Salah satu poin penting yang mengemuka dalam Rakorwil adalah aspirasi dari anggota APEKSI untuk menggelar pertemuan lanjutan pasca-Rakornas Surabaya. Pertemuan ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam program-program unggulan yang tertuang dalam Asta Cita Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Gayung bersambut, Kota Bogor mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah bagi forum strategis ini, yang rencananya akan dihelat pada Juni 2025.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut dengan antusias penunjukan ini. Beliau menyatakan kesiapan penuh Kota Bogor untuk menerima dan menyelenggarakan pertemuan yang diperkirakan akan dihadiri oleh tidak kurang dari 98 wali kota dari seluruh penjuru Indonesia.

“Kami menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Kota Bogor sebagai tuan rumah untuk membahas secara khusus program-program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Dedie Rachim di sela-sela Rakorwil Pekalongan, Kamis (24/4/2025).

Lebih lanjut, Dedie Rachim menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan di Bogor nanti akan fokus pada penjabaran dan implementasi program-program prioritas nasional yang diusung Prabowo Subianto. Beberapa program yang menjadi sorotan antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta inisiatif Koperasi Merah Putih.

Namun demikian, forum ini juga akan menjadi wadah bagi para wali kota untuk menyampaikan berbagai tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam merealisasikan program-program tersebut di tingkat daerah. Salah satu isu krusial yang telah diidentifikasi adalah kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis terkait luasan lahan minimal 5 hektare yang ditetapkan untuk pendirian Sekolah Rakyat. Persyaratan ini dinilai cukup memberatkan bagi sebagian besar pemerintah kota anggota APEKSI, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki.

Penunjukan Kota Bogor sebagai tuan rumah pertemuan lanjutan ini menunjukkan pengakuan atas peran aktif dan kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Diharapkan, pertemuan di Bogor pada Juni mendatang akan menghasilkan solusi konstruktif dan strategi implementasi yang efektif untuk program-program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kota di seluruh Indonesia.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Penandatanganan dilakukan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepemudaan dan Keolahragaan 2023 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya menyampaikan bahwa APEKSI hari ini tengah menguatkan kolaborasi dengan unsur pemuda. Namun kata dia, kolaborasi ini harus sistematis dan punya landasan hukum serta strateginya.

“Nah, kesepakatan ini adalah akselerasi untuk penguatan strategi dengan landasan hukum tadi. Harus punya rencana aksi daerah, semuanya harus ada dokumennya, harus digarap lebih serius,” jelasnya.

Berbicara 2045, Wali Kota Bogor ini menekankan harus ada strategi yang sistematis. Untuk itu, pihaknya akan segera mengkoordinasikan terkait percepatan rencana aksi daerah kepemudaan.

Menpora, Dito Ariotedjo dalam sambutannya menyampaikan tujuan Rakornas untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, kebijakan Kemenpora dengan pusat, provinsi, kabupaten, kota, serta stakeholder kepemudaan dan keolahragaan.

“Selain itu, sebagai bagian komitmen Kemenpora untuk mensinergikan keolahragaan dan kepemudaan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung untuk menguatkan pembangunan nasional,” kata Dito.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyebut, rakornas pemuda dan olahraga ini adalah yang pertama kalinya digelar dalam sejarah yang ada di Kemenpora.

“Tentu ini harus kita apresiasi dan sambut baik gagasan Mas Menpora dalam menggelar rapat ini,” kata Muhadjir.

Muhadjir berharap pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah ini bisa menghasilkan gagasan atau ide yang bermanfaat untuk kepentingan kepemudaan dan keolahragaan di Tanah Air. Sebab, urusan kepemudaan dan keolahragaan harus bersinergi. Tak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Oleh karenanya, diharapkan dari Rakornas ini bisa terbangun kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program strategis.

Penandatanganan komitmen bersama juga dilakukan Kemenpora bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang pelaksanaan Tridarma Ekakarma di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Adapun rangkaian acara pembukaan Rakornas juga dilakukan prosesi peluncuran laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2023 dan pemberian penghargaan kepada provinsi dengan IPP tertinggi. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu agenda Rakernas adalah mengundang para tokoh nasional untuk didengar gagasannya dan mendengarkan gagasan dari para Wali Kota se-Indonesia.

Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya membenarkan jika asosiasinya akan mengundang tiga tokoh nasional, mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan.

“Insya Allah besok (Kamis, 13 Juli) akan hadir tiga sosok pemimpin nasional. Ada Menhan Pak Prabowo, ada Gubernur Jateng Mas Ganjar dan satu lagi masih menunggu konfirmasi tapi kemungkinan besar Mas Anies juga akan hadir untuk menyampaikan gagasan dan mendengar gagasan para wali kota se-Indonesia terkait tiga pesan yang APEKSI akan sampaikan,” ungkap Bima Arya di Kota Makassar, Rabu (12/7/2023).

Tiga pesan yang dimaksud Bima Arya antara lain, pertama adalah konsistensi APEKSI untuk mengawal otonomi. “Ada aspirasi dari para wali kota untuk reformasi lagi terkait dengan sistem pendidikan, evaluasi mendasar sistem zonasi PPDB, penganggaran dalam mandatory spending yang perlu dihitung kembali karena membebani daerah, kewenangan pusat dan daerah, dan hal-hal lain,” ujar Bima.

Pesan kedua, lanjutnya, soal menjemput target-target Indonesia Emas 2045. Karena masa depan 2045 sangat ditentukan sekarang.

“Ketiga, kita juga fokus di tahun politik ini jangan sampai pembangunan terhenti. Kita memasuki masa transisi kepemimpinan. Tapi perencanaan dan pembangunan harus terus berlanjut,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto menyatakan Rakernas Apeksi tahun ini sangat bersejarah. 

“Alhamdulillah teman-teman Apeksi dibawah kepemimpinan Kang Bima berhasil mengundang calon pemimpin bangsa untuk berdiskusi di forum yang terhormat ini. Untuk bisa menerima gagasan-gagasan dari seluruh kota di Indonesia. Saya kira, ini sejarah. Sebelum selesai para wali kota menunaikan tugas, masih bisa berbuat untuk bangsa dan negara dengan gagasan dari masing-masing kota yang ada,” kata Danny Pomanto, sapaan akrabnya.

Rakernas XVI APEKSI dibuka oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro yang mewakili Mendagri dan Presiden. Hadir pula Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, para perencana kota dan undangan lainnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pertemuan tersebut untuk mengakselerasikan dan mendorong transaksi belanja produk dalam negeri melalui katalog elektronik (e-katalog) di daerah, khususnya di 98 kota anggota APEKSI.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan peningkatan penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa pemerintah, memerlukan sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Untuk mengejar target-target dari presiden, banyak hal-hal teknis yang perlu diakselerasikan. Misalkan bagaimana produk lokal bisa tayang di e-katalog, bagaimana menyiapkan UMKM agar bisa memenuhi standar sertifikasi, bagaimana memastikan sumberdaya yang memiliki sertifikat,” ungkap Bima Arya.

Pria yang merupakan Wali Kota Bogor ini menambahkan, ada sejumlah program kolaborasi antara APEKSI dan LKPP ke depan.

“Tadi disepakati LKPP akan berkoordinasi dengan Komwil APEKSI untuk membuka coaching clinic, karena seringkali teman-teman di daerah mempunyai persoalan ketika produk lokal lebih mahal sehingga terpaksa pakai produk impor, tapi takut melanggar peraturan. Kasus-kasus seperti itu harus dikonsultasikan dan sosialisasikan bersama,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Bima, dalam waktu dekat akan dilakukan roadshow untuk menyamakan frekuensi ke sejumlah komisariat wilayah APEKSI. “Bukan saja sosialisasi untuk UMKM agar siap masuk e-katalog tapi juga ekosistemnya agar siap juga di setiap wilayah, setiap kota,” kata Bima.

“Ada aspirasi juga dari daerah, diperlukan perwakilan LKPP di daerah untuk pendampingan. Formulasinya seperti apa kita rumuskan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, lembaganya dalam dua tahun berturut-turut ini terus melakukan upaya untuk bisa membuat transaksi lewat e-katalog ini lebih masif.

“Kepala LKPP sebelum saya (Abdullah Azwar Anas) sudah menyederhanakan sistem agar produk lokal bisa tayang di e-katalog. Maka di zaman Pak Anas sudah 1,5 juta produk yang tayang. Kemudian Oktober 2022 pas saya dilantik sampai hari ini sudah mencapai 2,4 juta. Tahun ini kita targetkan 5 juta produk tayang di e-katalog supaya muncul sebuah kompetisi,” beber Hendi, sapaan akrabnya.

Untuk mengakselerasikan itu, kata dia, perlu masukan dari APEKSI supaya sistem katalog ini menjadi lebih baik. “Sepanjang 2022 kami mencatat transaksi lewat e-catalog mencapai Rp 87 triliun. Kita terus dorong dan tingkatkan. Maka harapan kami lewat forum ini mungkin muncul program bersama, sekaligus menjabarkan perintah presiden sehingga bisa mengembangkan ekonomi di wilayah masing-masing anggota APEKSI,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri kepala daerah pengurus APEKSI, yakni Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Wali Kota Lubuklinggau Prana Putra Sohe, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Wali Kota Bontang Basri Rase dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam rapat tersebut hadir Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Disampaikan beberapa usulan dan masukan dari berbagai pihak untuk penyelesaian Non ASN yang akan dirumuskan bersama dan mendorong masing-masing instansi pemerintah dalam mempercepat proses pemetaan, validasi data dan menyiapkan roadmap penyelesaian Non-ASN.

“Hari ini kita bertemu dengan asosiasi, ada ketua asosiasi provinsi, asosiasi pemerintah kabupaten kemudian kota, ada kepala BKN dan seluruh teman-teman,” kata Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas usai rakor.

“Hari ini kita sedang mengexercise, mencari alternatif terbaik, terutama untuk Non ASN di seluruh Indonesia dan tadi mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti akan dirumuskan oleh tim asosiasi provinsi, asosiasi pemerintah kabupaten dan asosiasi pemerintah kota,” ujar Menteri Anas.

Ketua Dewan Pengurus APPSI, Isran Noor menyatakan setuju tidak ada pemberhentian atau pemecatan Non ASN tahun ini. Untuk itu pertemuan ini untuk membahas rumusannya.

“Sedang dicari rumusannya untuk menyelesaikan beberapa pandangan dari kawan-kawan tadi,” jelasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya menekankan pihaknya sudah melihat ada titik terang dan titik temu terkait penyelesaian Non ASN. Hanya saja tinggal diturunkan bersama-sama dalam payung regulasi dan rincian terkait dengan isu-isu untuk pembiayaan, pembagian antara porsi pusat maupun di daerah.

“Timelinenya sepertinya cepat, karena kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi. Jadi kita optimis,” kata Wali Kota Bogor ini.

Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyatakan, pada prinsipnya APKASI juga mendukung regulasi yang telah dibuat, nanti yang penting memperjuangkan para Non ASN ini tidak di PHK dan juga mencari win-win solution.

“Nanti dikoordinasikan dengan kementerian terkait lagi, khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan pembiayaan Non ASN,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hal tersebut ditegaskan Ketua APEKSI Bima Arya dalam APEKSI Outlook di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (18/12/2022). 

Bima Arya menilai, memindahkan IKN dari Jakarta atau Pulau Jawa ke Kalimantan adalah langkah berani dan visioner.

“Pemimpin itu harus berani dan punya visi. Tidak mudah untuk membuat satu kebijakan yang mungkin saat itu tidak populer tapi kedepannya memberikan dampak jangka panjang luar biasa bagi bangsa dan negara. Tidak mudah di tengah persoalan yang rumit hari ini untuk berpikir jauh ke depan,” ungkap Bima Arya.

“Karena itu, kami Wali Kota seluruh Indonesia yang hadir di kilometer 0 IKN ini bersepakat untuk sepenuhnya mendukung pembangunan IKN di Kalimantan,” tandas Wali Kota Bogor ini.

Bima Arya menjelaskan, pemindahan IKN bukan hanya sekedar pemindahan Ibu kota pemerintahan, tetapi menjadi bagian dari upaya besar Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia dan pemerataan pembangunan. 

“Ini momentum terbaik untuk menggeser episentrum Indonesia, pusat peradaban nusantara dari Pulau Jawa ke Kalimantan yang sudah diimpi-impikan oleh segenap elemen bangsa dari masa ke masa. Bahkan, dari zaman Presiden Soekarno. Mimpi seluruh anak bangsa ketika pembangunan merata. IKN ini adalah simbol, IKN ini adalah gestur dari political will luar biasa,” terangnya.

APEKSI yakin bahwa IKN ini akan memberikan dampak bagi kota-kota di Pulau Kalimantan. “Kalau IKN ini sebagai sarafnya, maka Samarinda, Balikpapan sebagai jantungnya dan seluruh kota di Kalimantan arteri atau pembuluhnya. Semuanya akan hidup bergerak dan semakin sehat ke depan,” kata Bima.

Alasan lain mengapa APEKSI mendukung pembangunan IKN ini, adalah bahwa IKN ini simbol dari kota modern yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan kota yang inklusif. 

“Kota-kota di Indonesia yakin bahwa pembangunan IKN ini akan memberikan dampak bagi pergerakan kota-kota menuju kota untuk semua, memanusiakan manusia, membangun peradaban. Tidak saja membangun infrastruktur, tapi juga kultur,” terangnya.

Namun, lanjutnya, mimpi tadi bukan tanpa tantangan. APEKSI berharap, proses perencanaan dan pelaksanaannya harus bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan semua. 

“APEKSI siap untuk diajak berbicara dan berdiskusi. Saya yakin bahwa semua teman-teman wali kota, kepala daerah juga antusias untuk ikut ada di sini bersama teman-teman arsitek, teman-teman pemerhati lingkungan, komunitas dan yang juga penting anak-anak muda,” ujar Bima.

“Karena kalau bicara 2045 Indonesia Emas maka saat itu bukan lagi kami yang ada di sini, tetapi generasi X, generasi Z. Karena itu mari kita ajak bicara, mari kita libatkan anak-anak muda untuk menuju titik Indonesia emas 2045. Semoga IKN menjadi simbol miniatur Indonesia, IKN harus menjadi rumah bagi semua, rumah kita bersama, kebanggan kita bersama,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Peringatan Hari Jalan Kaki Sedunia ini dilaksanakan dengan aksi jalan kaki warga Kota Bogor dengan menempuh rute dari GOR Pajajaran di Jalan Pemuda sampai ke Lapangan Sempur di Jalan Si Jalak Harupat.

Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Selain Wali Kota Bogor, Bima Arya, turut bagian dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Ketua KORMI, Hayono Isman beserta ribuan warga Kota Bogor.

Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan serentak di 24 kota di Indonesia atas kerjasama APEKSI dengan KORMI. Ke-24 kota lain diantaranya, Malang, Balikpapan, Batam, Pekalongan, Semarang, Sungai Penuh, Padang, Cilegon, Gorontalo, Tasikmalaya, Surabaya, Bontang, Bekasi, Medan, Sabang, Salatiga, Depok, Tidore, Parepare, Tarakan, Banda Aceh, Cimahi, Pasuruan.

“Hari ini kita buktikan bahwa warga Kota Bogor senang berjalan kaki,” kata Bima. Menurutnya, dari segi infrastruktur Kota Bogor telah memiliki jalur pedestrian yang terintegrasi di Pusat Kota yang menghubungkan kawasan Bogor Utara dan Bogor Tengah.

Tak hanya itu, di jalur-jalur pemukiman pun sudah banyak pedestrian yang dibangun untuk memberikan akses bagi para pejalan kaki. Ini bagian dari upaya mendukung pembangunan bidang olahraga di Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor saat ini memang sedang memproses pembangunan stadion mini di tiga kecamatan. “Insya Allah tahun ini kita akan meresmikan tiga stadion baru, di Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Barat,” ujarnya.

Selain itu pembangunan dan penataan pedestrian di berbagai wilayah Kota Bogor, juga ditujukan untuk mendukung proses pembangunan kualitas kehidupan warga Kota Bogor, sebagai warga kota yang hidup secara sehat, nyaman, tentram  dan bahagia.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat, Hayono Isman mengajak warga Kota Bogor untuk rutin berolah raga. “Hari ini kita happy, kita berbahagia, karena kita olah raga, olah raga Insya Allah kalau hati kita gembira, badan kita sehat bugar. Apapun masalah kita akan kita hadapi dan tangani dengan percaya diri,” ucapnya.

“Itulah olah raga yang sebenarnya, olah raga memperkuat hubungan sosial, pada pagi hari ini ibu, bapak, kakek, cucu, bapak ibu semua kumpul bersama-sama memperkuat hubungan sosial, memperkuat rasa kebersamaan, dan menjaga rasa persatuan apapun perbedaan melalui olah raga kita bersama-sama,” sambungnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengikuti gerak jalan tersebut mengaku sangat senang dengan kegiatan itu. “Tadi saya jalan kaki dari GOR Pajajaran, sudah berkeringat , itu tandanya sehat. Kormi itu olah raga masyarakat ada jalan kaki, ada yang sifatnya tidak terlalu kompetitif,” tukasnya. Jadi Gubernur mengimbau warga mau banyak berjalan kaki supaya lebih sehat.

Kemauan warga kota untuk mau rajin berolahraga ringan, termasuk jalan kaki, memang perlu didorong. Olahraga ini tidak sekadar untuk kepentingan menjaga raga tetap sehat, tetapi juga jiwa yang sehat. Sebab jalan kaki adalah olahraga yang sifatnya rekreatif, sambil berolahraga, sekaligus menghibur diri.

Olahraga ringan dan rekreatif ini juga dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan harmonis diantara sesama anggota keluarga, atau diantara sesama warga kota. Dengan berjalan bersama, bergembira bersama, maka hubungan sosial antar sesama manusia bisa lebih sehat.

Jalan kaki juga penting dibiasakan untuk tidak memanjakan warga yang kini sudah terlena oleh dukungan perkembangan teknologi transportasi yang membuat setiap orang kurang bergerak.

Saat ini setiap orang beraktifitas dan bermobilitas dengan mudah menggunakan motor, mobil dan kereta. Semua itu  membuat setiap orang semakin berkurang kemauannya untuk melangkahkan kakinya setiap kali bermobilitas.

Tak heran karena kurang gerak, manusia saat ini rentan berbagai macam penyakit. Untuk membiasakan kembali hidup sehat dengan cara mudah dan murah maka pilihlah aktivitas berjalan kaki setiap hari. Inilah kiranya salah satu pesan yang ingin disampaikan dari peringatan World Walking Day. (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Namun, sejak 2021 pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan dana kelurahan secara khusus dalam APBN 2021, seperti yang dialokasikan melalui APBN 2020 dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

Isu ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Diskusi Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community APEKSInergi #2 dengan tema ‘Penguatan Politik Anggaran Untuk Pembangunan Kota’ yang digelar di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Diskusi itu dihadiri langsung Wali Kota Bogor yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, peneliti Litbang Kompas Mahatma Chrysna dan Wakil Redaktur Pelaksana Kompas, Haryo Damardono.

Acara yang berlangsung secara hybrid itu dipandu langsung Pemimpin Redaksi Kompas, Sutta Dharmasaputra.

Turut hadir langsung Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dan wali kota maupun perwakilan dari sejumlah daerah di Indonesia secara virtual.

“Kami merasa kota tidak kalah penting dengan desa. Apalagi ke depan semuanya akan tinggal di kota,” kata Bima Arya.

Kota Bogor kata Bima Arya, sempat menikmati satu tahun dana kelurahan di tahun 2019. Ketika Covid-19 itu setop oleh pemerintah pusat. Padahal, lurah berada di garda terdepan sehingga pada saat itu harus ‘berputar otak’ untuk mewujudkan aspirasi di wilayah.

“Di kelurahan banyak harapan tidak hanya infrastruktur tetapi pelayanan publik dan lain-lain. Jadi ini persoalannya apa, kalau persoalan pagu kita minta kejelasan dari pemerintah,” katanya.

Menurutnya saat ini belum ada model seperti pendanaan kelurahan yang sifatnya permanen, berkelanjutan dan melembaga.

“Kami (APEKSI) sempat berdiskusi dengan banggar DPR dari mana ini sumbernya, apakah dari DAU khusus atau diamanatkan dari APBD. Kami menunggu itu, tentang dana kelurahan. Itu, menurut temen banggar itu sudah clear, tapi menurut kami belum clear,” jelasnya.

Bima Arya berpandangan dana kelurahan ini juga sangat penting. Dimana berkaitan dengan peningkatan pelayanan di tingkat terkecil, partisipasi, program padat karya, kolaborasi dengan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan sebagainya.

Di sisi lain, persoalan dana kelurahan ini membukakan pintu atas beberapa persoalan yang jauh lebih besar. Diatas dana kelurahan ada dana transfer dari pusat ke daerah. Kemudian ada isu tentang keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Paling atas adalah komitmen terhadap otonomi daerah.

“Carut-marut itu saya melihat sebagian besar inkonsistensi terhadap semangat otonomi daerah. Ada godaan-godaan bukan dengan membangun sistem, tetapi tingkat kepercayaan. Mending membangun sistem ada reward and punishment, seperti Sakip dan Lakip,” jelas Bima Arya.

Dia memberikan masukan agar pemerintah pusat membangun sistem mengenai dana kelurahan. Berikan kewenangan daerah untuk menentukan membangun infrastruktur.

“Kalau ada mandatory spending dari APBD khusus ke kelurahan dengan nomenklatur yang jelas, tidak samar-samar kita tinggal alokasikan untuk apa saja. Makanya sempurnakan sistemnya, buat reward and punishment sehingga sistemnya akan lebih baik. Saya optimis 2023 dana kelurahan ini bisa turun, karena dekat dengan pemilu seperti 2019,” kelakar Bima Arya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Untuk itu, para wali kota se-tanah air memberikan poin-poin masukan kepada pemerintah pusat agar penghapusan tenaga honorer ini dilakukan secara cermat.

“Kami para wali kota sangat memberikan atensi terhadap isu ini. Jangan sampai pelayanan publik lumpuh. Jangan sampai ada pengangguran massal di kota-kota seluruh Indonesia,” ungkap Bima Arya di sela Muskomwil II APEKSI di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (9/6/2022).

Selama ini, kata Bima, ada banyak persoalan terkait dengan rekrutmen pegawai. “Kebutuhan daerah tidak sinkron dengan pola rekrutmen dari pusat. Penganggaran juga masih belum terkoordinasi dengan baik. Karena itu, menurut hemat kami tidak bisa dipaksakan. Apabila ditargetkan oleh pemerintah pusat di 2023 ini semua sudah tidak ada lagi honorer. tidak bisa,” jelas Bima.

APEKSI, lanjut Bima, memberikan masukan untuk dilakukan pemetaan secara menyeluruh terkait dengan analisis jabatan dan kebutuhan di semua daerah.

“Sehingga bisa diketahui kebutuhan setiap daerah seperti apa. Penganggarannya bagaimana. Dari situ bisa terlihat bagaimana tahapannya. Dan sepertinya kemungkinan besar tidak mungkin di 2023 selesai semua,” kata Wali Kota Bogor ini.

Bima menambahkan, beberapa regulasi yang ada harus dikaji kembali, khususnya terkait dengan posisi strategis. Seperti Dishub, Pol PP, damkar dan lain sebagainya. Jadi outsourcing itu bukan terbatas pada petugas kebersihan, cleaning service, dan sebagainya. Tetapi juga pada posisi lain. Ini yg dimaksud regulasi yang barangkali bisa dikaji untuk bisa mengatasi persoalan yang ada,” katanya.

Senada dengan Bima Arya, Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan waktu terkait penghapusan tenaga honorer. “Kalau penghapusan honorer dipatok harus 2023, itu akan terjadi ‘kiamat kecil’ bagi pemerintah daerah,” tandasnya.

Fasha menyatakan, penghapusan harus dilakukan secara bertahap dengan ketentuan yang jelas. “Misalnya 2023 kita hapus 100, tapi kami harus merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 100 juga,” ujar Fasha.

Kemudian, perekrutan PPPK harus mendahulukan honorer yang ada di daerah masing-masing. “Apabila sistem penggantian PPPK nanti dilaksanakan oleh APBD masing-masing pemerintah daerah, didahulukan adalah tenaga-tenaga honorer yang ada di daerah masing-masing. Jangan sampai masing-masing kota menganggarkan penggajian lewat APBD, tapi yang masuk tenaga PPPK yang berasal dari kabupaten kota di luar daerah tersebut. Perlu regulasi khusus,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023. Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu telah diundangkan pada 31 Mei 2022. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam Seminar Nasional yang bertajuk Inovasi Penguatan Kemandirian dan Tata Kelola & Best Practice RSUD itu, turut hadir Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya, dengan narasumber Wali Kota Madiun, Maidi, Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir dan Dirut RSUD Kota Semarang, Susi Herawati.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya mengatakan, pandemi Covid-19 merupakan ujian kepemimpinan, kesehatan dan keimanan.
“Ini ujian yang maha dahsyat, ini ujian tentang kualitas hidup manusia, karena kesehatan dan kualitas hidup itu penting sekali,” katanya, Selasa (29/3/2022).

Menurutnya, ujian ini tidak hanya mengatasi pandemi saja, tetapi menjemput dan menyongsong bonus demografi dimana usia produktif akan lebih banyak.

“Ini (bonus demografi) siap atau tidak. Urusannya stunting, penyakit menahun dan membangun jaringan paliatif. Jadi tidak hanya infrastruktur saja,” jelasnya.

Untuk itu Wali Kota Bogor ini berharap melalui kegiatan yang menghadirkan para pelaku kesehatan dan pemangku kepentingan daerah di Indonesia ini, selain untuk berbagi pengalaman, juga menjadi ajang mencari ilmu untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kesehatan.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah strategis dalam menjemput masa depan yang lebih normal untuk menjadikan kesehatan sebagai panglima,” tegas Bima Arya.

Sementara itu, Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir memaparkan mengenai tema ‘RSUD Kota Bogor Menjawab Tantangan’ dengan mengawali pemutaran profil.

Dia mengatakan, Kota Bogor memiliki visi mewujudkan kota yang ramah keluarga dengan misi menjadikan Kota Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

“RSUD Kota Bogor masuk di misi Kota Sehat dengan program unggulan Bogor Merenah, Bogor Kasohor, Bogor Samawa, Abdi Bogor,” katanya.

Ilham menyatakan, RSUD Kota Bogor masuk rumah sakit tipe B dengan pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh. Memiliki kapasitas tempat tidur berjumlah 425 bed dan akan terus diperluas.

Selain itu, ada 45 jenis pelayanan dan 2 layanan unggulan di RSUD Kota Bogor dengan jumlah 1.242 pegawai, termasuk 90 orang ASN.

Pada kesempatan itu, Ilham menyampaikan sedikit perjalanan RSUD Kota Bogor yang awalnya rumah sakit swasta kemudian diakuisisi Pemkot Bogor. Saat ini RSUD Kota Bogor berkembang menjadi rumah sakit riset dan pendidikan dengan kelengkapan fasilitas alat kesehatan MRI 3 Tesla, CT-Scan 128 Slice dan ESWL.

“Saat ini sudah menjadi rumah sakit pendidikan, dengan adanya Covid-19 ini penelitian-penelitian banyak dilakukan di RSUD, sehingga ini membuka langkah untuk kita membuat rumah sakit pendidikan bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan), nanti bulan Agustus kita akan kerja sama dengan FKUI,” katanya.

Disamping itu pihaknya ingin menjadikan RSUD Kota Bogor menjadi rumah sakit rujukan regional, digitalisasi rumah sakit, rumah sakit penelitian, rumah sakit unggulan layanan kanker, jantung dan rumah sakit tipe A.
“Saat ini ada kebijakan perubahan SOTK dari 2 wadir (wakil direktur) menjadi 3 wadir yang didorong pak wali untuk mempercepat akselerasi,” ujarnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj