Peninjauan ini dilakukan guna memastikan harga-harga kebutuhan rumah tangga di Kota Bogor tetap stabil menjelang memasuki bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

Rombongan Forkopimda yang didampingi oleh jajaran direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor langsung melakukan melakukan pengecekan terhadap stok komoditas di pasar tekum. Berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak Perumda PPJ dan Dinas Perdagangan, Bima Arya menyebutkan bahwa harga komoditas masih stabil dan stoknya masih terjaga sampai dua pekan kedepan. Hanya harga beras yang masih dikeluhkan tinggi oleh pedagang dan masyarakat.

“Tadi saya dan Pak Atang melihat harganya relatif stabil, pasokan juga lancar,” ujar Bima.

Sebagai pasar induk bagi wilayah di sekitar Kota Bogor. Bima juga memastikan bahwa stok sayur seperti cabai, bawang merah, bawang putih dan bawang bombai beserta buah-buahan di Pasar Induk Tekum Kota Bogor masih aman dan terjaga.

Namun, jika nanti terjadi persoalan dalam hal stok dan kenaikan harga komoditas pangan. Bima menyampaikan Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan skenario pelaksanaan operasi pasar.

“Yang kita khawatirkan kan cabai, beras, bawang dan sebagainya yang dibutuhkan saat puasa dan lain-lain, tapi stoknya lancar. Kalau ada kenaikan harga, nanti kita cek penyebabnya kenapa. Kalau karena stoknya berkurang ya pasti kita lakukan operasi pasar,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, Atang menambahkan selama Ramadhan sampai Lebaran nanti, ia meminta Tim Pengendali Iflasi Daerah (TPID) yang dinakhodai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, untuk terus melakukan pengecekan terhadap komoditas pangan di seluruh pasar Kota Bogor.

Dalam hal tersebut, Atang pun menekankan komoditas seperti beras harus menjadi perhatian utama. Jika terjadi tren kenaikan harga komoditas pangan, Atang meminta TPID langsung berkoordinasi dengan memastikan rantai pasok lancar.

“Yang terpenting dari TPID memantau harga. Jika ada tren dalam satu minggu ada kenaikan, tentu harus segera komunikasi dengan pihak terkait. Komunikasi dengan supplier maupun distributor. Khusus untuk beras, segera komunikasi dengan Bulog,” tegas Atang.

Lebih lanjut, terkait dengan kebutuhan pemenuhan stok beras, Atang menyarankan agar Pemerintah Kota Bogor bersama Bulog menyiapkan skenario penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Ada gudang Bulog di Dramaga. Kabulog juga orang Bogor. Jika harga terus naik, maka bisa komunikasi dengan Bulog untuk bisa salurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke pasar,” ungkapnya.

Menjawab permintaan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah, memastikan TPID akan terus melakukan monitoring terhadap kenaikan harga komoditas pangan.

Bahkan ia memastikan akan langsung membuka jalur komunikasi dengan para distributor jika ditemukan adanya kelangkaan terhadap beberapa komoditas pangan.

“Kita kan rutin membahas. Jadi semua kita lihat dari komoditas-komoditas, mana yang naik mana yang tersedia. Kemudian kalau tidak ada misalnya, kita kumpulkan dengan distributornya. Mereka persoalannya di mana,” jawabnya.

Syarifah juga mengungkapkan untuk memastikan tidak ada kelangkaan terhadap komoditas pangan di Kota Bogor. Saat ini Pemkot Bogor telah membuka kerjasama antar daerah, untuk menutupi kekurangan komoditas pangan.

“Kita kerja sama dengan antardaerah. Jadi kalau ada daerah yang surplus, tapi komoditi kita kurang, kita kerja sama untuk pengambilan itu,” tutupnya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bima Arya dan tiga jajaran direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya yang baru dilantik yakni Direktur Utama (Dirut) Jenal Abidin, Direktur Operasional (Dirops) Abdul Haris Maraden dan Direktur Umum (Dirum) Samsudin makan siang bersama di Warteg Ibu Yanti yang terletak di belakang Pasar Jambu Dua sambil melangsungkan rapat.

Pelantikan direksi Perumda PPJ dilaksanakan di dalam bangunan Pasar Jambu Dua yang kini masih dalam tahap pembangunan.

Dalam momen pelantikan ini Bima Arya juga menyampaikan terima kasih kepada direksi sebelumnya yang telah selesai menjalani masa jabatanya, yakni Dirut Muzakkir, Dirops Denny A. Wibowo dan Dirum Jenal Abidin.

Bima Arya menyampaikan bahwa dilantiknya direksi yang baru ini dengan pertimbangan kepada regenerasi dan kaderisasi.

“BUMD kita perlu dibangun sistem yang kuat dan kokoh, siapapun wali kotanya, kaderisasi harus disiapkan, sehingga BUMD menjadi pilihan karir bagi semua yang aktif di BUMD tersebut di tingkat manapun, dengan latar belakang apapun berdasarkan kompetensinya,” ujarnya.

Faktor kedua adalah akselerasi, agar semua tahapan-tahapan yang ada bisa dijalankan, dilanjutkan, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bersama.

“Saya minta kepada direksi yang baru langsung bekerja untuk menuntaskan proses relokasi Pasar, memastikan Pasar Jambu Dua, Sukasari ini selesai dengan tepat waktu, tidak diulur-ulur karena persoalan yang semestinya bisa diselesaikan dan saya minta betul kepada direksi solidaritas untuk membangun semangat, memastikan semuanya keluarga besar Perumda PPJ bekerja keras,” ujarnya.

Karena lanjut Bima Arya, dalam sejarah Perumda Pasar Pakuan Jaya untuk pertama kalinya renovasi, revitalisasi pembangunan pasar secara masif sekaligus.

“Karena kita yakin, target kita bukan meminggirkan, tetapi memuliakan pedagang, tidak ada yang dipinggirkan, tidak ada yang dirugikan, justru mereka kita muliakan untuk bisa berdagang lebih nyaman lagi,” katanya.

Pada kesempatan itu Bima Arya meminta dengan tegas pedoman keluarga direksi dan Perumda PPJ untuk mementingkan kepentingan umum di atas segalanya, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan apapun selain memastikan Pasar ini untuk semua.

“Kita muliakan pedagang di sini tempatnya, kita pastikan pasar modern di sini tempatnya, kita pastikan roda ekonomi bergerak di sini tempatnya,” katanya.

Bima Arya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada direksi yang sebelumnya yang bertugas dan berikhtiar menyelesaikan banyak sekali kewajiban, melangkah maju untuk membangun pondasi.

“Saya ingin semua yang baik dibuat lebih baik dan yang kurang menjadi catatan untuk terus diperbaiki,” katanya.

Setelah melantik jajaran direksi Bima Arya langsung melakukan inspeksi mengecek progres pembangunan Pasar Jambu Dua.

Selanjutnya Bima Arya dan jajaran direksi pun menggelar rapat bersama para pedagang sambil santap siang di warteg yang terletak di belakang Pasar Jambu Dua di lokasi tempat penampungan sementara pedagang. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Tuntutan tersebut dilayangkan karena Pemkot (Pemerintah Kota) Bogor dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam tuntutannya, MPBABPP meminta Pemerintah Kota Bogor untuk:

• Menjalankan Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Menjalankan Kesepakatan Bersama tanggal 6 Juli 2023.
• Menjalankan Berita Acara tanggal 31 Juli 2023.
• Mengaudit APBD Rp16 miliar atas Proyek Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran.
• Memproses hukum Wali Kota Bogor dan Kadisparbud Kota Bogor apabila ada dugaan tindak pidana.

Lutfi Suyudi, selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat dan GJS (Garda Jawara Silat) juga humas MPBABPP usai acara press conference kepada media sorotrakyat.com mengatakan bahwa tuntutan tersebut dilayangkan karena Pemerintah Kota Bogor telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kawasan Batutulis telah didaftarkan sebagai Dayeuh Pakwan Padjadjaran melalui Sisregnas Cagar Budaya pada sekitar tahun 2018.

Namun, Pemerintah Kota Bogor tetap berencana membangun Musium Pajajaran atau Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran dengan desain Candi Bentar. Desain tersebut dinilai tidak sesuai dengan identitas wilayah kesundaan.

“Pemerintah Kota Bogor telah melakukan perubahan desain dari Candi Bentar menjadi Candi Bentar Sunan Gunung Djati. Namun, pada akhirnya dalam pertemuan dengan masyarakat, Pemerintah Kota Bogor tetap bertahan pada desain Candi Bentar Sunan Gunung Djati,” kata Lutfi. Senin (26/12/2023).

Lutfi menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bogor juga telah melanggar Kesepakatan Bersama tanggal 6 Juli 2023. Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Kota Bogor sepakat untuk tidak menghancurkan gerbang Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran. Namun, gerbang tersebut telah dihancurkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Kami meminta kepada Aparatur Penegak Hukum, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dan melakukan audit terhadap APBD Rp16 miliar atas Proyek Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran,” pungkas Lutfi.

Sementara pihak pemkot bogor setelah berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapannya terkait tuntutan yang disampaikan para budayawan. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aliansi komunitas budaya Jawa Barat bersama Ormas menyatakan sikap tidak setuju dengan rencana peresmian Museum Pajajaran di Batutulis, Kota Bogor, yang akan dilaksanakan pada Jumat, 22 Desember 2023.

Menurut Sekjen Aliansi, Tb Lutfi Suyudi, peresmian museum tersebut dinilai terlalu dini karena pembangunannya belum selesai 100 persen.

“Pembangunan museum ini baru mencapai 70 persen. Masih banyak pekerjaan yang belum selesai, seperti pembangunan prasasti Batutulis, taman, menara, amply teater, tembok pagar, dan ornamen batu lainnya,” ucap Lutfi dalam wawancaranya dengan awak media sorotrakyat.com, Kamis (21/12).

Selain itu, Lutfi juga menyoroti beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan museum tersebut. Salah satunya adalah penggunaan material dinding yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

“Dalam kesepakatan awal, material dinding menggunakan bata merah. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak kontraktor menggunakan hebel,” kata Lutfi yang juga sebagai Sekjen Ormas GJS (Garda Jawara Silat).

Lutfi juga mempertanyakan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang tidak melibatkan pihak budayawan dalam proses pengawasan pembangunan museum tersebut.

“Padahal, kamilah yang memberikan masukan dan desain untuk museum ini. Namun, kami sama sekali tidak dilibatkan dalam pengawasan pembangunannya,” jelas Lutfi.

Lutfi meminta kepada Pemkot Bogor untuk menyelesaikan pembangunan museum tersebut secara menyeluruh dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

“Museum Pajajaran ini adalah milik masyarakat luas. Oleh karena itu, pembangunannya harus melibatkan semua pihak, termasuk para budayawan,” ujar Lutfi.

Dirinya juga menyinggung DPRD Kota Bogor diminta untuk lebih proaktif membela masyarakat, khususnya para budayawan, dalam perjuangan pembangunan Museum Pajajaran. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sidak yang dilakukan Bima Arya bersama Danrem 061/Suryakancana, Brigjen TNI Anan Nurakhman, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Waito Wongateleng, Dandim 0606 Kota Bogor, Kolonel Inf Fikri Ferdian, Komandan Denpom III/1 Bogor Letkol Cpm Anggun Hendryantoro ini menimbulkan tanda tanya.

Apa yang membuat Bima Arya harus membawa Forkompinda untuk meninjau penataan tersebut?.

Ternyata, sidak tersebut dilakukan untuk menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menata kawasan Alun-alun Kota Bogor dan sekitarnya. Bima Arya ingin memastikan bahwa penataan ini berjalan sesuai rencana dan mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk TNI-Polri dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Dalam sidak tersebut, Bima Arya juga berdialog dengan para koordinator pedagang untuk memastikan bahwa penataan ini tidak merugikan para pedagang. Bima Arya memastikan bahwa akan ada relokasi semaksimal mungkin sehingga tidak akan ada lagi yang berjualan buah dan sayur di badan jalan.

Sidak Menegangkan

Sidak yang dilakukan Bima Arya bersama Forkompinda ini sempat menegangkan. Saat Bima Arya dan rombongan tiba di Jalan Dewi Sartika, mereka disambut oleh para pedagang yang berjualan di badan jalan. Para pedagang ini menolak untuk direlokasi.

Bima Arya pun langsung turun tangan untuk menenangkan para pedagang. Ia menjelaskan bahwa penataan ini dilakukan untuk kepentingan bersama, yaitu untuk menciptakan kawasan Alun-alun Kota Bogor yang lebih bersih, rapi, dan nyaman.

Setelah berdialog dengan para pedagang, Bima Arya akhirnya berhasil meredakan ketegangan. Para pedagang bersedia untuk direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kota.

Sidak yang dilakukan bersama Forkompinda ini dinilai berhasil. Pemerintah kota berhasil menunjukkan komitmennya untuk menata kawasan Alun-alun Kota Bogor dan sekitarnya. Selain itu, sidak ini juga berhasil meredakan ketegangan antara pemerintah kota dan para pedagang. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan adanya guru honorer atas nama Mohamad Reza Ernanda yang mengaku dipecat secara sepihak oleh kepala sekolah SDN Cibeureum 1. 

Bima Arya langsung menemui Reza dan Kepala Sekolah secara terpisah untuk membandingkan informasi dari kedua belah pihak.

Dihadapan Bima Arya, Reza menunjukan surat pemberhentian dirinya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tertulis alasan pemberhentiannya adalah tidak memiliki loyalitas, integritas dan nilai kepatuhan kepada pimpinan (kepala sekolah.

Menurut Bima, alasan pemberhentian tidak berdasar. Bahkan, Bima menilai guru honorer tersebut tidak saja berprestasi tapi juga dicintai anak-anak muridnya. “Apa yang dituduhkan kepala sekolah kepada Pak Reza tidak terbukti,” kata Bima.

Justru Bima Arya memberhentikan balik Kepala Sekolah tersebut karena hasil investigasi Inspektorat Kota Bogor terbukti ada pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah terkait gratifikasi dalam kasus PPDB 2023. 

“Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor, terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Saya mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan kepala sekolah dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” jelas Bima.

Untuk Guru Reza, lanjut Bima, langsung bisa kembali mengajar supaya kegiatan belajar tidak terganggu. Dan segera mencari pengganti kepala sekolah yang diberhentikan.

“Semoga ini jadi pembelajaran untuk semua. Pemimpin harus mengayomi. Para pendidik harus selalu jadi teladan.Kami melakukan tindakan ini sesegera mungkin supaya anak-anak tidak terganggu,” tandasnya.

Kepala Sekolah tersebut dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi karena adanya aduan masyarakat yang masuk ke aplikasi SiBadra dan hotline Laporkan Pungli milik Pemkot Bogor.

Bima menegaskan akan terus menindaklanjuti laporan praktek-praktek pungli di lingkungan pendidikan, khususnya SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan pungli bisa mengirimkan informasi ke WhatsApp di nomor 0852-1845-1813. Identitas pelapor terjamin dan dirahasiakan. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani mengaku merasa miris. Karena belum mereda kasus carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu silam, kini muncul kasus dugaan pungli atau gratifikasi di tingkat SD.

Devie merasa Kota Bogor benar-benar tercoreng oleh kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Buruknya sistem pendidikan yang ada di Kota Bogor seakan-akan menggambarkan slogan ‘Anti Pungli’ yang terbentang diatas banner dan terpasang di setiap sekolah yang ada di Kota Bogor hanya ‘lip service’ belaka.

Bukan hanya itu, Kepala Sekolah SDN 01 Cibeureum juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer yang mengajar di sana. Adanya abusive of power yang ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN 01 ini, dinilai oleh Devie sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.

“Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lip Service saja,” ujar Devie kepada awak media setelah mengikuti rapat Paripurna di DPRD Kota Bogor.

Sujatmiko, selaku kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menurut Devie harus bertanggungjawab. Pasalnya, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini. Sebab, selain kasus gratifikasi, terkuak pula kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru SD.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan tindakan bejat itu sejak 2022. Devie pun merasa prihatin kepada para korban. Sekolah yang seharusnya bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa, malah menjadi tempat yang menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.

“Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” kata Devie.

Predikat Kota Layak Anak yang baru-baru ini disematkan ke Kota Bogor pun kini jadi pertanyaan. Apakah memang benar, Kota Hujan sudah layak untuk anak. Apakah visi misi Kota Ramah Keluarga sudah tercapai di askhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya. Devie secara tegas akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.

“Saya berharap predikat itu seharusnya betul betul dirasakan oleh warga Kota Bogor. Saya sendiri sekarang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak. Tentu kami dari DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan kami dengan menggelar rapat kerja khusus membahas hal ini dalam beberapa waktu ke depan,” tegas Devie.

“Dengan adanya kekacauan dan porak porandanya dunia pendidikan, harus ada orang yang bertanggungjawab,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pejabat struktural dan fungsional yang dilantik diantaranya adalah Disdik dan tenaga pendidik dan Dinas PUPR serta DKPP dan PPPK dengan rincian Eselon III A 3 orang, Eselon III B 6 orang, Kepala sekolah SD 31, Kepala sekolah SMP 8 orang, Jabatan fungsional 2 orang, PPPK 14 orang.

Dihadapan ASN yang dilantik, Bima Arya menekankan apa yang terjadi di PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) zonasi adalah pembelajaran bagi semua untuk dibenahi dan diperbaiki.

Ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada seluruh guru-guru, pimpinan sekolah, pendidik yang telah tulus dan ikhlas berikhtiar agar seluruh warga Kota Bogor semaksimal mungkin memperoleh pendidikan yang layak.

Untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua, Bima Arya juga melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya, semaksimal mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin akses pendidikan bisa dilakukan sebaik-baiknya.

“Rotasi kali ini adalah pembelajaran dan pembenahan atas persoalan yang ada dalam PPDB kemarin. Saya menggunakan kewenangan yang saya miliki untuk melakukan penyegaran pimpinan sekolah di SMP dan SD, ada 8 kepala sekolah SMP yang bergeser, yang saya harapkan menjadi pembelajaran dan penyegaran,” katanya.

Dalam upaya perbaikan yang dilakukan sejak adanya laporan warga terkait PPDB, Bima Arya telah menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

Saat ini dirinya telah menerima laporan lengkap secara komprehensif sebanyak 30 halaman.

“Dan dari sinilah (hasil laporan Inspektorat) kita lakukan langkah pembenahan,” tegasnya.

Melakukan Pembenahan Secara Menyeluruh

Pembenahan sistem PPDB di Kota Bogor dilakukan baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Disdik Kota Bogor dan sekolah-sekolah.

Pada Disdukcapil Kota Bogor pembenahan dilakukan untuk memastikan tidak ada perpindahan domisili kependudukan hanya untuk keperluan diterima di sekolah-sekolah tertentu, sehingga lanjutnya, harus ada sistem yang kuat yang menjamin arus permintaan domisili, diperketat setahun sebelum masa penerimaan peserta didik baru.

“Semua akan dievaluasi, operator sampai kepala bidang dan tentu kepala dinas,” katanya.

Untuk Disdik dan jajaran sekolah, pembenahan dilakukan dengan membuat sistem konfirmasi ulang, verifikasi faktual agar tidak ada nama pindah keluarga sehingga tidak ada peserta yang terpinggirkan haknya.

“Saya minta kepada Disdik melakukan evaluasi koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyempurnakan sistem. Saya akan terbitkan Perwali (Peraturan Wali Kota) yang mengatur secara detail dan rinci tahapan-tahapan dari penerimaan peserta didik baru sehingga sistem itu jelas, tidak mungkin diakali oleh oknum-oknum,” kata Bima Arya.

Menata Infrastruktur Sekolah dan Guru

Dalam melakukan pembenahan PPDB, Bima Arya menyampaikan menjadi tugas bersama memastikan keberadaan sekolah dan guru, sehingga harus jelas kebutuhan sekolah dan guru yang harus disediakan.

“Sebagai ketua APEKSI saya sudah menyampaikan masukan kepada menteri pendidikan bahwa sistem zonasi harus dievaluasi, tujuannya baik untuk pemerataan tapi memerlukan kerja sama bagi kita semua untuk mengoreksi membangun sekolah yang lebih banyak, menyiapkan guru-guru, mengangkat tenaga honorer agar tersedia dan tenaga pendidik yang cukup di sekolah,” katanya.

Namun, adalah tugas wali kota untuk memastikan Disdukcapil dan Disdik, SD dan SMP memiliki sistem yang kuat sehingga terjamin hak-haknya.

Bima Arya juga menitipkan integritas pada Disdik agar sesuai sumpah jabatan tidak menyanggupi, memberi, menerima apapun diluar aturan.

“Saya juga tidak mau Disdik memberatkan sekolah-sekolah, jangan sampai ada apapun yang diberikan diluar aturan. Integritas yang utama saya tidak mau mendengar ada kunjungan-kunjungan yang membebani sekolah-sekolah. Sama juga saya berharap sekolah-sekolah tidak membuat kegiatan yang membebani orangtua, pelepasan, perpisahan harus wajar sesuai kebutuhan yang bisa dipahami,” katanya.

Evaluasi dan pembenahan PPDB ini dilakukan sesuai kewenangan pemerintah kota untuk pembenahan administrasi disiplin, pegawai penyesuaian struktural.

“Tentu pak Kapolres dan kejaksaan melakukan langkah-langkah itu. Kita terus berkoordinasi bersinergi untuk melakukan pendalaman seperti itu,” katanya.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwa ada tiga asas hukum pidana, yang pertama keadilan hukum, kedua kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Terkait kasus PPDB pihaknya harus mempertimbangkan yang terbaik untuk anak-anak sehingga tidak boleh ada anak yang terdampak dalam pendidikan.

“Tentunya dalam penegakan hukum ini kita dari Polresta Bogor Kota sudah memeriksa 24 saksi dan kita sudah bekerjasama dengan Inspektorat, kemudian dari 24 saksi itu ada dari masyarakat ada dari Disdukcapil, ada juga dari Disdik, ada juga dari kepala sekolah, nanti kita juga berkoordinasi dengan pihak pusat dalam hal ini Kemendagri kaitannya dengan Disdukcapil dan juga dinas pendidikan pusat dan juga saksi ahli pidana,” katanya.

Untuk pemeriksaan saksi berikutnya kata Bismo, saat ini sedang dalam proses dugaan pidana mengenai dugaan pemalsuan dokumen, keterangan palsu.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Sigit Prabawa mengatakan terkait permasalahan PPDB kejaksaan tidak tinggal diam, artinya setiap informasi yang disampaikan atau kita ketahui pasti ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan daripada tujuan perkara hukum.

“Yang pertama keadilan kepastian hukum dan manfaat hukum, yang terakhir ini lah yang mungkin menjadi konsen bagi kita yang jadi pertimbangan kita. Jangan sampai penegakan oleh kita itu berdampak atau memiliki akses yang tidak baik,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Didampingi Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Muzakkir dan Kepala Dinas KUKM Dagin, Atep Budiman, Bima Arya melihat proses pembongkaran dan titik-titik lokasi pembangunan, termasuk akses jalan pengunjung, lokasi pedagang, lahan parkir dan jalur transportasi umum.

Bima Arya mengatakan revitalisasi pasar jambu dua ini adalah bagian dari program penataan pasar secara menyeluruh di Kota Bogor.

“Saya cek, Insya Allah sesuai jadwal. Selambat-lambatnya di bulan Desember sudah selesai,” katanya.

Penataan pasar secara menyeluruh ini yang dimulai dari pembangunan Pasar Induk Jambu dua ini memiliki keterkaitan dengan pasar lainnya.

Karena Pasar Induk Jambu Dua yang sebelumnya menampung kurang lebih 300 pedagang eksisting juga akan menampung seluruh pedagang di Pasar Bogor.

“Iya jadi nanti di Pasar Bogor ini akan dibongkar di bulan Oktober atau November, kemudian pedagang di sana diberikan opsi untuk pindah ke sini. Jumlahnya sekitar 800-an. Jadi total ada sekitar 1.000-an,” katanya.

Ia berharap proses pembangunan Pasar Induk Jambu Dua tepat waktu sesuai rencana yang sudah ditargetkan untuk kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran Pasar Bogor.

Sehingga lanjut Bima Arya ke depan di Plaza Bogor dan Pasar Bogor tidak lagi digunakan sebagai pasar.

Untuk menarik lebih banyak pengunjung dan membuat nyaman pengunjung lanjut Bima Arya, Pasar Induk Jambu Dua ini dikonsep sebagai pasar bersih atau pasar modern dengan penataan di dalam pasar, jalur pengunjung, area parkir, jalur transportasi umum, serta bongkar muat dan sebagainya.

Selama proses pembongkaran ini para pedagang di Pasar Induk Jambu dua masih berjualan tak jauh dari lokasi pasar.

Dirut Perumda PPJ, Muzakkir mengatakan, saat ini para pedagang berjualan di area samping dan belakang pasar di tempat penampungan sementara.

Saat ini lanjut Muzakkir, pembangunan Pasar Induk Jambu Dua masih dalam tahap pembongkaran bangunan eksisting.

“Pembongkaran pasar lama ini rencananya akhir Mei ini selesai, akan dilanjutkan dengan pembangunan pasar,” jelasnya.

Pembangunan Pasar Induk Jambu Dua ini lanjut Muzakkir ditargetkan rampung pada Desember 2023.

“Nanti total pedagang Pasar Induk Jambu Dua ini ada 1.141 pedagang,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam sambutan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, Bima Arya mengajak semua yang hadir untuk memanjatkan rasa syukur atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan.

“Alhamdulillah berkat takdir dan ketentuan-Nya pada pagi yang penuh barokah kita diberi kesempatan dalam sehat untuk melaksanakan salat ied yang jauh lebih meriah dan lebih hangat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hari ini adalah ramadan terakhir saya dan Pak Wakil Wali Kota dalam masa jabatan kami. Jika Allah SWT menghendaki, maka Insya Allah di bulan Desember 2023, kami akan mengakhiri masa jabatan dan masa khidmat kami sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” katanya.

Ibarat pacuan kuda dan ibarat semangat menjemput berkah di ujung ramadan, Bima Arya mengajak seluruh lapisan Pemkot Bogor untuk meniatkan, memanfaatkan waktu dalam berikhtiar semaksimal mungkin melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi Kota Bogor.

Kepada warga Kota Bogor, Bima Arya mengungkapkan agar diingatkan jika ada hal-hal yang belum tuntas dan ada janji-janji yang belum tunai maupun ada kegiatan yang belum terealisasikan.

“Kami akan maksimalkan waktu-waktu terakhir kami untuk berikhtiar, berhikmat semaksimal mungkin memberikan manfaat bagi Kota Bogor. Mohon dimaafkan apabila dalam masa jabatan dan hikmat kami ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan cita-cita dan impian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya,” katanya.

Selama ramadan dirinya mengungkapkan telah berikhtiar memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, menjemput berkah dengan semangat untuk memaksimalkan waktu yang tersisa.

Semangat untuk menjaga kebersamaan dan kesehatan diharapkannya selalu mengiringi serta membersamai Pemkot Bogor usai lebaran serta dalam menjemput ramadan di tahun-tahun berikutnya.

Pada kesempatan tersebut Bima Arya mengingatkan semua atas dua nikmat yang sering dilupakan, yaitu kesehatan dan kesempatan. Sebab, Rasulullah SAW bersabda ada dua nikmat yang seringkali dilewati, terlampaui bahkan dilupakan oleh semua, yakni kesehatan dan kesempatan.

“Seringkali kita merasa sehat dan kuat tetapi kemudian tumbang karena kekhilafan dan kealpaan kita, seringkali kita juga melewati banyak sekali kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Sesungguhnya Ramadan mengajarkan kita untuk memahami dua nikmat yang luar biasa tadi. Menjaga kesehatan untuk terus berikhtiar dan menggunakan kesempatan semaksimal mungkin untuk menebar manfaat, beribadah dan menjemput berkah. Waktu yang ada tidak terasa cepat sekali berlalu, bergulir dengan cepat. Ramadan mengajarkan kita untuk sebaik-baiknya manfaatkan waktu,” paparnya.

Terakhir Bima Arya menginstruksikan kepada seluruh aparatur Pemkot Bogor maupun ASN Kota Bogor untuk berikhtiar semaksimal mungkin menebar kebaikan, tidak menyusahkan tetapi memudahkan urusan warga hingga di ujung akhir nanti. Menebar kebaikan dan memanfaatkan waktu yang tersisa semata-mata untuk kemaslahatan.

Ketua Panitia Penyelenggara Salat Idul Fitri 2023, Hendro Hermanto dari BRIN menjelaskan, pelaksanaan salat Idul Fitri di Kebun Raya Bogor berkat kerja sama dari berbagai pihak, tokoh dan Forkopimda Kota Bogor.

Ketua MUI Kota Bogor, KH. Tubagus Muhidin dalam khotbahnya menyampaikan, bulan ramadan merupakan tamu yang dicintai dan dihormati umat muslim. Seizin Allah SWT, kepergiannya membawa semua kebaikan dan keberkahannya.

“Kita harus sadar Allah SWT yang mengadakan dari adanya yang tiada. Allah SWT juga yang meniadakan dari ketiadaan yang tiada. Kenapa ramadan harus pergi, karena dia ada dan diadakan oleh Yang Maha Ada. Mengapa ramadan datang karena diadakan oleh Yang Maha Ada dan nanti pun akan pergi ditiadakan oleh Yang Tiada. Berkumpulnya kita di sini diadakan oleh Allah yang mengadakan yang ada dan tempat ini akan kembali sepi ditinggalkan oleh kita. Itu sebetulnya Allah SWT mengadakan kita dari ada menjadi tiada. Untuk itu kita tidak boleh lalai dan harus selalu mengingat Allah SWT, karena Dia adalah kekasih yang asli dan abadi, manusia hanyalah setitik debu, tidak lebih dari sebuah partikel yang sangat kecil dan tidak berharga di sisi Allah SWT. Hanya Allah SWT Yang Maha Besar,” kata KH Tubagus Muhidin.

Dalam doa penutup, Ketua MUI berharap agar semua amal ibadah yang dilaksanakan umat muslim di Kota Bogor selama ramadan diterima Allah SWT, dihapus amalan-amalan buruknya serta dipertemukan kembali dengan bulan ramadan pada tahun-tahun mendatang. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj