Acara strategis yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Jakarta, pada Rabu (3/6/2026) ini digelar secara hibrida, menghubungkan ratusan elemen bangsa dari berbagai pelosok tanah air demi satu tujuan: menjaga kedaulatan poros maritim dunia.

Momentum Kebangkitan Organisasi dan Aksi Nyata

Tidak sekadar menjadi ruang diskusi teoretis, momentum bersejarah ini juga menandai babak baru estafet kepemimpinan organisasi. Ketua PPNK 223 Lemhannas RI, Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M., secara resmi melantik jajaran pengurus PPNK 223 Lemhannas RI untuk masa bakti baru. Pelantikan ini menegaskan komitmen alumni untuk mentransformasikan teori kebangsaan menjadi gerakan konkret di tengah masyarakat.

Dalam pidato amanatnya yang membakar semangat, Dr. Sjahriati Rochmah menegaskan bahwa kepengurusan baru ini memikul tanggung jawab moral yang besar dalam membumikan Pancasila.

“Rangkaian agenda panjang yang telah kita lalui bersama mulai dari aksi kemanusiaan baksos dan santunan anak yatim di YPAC Jakarta pada Maret lalu, hingga penguatan soliditas lewat Fun Run Lemhannas RI Mei kemarin adalah manifestasi nyata dari doktrin gotong royong. Hari ini, pasca-pelantikan, pengurus baru harus bergerak lebih agresif dan taktis untuk melahirkan program-program berdampak langsung bagi ketahanan nasional,” tegas Dr. Sjahriati.

Telaah Kritis Narasumber: Menghalau Ancaman di Batas Laut
Seminar nasional ini mengupas tuntas ancaman faktual dan potensial di wilayah laut Indonesia dengan menghadirkan para pakar pertahanan, akademisi, dan praktisi maritim terkemuka. Dipandu secara interaktif oleh Marina Rospitasari, S.Kom.I., M.Si. selaku moderator, diskusi mengalir tajam membedah posisi tawar Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Hadir sebagai pembicara utama, Capt. (C) Dwiyono Soeyono, M.Mar. (Ketua Umum IKPPNI) memaparkan aspek krusial penegakkan hukum dan keselamatan navigasi niaga. Sementara itu, dari sudut pandang militer dan strategi pertahanan laut, Brigjen TNI (Marinir) Dr. Said Latuconsina, S.E., M.M., M.T., M.TROP.SPLA (Staf Khusus KASAL) menjabarkan pentingnya modernisasi postur pertahanan maritim serta pentingnya keterlibatan komponen cadangan dan pendukung dalam menghadapi perang modern.

Sebagai salah satu pembicara kunci, Prof (HC) Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A., yang sehari hari bertugas Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, memberikan analisis mendalam mengenai pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, penguatan ekonomi maritim, dan ketahanan ideologi masyarakat pesisir. Beliau menekankan bahwa kedaulatan maritim tidak akan pernah tercapai jika ketahanan mental warga negaranya rapuh.

“Menjaga kedaulatan maritim Indonesia bukan hanya tugas Angkatan Laut dengan kapal perang mereka, melainkan tugas kolektif seluruh elemen bangsa yang diikat oleh ideologi Pancasila, yakni Ketuhanan yang imanen Transenden. Saat ini kita menghadapi tantangan hybrid warfare, di mana ancaman non-militer seperti infiltrasi budaya, pencurian sumber daya alam digital dan fisik, hingga pelemahan rasa nasionalisme generasi muda terus terjadi di wilayah perbatasan,” ujar Prof. Kun Nurachadijat yang juga alumni TOT PPNK Lemhanas 223.

Beliau menambahkan, “Alumni PPNK 223 Lemhannas RI harus mengambil peran sebagai agent of change dan jembatan strategis antara kebijakan negara dengan realitas di lapangan. Kita harus membangun kedaulatan maritim berbasis ekonomi yang adil dan penguatan mental bela negara yang militan. Pancasila tidak boleh hanya menjadi pajangan di ruang kelas, ia harus menjadi sistem operasional dalam menjaga setiap jengkal tanah dan air kita,” sambung sang Founder Visi Misi Putih.

Komitmen Berkelanjutan Demi Indonesia Emas

Melalui integrasi antara seminar nasional dan pelantikan pengurus ini, PPNK 223 Lemhannas RI mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa penguatan karakter bangsa adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh berhenti. Bottleneck berupa hambatan SARA berbentuk kesalahan logika berpikir sudah harus dilenyapkan di era Imperialisme baru ini!.

Para peserta dari berbagai daerah melalui sistem hybride ini, mendapatkan pemahaman komprehensif bahwa sinergi pentahelix antara pemerintah, TNI/Polri, akademisi, komunitas/organisasi masyarakat, dan media massa adalah kunci utama dalam memenangkan kompetisi geopolitik global serta mewujudkan visi Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkeadaban.

(KDR)

#LemhannasRI #PPNK223 #KedaulatanMaritim #BelaNegara #PancasilaSakti #PorosMaritimDunia #KetahananNasional #AlumniLemhannas #SorotRakyat #IndonesiaMaju2026

Editor & Penerbit: Den.Mj

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Prof. Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A., menilai pencapaian ini adalah validasi awal dari orkestrasi ekonomi “Hasil Cepat” atau Quick Wins di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti lokomotif ekonomi di bawah Bapak Presiden Prabowo sudah melaju kencang di rel yang tepat,” ujar Prof. Kun dalam tulisannya yang diterima redaksi (10/05).

Menurutnya, pertumbuhan 5,61% adalah buah manis dari kebijakan belanja negara yang ekspansif namun terukur. Salah satu faktor kunci adalah program Makan Siang Bergizi Gratis yang memberikan efek pengganda (multiplier effect) luar biasa di tingkat akar rumput.

“Program ini bukan sekadar bansos, tapi strategi cerdas menggerakkan ekonomi lokal. Ribuan UMKM, petani, dan peternak kini punya kepastian pasar. Ini adalah demand-side economics yang bekerja secara presisi di jantung ekonomi desa,” tambahnya.

Selain itu, fokus pada kedaulatan pangan dinilai sukses menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Prof. Kun menekankan bahwa kepastian eksekusi di lapangan, kelanjutan hilirisasi, dan kemudahan investasi membuat investor asing melihat Indonesia sebagai “rumah yang stabil”.

Menutup pernyataannya, Prof. Kun optimis bahwa angka 5,61% hanyalah batu pijakan menuju target yang lebih besar.

“Dengan momentum ini, target pertumbuhan 8% yang dicanangkan bukanlah angan-angan kosong, melainkan target realistis yang sangat mungkin diraih tahap demi tahap demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (KDR)

EkonomiIndonesia #PrabowoSubianto #PertumbuhanEkonomi #QuickWins #KSP #MakanSiangGratis #IndonesiaMaju #BeritaEkonomi

Editor & Penerbit: Den.Mj 

Dalam rapat tersebut, agenda utama yang dibahas adalah pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Dedie menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi krusial untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis.

“Ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Bogor dalam rangka menyesuaikan dinamika kebutuhan pelayanan publik, peningkatan kinerja organisasi, serta penguatan kelembagaan perangkat daerah agar lebih adaptif, efektif, dan responsif,” tegas Dedie Rachim.

Perubahan Signifikan: RSUD dan Kenaikan Tipe Dinas

Salah satu poin fundamental dalam perubahan ini adalah status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. RSUD kini tidak lagi berdiri sebagai perangkat daerah mandiri, melainkan ditegaskan kedudukannya sebagai unit organisasi bersifat khusus di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes), namun tetap memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan aset tertentu.

Selain itu, dilakukan penggabungan instansi menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang kini menyandang Tipe A. Kenaikan tipelogi juga menyasar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang keduanya kini resmi menjadi Tipe A untuk memaksimalkan kinerja infrastruktur daerah.

Akuntabilitas dan Era Digital Governance

Di momen yang sama, Wali Kota juga menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Ia menjamin bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh DPRD akan ditindaklanjuti secara konsisten melalui rencana aksi yang terukur.

Tak hanya itu, Dedie juga menyoroti rencana besar pemanfaatan teknologi melalui pembentukan regulasi Pemerintahan Digital. Menurutnya, transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Digital Governance memerlukan landasan hukum baru yang lebih komprehensif, bukan sekadar perubahan perda lama.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengapresiasi langkah pemerintah daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD telah memberikan catatan-catatan strategis melalui rekomendasi LKPJ agar menjadi bahan evaluasi untuk tahun berjalan.

“Rekomendasi yang kami sampaikan diharapkan menjadi catatan perbaikan dan koreksi untuk pelaksanaan kegiatan ke depan agar masyarakat Bogor merasakan langsung dampaknya,” pungkas Adityawarman.

(KDR)

KotaBogor #DedieARachim #DPRDKotaBogor #SorotRakyat #PelayananPublik #BogorBermarwah #InfoBogor #PemerintahDigital

Editor & Penerbit: Deni Rachman

Pelantikan ini menjadi sorotan publik lantaran melibatkan sejumlah nama besar yang menempati posisi strategis, mulai dari jajaran Menteri, Wakil Menteri, Penasihat Khusus Presiden, hingga Kepala Badan. Langkah ini dipandang sebagai upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat performa Kabinet Merah Putih dalam menghadapi tantangan nasional di sisa masa jabatan.

Berikut adalah daftar pejabat yang resmi mengemban amanah baru:

• Mohammad Jumhur Hidayat: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
• Hanif Faisol Nurofiq: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
• Dudung Abdurachman: Kepala Staf Kepresidenan.
• Muhammad Qodari: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
• Hasan Nasbi: Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
• Abdul Kadir Karding: Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan. Para pejabat berikrar untuk setia kepada UUD 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi darmabakti kepada bangsa dan negara.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas para pejabat mengikuti dikte sumpah dari Presiden.

Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tampak hadir dalam acara ini jajaran pimpinan lembaga negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

#SorotRakyat #KabinetMerahPutih #PrabowoSubianto #GibranRakabuming #PelantikanMenteri #InfoIstana #IndonesiaMaju2026

(KDR) Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah ini diambil sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2025 serta pembenahan regulasi daerah.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa pembentukan Pansus ini merupakan mekanisme konstitusional untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sepanjang tahun anggaran sebelumnya.

Salah satu Pansus utama yang dibentuk akan fokus membedah LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2025. Meskipun Pemkot Bogor mengklaim pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen dan peningkatan IPM ke angka 79,75, DPRD akan melakukan verifikasi lapangan dan sinkronisasi data.

“Kami telah menerima dokumen LKPJ 2025. Selanjutnya, Pansus akan bekerja untuk memberikan catatan strategis dan rekomendasi. Sinergi ini penting agar setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Adityawarman Adil.

Selain LKPJ, DPRD juga memberikan perhatian khusus pada perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Legislatif menilai penataan aset daerah masih memerlukan penguatan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Masih terdapat kendala seperti penguasaan aset yang belum sesuai ketentuan dan lemahnya pengamanan administrasi maupun fisik. Melalui Pansus ini, kita ingin instrumen kebijakan lebih tegas, termasuk penyelesaian tanah yang dikuasai masyarakat secara adil,” jelas Ketua DPRD.

Paralel dengan itu, Pansus BPBD dibentuk untuk memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana menjadi Tipe A.

Mengingat Bogor merupakan wilayah rawan bencana, DPRD mendorong agar BPBD memiliki struktur organisasi yang lebih responsif dan mandiri secara anggaran.

Di sisi lain, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Bogor melaporkan hasil pembahasan mengenai penarikan Raperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu.

Ketua Bapemperda, Eka Wardana, menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi efisiensi anggaran dan efektivitas regulasi.

Eka mengungkapkan bahwa penataan kabel optik kini sudah berjalan melalui kolaborasi mandiri dengan APJATEL tanpa menyedot dana APBD.

“Maksud utama Raperda ini sudah tercapai lewat aksi mandiri operator. Jadi, daripada membuat Perda baru yang tumpang tindih, DPRD merekomendasikan penguatan lewat Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai pelaksana Perda Jalan yang sudah ada,” tegas Eka Wardana.

Daftar 3 Pansus yang resmi dibentuk pertama Pansus LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2025 Mengevaluasi kinerja capaian tahunan pemerintah.

Kedua Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah, fokus pada pengamanan dan optimasi aset daerah dan ketiga Pansus SOTK BPBD dengan fokus pada penguatan kelembagaan penanganan bencana Tipe A.

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dede A. Rachim dan jajaran kepala dinas. DPRD menargetkan pembahasan ketiga Pansus ini dapat selesai tepat waktu agar rekomendasi strategis dapat segera diimplementasikan oleh Pemkot Bogor.

(Adv)

#KotaBogor #DPRDKotaBogor #RapatParipurna #TransparansiAnggaran #BogorUpdate #PansusDPRD #LKPJ2025 #AsetDaerah
Editor & Penerbit: Den.Mj

Fokus pada Kontribusi PAD dan Pelayanan Publik Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, S.H., yang akrab disapa Rifki atau Habib, memimpin langsung jalannya rapat. Ia menegaskan bahwa perencanaan BUMD tidak boleh hanya sekadar formalitas, melainkan harus matang dan realistis.

“BUMD memiliki peran ganda: sebagai lokomotif Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus garda terdepan dalam pelayanan publik. Perencanaan yang tepat adalah kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga Bogor,” ujar Rifki dalam pengantarnya.

Revitalisasi Pasar dan Kesejahteraan Pedagang Dalam sesi pemaparan, Perumda Pasar Pakuan menyoroti sejumlah program prioritas, termasuk pengelolaan dan revitalisasi pasar fisik agar lebih bersih dan nyaman. Komisi II memberikan catatan khusus agar revitalisasi ini diiringi dengan upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan para pedagang lokal.

Penguatan UMKM melalui Sektor Perbankan Di sisi lain, Bank Kota Bogor memaparkan strategi bisnis tahun 2026 yang fokus pada penguatan permodalan dan perluasan layanan perbankan digital. Dewan memberikan apresiasi sekaligus peringatan agar Bank Kota Bogor tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan meningkatkan dukungan nyata bagi pelaku UMKM di Kota Bogor.

Komitmen Transparansi Rapat yang berlangsung konstruktif ini diakhiri dengan komitmen DPRD untuk terus mengawal akuntabilitas perusahaan daerah. “Kami ingin memastikan BUMD dikelola secara sehat dan transparan. Jika BUMD sehat, ekonomi daerah pun akan kuat,” tutup Rifki.
(FY)

#DPRDKotaBogor #KotaBogor #BUMDBogor #PasarPakuan #BankKotaBogor #EkonomiBogor #AchmadRifkiAlaydrus #BogorBerlari #UMKMBogor #TransparansiBUMD

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pengawasan Anggaran: Bukan Sekadar Angka Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menegaskan bahwa fungsi pengawasan ini sangat krusial. Ia menuntut agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD 2026 selaras dengan kebutuhan lapangan, mulai dari perbaikan sarana prasarana hingga kesejahteraan tenaga pengajar.

“Kami menekankan agar setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur dan efektif. Dampaknya harus dirasakan langsung oleh peserta didik,” ujar Fajar di sela-sela rapat.

Evaluasi SPMB: Menuju Sistem yang Adil dan Akuntabel Selain masalah finansial, sorotan tajam juga diarahkan pada pelaksanaan SPMB. Komisi IV mencermati aspek transparansi, mekanisme zonasi, hingga efektivitas penanganan aduan masyarakat yang sering menjadi keluhan orang tua murid.

Dalam dialog yang konstruktif tersebut, Dewan mendesak Dinas Pendidikan untuk terus menyempurnakan sistem digital agar proses seleksi menjadi lebih objektif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen Masa Depan Pendidikan Hasil dari rapat kerja ini tidak hanya berakhir di atas kertas, namun akan menjadi landasan bagi Komisi IV dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi sepanjang tahun berjalan. DPRD berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan kebijakan pendidikan di Kota Bogor benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
(FY)

#DPRDKotaBogor #PendidikanBogor #KomisiIVDPRD #SPMB2026 #AnggaranPendidikan #BogorBerlari #FajarMuhammadNur #DinasPendidikan #PendidikanIndonesia #TransparansiPendidikan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, S.Si., M.Si., rapat ini dihadiri oleh jajaran Wakil Wali Kota Bogor, Sekda, unsur Forkopimda, serta seluruh anggota legislatif. Momentum ini sekaligus menjadi ajang penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan warga.

Dalam pidatonya, Adityawarman menekankan bahwa Masa Sidang Kedua ini akan sangat krusial dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis telah masuk dalam daftar prioritas pembahasan, di antaranya:

1. Raperda Pembentukan BPBD Kota Bogor: Langkah konkret untuk memperkuat mitigasi bencana di wilayah Bogor.
2. Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah: Optimalisasi aset kota agar lebih akuntabel.
3. Raperda Rumah Susun: Penataan hunian vertikal bagi masyarakat perkotaan yang semakin padat.

“Kami berkomitmen memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan menjaga prinsip good governance,” tegas Adit.

Salah satu poin penting dalam rapat paripurna kali ini adalah penetapan komposisi baru Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Tahun 2026. Melalui Keputusan DPRD Nomor 200-1 Tahun 2026, formasi Komisi-Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), hingga Badan Kehormatan (BK) resmi dikukuhkan.

Penyegaran struktur ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja dewan, terutama dalam menyerap aspirasi melalui peninjauan lapangan dan rapat kerja dengan mitra pemerintah.

“Dengan komposisi AKD yang baru, DPRD Kota Bogor siap bekerja lebih lincah dan efektif untuk mengawal percepatan pembangunan di Kota Bogor,” pungkasnya. (FY)

#DPRDKotaBogor #KotaBogor #RapatParipurna #Legislatif #PemerintahKotaBogor #BogorBermunajat #BeritaBogor #AdityawarmanAdil #InfoBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Momen bersejarah ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan tonggak penguatan visi “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Di hadapan jajaran ASN Kemenag, tokoh lintas agama, dan masyarakat, Kang DS membacakan pesan mendalam dari Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar.

Dalam amanatnya, Bupati Dadang Supriatna menekankan bahwa kerukunan umat beragama adalah “bahan bakar” utama kemajuan Indonesia. Selama 80 tahun, Kementerian Agama telah menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai spiritual sebagai fondasi bernegara.

“Kerukunan bukan hanya soal ketiadaan konflik, tapi tentang sinergi produktif yang lahir dari keberagaman. Inilah energi kita untuk mendorong Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat,” ujar Kang DS.

Menariknya, peringatan tahun ini juga menyoroti kesiapan aparatur negara menghadapi tantangan zaman. Kang DS menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Kemenag telah membuktikan dampaknya melalui transformasi digital layanan keagamaan dan penguatan ekonomi sosial.

Namun, tantangan ke depan semakin kompleks dengan hadirnya era Kecerdasan Buatan (AI) dan situasi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity).

“ASN Kementerian Agama harus adaptif. Di ruang digital yang penuh hiruk-pikuk, kita harus mampu menghadirkan narasi keagamaan yang moderat, menyejukkan, dan mencerahkan. Jangan sampai teknologi menjauhkan kita dari nilai kemanusiaan,” pesan Kang DS.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para abdi negara, upacara ini juga diwarnai dengan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Bandung yang telah mengabdi dengan integritas tinggi.

Peringatan HAB ke-80 ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi seluruh elemen di Kabupaten Bandung untuk terus menjaga toleransi melalui program-program nyata, seperti Desa Sadar Kerukunan, guna mewujudkan Kabupaten Bandung yang semakin agamis dan harmonis. (GMS)

#HAB80Kemenag #KabupatenBandung #DadangSupriatna #KangDS #KemenagBerdampak #ModerasiBeragama #IndonesiaMaju #Baleendah #KerukunanUmat #Satyalancana

Editor & Penerbit; Den.Mj

“Apa harapan Sedulur untuk kerukunan umat di Kabupaten Bandung ke depannya? Tulis di kolom komentar ya!”

Selaku Pemimpin Redaksi SOROTRAKYAT sekaligus Ketua Media Independen Online (MIO) Indonesia Perwakilan Daerah Kota Bogor, Deni Rachman menilai sosok Dedie A. Rachim memiliki rekam jejak yang solid untuk memimpin partai berlambang matahari tersebut di tingkat daerah.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas amanah baru yang diemban Bapak Dedie A. Rachim. Kepemimpinan beliau selama ini telah teruji, dan kami yakin di tangan beliau, PAN Kota Bogor akan membawa warna baru yang lebih dinamis dan solutif bagi masyarakat,” ujar Deni Rachman dalam keterangannya, (Minggu, 28/12/2025).

Deni menambahkan, sebagai insan pers dan wadah organisasi media, pihaknya berharap sinergitas antara institusi politik dan media massa tetap terjaga dengan baik. Menurutnya, kolaborasi yang sehat antara partai politik dan media sangat penting untuk mengawal pembangunan dan menjaga transparansi publik di Kota Bogor.

“Sinergi antara partai politik dan media adalah kunci dalam menyampaikan edukasi politik yang sehat kepada warga. Semoga masa bakti 2025-2030 ini menjadi momentum besar bagi kemajuan Kota Bogor secara keseluruhan,” pungkasnya.

Penetapan Dedie A. Rachim sebagai nakhoda baru DPD PAN Kota Bogor ini diprediksi akan memperkuat konstelasi politik lokal, mengingat basis massa dan popularitasnya yang kuat di wilayah tersebut.

(FY)

#DedieARachim #PANKotaBogor #PartaiAmanatNasional #KetuaDPDPAN #BogorHits #InfoBogor #SorotRakyat #MIOKotaBogor #DeniRachman #KotaBogor

Editor & Penerbit; Den.Mj