Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara, seluruh masyarakat Indonesia diimbau untuk mengibarkan Bendera Merah Putih mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2024. Aturan mengenai pengibaran bendera ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Aturan Pengibaran Bendera Merah Putih

• Waktu Pengibaran: Secara umum, Bendera Merah Putih dikibarkan mulai matahari terbit hingga terbenam. Namun, dalam kondisi tertentu, pengibaran bendera dapat dilakukan pada malam hari.
• Wajib Dikibarkan: Setiap warga negara yang memiliki rumah, gedung, kantor, atau kendaraan wajib mengibarkan Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus dan hari-hari besar nasional lainnya.
• Bantuan Pemerintah: Pemerintah daerah menyediakan Bendera Merah Putih secara gratis bagi warga yang tidak mampu.

Larangan Terkait Bendera Merah Putih

Undang-undang juga mengatur sejumlah larangan terkait penggunaan Bendera Merah Putih, di antaranya:

Andum Subekti

Editor & Penerbit: Den.Mj

Terkait kejadian tersebut pihak kepolisian dari Polsek Caringin Polres Bogor pun langsung mendatangi lokasi untuk untuk melakukan pengecekan terkait kejadiannya.

Dalam keterangannya Kapolsek Caringin AKP Waluyo S.H., kepada awak media mengatakan, “bahwa kami bersama pihak TNI, Sekcam, Satpol PP sudah mendatangi lokasi di mana terjadinya penurunan bendera merah putih tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

“Kita sudah meminta keterangan kepada yang bersangkutan ataupun pihak pemerintah desa Cinagara,” kata Waluyo.

Masih kata Kapolsek Caringin, yang mana terkait kejadian tersebut kami pastikan bahwa hal itu merupakan murni sebuah kelalaian ataupun ketidak sengajaan yang dilakukan oleh pihak desa cinagara, akibat ketidak tahuannya bagaimana tata cara memberlakukan bendera merah putih yang benar yang benar, sesuai yang tercantum dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa , dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

“Terkait kejadian tersebut kami bersama pihak TNI dan instansi terkait pun memberikan penjelasan dan wawasan terkait tata cara menaikan ataupun penurunan bendera sang merah putih yang merupakan simbol negara di lingkungan Desa cinagara,” ungkapnya.

“Terkait dengan kejadian ini, kami pun berharap tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Sementara itu pihak desa cinagara pun telah kita mintai surat penyataan secara tertulis agar hal serupa tidak kembali terjadi,” pungkas Kapolsek Caringin. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Meski sudah dibantah sebelumnya oleh pihak pengelola bahwa tidak ada pelarangan pemasangan bendera merah putih di kawasan itu, Kemenko Polhukam merasa perlu mengklarifikasi pula berbagai kritik publik di media sosial yang dinilai seakan-akan kawasan PIK seperti negara dalam negara. “Kami sengaja mengundang bapak-bapak untuk menjelaskan berbagai kasus yang viral di publik, sekaligus melalukan klarifikasi karena ini mengundang perdebatan dan bisa mempengaruhi kondisi politik dan keamanan tanah air” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Armed Wijaya saat memimpin pertemuan.

Sejumlah video yang viral di media sosial tentang beberapa kejadian pelarangan bagi masyarakat untuk masuk ke kawasan tertentu di PIK, ditayangkan pada rapat itu. Pihak Pengelola yang diwakili oleh pimpinan Perusahaan, Restu Mahesa, menjelaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan sudah dibantah oleh pihaknya. “Kami tidak pernah melarang pemasangan bendera merah putih, juga tidak benar kalau masuk ke kawasan PIK harus menggunakan paspor. Tentang tidak boleh ormas tertentu memasang bendera merah putih tanggal 17 Agustus lalu, karena kami khawatir terjadi kerumunan. Kami sendiri memasang bendera merah putih pak,” ujar Restu.

Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengingatkan pihak pengelola PIK untuk lebih peka dan sensitif terhadap respons publik di berbagai media. Bila kenyataannya pengelola PIK tidak melarang masyarakat seperti di berbagai video yang viral, pengelola kawasan perumahan harus melakukan strategi komunikasi yang tepat.

“Misalnya, pengelola membuat pengumuman atau publikasi bahwa area publik di kawasan itu terbuka untuk masyarakat luas, sehingga tidak muncul kesan kompleks ini elite dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja karena secara hukum itu tidak dibenarkan” ujar Sugeng.

Pihak pengelola berjanji untuk lebih cermat ke depan dan akan memperbanyak sosialisasi agar terbangun hubungan baik dengan warga dan masyarakat. Sementara pihak Kemenko Polhukam mengingatkan pengelola PIK agar tidak lagi terjadi perdebatan di publik, baik di media mainstream maupun media sosial, karena kebijakan pengelola kawasan itu yang dianggap membatasi hak masyarakat sebagai warga negara. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj