Penghargaan ini diberikan kepada para instansi yang sudah membantu Bapenda dalam menjalankan tugasnya, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Kejaksaan Negeri (Kejari), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), BJB, dan wajib pajak yang patuh membayar pajak.

“Kegiatan Gebyar Pajak hari ini adalah momentum penting dalam membangun sinergi untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Bogor dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antsari.

Hery mengatakan, pajak memiliki peranan strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

“Pemerintah Kota Bogor terus berinovasi dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan perpajakan. Berkat upaya tersebut, Kota Bogor berhasil meraih prestasi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dan Peringkat Pertama dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Wilayah Jawa-Bali 2023,” ucap Hery.

Ia menerangkan, prestasi ini adalah bentuk komitmen pelayanan pajak di Kota Bogor yang semakin modern dan mendukung wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara efisien. Saat ini Pemerintah Kota Bogor mengelola sembilan jenis pajak daerah baik dengan sistem Self-Assessment maupun Official Assessment.

Pada sistem Self-Assessment, lanjut Hery, pihaknya memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama, di mana pajak yang dibayarkan sesungguhnya merupakan titipan dari konsumen kepada restoran, hotel, dan jasa lainnya, untuk kemudian disetorkan ke kas daerah.

“Kami menyadari masih ada tantangan yang perlu kami hadapi dalam pengelolaan pajak, termasuk piutang pajak yang perlu diselesaikan. Tercatat, hingga 13 Desember 2024, data utang pajak senilai Rp 22 miliar. Jumlah ini berasal dari 931 wajib pajak, mulai dari hotel, restoran makanan/minuman, reklame, kesenian dan hiburan, air tanah, serta parkir,” jelasnya.

Hery menambahkan, piutang PBB P2 masa pajak 1 Januari 2024 sampai 30 November 2024 senilai Rp 368 miliar dengan jumlah SPPT sebanyak 653.797. Ia pun mengimbau kepada seluruh wajib pajak yang masih memiliki utang pajak agar segera menyelesaikan kewajiban pajak daerah. Karena keberhasilan pembangunan kota tidak dapat dicapai tanpa sinergitas antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat sebagai wajib pajak.

“Pajak yang dibayarkan adalah wujud nyata kontribusi dalam mendukung pembangunan Kota Bogor. Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pengelolaan pajak daerah, termasuk DPRD Kota Bogor, Kejaksaan Negeri, BPN, PLN, Bank BJB, serta mitra pembayaran lainnya. Kolaborasi lintas sektor sebagai pentahelix ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan bersama,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana, mengatakan kegiatan Gebyar Pajak ini bertujuan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah membantu penerimaan pajak daerah dan pajak lainnya. Atas jerih payah bersama ini, Pemkot mampu menyukseskan dan mengamankan pendapatan asli daerah, terutama dalam hal pajak daerah.

“Sampai hari ini pendapatan pajak Kota Bogor sudah mencapai 96,7 persen dari target Rp 984 miliar. Saat ini hanya tinggal mencari Rp 30 miliar atau Rp 40 miliar lagi di sisa dua minggu ke depan dengan melakukan operasi sisir untuk PBB P2 dan melaksanakan upaya menggali potensi BPHTB di penghujung 2024,” ucapnya.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Akses Jalan R2 ini ke depan akan menjadi penghubung kawasan ekonomi dan sosial dari pengembangan kawasan baru di Kota Bogor di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Bogor Timur hingga Bogor Selatan.

Sekda Kota Bogor mengatakan bahwa kondisi di pusat Kota Bogor saat ini sudah padat, sehingga untuk membuat kawasan pengembangan baru, ada tiga kawasan yang bisa untuk pengembangan baru di Kota Bogor.

“Nah, pengembangan itu ada tiga, pertama itu kawasan Olympic, ini ada sekitar 30 hektar untuk pengembangan menjadi kawasan baru, terus kemudian yang di SBY Center itu juga bisa gabung dengan kawasan Sentul itu juga bisa dikembangkan jadi kawasan baru juga, (kemudian yang di Selatan itu yang Bogor Inner Ring Road (BIRR) itu yang BNR,” katanya.

Untuk mengembangkan kawasan itu sehingga saling terhubung, keberadaan R2 ini perlu diselesaikan. “Di wilayah SBY Center itu ada banyak kawasan terbuka, ada sekitar 100 hektar mulai dari milik pihak swasta dan lainnya. Pengembangan baru di R2 ini juga bisa terhubung dengan kawasan Sentul, di sana juga masih ada kawasan terbuka. Nah itu adalah kawasan kawasan pengembangan baru,” katanya.

Sehingga lanjut Sekda, dalam membangun dan mengembangkan kawasan dengan membuka akses jalan perlu juga ada pembicaraan dan pembahasan lebih lanjut untuk bisa juga menumbuhkan perekonomian Kota Bogor.

Karena selain bisa terhubung dengan kawasan Sentul keberadaan R2 ini juga ke depan bisa terhubung dengan kawasan OCBF yang saat ini juga sedang melakukan pelebaran jembatan dan membuat akses jalan langsung menuju Tol BORR.

Dengan begitu lanjut Syarifah beban mobilitas kendaraan di jalan utama bisa berkurang. Namun untuk mewujudkan R2 ini perlu ada pembebasan lahan di beberapa titik.

“Nah, saat ini Bappeda juga sedang membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah lima tahunan. Jadi dalam waktu lima tahunan ini harus sudah mulai pengembangan-pengembangan termasuk di wilayah Bogor Selatan, Bogor Utara dan sebagainya. Jadi kalau bisa waktu lima tahunan itu aksesnya berkembang dan perekonomiannya juga ikut berkembang,” katanya.

Panjang Jalan R2 kiri dan kanan ini sekitar 4,5 kilometer yang akan melintasi Kelurahan Cibuluh, Ciluar, Tanah Baru dan Cimahpar.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan tinjauan ke lokasi R2 ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian jembatan R2 di aliran Ciluar yang sudah selesai dibangun. 

“Jadi kita lihat bersama-sama setelah jembatan R2 ini selesai stepnya apa lagi nih, nah kita cek tadi trase lanjutan arteri R2,” katanya.

Jalan Arteri merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Selain itu juga jalan arteri merupakan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Untuk R2 ini rencananya akan dimulai dari titik Jalan Arteri El Centro samping Tol BORR kemudian sampai menuju Kampung Rambay hingga ke perbatasan Sukaraja Kabupaten Bogor, kemudian berputar masuk ke wilayah Kota Bogor hingga Jalan Boogie.

“Terdekat untuk Jalan R2 ini setelah jembatan yang sudah kita buat adalah perencanaanya sambil menunggu anggaran. Dan anggarannya akan kita usulkan di tahun depan,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan ada empat substansi yang harus dikawal bersama dalam penyusunan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pertama, menyelaraskan objek pajak antara pusat dan daerah sehingga tidak ada duplikasi, pungutan ganda atau persamaan dalam pungutan pajak.

“Harus kita kawal bersama-sama, jadi harus ditelusuri lagi kira-kira apa yang potensi memberatkan atau sudah terjadi,” katanya.

Substansi kedua, terkait administrasi mengenai biaya pemungutan pajak yang tidak lebih besar dari pajak yang diterima.

Karena, lanjut Bima Arya, keberadaan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) harus bisa memangkas dan biaya-biaya tersebut.

“Contohnya adalah apa yg diinovasikan oleh Bapenda Kota Bogor terkait Inovasi e-SPPT PBB-P2 ya, kalau selama ini kita memiliki SOP yang sangat tradisional dicetak dikirim belum tentu juga nyampe, telat, masalah dan sebagainya. Kemudian kita lakukan proses elektronik, jadi langsung dikirimkan melalui elektronik. Alhamdulillah pelaksanaannya bagus tidak hanya memangkas biaya, tapi juga menambah pendapatan dan juga memastikan tidak ada salah sasaran,” ujarnya.

Selanjutnya, substansi yang ketiga, berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sehingga ada pengawasan bersama-sama, petugas pemungut pajak clean and clear wajib pajak juga memenuhi kewajibannya sehingga ada hasil win win solution atau tidak ada yang dirugikan.

“Pendapatan asli daerah naik kemudian dikembalikan lagi kepada wajib pajak melalui fasilitas umum yang dibangun, pembangunan berkelanjutan melalui pendapatan asli daerah tadi,” ujarnya.

Yang keempat lanjut Bima Arya, Kota Bogor ini terus menciptakan iklim usaha yang terus membaik.

Di Bogor berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi dalam kondisi baik dengan kondisi di atas rata-rata Jawa Barat dan nasional, inflasi relatif aman terkendali dan selama pandemi pertumbuhan cafe, restoran, warung naik 300 persen.

Catatan lain yang bisa menjadi satu materi dalam menyusun Raperda ini adalah memastikan dan memihak pertumbuhan dan pengembangan ekonomi tidak bertentangan dengan lingkungan.

Karena, kata Bima Arya, Bogor sudah dikenal sebagai kota yang paling depan tentang pembangunan yang berkelanjutan.

“Citra kita sebagai kota yang peduli terhadap lingkungan dan pembangunan yang ramah lingkungan harus tetap dijaga, karena itu rumusan-rumusan Raperda ini yang diharapkan juga bisa mengedepankan Green Economy,” ujarnya.

Raperda pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD.

Bima Arya berpandangan bahwa akhirnya aturan ini akan membangun kemandirian fiskal daerah agar daerah tidak tergantung kepada pusat dan supaya semua potensi yang ada di daerah bisa maksimal diterima kembali oleh daerah.

“Sebagai Ketua Apeksi beberapa kali saya diminta untuk memberikan masukan terhadap undang undangan keuangan tersebut, kami juga melakukan rapat dengar pendapat dengan badan anggaran di DPR RI dan suasananya agak panas waktu itu karena memang masih banyak tafsiran-tafsiran yang berbeda,” katanya.

Meski demikian, ia berpendapat bahwa dalam jangka panjang undang-undang tersebut akan membangun kemandirian dan bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah sehingga bisa meningkatkan PAD.

Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana mengatakan terkait dengan UU HKPD, Bapenda sudah mengikuti dan membuat beberapa kegiatan, diantaranya sosialisasi perumusan Raperda oleh Kemenkeu, Kemendagri, hingga pada Desember 2022 pihaknya melakukan pembahasan naskah akademik dan rancangan yang disampaikan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi.

“Pada hari ini merupakan rangkaian dari usulan Raperda dengan RDP dan sosialisasi, sehingga ini akan memperkuat usulan Raperda,” katanya.

Setelah Raperda ini selesai dan disahkan menjadi Perda, maka tahapan selanjutnya adalah pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali).

Sehingga lanjut Deni ada petunjuk pelaksana dan teknis dalam menjalankan Perda.

“Di dalam Perda yang lama ada 25 aturan perwali sebagai turunan dari Perda retribusi yang lama. Dan kemudian diubah kembali berdasarkan turunan dari HKPD,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan RDP ini hadir juga berbagai narasumber dari BUMN, Bapenda Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris Daerah Kota Bogor yang menyampaikan beberapa materi terkait HKPD dan Raperda PDRD. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dengan penerapan sistem online ini, maka  jangan heran juga jika Anda tidak lagi menerima SPPT PBB seperti dulu. Sebab SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, tidak lagi dicetak, melainkan bisa diterima dan dilihat melalui  email,SMS ke nomor HP masing masing wajib pajak .  

Untuk bisa mengakses E-SPPT,  setiap wajib pajak perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan akun E-Sppt. Pendaftaran bisa dilakukan melalui website Bapenda Kota Bogor, http//:bapenda kota bogor.go.id. Atau informasi pendaftaran bisa dilihat melalui chanel Youtube bapenda kotabogor dan Instagram @bapendakotabogor. Bisa juga mengubungi Contact Center di nomor telepon 0251 8350 505 atau melalui WhatsApp 0811 -100-2021.

Bagi para wajib yang mendaftar hingga akhir April 2020, akan mendapatkan diskon sebesar 5% dari pajak pokok dan bagi yang memiliki piutang pajak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diberikan diskon pokok piutang pajak sebesar 20% serta dibebaskan dari denda sampai masa pajak tahun 2021 .

“Sebetulnya kebijakan diskon ini sudah kami terapkan sejak Februari 2022 lalu,” ungkap Deni Hendana, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Jadi masih ada sisa waktu sampai akhir April, jika berminat mendapatkan diskon bagi para wajib pajak yang mendaftar ke E-SPPT. Hingga awal April lalu, relatif masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan diri ke E-SPPT.

Menurut Deni, dari total 270.000 wajib pajak, yang sudah mendaftar E-SPPT baru di kisaran 65.000 wajib pajak.

“Diharapkan dengan stimulan diskon ini akan semakin banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri,” lanjut Deni.

Menurutnya pula, ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan sistem online.  Baik manfaat bagi para wajib pajak maupun bagi sistem pengelolaan PBB.

Bagi para wajib pajak, sistem online membuat pembayaran jadi lebih mudah dilakukan. Tidak perlu pergi dan antri di loket-loket pembayaran seperti dulu. Juga tidak perlu lagi pembayaran dilakukan secara kolektif melalui ketua RT. Di samping itu, privasi data milik wajib pajak menjadi lebih terlindungi, karena SPPT hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan.

Sedangkan bagi sistem pengelolaan pendapatan pajak daerah, penerapan sistem online lebih memudahkan dan mempercepat proses penagihan.

“Kalau dulu kan penagihan dilakukan melalui SPPT yang diedarkan dengan bantuan para petugas sampai di tingkat Kelurahan, RW dan RT, sehingga waktunya cukup lama bagi SPPT untuk sampai ke para wajib pajak,” jelas Deni.

Ada mata rantai panjang yang perlu dilalui agar SPPT sampai kepada para wajib pajak. Kini dengan menggunakan E-SPPT, tagihan bisa langsung terinformasikan kepada para wajib pajak.Mereka cukup menggunakan handphone dan mengakses E-SPPT.

Manfaat lainnya, sistem ini dapat menghindari berbagai kemungkinan kebocoran pendapatan daerah karena sistemnya sudah cashless. Tidak ada lagi uang tunai yang beredar mulai dari wajib pajak sampai ke kas daerah. Di samping itu, penerapan sistem online telah menghilangkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk mencetak SPPT.

“Anggaran untuk cetak SPPT selama ini cukup besar, dan sekarang itu tidak diperlukan lagi,” lanjut Deni.

Dengan beragam manfaat itu, E-SPPT menjadi sebuah wujud inovasi Bapenda Kota Bogor yang dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka.  Bapenda Kota Bogor menjadi pihak yang pertama menerapkan sistem online dalam pengelolaan PBB di Jawa Barat. Dan menjadi yang pemula diantara sedikit pemerintah daerah lain di Indonesia yang sudah menerapkan, diantaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penerapan E-SPPT pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menjamin pencapaian target pendapatan daerah melalui PBB. Target tertinggi yang pernah dicapai sejak tahun 2013 barulah sebesar Rp 159 milyar.

Tampaknya harapan untuk terus meningkatkan pencapaian itu bisa terwujud. Pasalnya, ada perubahan signfikan ketika E-SPPT mulai diterapkan. Deni mengungkapkan, dibanding tahun 2021, pencapaian pada periode yang sama di 2021 bisa lebih tinggi.

“Januari tahun 2021, pendapatan PBB baru terkumpul Rp 50 milyar saja, tetapi di Januari 2022 sudah mencapai Rp 56 milyar, ada kenaikan yang cukup besar dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya,” jelas Deni.

Ada banyak cara yang sudah diterapkan Bapenda Kota Bogor untuk bisa mempercepat pencapaian target PBB. Diantaranya, tidak lagi menagih kewajiban bayar PBB di tahun sebelum tahun 2012.

Tagihan disampaikan untuk pembayaran terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ada banyak stimulan lain yang telah diterapkan, yang pada dasarnya bertujuan meringankan para wajib pajak menyelesaikan kewajibannya.

Kemudian dalam hal penerapan E_SPPT, jika wajib pajak, karena alasan berbagai hal belum bisa mengakses E-SPPT, maka yang bersangkutan masih bisa datang ke kelurahan masing-masing. Disana ada petugas kelurahan yang telah disiapkan untuk membantu wajib pajak mengakses E-SPPT, sekaligus mendaftarkan diri ke E-SPPT.  

Jadi sebetulnya tidak ada hambatan bagi para wajib pajak untuk segera mendaftarkan diri dan memanfaatkan E-SPPT dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Maka segera daftarkan E-SPPT Anda dan dapatkan kemudahan membayar PBB pada channel pembayaran yang telah disediakan. Jika ada cara yang lebih mudah, buat apa pilih cara yang repot? (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Agustian Syah menjelaskan, pembentukan tim Patroli Gabungan K3 tidak terlepas dari identifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, seperti PMKS, PKL, Sampah, Eksploitasi anak, Sampah visual dan Parkir liar.

Rencananya tim ini akan melibatkan personel dari perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP sebagai leading sektor, Dinsos, Dishub, DLH, DP3A, Disparbud, Bapenda, Badan Kesbangpol dan aparatur wilayah.

“Tugas dan kewenangan tim adalah bersama-sama bersinergi mewujudkan Kota Bogor yang tertib, bersih dan indah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah,” katanya saat rapat koordinasi di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jumat (18/3/2022).

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan agar landasan hukum yang dimiliki harus kuat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus jelas.

“Jadi ini rohnya adalah reaksi cepat. Untuk itu perlu landasan hukum yang jelas, karena itu perbaiki landasan hukum dan SOP,” kata Bima Arya.

Setelah penunjukkan tim, ia meminta agar digelar workshop dan simulasi turun ke lapangan. Kemudian dilihat trial and error di lapangan seperti apa.

“Jadi saya ingin membangun sistem, baik koordinasi dan komunikasi, bisa tersambung dengan aplikasi sehingga akan didapat data dan laporan,” jelasnya.

Selain itu, Bima Arya menekankan agar personel didesain khusus dan tidak boleh rangkap mengingat tanggung jawab yang khusus.

Sejumlah masukkan disampaikan para kepala perangkat daerah yang hadir secara langsung. Untuk tahap awal akan dilakukan uji coba di pusat Kota Bogor sekaligus sosialisasi dan evaluasi. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Jika sudah mendaftar di layanan-bapenda.kotabogor.go.id/esppt wajib pajak mendapatkan diskon pembayaran pokok pajak PBB-P2 Tahun 2022, Februari 15 persen, Maret 10 Persen dan April 5 persen.

Selain itu, ada diskon pokok piutang pajak PBB-P2 tahun 2021 sampai dengan 1992 sebesar 20 persen untuk pembayaran bulan Februari, Maret dan April.

Penghapusan denda sampai dengan 2021 ini berdasarkan Perwali Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian pengurangan PBB-P2 atas pokok maupun tunggakan dan pembebasan denda administrasi atas tunggakan, bergradasi utamanya untuk pokok tahun 2022.

Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam sambutan menyampaikan apresiasi kepada Bapenda Kota Bogor yang telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi, terus kolaborasi dengan semua stakeholder dan mengkomunikasikan dengan para wajib pajak yang menjadi langkah Pemkot Bogor secara keseluruhan, sehingga keadaan keuangan Kota Bogor tetap relatif baik dan terkendali.

“Inovasi E-SPPT adalah ikhtiar Pemkot Bogor untuk memaksimalkan untuk pemanfaatan teknologi agar lebih efisien dan ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya terhadap wajib pajak dalam memperoleh SPPT PBB-P2, ini sejalan dengan visi Kota Bogor sebagai kota cerdas,” katanya yang membuka secara virtual di Balai Kota Bogor, Rabu (2/2/2022).

Menurut dia, keringanan atau stimulus yang diberikan merupakan bentuk pemahaman dari kondisi yang dihadapi para wajib pajak yang diatur melalui regulasi Perwali Nomor 7 tahun 2022.

Kepada Bapenda Kota Bogor dan jajaran di wilayah, Bima Arya meminta agar inovasi yang ada lebih digencarkan, dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh wajib pajak, termasuk stimulus keringanan, sehingga diharapkan seluruh wajib pajak dan masyarakat yang memiliki tanah bangunan agar segera mendaftar E-SPPT.

Hal ini mengingat baru 54.869 (20,12 persen) yang telah melakukan registrasi E-SPPT secara mandiri sehingga diharapkan target yang ada tidak hanya tercapai, tapi bisa terlampaui untuk mempercepat economy recovery di masa post pandemi.

Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana menjelaskan, inovasi dan kebijakan yang tertuang dalam regulasi Perwali Nomor Tahun 2022 ini untuk memberi keringanan kepada wajib pajak di era pandemi hingga tahun 2022 mengingat kondisi ekonomi yang masih belum menguntungkan.

Dalam kesempatan tersebut Deni melaporkan target pendapatan PBB-P2 Tahun 2022 yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 145 Miliar dari pokok ketetapan yang tercetak tahun 2022 sebanyak Rp 230 Miliar atau rata-rata collection rate pembayaran PBB-P2 dalam beberapa kurun waktu terakhir sebesar 71-74 persen.

Sementara pada tahun 2021 kata dia, dilaporkan realisasi pendapatan PBB-P2 sebanyak Rp 159 Miliar, menjadi capaian tertinggi pendapatan PBB-P2 selama ini walaupun dalam kondisi pandemi.

“Sesuai regulasi Perwali Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian pengurangan PBB-P2 atas pokok maupun tunggakan dan pembebasan denda administrasi atas tunggakan, bergradasi utamanya untuk pokok tahun 2022,” katanya di di Arch Hotel.

“Satu syarat perbedaan persyaratan pemberian pengurangan atau stimulus yang diberikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu wajib pajak yang sudah terdaftar di E-SPPT,” kata Deni.

Dengan demikian diharapkan para wajib pajak dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendaftarkan diri secara mandiri E-SPPT.

Deni menjelaskan, tahun 2022 ditetapkan sebagai tahun pencanangan E-SPPT secara massal menuju digitalisasi SPPT PBB-P2 di Kota Bogor sehingga pada tahun berikut Bapenda Kota Bogor rencananya sudah tidak lagi mencetak SPPT PBB-P2 untuk mendukung kebijakan paperless maupun efisiensi anggaran.

“Namun demikian pada tahun 2022 masih dilaksanakan cetak massal terhadap 80 persen SPPT atau sebanyak 218 ribu SPPT,” jelasnya.

Tahun berikutnya lanjut Deni, Bapenda Kota Bogor tidak mencetak SPPT, tetapi para wajib pajak tinggal mendownload E-SPPT di laman Bapenda Kota Bogor yang tersedia. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj