Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, usai memimpin aksi resik-resik (korve) dan penanaman pohon di kawasan Paledang serta bantaran Sungai Cipakancilan, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (21/7/2026).

Dedie Rachim menjelaskan, penataan terpadu ini dilakukan secara bertahap sebagai tindak lanjut dari pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang. Wilayah ini dinilai sangat vital karena berada di koridor Bogor Line yang memiliki tingkat mobilitas warga sangat tinggi.

“Penataan ini harus kita sesuaikan dengan perubahan yang ada di dalam Stasiun Besar Bogor. Jika Jalan Paledang rapi, bersih, dan nyaman, penumpang dari luar daerah bisa berjalan kaki menuju BTM atau Pintu Satu Kebun Raya Bogor. Begitu juga ke Panaragan dan Jembatan Merah. Kita dorong budaya berjalan kaki agar masyarakat semakin sehat,” tegas Dedie Rachim.

Berdasarkan data Pemkot Bogor, jumlah pengguna jasa kereta api di Stasiun Besar Bogor mencapai sekitar 110 ribu penumpang per hari. Angka fantastis ini menjadi alasan kuat Pemkot Bogor untuk memperluas akses pejalan kaki (pedestrian-friendly) di sekitar stasiun.

Dengan trotoar yang terhubung baik, integrasi antara Stasiun Bogor, kawasan komersial, dan destinasi wisata seperti Kebun Raya Bogor diharapkan semakin optimal.

Dalam aksi korve tersebut, Wali Kota bersama jajaran menemukan sejumlah lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) liar dan puluhan paku yang menancap pada pohon-pohon peneduh di sepanjang Jalan Paledang.

Petugas gabungan langsung mengambil tindakan tegas dengan membongkar lapak tidak berizin dan mengangkut sisa material menggunakan truk sampah. Selain itu, Dedie beserta jajaran mencabut paku-paku yang merusak pohon.

“Ini bagian dari komitmen kita mempercantik kawasan Paledang, Mayor Oking, dan MA Salmun. Mengenai paku di pohon, saya sudah instruksikan aparatur wilayah untuk menggandeng Karang Taruna, LPM, dan kader masyarakat guna melakukan aksi cabut paku secara berkala di seluruh wilayah Kota Bogor,” pungkasnya.

Reporter: FY

#KotaBogor #DedieARachim #PenataanKota #StasiunBogor #Paledang #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan Perwali tentang penghapusan kendaraan bermotor umum tersebut ditandatangani setelah melalui komunikasi dengan berbagai pihak, sehingga saran, masukan, dan pendapat dapat diakomodasi.

Perwali ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi yang telah disepakati bersama.

Dalam rentang waktu tersebut, sosialisasi sudah berlangsung dan tenggat waktu pun sudah diberikan. Dengan adanya Perwali ini, pembatasan usia angkutan kota berlanjut dengan pelaksanaan operasi gabungan untuk memastikan bahwa angkutan perkotaan berusia di atas 20 tahun tidak lagi beroperasi di Kota Bogor.

“Kita ingin Kota Bogor nyaman, tidak akan ada lagi penumpukan angkutan, tidak ada lagi yang ngetem sembarangan. Ini bagian dari upaya kita menata Kota Bogor,” kata Dedie Rachim saat menghadiri Forum Konsultasi Publik dan Dialog Kemitraan di Kanwil DJP Jabar III, Kota Bogor, Jl. Ir. H. Juanda No.64, Kota Bogor, Selasa (21/7/2026).

Setelah seluruh pembatasan ini selesai, maka akan masuk pada proses lanjutan, yaitu penyelarasan moda transportasi dengan kebutuhan masyarakat.

“Menyelaraskan dengan moda transportasi modern yang ramah lingkungan. Dan saya yakin masyarakat sudah paham bahwa ini adalah langkah besar Kota Bogor untuk membuat Kota Bogor lebih tertib, lebih maju, dan lebih modern,” tuturnya.

Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor langsung melakukan penertiban angkot tua di Kota Bogor. Dalam razia yang digelar di Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (14/7), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menjaring 21 angkot tua. Sebanyak 10 di antaranya langsung dikandangkan karena tidak memiliki dokumen operasional yang lengkap.

Razia kali ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Ia sempat berdialog dengan sejumlah sopir angkot yang menyampaikan keberatan atas kebijakan pembatasan usia armada. Namun, petugas tetap menjalankan penindakan sesuai aturan.

