Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil dan disaksikan oleh Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, jajaran forkopimda dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor.

Sebelum diambil sumpah jabatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kota Bogor, Boris Derurasman membacakan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Peresmian PAW Anggota DPRD Kota Bogor periode 2024 – 2029.

Pengucapan sumpah jabatan yang dilakukan oleh Abdul Rosyid berjalan lancar dan khidmat. Setelah itu dilakukan penyematan pin DPRD Kota Bogor oleh Adityawarman sebagai simbol telah resminya Abdul Rosyid sebagai anggota DPRD Kota Bogor.

Berdasarkan keputusan DPRD Kota Bogor tetang perubahan AKD, Abdul Rosyid akan mengisi kursi Komisi III DPRD Kota Bogor yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan pembangunan. Selain itu, ia juga akan mengisi posisi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor.

Adityawarman menyampaikan bahwa keterlambatan pelaksanaan PAW DPRD Kota Bogor disebabkan adanya beberapa masalah birokrasi. Sebab, Atang Trisnanto sudah mengajukan surat pengunduran diri sejak 29 Agustus 2024 sebagai syarat untuk maju di kontestasi Pilkada Kota Bogor.

“Kebetulan memang ada sedikit birokasi yang cukup lama, walaupun Pak Atang sendiri sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari tanggal 29 Agustus ya, baru bisa terlaksana hari ini PAW-nya,” kata Adit.

Penetapan Abdul Rosyid sebagai pengganti Atang Trisnanto memiliki landasan hasil dari Pemilu 2024 kemarin. Dimana, berdasarkan hasil perhitungan suara KPU Kota Bogor, Abdul Rosyid menempati posisi ketiga dalam perolehan suara dari Dapil Bogor Utara.

“Kami berharap pengganti beliau, Abdul Rosyid, bisa seoptimal mungkin melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD kota Bogor, Dapil Bogor Utara. Pak Abdul ditugaskan di Komisi 3, kemudian sebagai anggota Badan Anggaran,” jelas Adit.

Selepas rapat paripurna, Atang Trisnanto mengaku menaruh harapan besar kepada Abdul Rosyid untuk bisa mengemban tugas selama lima tahun kedepan. Sebab, menurut Ketua DPRD Kota Bogor Periode 2019 – 2024 ini banyak program dan advokasi masyarakat yang harus segera dikerjakan.

“Harapan saya ke depan adalah beliau bisa dikuatkan, dimudahkan dalam menjalankan amanah untuk bisa mewakili masyarakat Bogor Utara. Pak Abdul juga bisa segera adaptasi secara cepat untuk bisa memahami tupoksi dari DPRD Kota Bogor. Lanjut kemudian beliau bisa terus rajin turun ke masyarakat,” ungkap Atang

“Dan yang ketiga tentu bisa amanah. Dan yang keempat bisa melanjutkan advokasi program-program pembangunan di masyarakat kota Bogor, khususnya di Bogor Utara,” tutup Atang.

Pada rapat paripurna tersebut, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor beserta Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, memberikan apresiasi dan kenang-kenangan kepada Ketua DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024 Atang Trisnanto, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024 Jenal Mutaqin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor periode 2020 – 2024 Syarifah Sofiah.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam sambutannya, Jenal Mutaqin menyebutkan, Musrenbang adalah ruh dari rencana pembangunan di Kota Bogor yang menggunakan sistem bottom up. Dimana program pembangunan mengambil aspirasi dari masyarakat yang ada di wilayah.

Sehingga, menurutnya, rencana dan ajuan ini perlu dikawal, hingga bisa menuntaskan akar permasalahan yang ada di wraga.

“Saya harap musrenbang 2024 ini bisa mengakomodir kebuthan msayarakat seperti pelayanan pendidikan, UMKM, Kampung tematik yang perlu kita dorong aksesibilitasnya. Jadi kami di DPRD akan terus berjibaku dengan TAPD dan Bappeda, selama usulan itu betul bermanfaat untuk masyarakat, kami akan mendorong anggaran dengan maksimal,” ujar pria yang akrab disapa Kang JM ini.

Musrenbang 2024 juga menjadi Musrenbang terakhir bagi Wali Kota Bogor Bima Arya. Sehingga JM menyampaikan perlu adanya kebijakan yang diambil, agar program dan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga bisa terpenuhi.

JM merinci, salah satu persoalan yang masih dihadapi oleh warga Bogor Timur adalah minimnya jumlah SMP Negeri dan SMA Negeri di Kecamatan Bogor Timur. Berdasarkan catatannya, hanya ada satu SMP Negeri di wilayah Bogor Timur, yakni SMP 18 dan SMP terdekat lainnya adalah SMP 3 yang berada di Bogor Tengah.

“Kami berharap bahwa 2023 atau 2024 itu, sudah bisa menambah jumlah unit sekolah negeri baru. Karena, kemarin DED sudah selesai, kajian sekolah negeri untuk semua kecamatan se-Kota Bogor iedalnya juga sudah dilakukan oleh Bappeda, jadi sudah harus bisa direalisasikan sebelum pak wali selesai jabatan,” ujar JM.

Opsi menambah jumlah sekolah tidak hanya seukur membangun sekolah baru dengan membeli lahan yang ada. Tetapi dengan malakukan akuisisi terhadap sekolah swasta yang sudah sepi peminat juga bisa dilakukan guna menambah jumlah SMP Negeri.

Sedangkan untuk tingkat SMA, JM menjamin bahwa pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendanai pembangunan sekolah SMA Negeri baru di Kota Bogor.

“Bicara anggaran, provinsi siap membantu, apalagi untuk sekolah SMA negeri. Kami pimpinan DPRD Kota Bogor sudah dua kali ke dinas pendidikan provinsi jabar, tinggal mengusulkan dimana lahannya, baik lahan pemerintah atau lahan sistem pinjam pakai, pemprov siap membiayai, menganggarkan untuk pembangunan SMA, tinggal pertanyaannya adalah kita mau atau tidak,” tegas JM.

Lebih lanjut, persoalan terkait tidak adanya lahan pemakaman di Kecamatan Bogor Timur, menurut JM perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Bogor. Sebab, ia mengaku telah bertahun-tahun mengajukan pengadaan lahan pemakaman tapi tidak kunjung direalisasikan.

Padahal, jika Pemkot Bogor enggan menggunakan dana APBD untuk membeli lahan pemakaman meski sudah diatur di Undang-undang 2 tahun 2012, maka opsi pengadaan melalui Undang-undang Utilitas Perumahaan bisa dilaksanakan.

“Pertanyaannya ada berapa hektar perumahan bogor timur, maka dua persennya adalah hak warga untuk bisa dimakamkan disana. Nah kita gatau di Perumkim ada ga datanya. Kalaupun dikonversikan ke uang, perlu diberitahukan ke warga bahwa lahan pemakaman yang dibeli itu dimana,” jelas JM.

Terakhir, terkait pengambangan kampung tematik, menurut JM, Pemkot Bogor jangan hanya memanfaatkan momen euforia pasca peresmiannya saja. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk memajukan dan meningkatkan kualitas yang ada di Kampung Tematik.

Ia pun menyayangkan pengajuan yang dilakukan olehnya berupa pengadaan 11 mesin jahit untuk pelaku usaha di Kampung Perca tidak dimasukkan kedalam Musrenbang tingkat Kecamatan Bogor Timur. Disamping, belum adanya langkah dari Pemkot Bogor untuk meningkatkan aksesibilitas ke lokasi Kampung Tematik Edas dan Kampung Tematik Perca.

“Jadi saya sebagai warga Bogor Timur, berharap Musrenbang 2024 ini kita jadikan sebagai wadah untuk menampung kebutuhan warga yang prioritas, yaitu bangunan sekolah baru dan untuk UMKM tidak sebatas data, tapi juga harus ada aksi dari kita. Serta terakhir, tidak hanya masalah infrastruktur,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj