“Setelah melalui proses yang cukup panjang, atas bantuan DPRD Kota Bogor serta pihak terkait lainnya, akhirnya kita bisa melakukan kontrak jasa untuk pelayanan Biskita Koridor I dan II Kota Bogor. Rencananya, Biskita akan kembali beroperasi mulai Selasa, 8 April 2025,” kata Dedie Rachim di Terminal Bubulak, Kota Bogor, Sabtu (5/4/2025).

Dedie Rachim menambahkan, bahwa saat ini belum bisa memenuhi operasional di empat koridor yang ada. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan efisiensi anggaran. Namun demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama pihak terkait tengah mengupayakan solusinya.

• Untuk Koridor I dan II, rencananya akan ada 17 armada dan 2 armada cadangan yang telah dicek dan dipersiapkan dengan pemeliharaan yang baik.

• Tarif masih sama, yaitu Rp 4.000 atau sesuai tarif subsidi. Untuk metode pembayaran, kini ada tambahan opsi menggunakan QRIS.

• Adapun jam operasional Biskita pada Koridor I dan II dimulai pukul 05.00 hingga pukul 21.00 WIB.

Sementara itu, untuk Koridor V dan VI, dijelaskan Dedie Rachim, masih dalam proses kajian karena bersifat non-subsidi, yang memerlukan waktu lebih lama. Untuk penetapan tarif, dibutuhkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota.

Dinas Perhubungan bersama pihak terkait, khususnya para operator, bekerja sama dan berupaya mencarikan tarif yang paling masuk akal, memadai, dan terjangkau oleh masyarakat untuk operasional Biskita di Koridor V dan VI yang non-subsidi.

Karenanya, Dedie Rachim meminta masyarakat Kota Bogor untuk bersabar.

“Pesan saya, walaupun non-subsidi, tarifnya harus tetap terjangkau. Tinggal nanti bagaimana efisiensi operasional, efektivitas penyelenggaraan Biskita di lapangan, dan tentunya harus tetap dibantu oleh Pemkot Bogor,” ujar Dedie Rachim.

Untuk kelanjutannya, Dedie Rachim menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran pada Perubahan APBD 2025 dan anggaran murni tahun 2026.

“Inilah wujud nyata uang rakyat kembali ke rakyat,” tutur Dedie Rachim.

Sidak secara langsung dihadiri oleh anggota DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono dan Achmad Rifki Alaydrus; Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra; Kepala BKAD Kota Bogor, Deni Mulyadi, dan Kepala DLH Kota Bogor, Denni Wismanto. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal ini disampaikan usai melakukan peninjauan ke pool BisKita di Bubulak yang telah melayani masyarakat Kota Bogor selama kurang lebih tiga tahun.

“Sejauh ini, hari ini kita lakukan peninjauan ke pool BisKita yang sudah melayani masyarakat Kota Bogor kurang lebih tiga tahun. Rencananya, dengan proses pengadaan melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), insyaAllah dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah proses lelang dilaksanakan, BisKita akan segera beroperasi,” ujar Dedie usai peninjauan, Senin (3/3/2025).

Ia menambahkan, bahwa seluruh aspek teknis dan pembiayaan, termasuk subsidi, telah dibahas secara matang.

Namun, pada tahap awal, hanya dua dari empat koridor yang akan dioperasikan, yaitu Koridor 1 dan 2.

“Tinggal mungkin nanti yang akan beroperasi dari empat koridor yang disubsidi hanya dua koridor dulu, yaitu Koridor 1 dan 2. Koridor yang lain akan menyusul di perubahan, dan insyaAllah di akhir tahun empat koridor bisa kita laksanakan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa komitmen Pemkot Bogor untuk menghidupkan kembali BisKita tidak perlu diragukan.

“Jadi, intinya komitmen kita untuk menjalankan kembali BisKita ini jangan diragukan. Kita terus berproses untuk sampai kepada titik di mana seluruh proses administrasi dan teknis dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan,” tegasnya.

Proses lelang yang dilakukan melalui LKPP menjadi tahapan yang harus dilalui sebelum BisKita kembali beroperasi.

Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa Pemkot Bogor tidak dapat melakukan lelang sendiri karena harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh LKPP.