Angkot yang secara kasatmata telah melewati batas usia teknis 20 tahun langsung dihentikan untuk diperiksa. Petugas mengecek kelengkapan dokumen, mulai dari surat tanda nomor kendaraan (STNK), izin trayek, hingga kartu uji berkala. Kendaraan yang melanggar juga kembali diberi tanda dengan penyemprotan pada bodi. Selain melibatkan Dishub, razia turut didukung personel kepolisian dan TNI.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengatakan dari 21 angkot yang terjaring, sebanyak 10 kendaraan langsung diamankan ke kantor Dishub.

“Sepuluh kendaraan karena tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa STNK, izin trayek, dan kartu uji, dilakukan pengandangan di kantor Dishub,” ujarnya.

Angkot yang ditindak berasal dari sejumlah trayek, di antaranya Sukasari-Bubulak, Trayek 08, Trayek 05, serta Trayek 01 Cipinang Gading-Merdeka.

Dody mengungkapkan, petugas juga kembali menemukan angkot yang sebelumnya sudah pernah terjaring razia, tetapi masih nekat beroperasi.

“Yang sudah pernah terjaring razia kemudian kami dapati kembali beroperasi, langsung kami lakukan pengandangan di Dishub,” tegasnya.

Pemilik kendaraan yang armadanya dikandangkan diwajibkan menandatangani surat pernyataan. Mereka diminta memilih salah satu langkah, yakni menghapus kendaraan menjadi besi tua, mengubah fungsi kendaraan, atau melakukan peremajaan armada.

Pengandangan, lanjut Dody, merupakan langkah terakhir setelah berbagai bentuk sosialisasi dan peringatan tidak diindahkan.

Meski demikian, Dishub mengakui belum dapat mengandangkan seluruh angkot tua yang melanggar karena keterbatasan lahan penyimpanan. Sebagian kendaraan hanya disita dokumennya dan pemilik diminta menandatangani surat pernyataan agar kendaraan tidak lagi dioperasikan.

Hingga saat ini, dari total 1.780 angkot tua di Kota Bogor, sebanyak 313 armada telah dicabut izin trayeknya sehingga dipastikan tidak lagi beroperasi. Penertiban akan terus dilakukan hingga akhir 2026.

Penertiban angkot tua di Kota Bogor mulai menunjukkan dampak. Setelah 313 armada tua dipastikan tak lagi beroperasi, jarak kedatangan angkot di sejumlah trayek kini semakin renggang.

Kondisi itu dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas akibat angkot yang sebelumnya menumpuk di jalan.

Jumlah angkot tua di Kota Bogor mencapai 1.780 unit. Dengan demikian, capaian penertiban dalam satu bulan sejak Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2026 diberlakukan telah mencapai sekitar 15 persen.

Meski masih di tahap awal, Dishub mengklaim penertiban tersebut mulai berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Hal itu terlihat dari hasil survei headway atau jarak waktu kedatangan antar angkot.

Salah satu contohnya terjadi di trayek 21 Baranangsiang–Ciawi. Sebelum razia dilakukan, waktu tunggu antar angkot hanya sekitar dua menit. Kini, headway di trayek tersebut meningkat menjadi lima hingga enam menit.

“Sekarang headway-nya sudah lima sampai enam menit. Itu hasil survei kami di trayek 21 rute Ciawi–Baranangsiang,” jelas Dody.

Dishub memastikan penertiban akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai titik. Pemerintah menargetkan seluruh angkot tua yang masih beroperasi dapat ditertibkan dalam waktu enam bulan.

“Sekarang baru satu bulan berjalan. Kami masih punya waktu enam bulan. Saat ini capaian penertiban sudah sekitar 15 persen,” katanya.

Dalam penertiban tersebut, Dishub menerapkan sejumlah tindakan, mulai dari pencabutan izin trayek, penyemprotan bodi kendaraan sebagai penanda, hingga pengandangan angkot yang tetap membandel.

Pemilik kendaraan yang ditindak selanjutnya diminta menandatangani surat pernyataan berisi komitmen untuk menghapus kendaraan, mengubah fungsi kendaraan, atau melakukan peremajaan armada. (Adv)

#PemkotBogor #PenertibanAngkot #BogorBebasMacet #PerwaliBogor #KotaBogor #Sorotrakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah strategis ini menandai akselerasi RSUD Kota Bogor dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penandatanganan komitmen bersama tersebut diikuti oleh seluruh jajaran manajerial, tenaga medis, hingga staf pendukung operasional rumah sakit. Kebijakan ini dirancang sebagai benteng moral guna memperkuat profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola di sektor pelayanan kesehatan masyarakat.

Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S., menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni formalitas semata. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan ikrar moral yang mengikat seluruh elemen tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan publik.

“Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, kami menegaskan kembali komitmen RSUD Kota Bogor untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN. Seluruh pegawai wajib menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari demi kenyamanan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar dr. Sri Nowo Retno di hadapan seluruh peserta apel., Senin (20/7/2026).

Penerapan Zona Integritas WBK dan WBBM di lingkungan rumah sakit milik pemerintah daerah ini difokuskan pada beberapa area perubahan utama, antara lain efisiensi sistem birokrasi, pencegahan potensi pungutan liar (pungli), peningkatan mutu keselamatan pasien, hingga transparansi dalam proses administrasi layanan kesehatan.

Melalui langkah konkret ini, pihak manajemen menargetkan pemangkasan alur birokrasi yang rumit agar masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya dapat mengakses fasilitas medis secara lebih cepat, adil, dan humanis. Pihak rumah sakit juga membuka ruang evaluasi dan pengaduan publik guna memastikan implementasi pakta integritas berjalan transparan.

Dengan komitmen kolektif yang telah disepakati, RSUD Kota Bogor optimistis mampu melangkah menjadi percontohan (role model) fasilitas kesehatan pemerintah yang mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) di wilayah Jawa Barat.

(FY)

#RSUDKotaBogor #PaktaIntegritas #WBKWBBM #KotaBogor #BirokrasiBersihMelayani #AntiKKN #Sorotrakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Bogor, H. Karnain Asyhar, S.P., M.Si., menegaskan bahwa setiap regulasi daerah lahir dari sebuah proses dialektika yang panjang. Mulai dari penyusunan kajian akademik yang komprehensif, penyerapan aspirasi konstituen secara meluas, pembahasan intensif di tingkat panitia khusus legislatif, hingga tercapainya kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksana menjadi langkah krusial yang tidak boleh ditunda-tunda lagi.

Payung Hukum Strategis dan Pendekatan Multidimensi

Menurut Karnain, Perda P4S memiliki nilai strategis sebagai benteng perlindungan sosial. Regulasi ini dirancang bukan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu atau membangun stigma negatif di tengah masyarakat, melainkan sebagai ikhtiar kolektif dalam menjaga ketahanan keluarga, melindungi anak-anak serta remaja, memperkuat pendidikan karakter, dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat serta bermartabat.

“Tujuan utama Perda P4S adalah membangun sistem pencegahan yang menyeluruh melingkupi edukasi, penguatan fungsi keluarga, pembinaan moralitas masyarakat, pendampingan psikologis, hingga penanganan terintegrasi bagi individu yang memerlukan bantuan,” ujar Karnain.

Ia menambahkan, pendekatan yang dikembangkan dalam perda ini tidak bersifat koersif-hukum semata, melainkan mengedepankan aspek pendidikan, sosial, kesehatan, psikologi, dan nilai keagamaan yang luhur.

Secara historis dan sosiologis, lahirnya Perda P4S dipicu oleh akselerasi perubahan sosial akibat arus globalisasi dan digitalisasi. Kemudahan akses terhadap media sosial dan derasnya informasi di satu sisi membawa dampak positif bagi pembangunan, namun di sisi lain membuka celah meningkatnya paparan konten pornografi, perilaku seksual berisiko, serta eksploitasi seksual berbasis digital di kalangan generasi muda.

Keluarga, sebagai unit terkecil dan paling hulu dalam pembentukan karakter, kini menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Kesibukan orang tua, keterbatasan literasi digital, serta rentannya pengaruh lingkungan luar membuat fungsi kontrol keluarga sering kali melemah. Oleh karena itu, secara psikologis, penanganan terhadap penyimpangan perilaku seksual memerlukan pendekatan humanis lewat konseling dan rehabilitasi profesional, bukan melalui pelabelan sosial yang destruktif.

Urgensi Perwali: Menjembatani Aturan dan Realita Lapangan

Dari perspektif empiris di lapangan, desakan masyarakat agar anak dan remaja dilindungi dari ancaman kekerasan serta eksploitasi seksual semakin menguat. Regulasi ini diharapkan mampu menopang visi besar Kota Bogor sebagai kota yang religius, ramah keluarga, dan berperadaban maju. Namun, tantangan terbesar berada pada wilayah eksekusi. Tanpa adanya aturan turunan berupa Perwali, operasionalisasi Perda P4S dipastikan akan berjalan stagnan.

Perwali dibutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang mendetail, di antaranya:

1. Mekanisme Tata Kerja: Pembagian tugas konkret antar-perangkat daerah.
2. Sinergi Lintas Sektoral: Standar operasional prosedur (SOP) koordinasi antar-dinas terkait.
3. Pelayanan Komunitas: Tata cara pendampingan psikososial dan bentuk pembinaan di masyarakat.
4. Skema Pembiayaan: Kepastian alokasi anggaran daerah untuk keberlanjutan program.

Karnain Asyhar memetakan lima tahapan strategis yang harus segera ditempuh pasca-terbitnya Perwali kelak:

• Pertama, Pembentukan tim koordinasi terpadu yang melibatkan unsur dinas pendidikan, kesehatan, sosial, DP3A, Kesbangpol, aparat penegak hukum, akademisi, serta tokoh agama.
• Kedua, Penyusunan peta jalan (roadmap) implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang dengan indikator capaian yang terukur.
• Ketiga, Penguatan literasi moral dan kesehatan reproduksi berbasis kurikulum sekolah, rumah ibadah, dan platform digital.
• Keempat, Penyediaan pusat layanan konseling dan rehabilitasi psikososial yang inklusif serta mudah diakses masyarakat luas.
• Kelima, Pengalokasikan anggaran yang proporsional dalam APBD demi menjamin keberlangsungan evaluasi berkala.

Sorotan Pemerhati Kebijakan Publik

Di tempat terpisah, Pemerhati Kebijakan Pemerintah, Yudi Hermansyah, S.H., turut memberikan pandangan kritisnya saat diwawancarai oleh sorotrakyat.com. Ia menekankan pentingnya pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan isi Perwali agar tidak terjadi bias penafsiran di kemudian hari.

“Pada dasarnya, yang diinginkan oleh masyarakat adalah tindakan yang konkret dari pemerintah atas apa yang telah disepakati bersama sebagaimana amanat Perda Nomor 10 Tahun 2021. Mari kita bersama-sama sebagai elemen masyarakat yang peduli mendesak dikeluarkannya Perwali ini,” tutur Yudi Hermansyah.

Lebih lanjut, Yudi menyarankan agar penyusunan draf Perwali dilakukan secara transparan dan melibatkan proses uji publik yang matang.

“Kita harus merancang dan menyusun secara bersama-sama apa saja yang harus termuat dalam Perwali tersebut sampai sedetail-detailnya. Harapannya, isi dan substansi dalam Perwali tersebut tidak lagi ditafsirkan berbeda-beda oleh pelaksana di lapangan. Harus ada kesamaan penafsiran sehingga regulasi ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat luas, bahkan dapat dijadikan role model serta referensi bagi Wali Kota atau Bupati di daerah lain dalam menjaga ketahanan sosialnya,” pungkas Yudi.

Keberhasilan implementasi Perda P4S ini dipandang bukan sekadar pencapaian administratif bagi Pemkot Bogor, melainkan sebuah investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu kota tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur fisik dan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kokohnya moralitas, kuatnya institusi keluarga, dan terlindunginya generasi penerus sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Reporter: FY

#PerdaP4SBogor #PerwaliP4S #KetahananKeluarga #KotaBogor #DPRDKotaBogor #KebijakanPublik #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara peluncuran strategis ini berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor pada Minggu (12/7/2026), disaksikan oleh ratusan penggerak dan anggota koperasi se-Kota Bogor.

Langkah ini diambil Pemkot Bogor untuk mendorong modernisasi dan tata kelola koperasi yang lebih transparan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Dekopinda, dan seluruh elemen gerakan ekonomi kerakyatan di wilayah Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang tanggung jawab besar untuk menghadirkan kebijakan serta dukungan nyata. Hal ini diperlukan agar koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga yang semakin kuat, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

“Pemerintah daerah harus ikut membangun perkoperasian, salah satunya melalui dukungan kepada Dekopinda dan koperasi, baik dari sisi kebijakan, anggaran, maupun memastikan adanya sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah, Kota Bogor konsisten melaksanakan berbagai langkah nyata agar koperasi terus maju dan berkembang,” ungkap Dedie Rachim dalam sambutannya di Plaza Balai Kota.

Lebih lanjut, Dedie menyampaikan bahwa tantangan terbesar koperasi saat ini adalah memperkuat kesadaran masyarakat mengenai peran vital koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian bangsa yang mampu memberikan dampak kesejahteraan nyata bagi anggotanya.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan adopsi teknologi menjadi prioritas utama guna menghadirkan tata kelola yang efektif serta mudah diakses.

“Saya sangat senang, karena sekarang sudah ada website Dekopinda yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang koperasi. Kemudian kita juga meluncurkan SIMAKXCEL sebagai aplikasi yang memudahkan tata kelola koperasi, sehingga administrasi, pelaporan keuangan, hingga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bisa dilakukan dengan lebih mudah,” jelas Wali Kota Bogor.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekopinda Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, memaparkan bahwa puncak acara hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas ke-79 yang telah dimulai sejak hari sebelumnya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perkoperasian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, bersama Ketua Dekopinda sebelumnya telah melaksanakan ziarah ke makam Soewamin, salah satu tokoh pelopor koperasi yang dimakamkan di Kota Bogor.

Ade Syarif menambahkan, selain peluncuran website dan aplikasi SIMAKXCEL, momen Harkopnas ke-79 ini juga menjadi wadah untuk memperkenalkan Koperasi Ketahanan Pangan serta Jingle resmi Dekopinda Kota Bogor. Kehadiran jingle ini diharapkan mampu menjadi identitas baru sekaligus pembakar semangat gerakan koperasi di Kota Hujan.

“Kami berkomitmen untuk terus menjadi rumah bagi gerakan koperasi sekaligus menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Bogor dalam memperkuat perkoperasian,” tegas Ade Syarif Hidayat menutup penjelasannya.

Reporter: FY

#Harkopnas79 #KotaBogor #DekopindaKotaBogor #KoperasiDigital #SIMAKXCEL #DedieARachim #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah berani ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa roda penegakan hukum di era pemerintahan saat ini berjalan objektif tanpa pandang bulu, bahkan ketika harus mengusut internal aparat penegak hukum (APH) itu sendiri.

Wildan Mutaqin menegaskan bahwa tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap agenda pemberantasan korupsi tidak akan pernah tercapai secara maksimal jika penindakan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau hanya menyasar lembaga-lembaga tertentu di luar lingkaran pembuat kebijakan. Bagi mahasiswa, momentum pembersihan internal di tubuh institusi hukum merupakan ujian krusial bagi kredibilitas negara.

“Keberanian mengusut dugaan mega korupsi di tubuh Kejaksaan merupakan langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang terus mendorong pemberantasan korupsi secara menyeluruh tanpa memberikan ruang bagi impunitas,” ujar Wildan saat diwawancarai di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Wildan, penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel guna menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat. Kejaksaan sebagai salah satu pilar utama keadilan harus membuktikan diri mampu melakukan otokritik dan pembenahan struktural secara nyata.

Lebih lanjut, BEM PTMA ZONA III yang menaungi wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ini memandang kasus mega korupsi ini tidak boleh dilihat sebagai insiden lokal semata, melainkan pintu masuk untuk melakukan reformasi birokrasi dan hukum yang lebih mendalam. Penindakan secara hukum formal dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan perbaikan hulu ke hilir.

“Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi, serta mekanisme akuntabilitas agar praktik korupsi tidak kembali terulang,” tambah Wildan.

Korupsi, dalam pandangan gerakan mahasiswa Muhammadiyah, tetap dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang secara langsung merusak struktur ekonomi, menghambat pembangunan nasional, dan melanggar hak-hak sosial masyarakat. Oleh sebab itu, proses hukumnya wajib berjalan secara independen, objektif, dan murni bersandarkan pada alat bukti yang sah tanpa adanya intervensi politik dari pihak manapun.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, BEM PTMA ZONA III menyatakan komitmennya untuk berdiri di garis depan sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus pengawas jalannya proses hukum ini. Mereka berencana meningkatkan intensitas kajian kebijakan publik, menyelenggarakan edukasi antikorupsi di akar rumput, serta melakukan pengawasan publik secara masif.

Di akhir keterangannya, Wildan juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, dan media massa untuk merapatkan barisan mendukung gerakan bersih-bersih ini.

“Kami berharap pengungkapan dugaan mega korupsi ini menjadi momentum memperkuat integritas lembaga penegak hukum. Tidak boleh ada institusi yang kebal hukum. Supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law),” pungkas Wildan Mutaqin. (FY)

#BrantasKorupsi #PrabowoSubianto #BEMPTMA #ReformasiHukum #SupremasiHukum #KorupsiKejaksaan #MahasiswaMengawal #IndonesiaBersih #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pesan bernada reflektif tersebut disampaikan langsung oleh Dedie Rachim saat menghadiri pembukaan Festival Muharam 1448 Hijriah. Acara religius yang sarat makna ini diinisiasi oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami Alumni IPB dan berlangsung khidmat di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Sabtu (11/7/2026).

Dalam orasi sambutannya, Dedie Rachim menggarisbawahi esensi fundamental Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin—sebuah sistem nilai yang membawa rahmat, kedamaian, dan kasih sayang bagi semesta alam. Nilai konkret dari ajaran ini, menurutnya, termanifestasi melalui kepekaan sosial, kerelaan untuk saling berbagi, serta hadirnya empati terhadap sesama yang membutuhkan.

Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada masyarakat Kota Bogor yang tetap konsisten merawat tradisi gotong royong dan kesalehan sosial, khususnya dalam menyantuni dan memperhatikan kesejahteraan anak-anak yatim, meskipun situasi ekonomi dan sosial kerap diperhadapkan pada berbagai keterbatasan.

“Kewajiban kolektif kita bukan hanya memberikan bantuan materiil yang bersifat sesaat, tetapi juga memastikan pemenuhan hak mendasar mereka. Kita wajib mendidik dan membimbing mereka agar tumbuh menjadi generasi yang berakhlakul karimah, saleh dan salehah. Dari rahim generasi inilah, kita menitipkan harapan besar untuk membawa Indonesia bertransformasi menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, serta mendapatkan berkah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tegas Dedie Rachim di hadapan para jemaah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DKM Masjid Jami Alumni IPB, H. Iman Hilman, mengungkapkan bahwa Festival Muharam 1448 Hijriah yang diselenggarakan pada tahun 2026 ini merupakan sebuah tonggak sejarah baru karena menjadi penyelenggaraan perdana (pioneering event). Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pihak DKM berkomitmen untuk memproyeksikan kegiatan religius ini sebagai agenda tahunan tetap (annual event) Kota Bogor di masa mendatang.

“Ke depan, kami merencanakan rangkaian acara yang jauh lebih masif, variatif, dan berdampak luas. Mulai dari eskalasi perlombaan Islami tingkat regional, tabligh akbar berskala nasional, hingga program pemberdayaan dan santunan anak yatim yang lebih terintegrasi,” urai Iman Hilman.

Sebagai pembeda pada gelaran perdana ini, panitia menyajikan rangkaian acara yang menggabungkan aspek kompetisi akademis-religius dengan syiar dakwah kontemporer. Salah satu magnet utama dari Festival Muharam kali ini adalah penyelenggaraan lomba ceramah yang mengidentifikasi bakat-bakat potensial bagi dai cilik dan dai muda.

Iman Hilman menjelaskan, fokus pada segmen generasi muda ini didasari oleh urgensi regenerasi pendakwah di era digital. Melalui wadah kompetisi yang sehat ini, DKM Masjid Jami Alumni IPB berikhtiar melahirkan komunikator-komunikator Islam masa depan.

“Kami berharap dari mimbar festival ini lahir generasi pendakwah muda yang tidak hanya menguasai materi agama secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Mereka harus mampu memberikan manfaat riil, menjadi figur inspiratif di kalangan remaja sejawat, serta mampu memanfaatkan medium komunikasi modern untuk menumbuhkan kecintaan yang mendalam terhadap ajaran Islam yang damai,” pungkas Iman.

Rangkaian Festival Muharam 1448 Hijriah ini juga disemarakkan dengan gelaran Tabligh Akbar yang menghadirkan pendakwah yang populer di kalangan milenial dan Gen Z, Koh Dennis Lim. Kehadiran sang pendakwah berhasil menyedot perhatian ratusan jemaah yang memadati area masjid, memperkuat esensi festival sebagai pusat syiar Islam yang inklusif, edukatif, dan mencerahkan di Kota Bogor.

(FY)

#KotaBogor #DedieRachim #FestivalMuharam1448H #MasjidAlumniIPB #TahunBaruIslam

Editor & Penerbit: Den.Mj

Berdasarkan informasi resmi, rangkaian peringatan Haul Akbar ini akan berlangsung khidmat selama tiga hari berturut-turut, mulai hari Kamis, Jumat, hingga Sabtu, tepatnya pada 16, 17, dan 18 Juli 2026 (bertepatan dengan 2, 3, dan 4 Safar 1448 H).

Kegiatan religius ini diprediksi menjadi magnet spiritual yang kuat di wilayah Bogor, mempertemukan para ulama terkemuka dengan masyarakat luas yang ingin mengenang serta menyerap sari pati ajaran luhur para kasepuhan Cimande. Pihak panitia penyelenggara menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut antusiasme tinggi dari umat.

Ditemui di tempat berbeda, Kang H. Dudi, salah seorang figur yang merupakan bagian dari keluarga besar kasepuhan, memberikan pandangannya mengenai esensi penting dari perhelatan akbar ini.

“Haul Akbar Kasepuhan Cimande bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momen krusial untuk memperkuat tali silaturahmi antar dzuriyah, ulama, dan seluruh muhibbin (pencinta). Lebih dari itu, ini adalah kesempatan berharga bagi kita semua untuk mendalami kembali serta membumikan ajaran luhur dan keteladanan yang diwariskan oleh para kasepuhan kita terdahulu. Kami berharap acara ini berjalan dengan khidmat, lancar, dan membawa keberkahan bagi semua,” ujar Kang H. Dudi kepada awak media sorotrakyat.com, Sabtu (11/07/2026).

Beliau menambahkan bahwa puncak acara dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, 18 Juli 2026. Panitia menegaskan bahwa agenda ini terbuka lebar untuk umum dan mengundang seluruh lapisan masyarakat yang ingin hadir bersama-sama mendoakan serta meneladani tokoh Kasepuhan Cimande.

Dukungan terhadap syiar Islam dan pelestarian nilai budaya ini juga datang dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Ketua Forum Masyarakat Muslim Putra Putri Daerah Nuswantara (FMMPPDN), H. Qomaruddin Kamal, menyampaikan apresiasi dan seruannya terkait agenda besar ini.

“Kami dari FMMPPDN memandang Haul Akbar Kasepuhan Cimande sebagai pilar penting dalam menjaga orisinalitas peradaban Islam dan kearifan lokal di Nuswantara. Cimande tidak hanya dikenal dengan warisan pencak silatnya, tetapi juga kokoh dengan fondasi spiritual dan akhlak para kasepuhan. Kami mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat Muslim untuk hadir, tertib, dan menyukseskan acara ini sebagai bentuk ta’zhim kita kepada guru-guru bangsa,” tegas H. Qomaruddin Kamal.

Mengingat potensi kepadatan jemaah yang hadir dari luar daerah, akses menuju lokasi Haul di Makbaroh Kasepuhan Cimande diharapkan dapat dikelola secara matang. Pihak berwenang dan kepolisian setempat juga diharapkan memberikan dukungan penuh guna menjaga ketertiban, keamanan, serta kelancaran arus lalu lintas di sekitar area Caringin selama tiga hari berturut-turut. (FY)

#HaulAkbarCimande2026 #KasepuhanCimande #CaringinBogor #WisataReligi #FMMPPDN #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, saat menghadiri sekaligus memberikan pengarahan pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke-79. Acara khidmat tersebut berlangsung di Kantor Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor, kawasan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Sabtu (11/7/2026).

Dalam pidatonya, Denny Mulyadi menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus ucapan selamat kepada seluruh insan koperasi di Kota Bogor. Ia mengajak momen perayaan ke-79 ini tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan menjadi titik balik (momentum) penguatan fondasi ekonomi kerakyatan.

“Atas nama Pemerintah Kota Bogor, saya mengucapkan Selamat Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan koperasi di Kota Bogor. Semoga peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat berkoperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan gotong royong, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama,” ujar Denny Mulyadi di hadapan para pengurus dan anggota Dekopinda Kota Bogor.

Lebih lanjut, Sekda memberikan penghormatan tinggi kepada seluruh elemen koperasi yang terus konsisten menyokong stabilitas ekonomi daerah. Di tengah fluktuasi pasar, koperasi terbukti kokoh menjadi wadah pemberdayaan masyarakat bawah yang mampu melahirkan kemandirian finansial anggotanya.

Secara khusus, Denny juga memuji kepemimpinan dan dedikasi Dekopinda Kota Bogor yang dinilai aktif melakukan pembinaan, pendampingan, serta penguatan dari hulu ke hilir. Keberadaan Dekopinda diakui telah menjadi mitra strategis yang menjembatani program-program regulasi Pemkot Bogor dengan realisasi di lapangan.

“Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi mitra setia gerakan koperasi. Kami meyakini, koperasi merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah yang berperan nyata dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Membasuh arah masa depan, Sekda Kota Bogor mengingatkan bahwa tantangan koperasi hari ini jauh berbeda dengan masa lalu. Koperasi modern dituntut profesional, transparan, serta akuntabel dalam pengelolaan manajemen tata kelola keuangan.

Modernisasi ini, menurut Denny, wajib menyentuh aspek teknologi. Koperasi harus mampu merangkul para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta generasi muda (milenial dan Gen Z) yang saat ini menjadi motor penggerak sektor ekonomi kreatif dan ekosistem digital.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh koperasi di Kota Bogor untuk menjadikan inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi sebagai budaya kerja baru. Mari bersama-sama membangun koperasi yang modern, tangguh, dan berdaya saing tinggi, tanpa sedikit pun meninggalkan jati dirinya yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong,” instruksinya penuh semangat.

Menutup arahannya, Denny berharap peringatan Harkopnas Ke-79 ini dapat mengonsolidasikan komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Kota Bogor untuk melahirkan kebijakan yang pro-koperasi, demi tercapainya pembangunan kota yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Acara tersebut berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh sejumlah tokoh koperasi setempat, perwakilan dinas terkait, serta para penggerak UMKM se-Kota Bogor. (FY)

#Harkopnas79 #KoperasiKotaBogor #DennyMulyadi #PemkotBogor #EkonomiKerakyatan #SorotRakyat #Dekopinda

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebagai langkah awal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor menerjunkan tim untuk melakukan land clearing atau pembersihan lahan. Pembersihan difokuskan tepat di area depan proyek El Centro yang kini statusnya mangkrak. Langkah ini mencakup pembersihan semak belukar hingga pengangkutan puing-puing sisa bangunan agar lahan siap masuk ke tahap konstruksi fisik.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meninjau langsung proses land clearing tersebut pada Jumat (10/7/2026). Dalam peninjauan ini, ia didampingi oleh Kepala DPUPR Kota Bogor Juniarti Estiningsih, Kepala BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi, serta Camat Bogor Utara Riki Robiansyah.

Dedie Rachim menegaskan, pembukaan akses R2 ini merupakan langkah konkret setelah dilakukan pemetaan aset milik Pemkot Bogor. Skala prioritas pengerjaan disesuaikan dengan urgensi kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Salah satunya adalah Ring Road 2 sisi utara ini, dari hasil pemetaan bisa kita mulai. Kenapa kemarin-kemarin kita tidak prioritaskan? Karena ternyata lahan ini masih disewa oleh pihak El Centro. Namun, dari data yang kita miliki, pihak El Centro sudah mangkrak sejak tahun 2022 dan mereka belum melunasi kewajibannya untuk penyewaan akses atau lahan,” ujar Dedie Rachim di lokasi peninjauan.

Melihat kondisi tersebut, Dedie menyatakan Pemkot Bogor tidak boleh pasif dan terus menunggu. Pasalnya, kehadiran akses R2 dirancang sebagai solusi vital untuk menciptakan konektivitas wilayah yang lebih efisien bagi masyarakat, khususnya dari sisi utara menuju Bogor Barat hingga Tanah Sareal.

Sesuai cetak biru perencanaan, pembukaan akses ini akan menghubungkan ruas Jalan KS Tubun – R2 sisi utara – OCBD – Kaum Sari. Ketika akses R2 sisi utara selesai dibangun dan Jalan Kaum Sari rampung diperbaiki, jalur ini akan terintegrasi langsung dengan Jalan Regional Ring Road (R3) menuju kawasan Katulampa.

“Ini salah satu langkah yang harus kita ambil segera supaya permasalahan kemacetan di tengah Kota Bogor ini bisa terurai sedikit demi sedikit,” tegas Dedie.

Percepatan ini menjadi terobosan penting. Sebab berdasarkan target awal, Jalan R2 baru akan disentuh setelah pembangunan R3 (lanjutan kawasan Kuntum–Wangun) selesai sepenuhnya. Namun, demi konektivitas warga, Pemkot Bogor mengambil inisiatif proaktif.

Di tempat yang sama, Kepala DPUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, memaparkan bahwa pada tahap awal ini, akses jalan yang dibuka memiliki panjang 350 meter dengan lebar mencapai 32 meter.

Selain pembersihan lahan, pihak DPUPR juga langsung melakukan penyesuaian elevasi jalan akibat kontur tanah eksisting yang cukup kontras.

“Kami melakukan penyesuaian elevasi, karena kondisi eksisting dari Simpang KS Tubun Tol BORR menuju El Centro itu menanjak, sementara ke arah OCBD Kaum Sari menurun,” jelas Esti.

Ia menambahkan, perkerasan jalan di sekitar kawasan OCBD Kaum Sari sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Saat ini, tim teknis tinggal melakukan pemantapan pada lapis perkerasan jalan tersebut.

Lebih lanjut, Esti menjelaskan bahwa akses Jalan R2 ini nantinya memiliki dua sisi, yakni sisi utara dan sisi selatan. Megaproyek jalan ini dirancang jangka panjang untuk menghubungkan kawasan KS Tubun hingga ke Kampung Rambay yang berbatasan langsung dengan Sentul, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Mengenai target penyelesaian menyeluruh, Esti menekankan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan pembangunan berjalan secara bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah, mengingat Pemkot Bogor juga memiliki komitmen jangka pendek lain yang harus diselesaikan.

“Untuk target R2, kami terus upayakan berproses sambil melihat kondisi penganggaran. Karena untuk tahun ini sampai 2028, kami memprioritaskan pembangunan R3 agar tembus keseluruhan hingga ke Wangun,” pungkasnya.

(FY)

#KotaBogor #RingRoad2 #DedieARachim #InfrastrukturBogor #DPUPRBogor #SorotRakyat #InfoBogor #LaluLintasBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj