Diantaranya adalah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menyoroti perihal tidak dimasukkannya program bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat tidak mampu, baik dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan maupun Perubahan KUA-PPAS 2023. Padahal, disebutkan oleh Atang, program tersebut telah disepakati untuk dimasukkan dalam perubahan APBD 2023 saat Pembahasan APBD Murni 2023.

“Sangat disesalkan program yang sudah disepakati sebelumnya ternyata tidak dimasukkan, padahal program ini ditujukan untuk warga tidak mampu yang belum pernah sekalipun mendapat program bantuan pemerintah” ujar Atang.

Lebih lanjut Atang menjelaskan bahwa dengan adanya potensi defisit anggaran pada Rancangan Perubahan APBD 2023, Banggar DPRD Kota Bogor memberikan catatan agar TAPD dapat melakukan rasionalisasi belanja melalui evaluasi dan penyisiran kembali belanja daerah dimasing-masing SKPD yang serapan anggarannya masih rendah dan programnya tidak mendesak.

Kendati demikian, Atang memaparkan Banggar DPRD Kota Bogor dan TAPD Kota Bogor menyepakati penguatan anggaran untuk program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penebusan ijazah, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan warga terdampak bencana, pembangunan infrastruktur publik di wilyah-wilayah dan program lain yang berhubungan dengan layanan kesehatan dan program kemasyarakatan lainnya

Catatan Banggar berikutnya adalah terkait dengan menurunnya pendapatan asli Daerah. “Kami memberikan catatan agar pendapatan asli daerah (PAD) pada rancangan perubahan APBD 2023 minimal sama dengan rancangan APBD Murni 2023, sehingga TAPD diharapkan dapat menaikkan PAD pada rancangan Perubahan APBD 2023,” jelas Atang.

Untuk diketahui, dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS 2023, Pendapatan Daerah Kota Bogor diproyeksikan sebesar Rp3,000 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,089 triliun, lalu Pembiayaan Netto Rp89,222 miliar dengan rincian Penerimaan Pembiayaan disepakati sebesar Rp166,855 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp77,632 miliar. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Atas data dari BPS tersebut, Devie yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor mengaku akan menjadikan data BPS sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 ini. Sebab menurutnya, sebagai wilayah yang ditempati oleh presiden Joko Widodo, seharusnya Pemerintah Kota Bogor bisa lebih baik lagi menekan angka kemiskinan.

“Ini data BPS akan menjadi bahan evaluasi kami di DPRD, karena di sisa masa jabatan Wali Kota yang tinggal menghitung hari, semua program yang dijanjikan harus terlaksana, terlebih program yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan,” ujar Devie, Minggu (25/6).

Program bantuan yang seharusnya diarahkan untuk masyarakat miskin, menurut Devie juga masih tidak bisa maksimal dilakukan di Kota Bogor. Sebab berdasarkan aduan dan laporan yang diterima oleh Komisi IV dari LPM dan masyarakat, masih ditemukan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu, DPRD Kota Bogor pun mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki pendataan untuk DTKS dan peningkatan aplikasi Sahabat yang saat ini ada dibawah kendali DInas Sosial.

“Kami sudah menyampaikan hal tersebut ke pihak Kementerian Sosial RI dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk perbaikan sistem pendataan, pemutakhiran dan penyaluran bantuan di Kota Bogor,” jelas Devie.

Dalam data BPS ini juga menunjukkan IPM Kota Bogor masih kalah dari Kota Depok yang berada di 82,46 sedangkan Kota Bogor 77,17. Devi menyebutkan meski mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun ini menunjukkan Pemerintah Kota Bogor masih kurang cermat dalam merencanakan pembangunan untuk infrastruktur yang menunjang dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi taraf hidup.

Untuk dimensi kesehatan, Devie menilai kekurangan Posyandu di Kota Bogor menjadi salah satu penyebabnya. Bak efek domino, hal tersebut pun berpengaruh terhadap program penekanan angka stunting. Sebab data stunting Kota Bogor yang dikeluarkan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan menjadi 18,7 persen di tahun 2022 lalu.

“Persoalan stunting juga masih menjadi masalah, maka dari itu kami DPRD Kota Bogor akan terus mendorong penambahan jumlah posyandu dan peningakatan anggaran untuk para petugas kader posyandu juga pemberian makanan sehat (PMT),” tegas Devie.

Untuk peningkatan dimensi pendidikan, Devie menerangkan, didalam rekomendasi LKPJ DPRD Kota Bogor, pihak DPRD Kota Bogor menekankan perlu ditingkatkannya lagi peran pemerintah Kota Bogor dalam sektor urusan wajib pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan, pendidikan dan urusan sosial. Minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor, harus diiringi dengan penambahan unit sekolah baru guna menunjang keberlangsungan pendidikan yang maksimal.

“Intinya kami di sisa waktu yang ada akan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan IPM Kota Bogor dan menyelesaikan janji Wali Kota Bogor yang sudah tertuang didalam RPJMD,” tutup Devie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam rapat Banggar yang dimulai dari pagi dan ditutup pada sore hari tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyimpulkan bahwa belum ada kata sepakat atas seluruh postur RAPBD 2022. Sehingga rencananya akan dilakukan rapat penajaman rasionalisasi pada Kamis (25/11).

“Kami mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan di dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah. Tapi kami belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangkasan beberapa program prioritas, padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas Atang.

Salah satu program prioritas yang diusulkan dikurangi oleh TAPD adalah terkait jumlah bantuan RTLH. Dari rencana semula sebanyak 4.500 menjadi 3.500 penerima. “Salah satu hal yang krusial adalah terkait anggaran RTLH. Banyak warga yang membutuhkan. Mendesak dianggarkan, sementara anggaran untuk infrastruktur tengah kota ataupun pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya seharusnya dapat ditunda”, imbuh Atang

Selain RTLH, dalam kesimpulan rapat tersebut Atang meminta kepada TAPD agar beberapa program prioritas tidak di rasionalisasi. “Penyelesaian Masjid Agung, pembangunan sekolah baru (SD dan SMP), rehabilitasi gedung sekolah rusak, iuran BPJS warga miskin, beasiswa, penanganan covid, honor guru ngaji, dana fasilitasi disabilitas, jalan Indobaso, penanggulangan banjir, dan infrastruktur wilayah harus diutamakan dan tidak dipangkas,” tegas Atang.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Jenal Muttaqin. “Program prioritas jangan dipangkas. Kalau prioritas, harusnya diperkuat. Pemerintah juga harus yakin pendapatan akan naik. Untuk membiayai belanja prioritas. Jangan sampai pandemi covid-19 selalu jadi alasan. Kita harus optimis di tahun 2022”, tegas Jenal.

RTLH dan Pedestrian

Ditempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, meminta agar TAPD Kota Bogor kembali merumuskan rasionalisasi anggaran tanpa harus memotong pos anggaran RTLH. Sebab menurutnya, anggaran untuk pembangunan RTLH merupakan salah satu pos esensial yang harus dijaga karena programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Saya minta RTLH tetap bisa dipertahankan 4000 rumah dan sesuai target bahwa dalam lima tahun itu kita bisa menyentuh 20 ribu rumah. Jadi saya minta anggarannya jangan dipangkas,” kata Dadang.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga menyinggung soal rencana adanya rasionalisasi RTLH sebanyak 1000 rumah. Ia meminta agar sebelum melakukan rasionalisasi, TAPD memberikan informasi terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bogor wilayah mana saja yang akan dirasionalisasi.

“Kami berharap informasi ini lebih awal diberikam ke kami. Kami berharap itu tidak dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan program kerja walikota kan untuk mengurangi RTLH,” tegas Eka.

Sedangkan, Anggota Banggar, Zaenul Mutaqin juga menyoal pos anggaran yang tertuang didalam APBD 2022. Dimana masih adanya prioritas anggaran untuk pembangunan pedestarian yang mencapai puluhan miliar. “Saya tidak menanyakan pedestarian mana dan nilainya berapa. Tapi ketika Pemkot Bogor memasukan pos anggaran pedestarian didalam skala prioritas membuat saya prihatin. Karena lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk membangun kantor kelurahan yang diketahui masih ada yang ngontrak,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai, didalam RKPD 2022 Pemkot Bogor masih berfokus pada pembangunan di pusat kota saja. Hal itu terlihat dengan adanya rencana pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di Baranangsiang, namun tidak dituangkan rencana pengentasan banjir di wilayah yang harus didukung dengan pembangunan infrastruktur.

“Konsentrasi Pemkot masih berupaya mengembangkan infrasturktur di pusat kota saja. Sementara kita punya 68 kelurahan dari 6 kecamatan. Seharusnya pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada pusat kota saja, tapi juga di wilayah lain,” jelas Atang.

Atang pun mengaku tidak akan bosan-bosan mengingatkan Pemkot Bogor agar sesegera mungkin menyelesaikan persoalan banjir yang mulai menghantui Kota Bogor sejak beberapa tahun silam. Sebab menurutnya kenyamanan masyarakat untuk tinggal di Kota Bogor harus menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan dalam penyusunan RKPD.

“Dari pembahasan tahun lalu saya selalu mengatakan kalau kita harus meningkatkan kenyamanan dimasing-masing kelurahan, salah satunya dengan menyelesaikan permasalahan banjir. Banjir di Bogor Utara, Tanah Sareal dan wilayah lainnya, ini belum terlihat rencana penanganannya dari RKPD yang disampaikan oleh Pemkot hari ini. Padahal dari pada kita menambah jumlah trotoar, daripada kita menambah jumlah anggaran besar di pusat kota, kenyamanan warga itu sangat penting” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar juga ikut menyoroti soal perencanaan pembangunan infrastruktur. Menurutnya DPRD Kota Bogor pernah menyampaikan pertimbangan strategis untuk pembangunan jalan dan jembatan adalah beberapa infrasturktur yang berkaitan dengan nyawa manusia.

“Kita pernah menyepakati secara bertahap untuk mengurangi simpang sebidang antara jalan umum dan rel kereta. Di tahun ini, untuk simpang Kebon Pedes sudah dianggarkan untuk DED dan rekayasa lalu lintas. Nah kita harapkan di tahun anggaran 2022 juga ada kelanjutannya definitive agar menjadi prioritas,” katanya.

Untuk simpang Kebon Pedes, menurut Karnain Pemkot Bogor memiliki dua opsi, yaitu pembangunan fly-over atau underpass. Namun yang jelas, DPRD mengharapkan nantinya saat Pemkot memilih bentuk perlintasan itu harus sesuai dengan resultante dari aspek pembiayaan dan teknis pelaksanaan paling memungkinkan dijalankan.

“Mudah-mudahan di titik lain menjadi prioritas infrasturktur kita, semoga semua jalan bisa memberikan kepastian rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.

Sekadar diketahui, dari enam jalan di Kota Bogor yang melintasi rel kereta, baru jalan RE Martadinata dan Jalan Soleh Iskandar yang baru dibangun perlintasan tidak sebidang. Sedangkan untuk simpang Batutulis, Jalan Kapten Muslihat, Jalan MA Salmun dan simpang Kebon Pedes masih menjadi perlintasan sebidang. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj