalam Islam begitu penuh dengan tanggung jawab, dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan para oligarki. Islam melarang adanya pengrusakan hutan, karena ini akan mendatangkan bencana yang besar bagi masyarakat disekitarnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 41 yang artinya “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka, sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. Dalam sistem Islam setiap pelaku pengrusakan sumber daya alam diberi sanksi yang memberi efek jera.

Dengan sistem Islam masyarakat hidup penuh dengan kesejahteraan, karena seluruh aspek kehidupannya diatur dengan syariat Islam, serta memiliki pemimpin yang amanah dalam mengurusi kepentingan masyarakatnya. Sehingga masyarakat dapat terpenuhi seluruh kebutuhan.

Selain itu pemimpinya akan senantiasa memperhatikan keselamatan rakyatnya, dengan tidak membuat kebijakan yang akan mendatangkan bencana bagi rakyatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Araf ayat 96 yang artinya
“Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa disebabkan perbuatannya”.
Allahu ‘alam bishshawab.

oleh : Siti S
Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua DPD SPN Sumut, Ir. Anggiat Pasaribu, menekankan bahwa kondusivitas harus dijaga apapun hasil keputusan UMP nantinya. Pihaknya berharap regulasi upah yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dapat diterima baik oleh pekerja, pengusaha, maupun pemerintah, tanpa menimbulkan kesenjangan di Sumut.

“Serikat pekerja dan buruh berharap kenaikan upah tahun 2026 berada di kisaran 8,5% hingga 10,5%,” ujar Anggiat.

Namun, ia mengakui angka tersebut dinilai cukup berat bagi sebagian pengusaha. Menurutnya, jika kenaikan upah tidak sesuai harapan buruh, negara harus hadir untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. “Selama harga barang terkendali dan upah mencukupi kebutuhan hidup, maka situasi akan tetap baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kadisnaker Sumut, Ir. Yuliani Siregar, MAP, menyampaikan bahwa Pemprov telah beberapa kali menggelar forum pembahasan bersama perwakilan pekerja dan pengusaha untuk mencegah gejolak sosial pasca-pengumuman UMP.

Senada, Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Decky Hendarsono, menekankan pentingnya keamanan dan stabilitas sosial selama proses penetapan upah. “Apapun keputusan terkait upah, yang utama adalah kondusivitas. Kami berharap pengusaha menciptakan iklim usaha yang sehat, dan para pekerja memperoleh kehidupan yang layak,” katanya.

Dr. Agusmidah, Pakar Hukum Ketenagakerjaan dari USU, menjelaskan bahwa secara konsep, di Indonesia tidak ada istilah ‘kenaikan upah’, melainkan penyesuaian upah terhadap kenaikan harga kebutuhan hidup. Faktor penentu utamanya meliputi kondisi ekonomi nasional, peran serikat pekerja dalam negosiasi kolektif, serta perbedaan regional dan sektoral.

FGD ini diharapkan menjadi wadah konstruktif untuk menghasilkan kebijakan upah yang adil, berimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan dunia usaha di Sumatera Utara.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Dr. Agusmidah, SH, MH, Pengamat Buruh Hawari, SH, MH, Sekretaris Eksekutif DPP Apindo Sumut Bambang Hermanto, SH, MH, dan Ketua DPD KSPSI CP Nainggolan, SE, MAP. (T-08)

#UMP2026 #UpahMinimumProvinsi2026 #PenetapanUpahSumut #SPNSumateraUtara #UpahMinimum #DisnakerSumut #KondusifitasBuruh #KenaikanUpahBuruh

Editor & Penerbit: Den.Mj

Advokat Tutik Rahayu, S.H., yang merupakan bagian dari tim penasihat hukum Horas Sianturi, saat dikonfirmasi pada 23 April 2025, menyayangkan pemberitaan yang dianggap tidak objektif dalam menyoroti penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri Simalungun.

Perkara ini bermula dari sengketa warisan antara Marwati Salimi Cs dan Mariana, yang telah menguasai aset keluarga selama lebih dari 30 tahun. Pada tahun 2020, kedua pihak mencapai kesepakatan damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh pengacara Horas Sianturi, S.H. Kesepakatan perdamaian ini kemudian dituangkan dalam akta notaris di Pematangsiantar.

Sebagai bagian dari kesepakatan damai, tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mariana dikembalikan kepada Marwati Salimi Cs. Dua di antaranya kemudian dikuasakan penjualannya kepada Horas Sianturi melalui Surat Kuasa Nomor 01 dan 04.

Berdasarkan surat kuasa tersebut, Horas Sianturi memiliki wewenang untuk menjual dua properti yang berlokasi di Sinaksak, Simalungun, dan Jalan Cokro, Pematangsiantar. Salah satu properti yang dijual adalah bangunan bekas gudang yang telah terbakar, dengan hasil penjualan besi tua senilai Rp85 juta.

Dana hasil penjualan tersebut, beserta dana pribadi dari Horas Sianturi, digunakan untuk merenovasi aset Mariana. Sesuai dengan kesepakatan, 20% dari hasil penjualan menjadi hak Horas Sianturi, sementara sisanya diperuntukkan bagi pihak keluarga.

Tim kuasa hukum berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap Horas Sianturi oleh penyidik Polres Simalungun adalah tindakan prematur. Mereka menegaskan bahwa tidak ada unsur pidana dalam tuduhan penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penadahan (Pasal 480 KUHP). Selain itu, tidak ada penyitaan barang bukti maupun pemasangan garis polisi (police line) di lokasi yang disebutkan dalam perkara.

“Klien kami telah bersikap kooperatif sejak awal hingga berkas dinyatakan lengkap (P21). Tidak dilakukannya penahanan terhadap klien kami saat pelimpahan perkara merupakan hak diskresi hukum yang dimiliki oleh jaksa,” tegas Tutik Rahayu.

Upaya keadilan restoratif (restorative justice) yang diupayakan oleh Kejaksaan tidak berhasil karena pihak pelapor, Mariana, tidak pernah hadir secara langsung. Ia hanya mengutus kuasa hukumnya yang, menurut tim kuasa hukum Horas Sianturi, sempat meminta imbalan hingga Rp500 juta. Permintaan ini dinilai tidak wajar dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum mengimbau media untuk menjunjung tinggi etika jurnalistik dan menyajikan informasi secara adil serta mendidik. Mereka mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah dan meminta agar tidak ada upaya penggiringan opini publik terkait kasus ini.

“Jangan sampai digiring opini seolah-olah jaksa wajib melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan adalah kewenangan subjektif aparat hukum, bukan merupakan suatu keharusan,” pungkas Tutik Rahayu. (DR)

Sumber: Humas MIO INDONESIA
Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu Paslon nomor urut 4, Irwan Simamora dan Sadar Sinaga berpotensi meraup suara rakyat Humbahas dengan sejumlah prestasi dan program kerjanya.

“Pak Irwan politisi, anggota DPRD, sepak terjangnya tidak diragukan lagi, banyak program cemerlang yang sudah ditorehkan olehnya,” ungkap Jonatan Tobing, pengamat politik muda Sumatera Utara, kepada sejumlah awak media, Sabtu 16 Nopember 2024.

Perlu diketahui, sosok Paslon nomor 4 Irwan Simamora ini memiliki segudang program kerja yang akan direalisasikan jika nanti rakyat memberikan amanahnya pada 27 Nopember mendatang.

“Sepemahaman saya, saat berdiskusi dengan beliau ini akan ada 10 program yang ingin ditunjukkan agar bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Humbahas. Yang saya sangat tertarik adalah program kepeduliannya terhadap petani,” ujar Jo sapaan akrabnya.

Menurut Jonatan, sebagai wilayah Kabupaten yang terhampar luas lahan untuk bercocok tanam, sosok Irwan melihat pentingnya bagaimana perbaikan pembangunan infrastruktur harus di kedepankan.

“Saya melihat rencana kerja beliau jika terpilih adalah keinginan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, kemudian membangun sarana irigasi baik dilahan pertanian kering dan basah. Ini tentu jelas hal yang sangat dibutuhkan dan dianbti publik Humbahas,” beber Jo lagi.

Dengan keberpihakan kepada petani, Disisi lain, rekam jejak sosok Irwan Simamora juga bisa lihat dengan kemampuannya yang telah menghadirkan Internet masuk desa. Dimana beliau menggandeng provider internet besutan Elon Musk, Starlink.

“Itu sebuah prestasi besar bagi seorang calon kepala daerah seperti Irwan Simamora yang mampu menghadirkan Starlink untuk daerah pelosok. Kinerja ini perlu diapresiasi didukung dan tentunya harus dilanjutkan,” jelas nya.

Jonatan secara pribadi berharap, Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan ini akan melahirkan para pemimpin yang jujur bersih dan mampu mensejahterakan warganya.

(rdk/rdk)

Seperti yang ramai diperbincangkan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, ada paslon terindikasi diduga melakukan praktik money politik. Hal ini pun mendapat kecaman dari sejumlah aliansi masyarakat Sumatera Utara.

“Aksi-aksi money politic (politik uang) mulai bertebaran, tentu ini sesuatu yang akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan,” jelas Rizal Siregar, kepada sejumlah awak media, Jumat 1 Nopember 2024.

Diketahui, santer ada paslon diduga kuat bermain dengan mengedepankan money politic, hal ini jelas akan merusak tatanan demokrasi. Penting bagi penyelenggara pemilu untuk bersikap dan bertindak.

“Bawaslu dan KPUD harus jeli dan siaga lakukan pengawasan aksi-aksi money politic dari Paslon. Dipastikan demokrasi akan rusak jika ini terus dibiarkan,” tambah Rizal.

Rizal menekankan, money politic bukan jalan untuk meraih kekuasaan. Didiklah masyarakat dengan politik-politik santun, bersih dan cerdas. 

“Jangan karena ingin melanggengkan kekuasaan, nyaman di kursi jabatan, kemudian enggan bergeser dari singgasana. Rakyat makin cerdas, jika kedepankan money politic rakyat sebaiknya ambil uangnya namun berfikir ulang untuk tidak memilih bagi Paslon yang tidak bersih,” tutup Rizal.

(rdk/rdk)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengunjungi dan menyaksikan pertandingan para atlet Kota Bogor yang tengah berlaga di PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, Rabu (11/9/2024).

“Kita (Pemkot Bogor) mendukung semaksimal dan semampu mungkin. Kita berikan yang bisa kita berikan,” ujar Hery di Medan, Sumatera Utara.

Untuk diketahui, atlet Kota Bogor yang memperkuat kontingen Jawa Barat berjumlah 78 atlet yang bertanding dalam 26 cabang olahraga (cabor) di tambah 14
pelatih.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, hingga Rabu, total medali yang berhasil disumbangkan atlet Kota Bogor bagi kontingen Jawa Barat berjumlah 15 keping dengan rincian masing-masing lima emas, lima perak dan lima perunggu.

Melihat capaian tersebut, Hery menyampaikan apresiasi dan dukungan bagi para atlet Kota
Bogor yang tergabung dalam kontingen Jawa Barat.

Dengan capaian saat ini, Hery meyakini bahwa masyarakat Kota Bogor akan menyambut baik perjuangan para atlet.

“Alhamdulillah dengan kerja keras, disiplin dan persiapan maksimal para atlet Kota Bogor sejauh ini terus berusaha memberikan kontribusi positif dan maksimal bagi kontingen Jawa Barat,” ungkap Hery.

“Kita juga akan menyosialisasikan bahwa ada atlet asal Kota Bogor yang berkontribusi bagi kontingen Jawa Barat,” sambungnya.

Selain capaian para atlet, Hery tak menampik bahwa dalam setiap event olahraga pasti ditemui tantangan, demikian dengan PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Menurut Hery jarak, akomodasi, logistik dan cuaca menjadi tantangan yang harus dihadapi, tidak hanya bagi para atlet Kota Bogor tetapi juga atlet dari wilayah lain.

“Namun, Alhamdulillah bisa diatasi,” ucap Hery.

Hingga berita ini ditayangkan masih ada atlet Kota Bogor yang akan bertanding dan berjuang meraih hasil
terbaik dan meraih medali. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu poin penolakan utama MIO Indonesia adalah terkait pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan keberlangsungan media online. Organisasi ini khawatir bahwa RUU tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara kritis dan membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi publik.

“Kami melihat bahwa draf RUU Penyiaran ini masih banyak mengandung pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers,” ujar AYS Prayogi, Ketum (Ketua Umum) MIO Indonesia, 5 Juni 2024.

Ketum MIO Indonesia ini juga menegaskan bahwa, “Oleh karena itu, kami menolak dan mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU ini yang melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pembahasannya,” tegasnya.

Selain penolakan terhadap RUU Penyiaran, Rakernas I MIO Indonesia juga membahas berbagai agenda penting lainnya, seperti:

• Penguatan organisasi dan keanggotaan MIO Indonesia.
• Peningkatan kualitas jurnalisme dan profesionalisme media online.
• Pengembangan bisnis dan model ekonomi yang berkelanjutan bagi media online.

MIO Indonesia berharap Rakernas I ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan kemerdekaan pers dan keberlangsungan media di Indonesia.

Beberapa poin penting dari penolakan MIO Indonesia terhadap draf RUU Penyiaran:

• Pasal-pasal yang mengatur tentang penyiaran internet berpotensi membatasi ruang gerak media online dalam menjalankan fungsinya.
• Kewenangan besar yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjegal media kritis.
• Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan penyiaran dinilai tidak seimbang dengan hak kebebasan berekspresi.

Dampak dari penolakan MIO Indonesia:

• Mendorong pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU Penyiaran.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan pers dan keberlangsungan media.
• Memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesimpulan:

Rakernas I MIO Indonesia menjadi momen penting bagi organisasi ini untuk menyuarakan kritik terhadap draf RUU Penyiaran yang bermasalah. Penolakan MIO Indonesia diharapkan dapat didengar oleh pemerintah dan DPR dan mendorong mereka untuk melakukan revisi terhadap draf RUU tersebut agar lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. (DR)

Editor & Penerbit : Den.MJ

#MIOIndonesia #RakernasI #RUUPenyiaran #KemerdekaanPers

Dalam orasinya, masyarakat meminta Jokowi yang berada di hotel JW Marihot menginap tersebut agar memperhatikan keluhan mereka serta melepas tokoh masyarakat, Edi Suranta Gurusinga alias Godol dari tahanan Polrestabes Medan, yang dijadikan tersangka atas kepemilikan senpi.

“Kami datang ke sini untuk menuntut keadilan. Kami meminta Presiden Jokowi memerintahkan Bapak Panglima TNI, KASAD dan Pangdam I/BB menangkap Oknum TNI -AD bernama Kopral Mirwansah pemilik asli senpi yang diamankan Brimob saat penggerebekan lokasi Perjudian beberapa waktu lalu di Pancur Batu, Deliserdang. Juga kami meminta agar Edi Suranta Gurusinga dilepaskan dari tahanan, karena edi alias Godol tidak bersalah, dia hanya korban kriminalisasi Kasatreskrim Polrestabes Medan,” ujar Gurusinga, pimpinan aksi kepada wartawan.

Tambah Gurusinga, bahwa tokoh masyarakat yang diamankan Polrestabes Medan agar dilepaskan karena tak ada bukti yang bersangkutan pemilik senpi yang ditemukan di semak-semak.

Menurutnya, dari keterangan 9 saksi yang juga ikut diamankan Brimob bersama Edi Suranta Gurusinga, bahwa Godol tak memiliki senpi tersebut, tapi anehnya kasat Reskrim Polrestabes Medan menetapkan tersangka Godol terkait kepemilikan senjata api dengan pasal UU Darurat.

Para warga awalnya berada di depan pintu masuk hotel. Oleh Kepolisian menyuruh agar menggeser ke arah parkiran.

Warga sempat menolak karena mereka ingin ngotot menyampaikan aspirasi mereka langsung ke Jokowi.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa juga meminta agar Kasat Reskrim Polrestabes Medan dicopot karena mengkriminalisasi Godol. Juga meminta Kasipidum Kejari Deli Serdang dicopot dinilai bekerja sama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan.

Setelah hampir memanas, BJ, salah seorang warga dan dihormati meminta pengunjuk rasa agar pulang ke rumah masing-masing.

“Saya memaklumi perasaan kalian dan tolong mari kita pulang,” ujar BJ dengan menitikkan air mata.

Sempat tak mau pulang dan ngotot permintaan mereka dipenuhi, ratusan warga dengan menaiki puluhan angkot akhirnya pulang dengan damai dan aman.

Puluhan anggota Kepolisian mengawal aksi unjukrasa warga.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Marbun di lokasi kepada wartawan mengatakan, warga yang unjukrasa ini sebagai protes agar Godol dibebaskan dan tidak ada hubungannya dengan kedatangan Presiden Jokowi.

“Unjukrasa ini menuntut keadilan terkait Godol yang terlibat kasus kepemilikan senjata api. Tapi kasus ini sudah P21, dan mereka juga sudah melakukan pra peradilan. Untuk itu mari kita jalani proses hukum yang saat ini sedang berjalan,” ujar Kapolrestabes Medan.

Edi Suranta Gurusinga diamankan tim gabungan dari diduga lokasi judi di Dusun Pulau Sari, Desa Durin Jangak, Kec. Pancur Batu, pada Rabu (13/03/2024) sekira pukul 01:00 WIB.

Saat itu, polisi mengamankan senpi yang diduga milik Godol. Padahal dari keterangan saksi ke penyidik bahwa senpi itu bukan milik Godol. (RZ/Tim)

Editor & Penerbit: Den.Mj