Kementerian Lingkungan Hidup menerapkan sistem penilaian baru dalam program penghargaan Adipura. Jika sebelumnya terdapat banyak kategori, kini penilaian disederhanakan menjadi hanya dua kategori, yakni Kota Bersih dan Kota Kotor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa perubahan sistem ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mendorong daerah agar lebih serius mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Sekarang tidak ada lagi zona nyaman. Kota yang mampu mengendalikan dan mengelola sampah dengan baik akan disebut Kota Bersih. Sebaliknya, kota yang masih memiliki persoalan pengelolaan sampah akan dikategorikan sebagai Kota Kotor. Ini sangat tegas dan sangat jelas,” ujar Dedie Rachim, Rabu (25/2/2026).

Ia menilai, penyederhanaan kategori ini merupakan alarm keras bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor, agar tidak lagi setengah-setengah dalam menangani persoalan persampahan.

Selain itu, Dedie Rachim menuturkan bahwa penilaian ini merupakan cerminan wajah kota di mata nasional.

Dedie menjelaskan, penilaian Adipura kini akan sangat menitikberatkan pada kinerja pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Kalau pengelolaan sampahnya masih bermasalah, mau seindah apa pun tamannya, tetap tidak bisa disebut Kota Bersih. Ini pendekatan yang lebih jujur dan objektif,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan sistem persampahan yang berkelanjutan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran warga untuk memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penentu. Kota Bersih bukan hanya kerja wali kota, tapi kerja bersama,” ujarnya.

“Adipura merupakan ukuran nyata apakah sebuah kota benar-benar peduli pada lingkungannya atau tidak,” tutupnya.

Mengutip laman kemenlh.go.id, Mekanisme penilaian Program Adipura terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:

• Tahap Pertama, berupa pengumpulan data sekunder kapasitas pengelolaan sampah Kabupaten/Kota berdasarkan data SIPSN.
• Tahap Kedua, adalah tahap klarifikasi Kota/Kabupaten yang dliakukan dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri tentang Adiwiyata.
• Tahap Ketiga, adalah tahap pemantauan dengan memantau: 1) Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (50%); 2) Pengurangan Sampah di sumbernya melalui pelibatan aktif masyarakat dan Penanganan Sampah melalui fasilitas pengelolaan sampah; 3) Anggaran pengelolaan sampah (20%); SDM dan Fasilitas (30%).
• Tahap Keempat, adalah tahap penilaian, yang meliputi skala dan kriteria nilai serta bobot sebagaimana ditetapkan dalam SK MenLH No.1418 Tahun 2025.
• Tahap Kelima (Akhir), yakni Menteri menetapkan Kabupaten/Kota Penerima penghargaan Adipura Kencana, Adipura, sertifikat Adipura dan Predikat Kota Kotor.

Penyerderhanaan Kriteria ADIPURA (Capaian kinerja)

Pada tahun ini terdapat perubahan kriteria, yakni dari sebelumnya 291 kriteria (yang antara lain meliputi kebersihan, pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah, keteduhan dan penghijauan, kondisi gulma dan sedimen), kini menjadi 88 kriteria (antara lain kebersihan, pengelolaan sampah, dll). 

Perubahan tersebut meliputi Simplifikasi Metode tanpa mengurangi substansi parameter kunci. Penguatan Korelasi (penguatan korelasi antara pengelolaan sampah dan kebersihan) dan Sistem Penilaian yang Mudah (Sistem penilaian yang mudah digunakan oleh tim pemantau lapangan dengan latar belakang keilmuan yang bervariasi). (FY)

BogorBersih #Adipura2026 #DedieRachim #DaruratSampah #KotaKotor #LaporSampahBogor #InfoBogor #LingkunganHidup #ZeroWasteIndonesia

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menurut Atang, insentif anggaran bagi pasukan kuning perlu diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi mereka terhadap kebersihan di seluruh penjuru kota sehingga dua kali berturut-turut pada 2023 dan 2024 mendapatkan penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setelah selama 28 tahun tidak pernah diraih.

“Harus diapresiasi. Terutama untuk petugas kebersihan sebagai garda terdepan. Tadi sempat diskusi sebentar dengan Pak Wali dan Pak Kadis. Kita cari payung regulasinya dan tugaskan DLH untuk merumuskan insentif atau bentuk apresiasi kepada pasukan kebersihan. DPRD siap mengawal dan memperjuangkan,” ujar Atang.

Atang menuturkan, petugas kebersihan menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota dan mengangkut sampah di pemukiman, taman, gedung-gedung instansi dan seluruh penjuru kota sehingga kesan kumuh tidak lagi tersematkan dan penghargaan Adipura layak didapatkan.

Kota Bogor berhasil merengkuh piala Adipura untuk dua tahun berturut-turut. Penghargaan tertinggi di Indonesia dalam bidang lingkungan dan kebersihan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya pada Selasa (5/3/2024).

Dua piala Adipura itu dibawa berkeliling menyusuri jalan-jalan yang ada di Kota Bogor. Hal itu dilakukan untuk memberikan edukasi agar seluruh warga Kota Bogor bersama-sama tetap menjaga kebersihan dan lingkungan, sekaligus menumbuhkan rasa kebanggaan dan kebersamaan sebagai warga Kota Bogor.

Bima Arya mengatakan, tahun ini Kota Bogor berhasil mengembalikan dan mempertahankan lagi Adipura yang sangat dibanggakan. Kerja keras dan kebersamaan dari semua unsur berhasil mendatangkan kembali piala Adipura. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada DPRD, Forkompinda tanpa terkecuali kepada kerja keras pasukan kuning dan pasukan hijau Kota Bogor yang membanggakan.

“Tidak percuma hujan-hujanan, panas-panasan, bangun pagi dan berkorban untuk kebersihan Kota Bogor semuanya pahlawan Adipura,” jelasnya.

Bima Arya menegaskan, tahun depan siapapun wali kotanya, Adipura tidak boleh pergi lagi alias harus dijaga bersama-sama. Tidak ada lagi sampah menumpuk atau telat terangkut. Semua di daur ulang dan semua pelosok dijaga kebersihannya bersama-sama.

“Sekarang sama-sama kita arak Adipura keliling Kota, kita tunjukkan Piala Adipura ke seluruh warga Kota Bogor supaya semua sepakat untuk menjaga Adipura selamanya. Mari kita sama-sama keliling Kota mengenalkan dan menunjukkan Adipura ke seluruh Kota,” tuturnya.

DPRD Kota Bogor memandang ke depan perlu dirumuskan secara komprehensif skema kesejahteraan pegawai yang selama ini menjadi ujung tombak program-program pemerintah, termasuk petugas kebersihan. Sebanyak lebih kurang 1.700 petugas kebersihan perlu disurvei kesejahteraan, kemudian divalidasi apa yang mereka butuhkan dari opsi bentuk peningkatan kesejahteraan yang dirumuskan dan berhasil mendapat porsi anggaran.

“Selain insentif atau bonus prestasi adipura, ke depan perlu kita pikirkan anggaran untuk kesejahteraan mereka. Beberapa bentuk program seperti jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, kelayakan rumah tinggal dan pendidikan anak-anak mereka perlu dipertimbangkan dan diprioritaskan, meskipun masih harus melihat ketersediaan anggaran dan regulasi. Saya kira bisa dijalankan melalui integrasi program dari masing-masing OPD yang sudah berjalan,” tegas Atang.

Atang menerangkan, dengan berbagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan diharapkan profesionalisme mereka meningkat sehingga kebersihan Kota Bogor naik predikat sesuai kriteria Adipura Kencana. Selain itu, profesi mereka dapat memberikan kebanggaan dan akses kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya.

“Ibarat dapat piala dunia, pasukan kuning, hijau, oranye itu adalah Timnasnya. Kita bangga dapat piala adipura, penghargaan kota ini bersih salah satunya karena mereka. Siapa yang mau ke Kota Bogor, kalau masih kumuh? Tidak ada. Kita apresiasi Pak Wali Kota Bima Arya, pak Wakil Wali Kota, Pak Dedie Rachim serta dewan yang selalu mendukung program pro rakyat,” kata dia.

Atang Trisnanto pun mengapresiasi petugas kebersihan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), petugas hijau yang ada di Dinas Perumahan dan Permukiman, termasuk petugas orange yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.

“Disaat warga Kota Bogor belum terjaga, mereka sudah terjaga. Di saat warga Kota Bogor sudah istirahat, mereka masih merasakan kelelahannya,” jelasnya.

Dukungan Kebijakan Legislasi dan Anggaran

Menyambut ajakan Walikota Bogor untuk terus mempertahankan Adipura, DPRD Kota Bogor siap mengawal program kebersihan dan pelestarian lingkungan melalui penguatan kebijakan legislasi maupun kebijakan anggaran.

Sebagai contoh, DPRD Kota Bogor telah berinisiatif mengalokasikan anggaran melalui APBD Kota Bogor Tahun 2021 untuk pengadaan motor sampah (mosam) yang disalurkan ke seluruh kelurahan yang ada. Inisiatif ini dijelaskan oleh Atang muncul dari Komisi 3 sebagai bentuk dukungan untuk menunjang pekerjaan para petugas kebersihan.

“Banggar bersama TAPD terus mendorong anggaran untuk penambahan jumlah petugas sekaligus infrastruktur untuk menunjang operasional petugas seperti motor sampah, bak sampah, tempat pembuangan sampah sementara, TPS3R, dan program-program lain selama empat tahun ini”, jelas Atang.

Selain itu, melalui fungsi legislasi DPRD Kota Bogor juga telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2020 tentang Ruang Terbuka Hijau dan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2023-2052 yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu.

“Saat ini juga kami di DPRD melalui tim Pansus tengah melakukan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami berharap perda yang dilahirkan bisa menjadi pedoman untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan di Kota Bogor,” jelas Atang.

Untuk itu, Atang pun mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi dan bersinergi untuk menjaga kebersihan Kota Bogor. Karena menurutnya, kebersihan harus dipupuk dari tingkat keluarga. Jika hanya mengandalkan petugas kebersihan untuk mengangkut dan memindahkan sampah, maka tidak akan terlahir kepedulian masyarakat terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan. (Ada)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, usai Kota Bogor meraih penghargaan Adipura dua kali berturut-turut pada 2023 dan 2024.

“Saya kira ini harus sangat diapresiasi. Terutama untuk petugas kebersihan sebagai garda terdepan. Kita cari payung regulasinya dan tugaskan DLH untuk merumuskan bentuk apresiasi kepada pasukan kebersihan. DPRD siap memperjuangkan,” ujar Atang.

Menurut Atang, pemberian insentif atau bonus prestasi Adipura dan peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan seperti jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, kelayakan rumah tinggal dan pendidikan anak-anak mereka perlu dipertimbangkan.

“Meskipun masih harus melihat ketersediaan anggaran dan regulasi. Kita perjuangkan melalui integrasi program dari masing-masing OPD,” tegas Atang.

Atang menuturkan, dengan berbagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan diharapkan profesionalisme mereka meningkat sehingga kebersihan Kota Bogor naik predikat sesuai kriteria Adipura Kencana.

“Selain itu, profesi mereka dapat memberikan kebanggaan dan akses kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya,” imbuhnya.

Atang berkomitmen mengawal ajakan pemberian peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan kepada pemerintah Kota Bogor untuk menyisihkan alokasi anggaran APBD, maupun anggaran bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun pusat.

“Penghargaan Adipura disematkan oleh pemerintah pusat perlu juga mendapat dukungan agar ada alokasi anggaran untuk para pejuang kebersihan itu. Kebersihan, kata dia, adalah isu sosial, kesehatan, ekonomi bahkan politik yang menjadi tanggungan semua warga Kota Bogor,” kata dia.

Atang pun mengapresiasi petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.

“Di saat warga Kota Bogor belum terjaga, mereka sudah terjaga. Di saat warga Kota Bogor sudah istirahat, mereka masih merasakan kelelahannya,” pungkasnya.(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj