Aspirasi strategis tersebut disuarakan secara lantang oleh Dedie Rachim di hadapan para pemimpin daerah sedunia dalam Kongres United Cities and Local Governments (UCLG) yang berlangsung di Tangier, Maroko, pada 23 – 25 Juni 2026. Forum global ini menjadi panggung penting bagi Kota Bogor untuk menyuarakan ketimpangan beban anggaran yang selama ini dipikul daerah.

Di hadapan kongres, Dedie memaparkan tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Dinamika politik yang fluktuatif, tekanan ekonomi nasional, hingga ketidakpastian kondisi global menuntut kepala daerah berpikir ekstra keras. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah harus segera diperkuat agar roda pembangunan ekosistem lokal dan mutu pelayanan publik tidak berjalan di tempat, melainkan melesat lebih optimal.

Dedie menyoroti bahwa salah satu pos belanja APBD yang menyedot porsi anggaran sangat besar dan konstan adalah pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema PBI untuk masyarakat miskin atau tidak mampu. Jika beban makro ini dipindahkan ke pundak APBN, daerah dipastikan memiliki fleksibilitas tinggi dalam meredistribusikan anggaran ke sektor fundamental lainnya.

“Jika pembiayaan PBI BPJS Kesehatan dialihkan ke pusat, anggaran daerah yang tersedia dapat jauh lebih difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan mutu pendidikan gratis, pembenahan fasilitas kesehatan lokal, hingga program radikal pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Dedie Rachim di podium UCLG.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak boleh sekadar menjadi jargon, melainkan harus diwujudkan dalam pembagian peran fiskal yang proporsional. Dengan pembagian beban yang adil, pemerintah daerah akan memiliki kelincahan (agility) yang lebih tinggi untuk merespons cepat aspirasi masyarakat, sekaligus mendongkrak indeks kepuasan publik.

Tidak hanya melempar kritik dan usulan, dalam kesempatan emas tersebut Dedie Rachim turut memamerkan potret keberhasilan Kota Bogor dalam menelurkan berbagai inovasi pelayanan publik terpadu serta program kesejahteraan sosial yang inklusif. Paparan tersebut membuktikan komitmen konkret Kota Bogor dalam mewujudkan tata kelola perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warganya.

Sebagai informasi, keikutsertaan delegasi Kota Bogor dalam Kongres UCLG di Maroko ini murni atas undangan resmi, di mana seluruh biaya akomodasi dan perjalanan ditanggung penuh oleh pihak panitia internasional tanpa membebankan sepeser pun anggaran dari APBD Kota Bogor.

(FY)

#DedieRachim #KotaBogor #BPJSKesehatan #UCLG2026 #FiskalDaerah #SorotRakyat #PelayananPublik

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kota Bogor meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan penghargaan tertinggi dalam opini audit laporan keuangan pada penyerahan LHP yang diserahkan langsung oleh Plh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi

Capaian ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena Kota Bogor berhasil mempertahankan predikat WTP selama 10 kali berturut-turut.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas konsistensi dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, mempertahankan prestasi ini selama satu dekade bukanlah hal yang mudah.

“Alhamdulillah, Kota Bogor meraih WTP ke-10 kalinya dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Adityawarman usai menghadiri acara penyerahan tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras seluruh elemen di Kota Bogor demi menyajikan laporan keuangan yang bersih dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Ini sebuah prestasi dan dedikasi yang luar biasa mempertahankan 10 kali WTP. Mudah-mudahan penganggaran dan pelaksanaan APBD di Kota Bogor semakin baik lagi,” tuturnya.

Dengan diraihnya Opini WTP yang ke-10 ini, Adityawarman berharap sinergi antara DPRD Kota Bogor sebagai fungsi pengawasan dan Pemkot Bogor sebagai eksekutif dapat terus berjalan harmonis.

DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Kota Bogor melalui pembangunan yang tepat sasaran.

(Adv)

#DPRDKotaBogor #KotaBogor #WTP10Kali #AdityawarmanAdil #BPKJawaBarat #LHPBPK2026 #TransparansiAnggaran #PemkotBogor #SorotRakyat #KotaBogorWTP

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rapat ini menjadi lampu hijau sebelum penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang dijadwalkan pekan depan.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa penetapan KUA-PPAS ini bukan sekadar formalitas, melainkan landasan untuk memastikan APBD 2026 benar-benar mencerminkan prioritas, mengakomodir kebutuhan mendesak masyarakat, dan yang terpenting: efisien.

“Kami berharap komposisi kegiatan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, efisiensi anggaran, dan kegiatan prioritas tetap bisa terlaksana. Ini adalah menyeimbangkan antara kebutuhan dan efisiensi,” ujar Adit.

Dalam rapat tersebut, terkuak angka-angka yang akan menjadi tulang punggung pembangunan Kota Hujan. Komposisi KUA-PPAS 2026 mencatatkan total anggaran yang akan dikelola mencapai Rp3,067 triliun.

Di sisi eksekutif, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan strategi agresif Pemkot untuk menanggulangi potensi pemborosan. Dedie menekankan bahwa efisiensi adalah harga mati demi mengoptimalkan dana untuk menjalankan visi misi yang tertuang dalam RPJMD.

“Intinya memang harus ada efisiensi di berbagai sektor,” jelas Dedie.

Ia secara spesifik menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sasaran utama pemangkasan. Bahkan, hal-hal detail seperti anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), makan dan minum, hingga wacana implementasi Work From Home (WFH) sedang dikaji sebagai bagian dari langkah penghematan masif.

Langkah-langkah efisiensi ini diharapkan tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga memastikan setiap rupiah APBD 2026 memiliki dampak maksimal bagi kemajuan Kota Bogor.

(KDR)

#DefisitAPBD #PolitikBogor #RapatParipurna #APBD2026Bogor #DPRDBogor #KUAPPAS2026 #EfisiensiAnggaran #DedieRachim #WFHKotaBogor #AnggaranBogor #KotaBogor #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhairy Rowi, M.Kes, menjelaskan bahwa THR yang diterima oleh pegawai rumah sakit saat ini sepenuhnya didasarkan pada dua regulasi penting:

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya kepada pimpinan dan pegawai non pegawai negeri sipil pada lembaga non struktural.
• Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 tahun 2024.

“Adapun permintaan kenaikan itu telah berdasarkan aturan. Dan sumber anggarannya pun dari BLUD bukan membebani APBD,” tegas dr. Armein.

Sejak berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Kota Bogor berkomitmen untuk mengelola operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada subsidi APBD. Hal ini menunjukkan integritas dan profesionalisme manajemen dalam mengelola anggaran dan sumber daya, serta menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

“Kami mengedepankan prinsip akuntabilitas dan terus fokus pada membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama kami saat ini adalah terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat Bogor,” terang dr. Armein, yang juga menjabat sebagai Ketua IDI Kota Bogor.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

RSUD Kota Bogor terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai program inovatif, seperti penyediaan peralatan medis canggih dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis.

“Kami percaya bahwa kesehatan adalah hak setiap individu, dan kami bertekad untuk memberikan akses kepada semua masyarakat Kota Bogor,” tambah dr. Armein.

Peningkatan jumlah kunjungan pasien setiap tahunnya menjadi bukti nyata kepercayaan masyarakat terhadap layanan RSUD Kota Bogor.

Masyarakat sebagai Mitra

Manajemen RSUD Kota Bogor mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan aduan terkait pelayanan.

“Kami terbuka untuk kritik dan saran. Masyarakat adalah mitra kami dalam memberikan pelayanan terbaik,” tutup Direktur Utama RSUD Kota Bogor.

Apresiasi dari Aktivis Sosial

Aktivis sosial Kota Bogor, R. Ridho, menilai bahwa permohonan rekomendasi pemberian THR dan gaji ke-13 bagi pejabat struktural RSUD Kota Bogor, dengan tambahan penghasilan sebesar 5% dari anggaran BLUD, adalah hal yang wajar.

“Ini sesuatu yang wajar menurut saya. Toh, ini tidak membebankan APBD Kota Bogor dan murni dari BLUD. Selama tidak menganggu cash flow RSUD dan tidak menubruk aturan, tidak masalah. Seharusnya ini dianggap sebagai apresiasi bagi RSUD yang telah bekerja secara maksimal meningkatkan pelayanan kesehatan,” tegas Ridho.

Ridho juga mengapresiasi respons cepat RSUD Kota Bogor terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

“Saya tahu betul, RSUD membuka keran kritik baik dari media sosial maupun secara langsung. Secara offline mereka membuka ruang pengaduan, menghadirkan sahabat pelanggan untuk membantu pasien yang kesulitan, menyediakan kotak-kotak kritik saran. Sementara secara online RSUD responsif dalam menjawab kendala masyarakat melalui instagram, website dan media sosial lainnya. Lihat saja google review RSUD Kota Bogor yang mendapat bintang 4,6 dari lima ribu ulasan. Bandingkan dengan rumah sakit di Bogor lainnya, RSUD Kota Bogor jauh lebih baik,” papar Ridho.

