Kasus ini berawal dari sebuah kerja sama bisnis yang rumit. Pada tahun 2015, seorang pengusaha bernama B.R, pemilik CV Sofia Konveksi, menjalin kontrak dengan Yayasan Borcess untuk pengadaan seragam sekolah. Kontrak ini, yang mencakup seragam dari tingkat SD hingga SMK, diberikan tanpa uang muka.

Untuk memenuhi pesanan dalam skala besar, B.R terpaksa merelakan aset pribadinya. Ia menjual apartemen, menggadaikan mobil, hingga mengorbankan berbagai aset lain yang jika ditotal mencapai miliaran rupiah. Namun, meski produksi terus berjalan, pembayaran dari pihak yayasan tidak kunjung jelas.

Perjuangan Menagih Berujung Trauma

Selama bertahun-tahun, tepatnya dari 2016 hingga 2021, B.R terus menanggung beban utang demi menutupi biaya produksi. Ia bahkan kembali menggadaikan tanah dan menambah pinjaman bank hingga miliaran rupiah. Namun, penderitaan B.R tidak berhenti di situ. Saat menagih pembayaran, ia justru mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh M.A.

Menurut pengakuan korban, pelecehan itu terjadi berulang kali sejak tahun 2017 hingga 2021. Setiap kali B.R datang menagih pembayaran, ia kerap dipaksa masuk ke ruangan pribadi M.A.

“Dia langsung suruh kunci pintu, lalu memaksa. Walaupun saya menolak, dia tidak peduli. Saya berontak, saya jijik, tapi tetap dipaksa,” tutur korban.

Peristiwa yang memilukan ini membuat B.R mengalami trauma mendalam hingga kini harus menjalani terapi psikiater. M.A, yang dikenal sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani, membuat B.R merasa tidak berdaya dan malu untuk menceritakan perlakuan yang ia terima.

Janji Palsu dan Jalan Hukum

Setelah bertahun-tahun memendam beban, pada 8 Juni 2024, B.R memberanikan diri menemui M.A bersama keluarganya. Di hadapan istri dan anak-anaknya, M.A disebut-sebut mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan bahkan menandatangani surat pernyataan untuk melunasi kewajibannya. Namun, janji itu tidak pernah ditepati.

Merasa ditipu dan dirugikan, B.R akhirnya mengambil langkah hukum. Pada 11 Maret 2025, ia melaporkan dugaan pelecehan seksual ke Polres Bogor dengan nomor laporan LI/185/III/RES 1.4/2025/RESKRIM. Sementara itu, perkara perdata senilai Rp15 miliar kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Bogor.

Proses Hukum Terus Berjalan

Pihak kuasa hukum korban, Panardan, S.H., mengatakan bahwa Polres Bogor telah mengajukan gelar perkara khusus ke Polda Jawa Barat.

“Surat sudah dikirim sejak 27 Agustus lalu. Kami berharap perkara ini segera diproses agar ada kepastian hukum bagi klien kami,” ujar Panardan.

Pernyataan ini diperkuat oleh IPDA Ndaru Cahya Diana, S.H., penyidik Polres Cibinong, yang membenarkan adanya pengajuan gelar khusus tersebut. Ia menyebut, pihaknya telah mengajukan gelar khusus ke Polda Jawa Barat.

“Terkait perkembangan perkara tersebut, saat ini kami sedang mengajukan gelar khusus di Polda Jabar,” ujar Ndaru saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Senada dengan kuasa hukum korban, mantan Kepala Keamanan Yayasan Borcess, Untung, yang juga menjadi saksi, menyayangkan sikap M.A yang dinilai tidak bertanggung jawab.

“Kalau beliau mau menyelesaikan secara pribadi, mungkin masalah ini sudah selesai. Kasus ini berlarut-larut karena menyangkut Bu B.R yang seorang wanita, tapi dia tidak mau bertanggung jawab,” tegas Untung.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak M.A maupun Yayasan Borcess belum memberikan keterangan resmi. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. (KDR)

#KasusBorcess #PelecehanSeksual #HukumBogor #YayasanBorcess #KorbanPelecehan #Perdata15M #KasusHukum #PolresBogor #PoldaJabar #MabesPolri #PNBogor #Pendidikan

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Kami sudah menempuh segala cara, dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kasasi, hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Hasilnya? Semua putusan memenangkan pekerja!” seru Iwan penuh amarah dalam konferensi pers di Bigland Hotel, Rabu (18/6/2025).

Ingkar Janji Perjanjian Bersama: Modus Perusahaan Hindari Tanggung Jawab

Mantan pekerja, Agus Rantau, membeberkan kronologi yang mengagetkan. Saat PT Master Wovenindo Label di ambang kebangkrutan pada September 2020, sebuah Perjanjian Bersama (PB) diteken. Isinya jelas: pesangon dua kali lipat dari ketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156, dan pembayaran dilakukan melalui penjualan aset perusahaan secara bersama.

Namun, alih-alih menepati, perusahaan justru memutar balik fakta. Mereka mengajukan perselisihan ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, menuntut agar pesangon hanya dibayar satu kali ketentuan UU. Bahkan setelah mediasi gagal dan Suku Dinas Tenaga Kerja tetap menyarankan pelaksanaan PB awal, PT Master Wovenindo Label malah nekat menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. SPN pun tak tinggal diam, mendaftarkan PB tersebut sebagai akta otentik, pondasi untuk permohonan sita eksekusi aset perusahaan.

Kemenangan Hukum Beruntun SPN Dibalas Manuver Licik Perusahaan

Rentetan gugatan perusahaan berakhir tragis: kalah beruntun dari PN Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Ketika SPN mengajukan eksekusi aset, perusahaan kembali memainkan kartu liciknya. Mereka menggugat legalitas sita eksekusi, berdalih karena ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.

Namun, taktik kotor ini pun rontok di semua tingkat pengadilan, termasuk Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Secara hukum, posisi 422 pekerja ini tak tergoyahkan.

SPN dan KSPI Geram, Lapor ke Bareskrim Mabes Polri!

Melihat perusahaan terus-menerus berkelit dan tidak menunjukkan itikad baik, SPN bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akhirnya menempuh jalur pidana. Pengaduan Masyarakat (Dumas) telah dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri, tepatnya ke Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) bidang Ketenagakerjaan.

Bahkan, Mabes Polri sudah mencoba memediasi pertemuan antara SPN dan pihak perusahaan, namun hingga detik ini, tak ada respons positif dari pengusaha.

“Kami tidak akan mundur selangkah pun sampai hak-hak 422 pekerja ini benar-benar dibayarkan. Kami akan melawan terus, bahkan hingga ke jalur pidana, sampai tuntas!” tegas Iwan, mengakhiri pernyataannya dengan nada mengancam.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Tak tanggung-tanggung, kerugian negara dalam skandal ini mencapai angka fantastis, yakni Rp649,89 miliar. Jumlah yang sangat besar ini tentu saja membuat publik bertanya-tanya, ke mana uang rakyat tersebut menguap?

Irjen Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H., selaku Kakortastipidkor Polri, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini. “Kami akan terus mengusut tuntas perkara ini dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya, Senin (27/1).

Bukti Baru dan Penolakan Pra-peradilan

Penyidik telah menemukan dua alat bukti baru yang semakin memperkuat dugaan korupsi dalam proyek ini. Selain itu, pengadilan juga telah menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh salah satu terdakwa, RHI.

Tentu saja, publik penasaran dengan siapa saja yang terlibat dalam skandal besar ini. Apakah ada pejabat tinggi yang ikut serta menikmati uang haram tersebut?

Kasus ini masih terus dalam pengembangan. Pihak kepolisian berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut seiring dengan berjalannya penyidikan. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Iwan Kusmawan, SH, Ketum (Ketua Umum) DPP (Dewan Pimpinan Pusat) SPN (Serikat Pekerja Nasional), angkat suara keras terkait kejadian ini. Seperti yang disampaikan kepada awak media sorotrakyat.com, Ia mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi secara transparan dan tuntas, mengingat ini bukan insiden pertama yang terjadi di kawasan PT IMIP.

“Kami meminta aparat yang melakukan investigasi terkait kejadian ini untuk transparan dalam prosesnya,” tegas Iwan. “Ini bukan pertama kalinya terjadi ledakan di kawasan PT IMIP. Trauma dari anggota kami atas kecelakaan kerja sebelumnya belum hilang, sudah ada kejadian lagi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan bahwa SPN mendapatkan laporan adanya korban dari anggotanya dalam peristiwa ledakan ini. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran mereka akan keselamatan para pekerja di kawasan PT IMIP.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan berduka atas korban yang terluka,” ujar Iwan. “Kami juga meminta kepada Management PT IMIP untuk segera melakukan perbaikan tentang implementasi K3 dalam kawasan IMIP,” tegasnya.

Iwan menegaskan bahwa SPN sangat khawatir akan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja lagi di masa depan. Oleh karena itu, ia meminta PT IMIP untuk memaksimalkan sistem K3 dan bertanggung jawab atas seluruh pengobatan korban hingga sembuh total.

“Kami harap PT IMIP serius dalam menangani masalah ini dan tidak lagi mengabaikan keselamatan para pekerjanya,” pungkas Iwan.

Sementara setelah berita ini ditayangkan, pihak PT IMIP dan instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait tragedi kasus ini. 

Tuntutan SPN:

• Investigasi transparan dan tuntas atas ledakan tungku di PT IMIP.
• Perbaikan sistem K3 di kawasan IMIP.
• PT IMIP bertanggung jawab atas seluruh pengobatan korban ledakan hingga sembuh total.

Pesan Moral:

• Keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan.
• Sistem K3 yang efektif harus diterapkan dan dipatuhi.
• Perusahaan bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan para pekerjanya.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (13/3/2024) pagi. Korban, Ryan Sofyan, dihentikan oleh para pelaku yang berniat menarik sepeda motornya. Korban yang tidak mau menyerahkan motornya dianiaya dan dipaksa masuk ke sebuah kantor. Di sana, korban kembali dianiaya dan dimintai uang tebusan agar motornya bisa kembali.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan, para pelaku melancarkan aksinya dengan modus sebagai matel. Mereka menarik paksa sepeda motor korban dan menganiayanya.

“Dari hasil penyelidikan, kami berhasil mengamankan 6 orang pelaku. 5 orang lainnya masih dalam pencarian,” kata Kompol Sularso.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan dan Pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun.

Kasus ini menjadi peringatan bagi para pengendara motor agar selalu waspada terhadap aksi premanisme matel. Jika mengalami perampasan dan penganiayaan, segera laporkan ke pihak kepolisian.

Berikut beberapa tips untuk menghindari aksi premanisme matel:

• Pastikan Anda memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap.
• Jika dihentikan oleh matel, jangan panik dan tetap tenang.
• Tanyakan identitas dan surat tugas mereka.
• Jangan menyerahkan motor Anda begitu saja.
• Jika merasa diancam, segera laporkan ke pihak kepolisian.

Dengan selalu waspada dan berhati-hati, kita dapat menghindari aksi premanisme matel. (DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Peristiwa tersebut bermula dari informasi masyarakat tentang adanya praktik pemalsuan beras Bulog. Mengetahui hal itu petugaspun langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di gudang yang diketahui milik EH. Terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa beras Bulog dan beras kemasan ulang merek premium.

Tersangka berinisial EH (37) dijerat Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Dalam konfrensi pers, Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih, S.H., S.I.K., M.Si., menjelaskan bahwa modus operandi pelaku adalah dengan mengemas ulang beras Bulog ke dalam kemasan premium dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.

“Beras Bulog dioplos dan dikemas ulang dengan merek premium, kemudian dijual dengan harga Rp 14 ribu per kilogram. Harga ini jelas melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan,” ungkap Kompol Imam Mustolih, Jumat (15/3).

Pengungkapan kasus ini merupakan upaya Polri dalam melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan memastikan ketersediaan beras Bulog dengan harga yang terjangkau.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam membeli beras dan memastikan keasliannya. Laporkan kepada pihak berwajib jika menemukan praktik penipuan atau pemalsuan beras. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, mengatakan, KPU Sumut menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“KPU Sumut menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polda Sumut. Kami akan berkoordinasi dengan Polda Sumut bila diminta bantuan dalam proses hukum ini,” kata Agus saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (28/1/2024).

Agus membenarkan bahwa yang terjaring OTT adalah anggota KPU Kota Padangsidimpuan.

“Benar yang di OTT adalah anggota KPU Kota Padangsidimpuan,” jelas Agus.

Sebagaimana diketahui, PH diamankan tim saber pungli Ditreskrimum Polda Sumut setelah tertangkap tangan sedang melakukan pembagian uang yang diduga hasil kejahatan.

Selanjutnya, PH dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Direskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono mengatakan sampai saat ini penyidik masih melakukan pendalaman.

“Kita masih periksa, penyidik masih bekerja. Sabar mohon waktunya,” ucapnya.

Operasi ini dipimpin oleh AKBP Musa P Tampubolon, Kompol Bayu Putra Samara dan tim. Sejumlah barang bukti diamankan penyidik yakni uang puluhan juta rupiah.

Masyarakat mengapresiasi Polda Sumut atas kegiatan OTT ini. (RZ/Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wadir Narkoba Mabes Polri, Kombes Pol Jayadi S.I.K. yang di dampingi Dir Narkoba Polda Jabar Kombes Pol Rudy Ahmad Sudradjat S.I.K., M.H dan Kasat Narkoba Polres Bogor, AKP Muhammad Ilham S.I.K dalam Konferensi Persnya mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri terhadap peredaran gelap Obat – obatan keras di wilayah Jabodetabek. yang mana dari hasil penyelidikan tersebut kita dapati seorang tersangka berinisial IW yang merupakan distributor dan pengendalian obat-obat keras ilegal.

Dari hasil penangkapan IW tersebut kita lakukan kembali pengembangan ke wilayah kabupaten Bogor bekerja sama dengan Dit Narkoba Polda Jabar dan Sat Narkoba Polres Bogor. dan di dapati lah sebuah ruko LMC No. 122 yang berada di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ini, yang di jadikan sebagai tempat memproduksi berbagai macam obat-obatan keras ilegal, berikut pelaku pembuat obat-obatan dan pemilik tempat produksi yakni WD, YN dan AR.

Selain itu terdapat juga dua orang tersangka lainnya yang kita amankan di wilayah Serpong, Kota Tangerang yaitu MS dan BD yang berperan sebagai distributor dan pengedar obat-obatan ilegal di wilayah Tangerang. Sehingga total sebanyak 6 orang tersangka berhasil kita amankan dari wilayah Depok, Bogor, Tangerang.

Kombes Pol Jayadi S.I.K menjelaskan obat keras yang di produksi dan di edarkan secara ilegal tersebut memiliki efek buruk bagi kesehatan. Obat-obatan terlarang ini pun bisa menimbulkan efek depresi, sulit berkonsentrasi, mudah marah, hingga berakibat pada gangguan koordinasi seperti kesulitan berjalan atau berbicara, kejang-kejang, serta halusinasi.

Dalam pengungkapan tersebut pun berhasil di amankan barang bukti berupa Kardus obat-obatan dengan logo AM yang berisikan sekitar 40 ribu butir tablet putih, 2 buah box kontainer berisikan serbuk berwarna kuning, 1 buah box kontainer berisikan serbuk berwarna putih, 1 buah box kontainer berisikan serbuk berwarna merah muda, 5 ribu butir tablet warna putih dengan logo AM, 2 ribu butir tablet warna kuning dengan logo MF, 30 kotak berisikan 3 ribu obat Riklona, 1 buah mesin mixer, 1 buah mesin pengering, 20 ribu butir tablet warna putih dengan logo AM, dan 1 juta butir tablet warna putih.

“Atas perbuatannya para tersangka ini akan kita jerat dengan pasal 60 Undang- undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja perubahan atas pasal 197 UU RI NO.36 Tahun 2009 tentang kesehatan subsider pasal 196 dan/atau Pasal 198 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar subsider 10 tahun penjara. Selain itu para tersangka akan dijerat dengan pasal 60 UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah,” tutupnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj