Pesan tersebut disampaikan Dedie Rachim di hadapan para peserta Seminar Bisnis dan Business Innovation Competition Genovate 2026 yang diselenggarakan oleh UKM Kewirausahaan Universitas Terbuka (UT) Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Minggu (5/4/2026).

Dalam sambutannya, Dedie menyoroti dinamika geopolitik global yang mulai berdampak serius pada stabilitas pasokan minyak dan gas dalam negeri. Sebagai bagian dari konektivitas global, Indonesia dituntut untuk segera melakukan transisi energi guna mengurangi ketergantungan pada impor.

“Saya mendengar langsung dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, bahwa saat ini dibutuhkan terobosan baru. Bagaimana energi baru terbarukan (EBT) bisa tercipta sebagai alternatif nyata agar bangsa kita tidak terus bergantung pada impor bahan bakar minyak dan gas,” tegas Dedie Rachim.

Inovasi dari Bogor untuk Indonesia Dedie berharap tantangan global ini dijawab oleh anak muda Bogor melalui inovasi konkret, seperti pengembangan charging station berbasis tenaga surya, hidro, maupun angin. Ia menekankan bahwa gagasan masa depan seperti robotik dan microchip harus mulai digarap serius untuk memudahkan kehidupan manusia sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.

“Kita harus berkaca dari negara maju di mana anak muda mereka sudah berkompetisi menciptakan teknologi untuk 20 hingga 30 tahun ke depan. Saya ingin dari ajang Genovate ini lahir temuan inovatif yang bisa diproduksi massal di dalam negeri,” tambahnya.

Selain inovasi teknologi, Dedie juga mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan, mengingat dunia saat ini tidak lagi hanya menghadapi perubahan iklim (climate change), melainkan sudah berada pada fase bencana iklim (climate disaster).

Sinergi UT Bogor dan Pemerintah Kota Direktur Universitas Terbuka (UT) Bogor, Enang Rusyana, menyambut baik dukungan penuh Pemerintah Kota Bogor yang telah terjalin sejak sebelum tahun 1990-an, termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa sejak 1991.

“Mahasiswa yang hadir di sini adalah pemuda cerdas yang memilih produktif di hari libur. Kami yakin sinergi antara mahasiswa, universitas, dan pemerintah adalah kunci prestasi. Harapannya, ide-ide dari Genovate 2026 ini dapat ditindaklanjuti menjadi produk nyata yang mampu bersaing di tingkat nasional,” pungkas Enang.

(KDR)

#KotaBogor #DedieRachim #Genovate2026 #UTBogor #InovasiPemuda #EnergiTerbarukan #BogorSainsKreatif #SorotRakyat #GenZBerinovasi

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bogor, Drs. Anas S. Rasmana, M.M., mengungkapkan bahwa peningkatan ini berbanding lurus dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola pihaknya.

“Alhamdulillah, dalam dua bulan terakhir terjadi lonjakan kunjungan yang sangat signifikan. Jika biasanya pendapatan berada di angka kurang lebih Rp. 30.000.000, kini meroket hingga mencapai Rp. 92.000.000,” ujar Anas kepada awak media sorotrakyat.com, Selasa (31/03).

Pencapaian ini menjadi bukti nyata keseriusan jajaran Dispora Kota Bogor di bawah kepemimpinan Anas S. Rasmana dalam melakukan pembenahan manajemen dan operasional. Fokus utama tim saat ini adalah menghadirkan kenyamanan maksimal bagi warga.

Kondisi air kolam yang selalu jernih, perawatan kebersihan area yang terjaga ketat, hingga kesigapan personel di lapangan menjadi kunci utama daya tarik pengunjung. Warga kini merasa lebih nyaman menghabiskan waktu luang di Mila Kencana.

“Kami ingin Mila Kencana tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik. Kebersihan dan keamanan adalah harga mati agar tempat ini terus menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bogor,” tegasnya. (KDR)

#MilaKencana #KotaBogor #DisporaKotaBogor #WisataBogor #BeritaKotaBogor #SorotRakyat #AnasRasmana

Editor & Penerbit: Den.Mj

Keputusan ini diambil dengan mengedepankan kepentingan rakyat kecil sebagai prioritas utama. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Pertamina belum akan menaikkan harga, baik untuk kategori BBM subsidi maupun non-subsidi.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi,” tegas Prasetyo Hadi dalam keterangannya.

Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik atau resah mengenai ketersediaan stok. Pasokan BBM nasional dipastikan aman dan terjamin untuk seluruh wilayah Indonesia. Melalui pengumuman ini, diharapkan informasi yang beredar di masyarakat menjadi lebih jelas dan akurat, sehingga stabilitas ekonomi di tingkat rumah tangga tetap terjaga. (RTH)

#BBM #HargaBBM #BeritaViral #InfoTerkini #Pertamina #Indonesia #fyp #foryoupage

Editor & Penerbit: Den.Mj

SOROTRAKYAT.COM | KOTA BOGOR — Menghadapi tantangan defisit anggaran yang signifikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengambil langkah taktis dengan mengoptimalkan aset yang ada. Bus-bus sekolah yang selama ini operasionalisasinya dinilai belum optimal akan segera dialihfungsikan menjadi angkutan perintis untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Keputusan strategis ini diambil sebagai respon langsung terhadap pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp300 miliar. Pemotongan anggaran yang substansial ini memaksa Pemkot Bogor untuk berpikir kreatif agar pelayanan publik tidak terganggu dan aset daerah tidak terbengkalai.

Menindaklanjuti rencana tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi parkir unit bus di kawasan Kemuning Gading pada hari Senin (30/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, beliau didampingi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, beserta jajaran, untuk menilai kesiapan fisik dan teknis armada.

“Kita sedang melakukan kajian mendalam terkait operasionalisasi bus-bus sekolah ini untuk dijadikan angkutan perintis. Ini adalah langkah efisiensi sekaligus solusi untuk memperluas jangkauan transportasi publik,” ujar Wali Kota Dedie Rachim di lokasi.

Kajian tersebut tidak hanya melihat aspek teknis kelayakan kendaraan, tetapi juga skema pengelolaannya. “Kita sedang kaji, apakah nanti pengelolaannya tetap di bawah Dinas Perhubungan atau dialihkan ke Perumda Transportasi Pakuan. Keputusan ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan profesionalisme layanan angkutan perintis ini,” tambahnya.

Saat ini, Pemkot Bogor mengelola total delapan unit kendaraan potensial, yang terdiri dari empat unit bus sekolah dan empat unit bus wisata ikonik, ‘Uncal’. Dedie Rachim menegaskan bahwa hasil pengecekan menunjukkan kondisi unit saat ini masih sangat baik dan laik jalan.

Langkah ini dianggap sebagai terobosan yang mendesak. “Tentu harus ada terobosan pemanfaatan untuk bus-bus yang selama ini belum optimal operasionalisasinya, terutama agar masyarakat yang belum terjangkau transportasi memadai bisa terlayani. Kita akan fungsikan bus-bus ini sebagai pelopor atau perintis untuk rute Koridor 3 dan 4. Pemanfaatan ini adalah opsi terbaik daripada membiarkan unit rusak karena tidak digunakan,” tegasnya.

Menyadari besarnya pemotongan TKD, Wali Kota menekankan bahwa skema pembiayaan pemeliharaan konvensional tidak lagi memungkinkan. Bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor dan BKAD, Pemkot akan menghitung ulang formula yang paling tepat untuk memaksimalkan fungsi sarana ini tanpa membebani anggaran yang sudah ketat.

“Ini bukan tentang kerugian, tapi justru mengubah potensi kerugian (biaya pemeliharaan aset tidak aktif) menjadi manfaat langsung bagi masyarakat. Kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada TKD untuk pemeliharaan, jadi model pengelolaannya harus mandiri dan berdaya guna,” pungkas Dedie Rachim. (FY)

#KotaBogor #TransportasiKotaBogor #DedieARachim #BusSekolah #DishubKotaBogor #BogorBermunajat #Sotrorakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa transformasi ini terlihat nyata dari data volume sampah harian. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor harus bekerja ekstra keras mengangkut rata-rata 32 ton sampah per hari dari kawasan tersebut. Jumlah fantastis ini biasanya diangkut menggunakan empat armada truk, di mana masing-masing truk memiliki kapasitas daya angkut sekitar delapan ton.

Menariknya, grafik volume sampah sempat mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 60 ton per hari saat proses relokasi dan pelaksanaan agenda “Jumat Bersih”. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah lama dan bongkaran lapak yang selama ini tersembunyi akhirnya ikut terangkut. Namun, setelah kawasan tersebut bersih dari aktivitas PKL di titik-titik terlarang, volume sampah harian kini turun drastis ke angka 15 hingga 20 ton per hari.

“Ke depan, saya ingin tidak ada lagi pedagang yang membuang sampah ke dalam selokan atau menumpuknya di jalan. Kita akan lakukan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan pemberian denda bagi para pelaku yang membandel,” tegas Dedie Rachim saat meninjau lokasi di Jalan Pedati, Senin (30/3/2026).

Selain urusan sampah permukaan, Dedie juga memberikan instruksi khusus kepada Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas PUPR. Ia meminta dilakukan normalisasi total pada saluran air di sepanjang jalur tersebut. Selama bertahun-tahun, saluran drainase di kawasan Lawang Saketeng tertutup rapat oleh sampah pasar dan konstruksi lapak PKL, yang seringkali memicu genangan saat hujan turun.

Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk tidak lagi menoleransi perilaku yang merusak estetika dan kebersihan kota. Pengawasan ketat akan terus dilakukan, dan sanksi denda akan langsung dijatuhkan bagi siapapun yang kedapatan kembali mengotori kawasan yang telah dibersihkan tersebut. (FY)

#BogorBebasSampah #DedieRachim #PemerintahKotaBogor #RelokasiPKL

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah konkret ini ditandai dengan aksi simbolis pemotongan kabel udara di ruas Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan Taman Peranginan, Senin (30/3/2026). Penataan ini bukan sekadar mengejar aspek visual, melainkan implementasi dari visi besar menjadikan Bogor sebagai kota yang ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Dalam keterangannya, Dedie Rachim mengungkapkan bahwa penataan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat mengenai standarisasi infrastruktur kota.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami. Selain penataan billboard dan videotron yang lebih tertib, Bapak Presiden juga memberikan arahan spesifik mengenai penataan kabel atas agar tidak lagi semrawut,” ujar Dedie di sela-sela kegiatan.

Sejak tahun 2022, Pemkot Bogor tidak berjalan sendiri. Kolaborasi erat dijalin bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) serta berbagai operator provider. Sinergi ini telah membuahkan hasil nyata dengan berhasil menurunkan hampir 16 kilometer kabel udara di berbagai titik strategis.

“Tahun ini, target total kita mencapai 32 kilometer. Namun, untuk tahap prioritas, kita fokuskan pada 10 hingga 15 kilometer di jalur utama,” tambah Dedie.

Proyek besar ini dibagi ke dalam enam segmen jalur yang dilakukan secara bertahap. Salah satu tantangan terbesar adalah koordinasi lintas instansi, mengingat beberapa ruas jalan, seperti Jalan Sudirman, berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Koordinasi untuk ruas ini memang memakan waktu karena merupakan jalan provinsi. Alhamdulillah, setelah proses komunikasi yang intens, rekomendasi dari Pemprov sudah keluar sehingga eksekusi bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Rencana penataan ini dipastikan akan terus merambah ke wilayah lain, mencakup:

• Jalan Saleh Bustaman
• Jalan Siliwangi
• Jalan Saleh Danasasmita

Melalui langkah masif ini, Pemkot Bogor berharap ruang publik tidak hanya menjadi lebih tertib dan aman dari risiko kabel putus, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata dan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bogor. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dua sosok yang kini memikul tanggung jawab besar tersebut adalah Dani Rakhmawan sebagai Direktur Operasional dan Muzzakir sebagai Direktur Bisnis dan Pelayanan. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan langkah strategis Pemerintah Kota Bogor dalam merespons dinamika kebutuhan air bersih dan sanitasi warga yang kian kompleks.

Wali Kota Dedie Rachim menegaskan bahwa prosesi pelantikan ini dilakukan segera setelah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat. Rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi dasar kuat bagi Pemkot Bogor untuk melakukan penyegaran organisasi.

“Semalam saya sudah mendapatkan tembusan rekomendasi dari Kemendagri. Oleh karena itu, sesegera mungkin kita lakukan pelantikan. Kita tidak ingin menunda karena target kita adalah akselerasi. Tirta Pakuan harus terus memberikan pelayanan prima tanpa hambatan birokrasi,” tegas Dedie.

Meski dua kursi strategis telah terisi, Dedie mengungkapkan masih terdapat satu posisi direksi yang kosong. Terkait hal ini, Pemkot Bogor tengah mempertimbangkan dua opsi: melanjutkan proses seleksi yang sudah berjalan atau membuka panitia seleksi (pansel) baru, sembari terus berkonsultasi dengan Kemendagri.

Salah satu poin krusial yang ditekankan dalam pelantikan ini adalah pengawalan proyek strategis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Kota. Proyek ambisius ini telah masuk dalam Green Book Bappenas, menandakan urgensi dan dukungan penuh dari level nasional.

Tirta Pakuan tidak lagi hanya berbicara tentang distribusi air bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi pilar utama dalam pengelolaan sanitasi berkelanjutan.

“Kota Bogor mendapatkan alokasi untuk IPAL skala kota. Ini tugas berat bagi direksi baru untuk mengawal secara teknis, mulai dari proses lelang hingga implementasi di lapangan. Kita butuh komitmen profesional agar investasi nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (FY)

#KotaBogor #TirtaPakuan #DedieRachim #PelayananPublik #BogorBermartabat #AirBersih #SanitasiKota #InfoBogor #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam seremoni yang berlangsung khidmat, Muzakkir resmi dilantik sebagai Direktur Bisnis dan Pelayanan (Bispel), didampingi Dani Rakhmawan yang mengemban amanah sebagai Direktur Operasional (Dirops). Kehadiran pimpinan legislatif ini menegaskan sinergi penting antara pemerintah kota dan dewan dalam memastikan pengelolaan aset vital daerah berjalan optimal.

Dr. Adityawarman Adil dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas terpilihnya kedua direksi tersebut. Beliau meyakini bahwa penyegaran di tingkat pimpinan akan membawa energi baru bagi Perumda Tirta Pakuan.

“Kami ucapkan selamat dan sukses bagi direksi yang dilantik, yakni Saudara Muzakkir dan Dani Rakhmawan. Semoga dengan adanya sumber daya manusia yang baru, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor makin maju dan makin baik lagi,” ujar Adityawarman Adil dengan optimis.

Ia menitipkan pesan krusial bahwa orientasi utama manajemen baru haruslah peningkatan kualitas distribusi air minum. Menurutnya, kepuasan masyarakat selaku pelanggan adalah barometer utama keberhasilan sebuah perusahaan daerah.

Meski memberikan dukungan penuh, Adityawarman menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor tidak akan melonggarkan pengawasan. Fungsi kontrol tetap akan dijalankan secara ketat guna memastikan setiap kebijakan direksi berpihak pada kepentingan publik.

“DPRD Kota Bogor akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya agar pelayanan publik di bidang penyediaan air minum tetap terlaksana sesuai standar yang diharapkan,” tegasnya.

Langkah ini diambil agar komitmen peningkatan pelayanan yang dijanjikan saat pelantikan benar-benar terwujud dalam bentuk akses air bersih yang lebih lancar dan berkualitas bagi seluruh warga Kota Bogor. (FY)

#SorotRakyat #KotaBogor #DPRDKotaBogor #TirtaPakuan #PelayananPublik

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penegasan ini bukan gertakan sambal. Dedie menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan sanksi tegas tanpa pandang bulu kepada PKL yang masih nekat melanggar aturan. Landasan hukumnya jelas: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam pandangan Dedie, kawasan Pasar Bogor, Plaza Bogor, beserta jalan-jalan penunjang urat nadi perekonomian di sekitarnya, seperti Jalan Roda, Jalan Bata, Jalan Pedati, hingga Jalan Lawang Seketeng, bukan sekadar ruang dagang biasa. Ini adalah kawasan bersejarah yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat paling vital di Kota Bogor.

Oleh sebab itu, Pemkot menilai keberadaan para PKL yang menggelar dagangan secara sembarangan di sepanjang urat nadi kota tersebut tidak bisa lagi ditoleransi. Hal ini dinilai tidak hanya merusak estetika dan mengganggu ketertiban umum, tetapi secara langsung berdampak pada kenyamanan serta kelancaran aktivitas mayoritas masyarakat yang menggunakan fasilitas publik tersebut.

Sudah Lewat Deadline: Mulai 26 Maret Wajib Steril

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tertulis yang telah dicapai antara Pemkot Bogor dengan perwakilan pedagang pada bulan November tahun lalu. Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menyetujui bahwa PKL tidak akan lagi melakukan aktivitas jual beli di trotoar dan jalan di kawasan tersebut pasca hari raya Lebaran, tepatnya efektif mulai tanggal 26 Maret 2026.

“Waktunya sudah tiba. Ini adalah langkah antisipasi yang harus kita lakukan dengan serius jika memang masih ada oknum pedagang yang nakal dan mengabaikan komitmen. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kuncinya adalah kita semua harus mengoptimalisasikan dua fasilitas pasar modern yang sudah kita bangun dengan dana rakyat, yaitu Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari,” ujar Dedie Rachim dengan nada tegas usai memimpin Apel Gabungan Penertiban dan Penataan PKL di Jalan Bata, Kota Bogor, pada Kamis (26/3/2026).

Wali Kota menekankan bahwa Pemkot Bogor tidak sekadar melakukan pengusiran. Pihaknya telah menyiapkan solusi konkret berupa relokasi para pedagang ke dua pasar tersebut. Kedua pasar yang telah selesai direvitalisasi itu memiliki kapasitas yang sangat memadai dan representatif untuk menampung seluruh pedagang yang terkena penataan.

Lebih jauh, Dedie menegaskan bahwa penertiban ini juga merupakan bentuk nyata perlindungan Pemkot terhadap ribuan pedagang resmi yang sudah taat hukum. Mereka adalah para pedagang yang selama ini telah menempati kios di dalam pasar dan secara patuh memenuhi segala kewajiban mereka, seperti pembayaran retribusi pasar, service charge, biaya listrik, dan air.

“Ada sekitar 9.000 pedagang di 14 pasar di Kota Bogor yang wajib kita lindungi hak-haknya. Mereka berinvestasi membeli kios, mereka membayar retribusi setiap bulan, service charge, dan listrik. Sangat tidak adil bagi mereka jika mereka harus bersaing secara tidak sehat dengan PKL yang bebas berjualan di luar tanpa biaya-biaya tersebut. Kita harus menciptakan ekosistem perdagangan yang adil,” tegasnya.

Penataan PKL ini, lanjut Dedie, juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana besar pengembangan infrastruktur pendukung kota yang lebih modern. Sinergi ini akan diwujudkan dengan penyediaan lahan parkir terpusat di kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Tujuannya sangat krusial: untuk mengurai benang kusut kepadatan lalu lintas di seputar Kebun Raya Bogor yang selama ini menjadi keluhan.

“Kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Bogor setiap tahunnya sangat tinggi, mencapai lebih dari satu juta orang. Sementara itu, di dalam area Kebun Raya sendiri tidak tersedia lahan parkir, karena statusnya sebagai kawasan konservasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, Pemkot Bogor akan menyiapkan solusi dengan membangun fasilitas kantong parkir besar di lokasi eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor,” urai Wali Kota.

Menutup penegasannya, Dedie memperingatkan akan konsekuensi hukum yang menanti para pelanggar. Bagi PKL yang terbukti melanggar, selain harus menghadapi sanksi administratif berupa penahanan barang dagangan, mereka juga dapat dikenakan denda maksimal.

“Nanti bagi pedagang yang masih melanggar, sesuai ketentuan Perda, akan dikenakan denda operasional maksimal sebesar Rp250 ribu. Jika denda administratif ini masih diabaikan dan pedagang tetap membandel, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum yang lebih lanjut. Prosesnya akan kami teruskan hingga berujung pada sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di pengadilan. Penegakan aturan ini akan mulai kami intensifkan dan lakukan secara konsisten,” pungkas Dedie.

Seusai melaksanakan apel gabungan yang melibatkan ratusan personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, Dedie Rachim bersama jajaran turun langsung untuk kembali memonitor kondisi riil di lapangan, khususnya di kawasan Pasar Bogor dan Surya Kencana. Langkah proaktif ini diambil menyusul adanya temuan patroli pada hari sebelumnya yang menunjukkan masih adanya upaya dari segelintir PKL untuk berjualan kembali dan maraknya parkir liar di sejumlah titik rawan. (FY)

#KotaBogor #DedieARachim #PenataanPKL #SuryaKencana #PasarBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Peninjauan kritis ini tidak dilakukan Dedie seorang diri. Beliau didampingi oleh tim teknis dan kebijakan yang lengkap, termasuk Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Firdaus, Kepala Dinas PUPR Juniarti Estiningsih, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Chusnul Rozaqi, serta Sekretaris Dinas PMPTSP Cecep Zakaria. Kehadiran seluruh kepala dinas terkait ini menegaskan betapa seriusnya temuan dari hasil kajian struktur awal.

Dari hasil peninjauan, Dedie Rachim secara terbuka membeberkan fakta memprihatinkan. Kurangnya pemeliharaan rutin yang krusial selama puluhan tahun telah menyebabkan kebocoran atap yang meluas dan persisten. Efek domino dari kebocoran ini telah melumpuhkan bagian-bagian lain bangunan, terutama area di bawahnya yang, secara tragis, saat ini digunakan sebagai Kantor Pelayanan Dinas PMPTSP Kota Bogor sebuah area pelayanan publik yang sibuk.

“Tujuan peninjauan ini adalah untuk memastikan kondisi konstruksi berdasarkan hasil penilaian dan pendalaman kajian awal, khususnya dalam mendukung rencana revitalisasi yang menyangkut aspek keselamatan. Pemkot Bogor tidak ingin gegabah. Kami perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan apakah bangunan ini masih ‘berdiri’ dan aman untuk direvitalisasi pada 2026,” ujar Dedie Rachim dengan nada serius di Balai Kota Bogor, Kamis (26/3/2026). Dedie menekankan bahwa keselamatan jiwa di atas segalanya.

Menyadari tingkat keparahan temuan tersebut, Dedie Rachim mengambil langkah berani. Pasca-peninjauan, beliau mengumumkan rencana untuk segera menemui Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna menyampaikan permohonan penilaian konstruksi independen dan menyeluruh oleh Komite Keselamatan Konstruksi. Langkah ini bukan lagi tentang estetika, melainkan tentang audit kelayakan bangunan secara total sebelum proses revitalisasi yang sebenarnya dapat dimulai.

Dedie menambahkan, skenario kedepan akan sangat bergantung pada hasil penilaian ini. Jika Komite menemukan sebagian struktur (misalnya, lantai tiga) tidak lagi layak digunakan, namun lantai satu dan dua masih memungkinkan, maka proses revitalisasi dapat dilanjutkan dengan penyesuaian besar pada Detail Engineering Design (DED), atau bahkan pengurangan scope revitalisasi.

Dedie Rachim dengan tegas menegaskan bahwa tidak akan ada tawar-menawar dalam hal keselamatan. “Jika hasil penilaian menyatakan tidak memungkinkan, maka anggaran akan dialihkan untuk kebutuhan lain atau revitalisasi akan ditunda total guna penguatan konstruksi yang lebih mendesak sebelum dilanjutkan dengan proyek revitalisasi kosmetik,” tegasnya.

Pernyataan ini menyoroti pergeseran fokus yang krusial. Meskipun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, kegiatan revitalisasi telah direncanakan dan dialokasikan, temuan awal dari tim konsultan yang mengidentifikasi adanya keretakan pada struktur bangunan memaksa adanya evaluasi ulang yang mendasar. “Jika ditemukan keretakan, tentu keselamatan menjadi prioritas. Karena itu, diperlukan penilaian lebih detail dari Komite Keselamatan Konstruksi,” tambah Dedie Rachim.

Kepala Disparbud Kota Bogor, Firdaus, memberikan detail yang lebih mengkhawatirkan. Ia menyampaikan bahwa hasil kajian menunjukkan beberapa kolom struktur utama berisiko tinggi apabila revitalisasi tetap dipaksakan sesuai rencana awal.

“Dalam kajian teknis, beberapa bagian struktur dinyatakan tidak andal dan berpotensi membahayakan. Saat ini kami masih menunggu hasil penilaian lanjutan sebelum keputusan diambil,” kata Firdaus.

Ia menyebutkan, tingkat kerusakan Gedung Kemuning Gading secara keseluruhan mencapai sekitar 70 persen, terutama pada lantai atas dan area auditorium yang dulunya megah. Bahkan, kerusakan di lantai dua dan tiga diperkirakan mencapai sekitar 90 persen, sebuah angka yang menunjukkan kehancuran sistematis. Meski demikian, sebagai cahaya harapan, secara struktur beton, bangunan tersebut dinilai masih memiliki ketahanan yang baik terhadap gempa, berkat standar tinggi yang diterapkan pada masa pembangunannya.

Sebagai informasi, Gedung Kemuning Gading merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang paling berharga di Kota Bogor. Dibangun pada tahun 1960 dan dirancang oleh arsitek legendaris Indonesia, Ir. F.X. Silaban, pembangunannya berlangsung hampir bersamaan dengan Masjid Istiqlal di Jakarta. Hingga saat ini, gedung bersejarah ini belum pernah sekalipun menjalani proses revitalisasi sejak pertama kali dibangun, menjadikannya ‘bom waktu’ struktural yang kini harus dihadapi Pemkot Bogor. (FY)

#GedungKemuningGading #RevitalisasiBogor #DedieRachim #CagarBudaya #KeselamatanKonstruksi

Editor & Penerbit: Den.Mj