RSUD Kota Bogor terus berupaya mempertahankan reputasinya sebagai rumah sakit yang dapat diandalkan dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kualitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam setiap langkah RSUD Kota Bogor ke depan.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Kota Bogor dengan Perumda Trans Pakuan, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menagih lembar kerjasama yang diteken oleh Perumda Trans Pakuan dengan Kodjari terkait pengelolaan BisKita.

Menurutnya hal tersebut menjadi penting, karena Komisi II DPRD Kota Bogor tidak mau dibohongi lagi terkait pengelolaan BisKita.

“Karena dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan antara Kodjari dan Perumda Trans Pakuan. Dulu kan Perumda Trans Pakuan minta diselamatkan karena ingin menjadi operator Biskita, tapi sekarang katanya dikelola Kodjari,” tegas pria yang akrab disapa ASB, Senin (28/10/2024).

Bahkan ASB juga mengakui, berdasarkan informasi yang ia dapat, unit-unit BisKita dimiliki oleh Kodjari, sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemerintah Kota Bogor yang mendapatkan keuntungan hanya Kodjari bukan Perumda Trans Pakuan yany notabene merupakan perusahaan plat merah yang dimiliki oleh Pemkot Bogor.

“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan atau yang dulu PDJT tidak pernah memberikan kontribusi,” ujar ASB.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani juga turut menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan di 2025 nanti. Menurut Devie jika Perumda Trans Pakuan Kota Bogor bisa mengelola BisKita sejak awal tentunya akan memberikan benefit yang lebih besar baik untuk keuangan perusahaan maupun kontribusi kepada PAD Kota Bogor.

Sebab dari proyeksi yang ada, Perumda Trans Pakuan diperkirakan bisa mendapatkan laba bersih sebesar Rp743 juta mulai tahun 2025. Hanya saja Rp500 juta dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang gaji eks karyawan PDJT dan hanya menyisakan Rp243 juta yang digunakan untuk membayar gaji karyawan.

Sehingga Devie meminta keseriusan Dirut Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan plat merah ini.

“Harus serius. Harus optimis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil dan yang ada orang lain menikmatinya,” pungkasnya.

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Kami mendorong anggaran APBD 2025 untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kota Bogor,” ujar pria yang akrab disapa ASB.

Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan disebutkan oleh ASB sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangan Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2025 – 2045 yang mengusung tema Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan.

Sebab, berdasarkan data dari BPS Kota Bogor, angka rata2 lama sekolah di Kota Bogor belum mencapai 12 tahun. Hal tersebut tentunya akan berimbas kepada sektor lainnya, seperti tingginya angka pengangguran, angka kemiskinan dan menurunnya kualitas hidup warga Kota Bogor.

“Sesuai dengan amanat RPJPD, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan harus dilakukan, karena hal tersebut menjadi landasan kemajuan Kota Bogor,” tegas ASB.

ASB membeberkan beberapa program utama yang diusulkan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor, yakni melanjutkan pembangunan dan renovasi sekolah negeri tingkat SD dan SMP, meningkatkan kualitas tenaga pendidik & kependidikan, serta pendidikan luar sekolah di Kota Bogor.

“Jadi anggaran 20 persen di APBD untuk sektor pendidikan harus dimaksimalkan untuk program-program utama,” jelas ASB.

ASB juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong pemutakhiran data kemiskinan dgn profilling yg lebih specifik oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor bersama aparat wilayah, sekaligus pemutakhiran data kepesertaan BPJS di Kota Bogor. Hal ini sangat penting agar interfensi penanggulangan kemiskinan yg dilakukan secara konvergen di Kota Bogor tepat strategi & tepat sasaran.

“Jadi kita ingin APBD 2025 ini dipastikan penggunaannya untuk pelayanan dasar. Jangan sampai anggaran habis untuk program yang tidak jelas outputnya yang menyebabkan pelayanan dasar terbengkalai,” ujarnya.

Terakhir ASB juga menyampaikan, walaupun SMA sederajat menjadi kewenangan Provinsi. Namun demikian karena pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, maka koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui KCD Pendidikan Provinsi akan terus diintensifkan.

“Mengingat Kota Bogor perlu landasan yang kuat yang harus disiapkan dalam kurun lima tahun ke depan menuju visinya sebagai Kota Kreatif Maju Berkelanjutan,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menekankan bahwa fokus utama pembahasan KUA-PPAS 2025 adalah menjawab kebutuhan rakyat. Permasalahan ekonomi, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan sarana publik menjadi prioritas utama.

“Kita ingin agar pembangunan sekolah, bantuan biaya pendidikan, iuran BPJS, RTLH, dan program UMKM serta penguatan ekonomi terakomodir dengan anggaran yang memadai,” jelas Atang.

Tantangan Defisit Anggaran

Meskipun fokusnya pada kebutuhan rakyat, KUA-PPAS 2025 menunjukkan defisit anggaran sebesar Rp244 miliar. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemkot dan DPRD untuk mencari solusi kreatif dalam menyeimbangkan keuangan daerah.

Meningkatkan PAD

Salah satu solusi yang diajukan oleh Hery Antasari adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menargetkan PAD sebesar Rp1,5 triliun, dengan rincian Pajak Daerah sebesar Rp1,1 triliun, Retribusi sebesar Rp392 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp36 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp14 miliar.

Evaluasi BUMD

Untuk mencapai target PAD, Hery berencana mengevaluasi kinerja BUMD. Ia berharap BUMD dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan Kota Bogor.

Kerjasama antara Pemkot dan DPRD

Menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi, Hery mengajak DPRD untuk bekerja sama dalam mengatasi kekurangan kemampuan keuangan daerah. “Terhadap target pendapatan yang ada dalam mengatasi kekurangan kemampuan keuangan daerah, secara bersama-sama kami mengajak DPRD untuk melihat potensi real pajak daerah dan retribusi daerah,” tutup Hery.

Mampukah Bogor Mewujudkan Anggaran yang Pro Rakyat?

Masyarakat Kota Bogor menaruh harapan besar pada KUA-PPAS 2025 untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat. Kemampuan Pemkot dan DPRD dalam menyeimbangkan keuangan daerah, meningkatkan PAD, dan mengevaluasi kinerja BUMD akan menjadi kunci dalam mewujudkan anggaran yang pro rakyat.

Pertanyaan yang Muncul:

• Bagaimana DPRD dan Pemkot akan memastikan bahwa anggaran 2025 benar-benar digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan sarana publik?
• Strategi apa yang akan digunakan untuk meningkatkan PAD di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil?
• Bagaimana evaluasi kinerja BUMD akan dilakukan dan apa konsekuensinya bagi BUMD yang tidak mencapai target?

KUA-PPAS 2025 menandakan dimulainya proses pembahasan anggaran yang krusial bagi masa depan Kota Bogor. Masyarakat perlu terus memantau perkembangannya dan memberikan masukan kepada Pemkot dan DPRD agar tercipta anggaran yang pro rakyat dan membawa kemajuan bagi Kota Bogor.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Diantaranya adalah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menyoroti perihal tidak dimasukkannya program bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat tidak mampu, baik dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan maupun Perubahan KUA-PPAS 2023. Padahal, disebutkan oleh Atang, program tersebut telah disepakati untuk dimasukkan dalam perubahan APBD 2023 saat Pembahasan APBD Murni 2023.

“Sangat disesalkan program yang sudah disepakati sebelumnya ternyata tidak dimasukkan, padahal program ini ditujukan untuk warga tidak mampu yang belum pernah sekalipun mendapat program bantuan pemerintah” ujar Atang.

Lebih lanjut Atang menjelaskan bahwa dengan adanya potensi defisit anggaran pada Rancangan Perubahan APBD 2023, Banggar DPRD Kota Bogor memberikan catatan agar TAPD dapat melakukan rasionalisasi belanja melalui evaluasi dan penyisiran kembali belanja daerah dimasing-masing SKPD yang serapan anggarannya masih rendah dan programnya tidak mendesak.

Kendati demikian, Atang memaparkan Banggar DPRD Kota Bogor dan TAPD Kota Bogor menyepakati penguatan anggaran untuk program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penebusan ijazah, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan warga terdampak bencana, pembangunan infrastruktur publik di wilyah-wilayah dan program lain yang berhubungan dengan layanan kesehatan dan program kemasyarakatan lainnya

Catatan Banggar berikutnya adalah terkait dengan menurunnya pendapatan asli Daerah. “Kami memberikan catatan agar pendapatan asli daerah (PAD) pada rancangan perubahan APBD 2023 minimal sama dengan rancangan APBD Murni 2023, sehingga TAPD diharapkan dapat menaikkan PAD pada rancangan Perubahan APBD 2023,” jelas Atang.

Untuk diketahui, dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS 2023, Pendapatan Daerah Kota Bogor diproyeksikan sebesar Rp3,000 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,089 triliun, lalu Pembiayaan Netto Rp89,222 miliar dengan rincian Penerimaan Pembiayaan disepakati sebesar Rp166,855 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp77,632 miliar. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal tersebut lantaran ia menilai anggaran Rp12 miliar yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor masih sangat minim.

jika melihat dari rincian anggaran, dari Rp12 miliar, Rp 8 miliar digunakan untuk belanja pegawai dan Rp 4 miliar untuk belanja langsung.

“Kami melihat anggaran ini tidak pro terhadap masyarakat, seharusnya anggaran untuk program masyarakat lebih besar dari belanja pegawai. Untuk itu kami mendorong penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar,” ujar Ceu Atty.

Penambahan Rp 5 miliar ini, nantinya digunakan untuk melaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanganan bencana, program pemberdayaan masyarakat, penekanan angka kemiskinan dan program perlindungan jaminan sosial.

“Jadi dimasa transisi 2024, APBD Kota Bogor dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, pada Rapat Paripurna, Selasa (25/7). Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 yang diajukan oleh Bima, diketahui Pendapatan Daerah sebesar Rp2,36 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,29 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp127 miliar.

“Memperhatikan kondisi kekurangan keuangan daerah dengan nilai sebesar minus (-) Rp781 miliar pada KUA PPAS 2024, kami mengajak Pimpinan dan jajaran DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama mengkaji kembali Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 ini sehingga perencanaan anggaran yang diajukan bisa secara optimal disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tutupnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Atang mengungkapkan, dalam PP-APBD 2022, jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp2.7 triliun dari target 2.8 triliun. Sedangkan untuk jumlah belanja dan transfer realisasinya sebesar Rp2.9 triliun dari target Rp3.1 triliun. Untuk melengkapi jumlah belanja ditutup melalui pembiayaan daerah.

“Kami mengapresiasi capaian ini lebih baik dibanding APBD 2021, dimana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di 2022 sebesar Rp161 miliar. Lebih rendah Rp200 miliar dibanding TA 2021 yang mencapai Rp360 miliar”, ungkap Atang.

Meskipun ada kemajuan capaian, DPRD Kota Bogor tetap memberikan beberapa catatan atas PP APBD 2022 ini. Hal ini sebagai bentuk evaluasi dan bagian dari perbaikan untuk dilaksanakan oleh Pemkot Bogor. Salah satunya adalah DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota Bogor agar serius, terencana, terukur dalam menindaklanjuti pembayaran piutang daerah oleh pihak terkait sehingga dapat digunakan sebagai anggaran belanja daerah di Tahun Anggaran berikutnya.

“Piutang daerah nilainya sangat besar. Lebih dari Rp719 miliar. Kalau ini bisa ditagihkan, dampaknya sangat besar untuk pembangunan di wilayah dan juga untuk sarana pendidikan”, jelas Atang.

Kedua, DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota Bogor agar serius melakukan evaluasi terhadap besaran deviden yang disetor oleh BUMD sekaligus melakukan langkah-langkah yang nyata agar BUMD bisa memberikan laba dengan nilai yang proporsional sesuai besaran penyertaan modal yang selama ini sudah diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Hal penting lain adalah terkait perbedaan SILPA PPAPBD 2022 dengan SILPA APBD 2023, Pemerintah Kota Bogor agar melakukan penyesuaian sebagaimana regulasi yang berlaku, dan DPRD Kota Bogor mengingatkan bahwa perubahan anggaran hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,” tegas Atang.

Selain catatan-catatan yang diberikan, DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor juga menyepakati untuk menindaklanjuti seluruh catatan rekomendasi dan temuan LHP BPK terhadap APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai bagian dari kesempurnaan Perda PPAPBD Tahun Anggaran 2022.

“Termasuk menugaskan Pemkot agar memastikan pihak ketiga mengembalikan kerugian negara ke kas daerah sebagaimana amanat dari hasil pemeriksaan BPK” tutup Atang.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan rasa syukurnya atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 sudah diaudit oleh BPK RI. Menurutnya, hal itu merupakan ikhtiar bersama antara Pemerintah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor yang secara konsisten melakukan reformasi birokrasi.

“Pencapaian ini tentu adalah ikhtiar bersama antara Pemkot Bogor dengan DPRD Kota Bogor untuk secara konsisten melakukan reformasi birokrasi khususnya di sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ujar Bima.

Dalam rapat tersebut, Bima juga turut menyampaikan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 yang diajukan oleh Bima, diketahui Pendapatan Daerah sebesar Rp2,36 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,29 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp127 miliar.

“Memperhatikan kondisi kekurangan keuangan daerah dengan nilai sebesar minus (-) Rp781 miliar pada KUA PPAS 2024, kami mengajak Pimpinan dan jajaran DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama mengkaji kembali Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 ini sehingga perencanaan anggaran yang diajukan bisa secara optimal disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tutupnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj