KUA-PPAS 2026 Kota Bogor Rp3,06 T Disepakati, DPRD Soroti Efisiensi APBD
Sorotrakyat.com | Kota Bogor — Proses krusial penentuan arah pembangunan Kota Bogor untuk tahun 2026 resmi dimulai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mencapai kata sepakat dalam rapat paripurna pada Selasa (4/11/2025) mengenai Persetujuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Rapat ini menjadi lampu hijau sebelum penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang dijadwalkan pekan depan.
Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa penetapan KUA-PPAS ini bukan sekadar formalitas, melainkan landasan untuk memastikan APBD 2026 benar-benar mencerminkan prioritas, mengakomodir kebutuhan mendesak masyarakat, dan yang terpenting: efisien.
“Kami berharap komposisi kegiatan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, efisiensi anggaran, dan kegiatan prioritas tetap bisa terlaksana. Ini adalah menyeimbangkan antara kebutuhan dan efisiensi,” ujar Adit.
Dalam rapat tersebut, terkuak angka-angka yang akan menjadi tulang punggung pembangunan Kota Hujan. Komposisi KUA-PPAS 2026 mencatatkan total anggaran yang akan dikelola mencapai Rp3,067 triliun.
| Komponen Anggaran | Nilai (Triliun Rupiah) | Catatan |
| Pendapatan Daerah | Rp2,954 | Target pemasukan Pemkot |
| Belanja Daerah | Rp3,057 | Alokasi Pengeluaran |
| Pembiayaan Daerah (Netto) | Rp0,1025 | Sumber penutup selisih |
| TOTAL APBD 2026 | Rp3,067 | Anggaran yang Siap Digunakan |
Di sisi eksekutif, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan strategi agresif Pemkot untuk menanggulangi potensi pemborosan. Dedie menekankan bahwa efisiensi adalah harga mati demi mengoptimalkan dana untuk menjalankan visi misi yang tertuang dalam RPJMD.
“Intinya memang harus ada efisiensi di berbagai sektor,” jelas Dedie.
Ia secara spesifik menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sasaran utama pemangkasan. Bahkan, hal-hal detail seperti anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), makan dan minum, hingga wacana implementasi Work From Home (WFH) sedang dikaji sebagai bagian dari langkah penghematan masif.
Langkah-langkah efisiensi ini diharapkan tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga memastikan setiap rupiah APBD 2026 memiliki dampak maksimal bagi kemajuan Kota Bogor.
(KDR)
#DefisitAPBD #PolitikBogor #RapatParipurna #APBD2026Bogor #DPRDBogor #KUAPPAS2026 #EfisiensiAnggaran #DedieRachim #WFHKotaBogor #AnggaranBogor #KotaBogor #SorotRakyat
Editor & Penerbit: Den.Mj