“Tinggal proses lelangnya saja, tapi memang lelang itu dilakukan melalui etalase LKPP. Jadi tidak bisa kita lakukan lelang sendiri. Di LKPP itu sudah ada ketentuan-ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan, dan kita nanti ikut ke dalam ketentuan-ketentuan yang sudah standar,” paparnya.

Meskipun demikian, Pemkot Bogor telah menyiapkan subsidi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mendukung operasional BisKita.

“Tinggal bagaimana eksekusinya dan pelaksanaannya pasca lelang dilaksanakan dan terpilih operator yang mampu dan sanggup menjalankan operasional BisKita,” ucapnya.

Disamping itu, ia juga menyampaikan harapannya agar BisKita dapat segera kembali melayani masyarakat.

“Target kita secepatnya BisKita ini bisa kembali mengaspal dan melayani masyarakat,” tutup Dedie.

Dengan persiapan yang matang dan komitmen kuat dari Pemkot Bogor, diharapkan BisKita dapat segera kembali beroperasi dan memberikan layanan transportasi yang nyaman bagi warga Kota Bogor. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

=================

Pada surat itu, Pemkot Bogor meminta agar Layanan BTS Biskita Trans Pakuan mendapat bantuan subsidi sehingga moda transportasi massal yang sudah dicintai warga Kota Bogor bisa beroperasi dengan maksimal.

Selain itu, Pemkot Bogor juga mencantumkan faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat memberi dukungan pada layanan Biskita Transpakuan. Poin tersebut ialah wacana Presiden Prabowo yang akan berkantor di Istana Bogor.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra membenarkan poin itu ada dalam surat yang dilayangkan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari kepada Kemenhub dan Kemenkoinfra.

“Memang ke depan Kota Bogor akan lebih strategis. Kami dapat informasi awal bahwa Presiden akan berkantor di sini (Istana Bogor). Harapannya ini bisa jadi pertimbangan,” kata Marse, (29/01/2025).

Dirinya menilai keberadaan Presiden Prabowo di Istana Bogor mesti diiringi dengan persiapan di Kota Bogor. Salah satunya yakni fasilitas penunjang yang lebih baik, yakni keberadaan Biskita Trans Pakuan yang dapat menjadi solusi kemacetan.

Seperti diketahui, nasib layanan transportasi Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor sedang terkatung-katung. Sebab, anggaran APBD sebesar Rp10 miliar dinilai tak sebanding dengan biaya operasional layanan tersebut. Sementara, pemerintah pusat belum memberikan sinyal positif terkait pengajuan kembali skema subsidi program BTS tersebut.

Saat masih dikelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, anggaran operasional layanan ini mencapai lebih dari Rp 50 miliar dalam setahun. Kekurangan anggaran ini diperkirakan akan berdampak pada jumlah koridor layanan yang akan dipangkas besar-besaran.

Meski masih menunggu kabar balasan permohonan subsidi dari Pemerintah Pusat itu, Pemkot Bogor sudah mulai mempersiapkan lelang Layanan BTS Biskita Trans Pakuan.

Marse Hendra Saputra mengakui, program ini membutuhkan waktu sebelum Biskita beroperasi kembali.

“Karena tidak bisa serta merta berjalan. Saat ini kami sedang persiapan lelang. Secara aturan regulasi kami siapkan juga,” ujarnya.

Ia menyebut, pembahasan mengenai lelang akan dibicarakan pihaknya bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bogor.

Marse mengatakan, lelang akan dilakukan melalui e-Catalog Kota Bogor. Lelang ini bisa diikuti oleh seluruh perusahaan yang memenuhi persyaratan administratif.

“Lelangnya agak beda dikit. Makanya kami minta bantuan pendampingan dari Kemenhub,” ucap dia.

Dirinya berharap persiapan lelang yang dilakukan secara paralel sembari menunggu kepastian subsidi dari Pemerintah Pusat bisa membuat operasional Biskita tidak terlalu lama berhenti.

Dalam pengajuan tersebut dengan skema paralel atau pemkot ikut menanggung lewat APBD. Pembiayaan APBD ini telah dianggarkan senilai Rp10 miliar yang diprediksi untuk dua koridor (1 dan 2). Sebab untuk empat koridor dengan 49 bus membutuhkan anggaran Rp58 miliar.

Adapun empat koridor yang dilayani dengan subsidi penuh antara lain: koridor 1 Terminal Bubulak-Cidangiang, koridor 2 Terminal Bubulak-Ciawi. Lalu, Koridor 5 Ciparigi-Stasiun KA Bogor dan koridor 6 Parung Banteng-Air Mancur.

Marse berupaya agar batas penghentian operasional Biskita akhir Januari ini tak diperpanjang. Anggaran APBD rencananya akan digunakan duluan untuk operasional.

“Kami kini sedang mempersiapkan skema APBD,” jelasnya.

Operasional dua koridor ini akan diterapkan sementara sampai subsidi pemerintah pusat turun. Ini untuk memastikan Biskita tetap beroperasi melayani masyarakat.

“Operasionalnya bakal disesuaikan ketersediaan anggaran APBD,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wali Kota Bogor Terpilih, Dedie A. Rachim menilai, subsidi layanan Biskita Transpakuan mestinya tetap dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemkot Bogor tahun ini. Sebab, subsidi pada layanan ini merupakan representasi subsidi langsung kepada masyarakat dan amat dirasakan manfaatnya.

“Uang rakyat ya harus kembali ke rakyat. Biskita sangat membantu pergerakan masyarakat untuk berekonomi dan melakukan kegiatan sosial,” ujarnya.

Dia menegaskan subsidi layanan Biskita Trans Pakuan semestinya menjadi prioritas lantaran banyak masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi itu.

“Kalau tidak disubsidi, masyarakat harus membayar di atas Rp10 ribu. Makanya harus sama-sama diprioritaskan jangan sampai memberatkan,” tegas Dedie.

Dirinya berjanji akan membantu Kota Bogor memperjuangkan subsidi dari Pemerintah Pusat dengan berbagai cara. Selain itu, Dedie juga meminta Pemerintah Pusat agar memberikan waktu dan kelonggaran untuk Pemkot Bogor dalam mempersiapkan peralihan layanan Biskita Trans Pakuan.

“Kalau pun harus diambil Pemda, mesti diberikan waktu yang longgar sesuai perjanjian awal,” katanya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang digelar di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Bogor ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, Wakil Ketua I M. Rusli Prihatevy, Wakil Ketua II, Zenal Abidin dan Wakil Ketua III Dadang Iskandar Danubrata beserta seluruh anggota DPRD Kota Bogor.

Dalam kegiatan ini, Brigjenpol Bahtiar Ujang Purnama selaku Direktur Kasup Wilayah II bersama Direktur Korsup Wilayah II, Arief Nurcahyo menjabarkan program pencegahan korupsi berupa penjelasan titik rawan korupsi, Monitoring Center for Prevention (MCP) dan kegiatan tematik, pimpinan dan beberapa anggota DPRD juga menanyakan terkait langkah untuk pencegahan korupsi.

Ujang berharap dari kegiatan ini DPRD Kota Bogor mampu mewujudkan pokok pikiran (Pokir) DPRD yang akuntabel dan bebas dari korupsi.

“Kami fokus melakukan perbaikan tata kelola dengan mitra strategis kami. Ini merupakan bagian dari pencegahan yang saat ini menjadi tujuan baru dari keberadaan KPK sebagai lembaga pencegahan juga,” kata Ujang.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengapresiasi langkah dari KPK yang memilih DPRD Kota Bogor sebagai stakeholder atau mitra untuk diberikan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi.

Secara terbuka, Adit pun menyampaikan bahwa DPRD siap mendukung langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui MCP.

“Insyaallah kami dari DPRD akan berkomitmen mendukung KPK,” kata Adit.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor meminta masukan dari KPK terkait wacana peralihan subsidi untuk operasional BisKita dan swastanisasi pengelolaan BisKita di Kota Bogor serta keberadaan BUMD.

Dari masukan yang diberikan oleh KPK, Rusli menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor harus bisa menentukan sikap apakah keberadaan BUMD yang direncanakan menjadi operator BisKita yakni Perumda Trans Pakuan akan memberikan nilai positif atau tidak bagi perkembangan di Kota Bogor.

“Tentu masukan dari KPK, pak Ujang sangat berharga ya, karena beliau menekankan dampak dan fungsi dari keberadaan BUMD di Kota Bogor. Jika BUMD dinilai tidak menguntungkan dan menjadi potensi terjadinya korupsi maka perlu di kaji lebih dalam terkait asas manfaat secara konteksual dan kopeehensif,” kata Rusli.

Dari masukan tersebut, Rusli menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor akan melakukan pembahasan lebih dalam terkait peralihan subsidi BisKita dan posisi Perumda Trans Pakuan kedepannya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Kota Bogor dengan Perumda Trans Pakuan, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menagih lembar kerjasama yang diteken oleh Perumda Trans Pakuan dengan Kodjari terkait pengelolaan BisKita.

Menurutnya hal tersebut menjadi penting, karena Komisi II DPRD Kota Bogor tidak mau dibohongi lagi terkait pengelolaan BisKita.

“Karena dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan antara Kodjari dan Perumda Trans Pakuan. Dulu kan Perumda Trans Pakuan minta diselamatkan karena ingin menjadi operator Biskita, tapi sekarang katanya dikelola Kodjari,” tegas pria yang akrab disapa ASB, Senin (28/10/2024).

Bahkan ASB juga mengakui, berdasarkan informasi yang ia dapat, unit-unit BisKita dimiliki oleh Kodjari, sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemerintah Kota Bogor yang mendapatkan keuntungan hanya Kodjari bukan Perumda Trans Pakuan yany notabene merupakan perusahaan plat merah yang dimiliki oleh Pemkot Bogor.

“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan atau yang dulu PDJT tidak pernah memberikan kontribusi,” ujar ASB.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani juga turut menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan di 2025 nanti. Menurut Devie jika Perumda Trans Pakuan Kota Bogor bisa mengelola BisKita sejak awal tentunya akan memberikan benefit yang lebih besar baik untuk keuangan perusahaan maupun kontribusi kepada PAD Kota Bogor.

Sebab dari proyeksi yang ada, Perumda Trans Pakuan diperkirakan bisa mendapatkan laba bersih sebesar Rp743 juta mulai tahun 2025. Hanya saja Rp500 juta dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang gaji eks karyawan PDJT dan hanya menyisakan Rp243 juta yang digunakan untuk membayar gaji karyawan.

Sehingga Devie meminta keseriusan Dirut Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan plat merah ini.

“Harus serius. Harus optimis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil dan yang ada orang lain menikmatinya,” pungkasnya.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Namun sangat mengkecewakan pihak Penggugat, pasalnya pihak tergugat sidang kedua untuk melengkapi persyaratan persidangan tidak hadir, hanya diwakil kuasa hukum Soeprapto Cs. Lagi-lagi Majelis Hakim menolak persyaratan tergugat tidak lengkap.

Kuasa Hukum Paguyuban Ex Karyawan PDJT Roy Sianipar SH. MH didampingi rekan tiemnya, Asep SH dan Andika SH. mengatakan, “kami sangat prihatin dan kecewa, kok bisa-bisanya Kuasa Hukum yang Ditunjuk Direksi Perumda Trans Pakuan tidak memiliki persyaratan persidangan yang lengkap dari Ibu Direksi Rahmanisa, yang pada akhirnya ditolak oleh majelis hakim, walau kuasa Ibu Rahmanisa meminta pada majelis hakim untuk 2 minggu, majelis hakim menolak. Karena menurut UU. Pengadilan Hubungan Industrial sudah ditentukan 50 hari,” kata Roy.

“Saya sangat prihatin melihat perjuangan teman Ex. Karyawan Perumda Trans Pakuan begitu gigih memperjuangkan haknya dengan biaya pribadi. Seharusnya Pemkot Bogor dalam hal ini Walikota sebagai KPM mendorong dan beratensi terhadap perjuangan warganya yang terdzolimi,” ujarnya.

Masih kata Roy, “Sidang akan dilanjut tgl.8 Maret 2023 dengan pleno pembacaan Gugatan, kalau kita sudah lengkap persyaratan gugatannya, tapi pihak tergugat seolah bermain waktu,” ungkapnya.

Sementara itu Kuasa Hukum tergugat saat dikonfirmasi mengenai kenapa dan mengapa sampai tidak melengkapi persyaratan, dan apakah ada itikad baik pihak tergugat untuk menyelesaikan kemelut tersebut.

“Saya hanya ditugaskan dan dikuasakan untuk menyerahkan kelengkapan administrasi gugatan, namun majelis hakim menolak, memang kami lupa bawa Surat Pernyataan Kuasa yang diberikan pihak PDJT dan SK. Pengangkatan Ibu Rahmanisa sebagai Direksi. Selanjutnya pihak kami akan berupaya memenuhi tuntutan rekan-rekan Ex Karyawan Trans Pakuan namun saat ini Trans Pakuan lagi Pailit,” imbuhnya.

Diketahui bahwa Manajemen Perumda Trans Pakuan mengabaikan Hak-hak Kompensasi gajih atau upah atas pemutusan pada 39 karyawan yang sampai saat ini belum juga dibayar, dan akhirnya di meja hijaukan di PHI Bandung. (Ii Syafri)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Menurut Bima, kepastian tersebut datang dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan setelah hasil evaluasi dan penyesuaian mekanisme serta dokumen tuntas dilakukan.

“Saya cek di lokasi pool Biskita di Bubulak yang beberapa hari ini telah disiapkan, kita rapikan untuk bisa menampung 49 unit Biskita. Administrasi sudah selesai, proses e-catalog selesai, KSO atau kerjasama semua sudah dan pramudinya juga siap,” ungkap Bima Arya.

“Jadi, besok mulai jam 05.00 WIB sudah mulai beroperasi. Semuanya siap untuk mulai mengaspal kembali besok melayani warga Kota Bogor di semua koridor,” tambahnya.

49 bus tersebut akan melayani 4 koridor, yakni Stasiun Bogor-Terminal Ciparigi, Parung Banteng-Air Mancur, Terminal Bubulak-Cidangiang (Botani Square) dan Terminal Bubulak hingga Ciawi.

“Belum dibebankan biaya kepada penumpang. Masih gratis sampai jangka waktu yang kemudian kita umumkan kembali,” kata Bima.

Bima Arya menyatakan, akan menjajal layanan Biskita Trans Pakuan dengan berangkat ke Balaikota Bogor pasca mengalami jeda operasional selama 23 hari. “Saya akan ngantor dengan BisKita. Sekalian sosialisasi kepada warga semua supaya sampai kepada seluruh pengguna dan pecinta Biskita Trans Pakuan,” imbuhnya.

Sementara itu, data yang dirilis BPTJ Kemenhub menunjukan bahwa layanan Biskita Trans Pakuan sangat diminati masyarakat Kota Bogor. Hal ini dibuktikan dengan tingginya load factor pada setiap koridor layanan tersebut.

Untuk koridor Stasiun Bogor -Terminal Ciparigi yang diluncurkan pertama kali secara keseluruhan telah melayani penumpang sebanyak 163.594 orang. Pada koridor ini load factor mencapai angka 69 persen.

Sementara untuk koridor dengan rute Parung Banteng-Air Mancur tercatat melayani penumpang sebanyak 81.978 orang dengan load factor sekitar 52 persen.

Selanjutnya untuk koridor Terminal Bubulak-Cidangiang secara keseluruhan telah dimanfaatkan sebanyak 33.433 penumpang. Pada koridor ini, sepanjang pengoperasiannya pada tahun 2021 mencapai load factor sebesar 65 persen.

Adapun total penumpang pada koridor dengan rute terpanjang, yakni dari Terminal Bubulak hingga Ciawi, jumlah penumpangnya mencapai 55.799 orang. Untuk koridor ini memiliki load factor tertinggi di antara semua koridor, yaitu sebesar 119 persen.

Secara keseluruhan jumlah penumpang Biskita Trans Pakuan sejak tanggal 2 November hingga 31 Desember 2021 di 4 koridor yang telah beroperasi telah melayani 334.804 penumpang dengan load factor mencapai rata-rata 68 persen. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Ada tambahan 28 bus baru yang beroperasi, terdiri dari 15 unit di koridor 1 dan 13 unit di koridor 2. Ini dua koridor yang masuk merambah pusat kota, Insya Allah melayani lebih banyak lagi warga sampai daerah Bogor Selatan dan Bogor Timur. Menyusul koridor lainnya,” ungkap Bima Arya.

Koridor 1 akan memulai keberangkatan dari Terminal Bubulak dan melintasi Jl. KH. Abdullah Bin Nuh – Jl. Sholeh Iskandar – Jl. KS Tubun – Jl. Raya Pajajaran – Baranangsiang (Transfer Point Cidangiang/Botani Square).

Untuk jalur kepulangan melintasi Cidangiang – Jl. Cikabuyutan – U Turn Tol Jagorawi – Jl. Raya Pajajaran – Jl. Otto Iskandardinata – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Jalak Harupat – Jl. Salak – Jl. Raya Pajajaran – Jl. KS Tubun – Jl. Sholeh Iskandar – Jl. KH. Abdullah Bin Nuh – Terminal Bubulak.

Sementara koridor 2 akan dimulai di Terminal Bubulak lalu melintas Jl. KH. Abdullah Bin Nuh – Jl. Letjen Ibrahim Adjie – Jl. Raya Gunung Batu – Jl. Veteran – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Gatot Subroto – Jl. Merdeka – Jl. Kapten Muslihat – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Jalak Harupat – Jl. Raya Pajajaran – Baranangsiang (Cidangiang) – Jl. Cikabuyutan – U Turn Tol Jagorawi – Jl. Raya Pajajaran – Jl. Raya Tajur – Ciawi.

Rute sebaliknya melintasi Ciawi – Jl. Raya Tajur – Jl. Raya Pajajaran – Jl. Otto Iskandardinata – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Kapten Muslihat – Jl. Veteran – Jl. Raya Gunung Batu – Jl. Letjen Ibrahim Adjie – Jl. KH. Abdulah Bin Nuh – Terminal Bubulak.

Untuk titik pemberhentian atau shelter selengkapnya bisa dilihat di akun Instagram @pemkotbogor, @dishubkotabogor atau @biskita.id.

“Untuk warga Bogor silahkan menikmati, masih gratis. Kalau ditanya sampai kapan? Sampai ada keputusan lebih lanjut, tapi kalau pun bayar nantinya Insya Allah sangat bersahabat,” ujar Bima.

Bima juga bercerita terkait animo warga terhadap kehadiran Biskita Transpakuan kerjasama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan ini.

“Sampai hari ini, saya banyak sekali menerima informasi antusiasme warga. Bahkan ada yang lapor, ‘Pak Wali, tolong ibu saya diingatkan sudah berhari-hari muter. Keasikan naik bis yang nyaman muter-muter Bogor.’ Memang banyak ibu-ibu yang naik kalau ditanya jawabnya tidak tahu ke mana saja, yang penting gratis,” ceritanya.

Dengan hadirnya 4 koridor dengan 49 bus, kata Bima, berhasil mengurangi jumlah angkot di Kota Bogor sebanyak 147 unit angkot. “Insya Allah kita rawat bersama, jaga bersama. Tahun depan mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Dengan konsorsium yang ada, PDJT, Lorena, Kodjari dan semuanya. Terimakasih juga kepada BPTJ kemenhub,” katanya.

Sementara itu, Dirut PDJT Kota Bogor Lies Permana Lestari mengungkapkan, dengan diluncurkan koridor 1 dan koridor 2, menggenapkan dua koridor yang sebelumnya telah diluncurkan.

“Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan koridor 1 dan koridor 2. Mudah-mudahan tambah meningkatkan kualitas transportasi di Kota Bogor dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Lies.

“Insya Allah nanti tahun depan akan ada dua koridor lagi, tapi kami menunggu koordinasi dengan BPTJ. Termasuk penambahan 26 unit bus lagi. Tarif belum, masih ujicoba. Sembari menunggu pembahasan lebih lanjut. Masyarakat silahkan menikmati ini secara gratis sampai nanti ada pembahasan selanjutnya. Kami mengajak masyarakat untuk ikut merasakan layanan Biskita yang tentunya lebih nyaman,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir peresmian koridor baru Biskita Trans Pakuan dari Koalisi Pejalan Kaki Bogor, Paguyuban MC, perwakilan Forkopimda, Dishub Jawa Barat, konsorsium Kodjari serta Lorena. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj