Mengambil momentum sakral ini, Keluarga Besar Media sorotrakyat.com menyampaikan ucapan selamat dan pesan mendalam bagi seluruh pembaca setia serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemimpin Redaksi sorotrakyat.com, Deni Rachman, mewakili jajaran redaksi, direksi, dan staf, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan dipertemukan kembali dengan hari kemenangan.

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, kita telah sampai di gerbang fitrah. Atas nama pribadi dan Keluarga Besar Media SorotRakyat.com, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Shiyamana Wa Shiyamakum. Mohon Maaf Lahir dan Batin,” ujar Kang Deni sapaan akrabnya Kamis (19/03).

Refleksi Simbolis: Memborgol Nafsu, Memerdekakan Hati

Dalam pesannya, Deni Rachman menekankan bahwa makna Idul Fitri tidak sekadar seremoni bermaaf-maafan, melainkan sebuah proses transformasi diri yang fundamental. Ia menggarisbawahi pentingnya mempertahankan nilai-nilai disiplin dan kejujuran yang telah ditempa selama Ramadan.

Secara simbolis, Kang Deni mengaitkan esensi Ramadan dengan semangat sorotrakyat.com dalam mengawal hukum dan keadilan.

“Selama satu bulan penuh, kita dilatih untuk ‘memborgol’ hawa nafsu, ego, dan sifat-sifat tercela lainnya. Inilah kemenangan sejati,” tegasnya. “Hari Raya Idul Fitri adalah momen di mana kita memerdekakan hati dari rasa benci dan dendam, kembali kepada kesucian (fitrah) dengan semangat baru untuk berbuat kebaikan.”

Menjaga Integritas di Tengah Arus Informasi

Sebagai nakhoda media yang berkomitmen pada jurnalisme investigatif dan penegakan hukum, Deni Rachman juga menitipkan pesan penting terkait integritas, baik bagi internal redaksi maupun publik dalam menyerap informasi.

“Di tengah dinamika bangsa dan derasnya arus informasi yang seringkali menyisipkan berita palsu (hoaks) serta konten provokatif, integritas adalah ‘borgol’ pengaman yang paling ampuh. Kami di sorotrakyat.com berkomitmen untuk terus konsisten menyajikan pemberitaan yang kredibel, tajam, dan berimbang, demi menjaga keutuhan sosial dan supremasi hukum,” lanjut Kang Deni.

Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan semangat fitrah sebagai landasan dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan mengedepankan tabayyun (verifikasi) dan empati.

Sinergi dan Silaturahmi Nasional

Mengakhiri penyampaiannya, Kang Deni berharap momentum Idul Fitri 1447 H ini dapat memperkuat sinergi antara media, aparatur penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

“Mari kita jadikan hari kemenangan ini sebagai titik tolak untuk mempererat tali silaturahmi nasional. Runtuhkan ego sektoral, bangun jembatan komunikasi, dan bersama-sama kita ‘sorot’ setiap ketidakadilan demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, Selamat Idul Fitri 1447 H, semoga kedamaian dan berkah Allah SWT selalu menyertai kita semua,” pungkas Kang Deni.

(Redaksi)

#SorotRakyat #IdulFitri1447H #SelamatLebaran #MohonMaafLahirBatin #DeniRachman #MediaInformasiTerpercaya #HukumDanKeadilan #RakyatBersuara #Syawal #Kemenangan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua I Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kasum TNI menegaskan bahwa keterlibatan TNI tidak bersifat sementara.

Menurutnya, kehadiran TNI merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam. Peran tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari tanggap darurat, masa transisi ke pemulihan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

“TNI tidak hanya hadir saat darurat, tetapi terus berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya dalam forum tersebut.

Hingga saat ini, TNI terus mengerahkan personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna mempercepat penanganan di wilayah terdampak. Dukungan yang diberikan meliputi evakuasi warga, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dasar demi mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat.

Optimalisasi peran satuan tugas juga menjadi fokus utama. Satgas Jembatan dikerahkan untuk membangun dan memperbaiki akses penghubung antarwilayah, sementara Satgas Kuala bertugas melakukan normalisasi sungai. Selain itu, TNI turut melaksanakan pembersihan lumpur, pembukaan akses jalan, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak.

Langkah terintegrasi ini menunjukkan bahwa TNI hadir bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan.

TNI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara profesional, responsif, dan terkoordinasi bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak, sebagai wujud nyata pengabdian kepada rakyat dan bangsa. (Ikranagara)

Aksi yang berlangsung khidmat ini ditujukan sebagai bentuk empati bagi ribuan korban bencana banjir yang melanda wilayah Pulau Sumatra dan Aceh. Selain memanjatkan doa, para mahasiswa juga menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah terkait penanganan bencana yang dinilai lamban.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur kelembagaan mahasiswa, pengurus organisasi fakultas, hingga lintas elemen kampus UMJ. Nyala lilin yang berjejer di lokasi aksi menjadi simbol duka sekaligus pengingat bahwa di balik data statistik, ada nyawa dan ruang hidup masyarakat yang terancam.

“Doa dan nyala lilin ini adalah simbol bahwa solidaritas kita tidak boleh padam. Kita ingin mengingatkan bahwa ada saudara kita yang kehilangan keluarga dan rumah di saat sebagian orang bersiap merayakan pergantian tahun,” ujar Ketua BEM FISIP UMJ, Alfian Maulana kepada sorotrakyat.com.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM FISIP UMJ menegaskan bahwa banjir yang telah merendam sebagian wilayah Sumatra selama lebih dari satu bulan bukan lagi bencana alam biasa, melainkan krisis ekologis yang serius. Mereka menilai syarat-syarat dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah terpenuhi untuk menetapkan status Bencana Nasional.

“Negara masih lamban dan minim keberpihakan. Kelambanan ini adalah bentuk kekerasan struktural terhadap rakyat,” tegas Alfian dalam rilisnya.

BEM FISIP UMJ secara resmi mengeluarkan empat tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Segera menetapkan banjir di Pulau Sumatra sebagai Bencana Nasional.
2. Menghentikan eksploitasi lingkungan dan proyek-proyek yang memperparah kerusakan alam.
3. Mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan (korporasi/individu).
4. Melakukan pemulihan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat terdampak.

Mengingat kondisi Sumatra yang masih berduka, Alfian Maulana menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menahan diri dari perayaan tahun baru yang berlebihan.

“Tahun ini adalah tahun yang kelam bagi saudara kita di Sumatra. Kami mengimbau masyarakat untuk menahan diri dari perayaan tahun baru sebagai bentuk empati tertinggi kita sebagai manusia,” pungkasnya.

Aksi ini ditutup dengan komitmen bahwa BEM FISIP UMJ akan terus mengawal isu ini hingga negara hadir sepenuhnya untuk memulihkan ruang hidup masyarakat di Sumatra dan Aceh.

(KDR)

#Sorotrakyat #BEMFISIPUMJ #PrayForSumatera #PrayForAceh #BencanaNasional #SolidaritasMahasiswa #KrisisEkologis #StopEksploitasiAlam #IndonesiaBerduka #MahasiswaBergerak

Editor & Penerbit: Den.Mj

Misi kemanusiaan Pemkot Bogor ke Aceh ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Keberangkatan tim gabungan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Tim yang diberangkatkan merupakan kolaborasi lintas instansi, mencakup personel dari BPBD, Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Kota Bogor, IDI Kota Bogor serta tim khusus yang fokus pada penanganan trauma healing.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami Pemerintah Kota Bogor secara resmi memberangkatkan satu tim yang akan membantu kebencanaan di Aceh,” ujar Walikota Bogor, Dedie A Rachim seraya menegaskan komitmen Pemkot Bogor.

Ia berharap, kehadiran tim ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi kondisi tanggap bencana di wilayah Aceh.

“Dengan persiapan yang matang dan semangat kerja sama, kami percaya tim ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah terdampak. Kami juga berharap agar seluruh anggota tim medis diberikan kelancaran dan kesehatan selama menjalankan tugas mulia ini,” terang Walikota Bogor.

RSUD KOTA BOGOR GALANG DONASI UNTUK BANTUAN KORBAN BENCANA

Sejalan dengan upaya Pemkot, RSUD Kota Bogor juga telah menunjukkan kepedulian mendalam. Selain mengirimkan 2 perawat terbaiknya : M. Arifin Siregar dan Sery Elister Tarigan, perawat dan bidan RSUD juga mengumpulkan donasi berupa uang untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatra.

Plt. Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, mengungkapkan kebanggaannya atas semangat solidaritas ini.

“Kami sangat bangga dengan inisiatif dan kepedulian tinggi dari para perawat dan bidan kami. Ini adalah wujud nyata akan aspek pelayanan yang Harmonis,” jelas dr. Sri Nowo Retno.

Donasi berupa materi ini, disalurkan langsung oleh tim perawat yang ditugaskan, memastikan bantuan sampai tepat sasaran.

Dengan mengirimkan tim medis dan trauma healing sebagai bagian dari kontingen Pemkot ke Aceh, serta menyalurkan bantuan finansial dan dukungan langsung dari perawat RSUD, Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan komprehensif.

Upaya ini tidak hanya menyalurkan bantuan materi, tetapi juga dukungan moral dan keahlian medis yang krusial, memastikan saudara-saudara di Sumatra tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini.

Solidaritas dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam aksi kemanusiaan yang terkoordinasi ini, diharapkan dapat meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Untuk diketahui, sebelumnya RSUD Kota Bogor bersama Yayasan Negeri Satu Bangsa pada 2 Desember lalu juga mengirimkan Perawat Intensive Care Unit (ICU) atad nama Adi Nurrohman Majid untuk bertolak ke lokasi bencana di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dari hasil kegiatan tersebut, total pasien yang telah dilayani hingga 8 Desember 2025 lalu mencapai 815 orang. Rencananya Pemkot Bogor juga akan mengirimkan tenaga medis periode ketiga, setelah tim medis periode kedua dipulangkan. (Patrick)

#KotaBogor #BogorPeduli #MisiKemanusiaan #Aceh #Sumatra #SolidaritasBogor #RSUDKotaBogor #DedieARachim #TraumaHealing #RelawanMedis #IndonesiaTangguh #InfoBogor #Sorotrakyat #BencanaSumatra2025

Editor & Penerbit: Den.Mj

Di wilayah Sumatra Utara ada sekitar 21 wilayah yang terkena dampak akibat banjir bandang dan tanah longsor ini, diantaranya meliputi wilayah Kota Medan, Wilayah Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Binjai, Pematang Siantar. Sedangkan wilayah Aceh meliputi Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Aceh, dan Aceh Tengah. (Tempo, 30 November 2025)

Menurut Kasubbid Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Siti Rohani bahwa “bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah hukum Polda Sumut, diakibatkan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir”. (Tempo, 30 November 2025).

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah korban banjir yang meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga Rabu 3 November 2025, korban meninggal dunia mencapai 811 orang, sedangkan yang masih dalam pencarian mencapai 623 orang. Selain itu bencana ini juga menyebabkan 2600 orang luka-luka, 3,2 juta terdampak, 593,9 ribu mengungsi, 3400 rumah rusak berat, 2100 rusak sedang, 4900 rusak ringan. Dan juga kerusakan fasilitas umum seperti kerusakan fasilitas sekolah sebanyak 215 unit, 9 fasilitas kesehatan, serta 132 fasilitas ibadah. (FajarPos NetWork, 4 Desember 2025)

Banyaknya korban jiwa, fasilitas umum serta rumah yang rusak bahkan hanyut terbawa banjir bandang sungguh sangat memprihatinkan. Terlebih lagi melihat banyaknya kayu gelondongan yang terbawa hanyut, ini menandakan adanya penebangan hutan besar-besaran, tentu hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir bandang. Dimana tidak ada lagi resapan air hujan di hulu DAS.

Menurut keterangan Walhi bahwa di Wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat sekitar 1,4 juta hektar hutan digunduli, ini berlangsung dari tahun 2016 sampai 2024, semua ini merupakan perbuatan dari 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU Sawit, PBPH, Geotermal, izin PLTA, izin PLTM (Walhi, 2 Desember 2025). Sehingga saat ini luas hutan yang tersisa hanya sekitar 30.568 Ha di wilayah Sumatra Utara.

Adanya pemberian izin oleh pemerintah bagi ratusan perusahaan untuk menggunduli hutan, ini menandakan bahwa pemerintah tidak mengelola Sumber Daya Alam dengan baik. Dimana pemerintah menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta, yang tentunya akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi para pengusaha tersebut.

Begitulah sistem Kapitalis yang berlaku saat ini, yang senantiasa memberikan keleluasaan bagi pihak swasta sebagai kapital pemilik modal) untuk menguasai sumber daya alam. Inilah bentuk dari kebebasan kepemilikan, dimana SDA yang seharusnya milik negara yang digunakan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan rakyat, diserahkan pada pihak swasta.

Kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan swasta, membuat rakyat semakin sengsara dengan dampak buruk yang ditimbulkannya. Seperti hal banjir bandang di Sumatra bagian utara ini. Berapa banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal serta harta bendanya.

Mereka tinggal di pengungsian, dengan tempat yang seadanya, tidak ada penerangan lampu, persediaan air bersih, pakaian bersih, juga makanan. Terlambatnya pasokan bantuan dari pemerintah, menambah kesengsaraan masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Bahkan wilayah Aceh Tamiang, harus minum dari air banjir, pisang mentah, karena lambatnya bantuan dari pemerintah.

Begitulah pemimpin dalam sistem saat ini, tidak sepenuhnya memperhatikan dan mengurusi kepentingan rakyat. Mereka hanya sibuk dengan kepentingan para oligarki untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan para pemimpin kurang bertanggung jawab terhadap dampak buruk yang dirasakan masyarakat akibat dari kebijakannya.

Para pemimpin juga tidak bertindak tegas terhadap para pelaku penggundulan jutaan hektar hutan, yang berakibat banjir bandang yang begitu dahsyat. Bahkan pemerintah terkesan menutup-nutupi segala perbuatan para penguasa yang telah memberikan izin atas penggundulan tersebut. Dengan kepemimpinan seperti ini, sangat sulit untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sungguh berbeda dengan Islam, dalam Islam seorang pemimpin harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, “Setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (H.R Bukhari Muslim).

Begitu pula dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Islam sepenuhnya dikelola oleh negara, tidak boleh dikelola bahkan dimiliki oleh individu maupun swasta. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, air, rumput (padang rumput), api” (hadist Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam Islam Sumber Daya Alam (SDA) merupakan hak kepemilikan umum yang sebesar-besarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kepemimpinan dalam Islam begitu penuh dengan tanggung jawab, dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan para oligarki. Islam melarang adanya pengrusakan hutan, karena ini akan mendatangkan bencana yang besar bagi masyarakat disekitarnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 41 yang artinya “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka, sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. Dalam sistem Islam setiap pelaku pengrusakan sumber daya alam diberi sanksi yang memberi efek jera.

Dengan sistem Islam masyarakat hidup penuh dengan kesejahteraan, karena seluruh aspek kehidupannya diatur dengan syariat Islam, serta memiliki pemimpin yang amanah dalam mengurusi kepentingan masyarakatnya. Sehingga masyarakat dapat terpenuhi seluruh kebutuhan.

Selain itu pemimpinya akan senantiasa memperhatikan keselamatan rakyatnya, dengan tidak membuat kebijakan yang akan mendatangkan bencana bagi rakyatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Araf ayat 96 yang artinya
“Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa disebabkan perbuatannya”.
Allahu ‘alam bishshawab.

oleh : Siti S
Editor & Penerbit: Den.Mj