Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras kolektif, namun ia mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri.

“Harus terus dikuatkan, tidak boleh kendor. Ini baru tahun pertama dan kita sudah menyiapkan rencana kegiatan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sosial,” ujar Dedie usai memimpin rapat pimpinan di Bumi Ageung Batutulis, Jumat (20/2/2026).

Dedie menekankan bahwa prioritas utama ke depan adalah pembukaan lapangan kerja secara masif. Menurutnya, hal ini harus beriringan dengan penyederhanaan birokrasi perizinan untuk menarik investasi ke Kota Hujan.

“Peningkatan lowongan pekerjaan harus diikuti dengan kemudahan perizinan. Semua sektor saling terkait. Kami sudah sepakat untuk terus menggelorakan semangat demi Bogor yang lebih baik,” tegasnya.

Salah satu strategi besar yang akan diusung pada tahun 2026 adalah perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dedie menyoroti selama ini bantuan sosial (bansos) seringkali tidak terintegrasi secara efektif.

Selama ini, satu keluarga mungkin hanya menerima satu jenis bantuan, seperti PKH saja atau KIP saja. Kedepannya, Pemkot Bogor berencana melakukan intervensi menyeluruh pada satu keluarga prasejahtera dengan berbagai program sekaligus.

“Kita ingin bantuan pusat, provinsi, dan daerah sinkron. Jika satu keluarga diintervensi secara total dengan data yang valid, maka dalam kurun waktu tertentu mereka bisa benar-benar keluar dari kategori prasejahtera menjadi sejahtera,” pungkas Dedie.

Kontributor: FY

#KotaBogor #DedieARachim #EkonomiBogor #KesejahteraanRakyat #PemkotBogor #BogorBerlari #BeritaUpdate

Editor & Penerbit: Den.Mjof

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Plaza Balai Kota Bogor ini mencakup berbagai lini jabatan, mulai dari Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Dedie Rachim menegaskan bahwa pergeseran jabatan ini adalah bentuk tour of duty demi menyehatkan organisasi. Menurutnya, banyak pejabat yang telah menduduki posisi yang sama lebih dari tiga hingga lima tahun, sehingga diperlukan suasana baru untuk meningkatkan kontribusi kepada masyarakat.

Tak hanya soal internal, Dedie juga menitipkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu.

“Tugas kita adalah menjaga lingkungan dan kebersihan. Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pembenahan transportasi tetap menjadi ‘PR’ besar yang harus kita tuntaskan bersama,” tegas Dedie.

Lurah Sebagai ‘Wali Kota Kecil’

Satu poin yang menjadi sorotan dalam pidatonya adalah instruksi khusus kepada para lurah. Dedie meminta mereka untuk lebih peka dan terjun langsung ke lapangan guna mengenal kondisi warga secara mendalam.

“Lurah adalah wali kota kecil di wilayahnya. Jangan tunggu viral dulu baru bergerak. Anda harus tahu siapa warga yang sakit, siapa yang butuh bantuan darurat, hingga memperhatikan anak-anak difabel di wilayah masing-masing. Koordinasikan segera dengan Puskesmas,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie juga memberikan catatan khusus terkait penguatan anggaran. Ia menyampaikan terima kasih kepada Deni Hendana atas pengabdiannya di Bapenda dan menyambut Abdul Wahid yang kini memegang kendali atas pendapatan daerah.

Dedie berharap kepemimpinan baru di sektor pendapatan dapat mengakselerasi ketersediaan anggaran sebagai modal utama pembangunan fisik maupun sumber daya manusia di Kota Bogor. (FY)

#KotaBogor #DedieRachim #MutasiJabatan #PemkotBogor #BogorBerlari #PelayananPublik #JawaBarat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyampaikan bahwa saat ini isu peralihan PKWT menjadi PPPK harus dicermati dengan sangat serius. Dari ribuan data PKWT yang ada, Pemerintah Kota Bogor hanya bisa mengalokasikan untuk 243 posisi yang diantaranya adalah 155 jabatan fungsional dan teknis, 81 tenaga guru dan 7 tenaga kesehatan.

Sehingga Karnain meminta agar BKSDM Kota Bogor bisa mengawal proses penerimaan PPPK dengan sangat baik.

“Harus diakui selama ini kehadiran PKWT menjadi sangat penting karena jalannya roda pemerintahan juga datang dari tenaga mereka. Sehingga jika ini tidak dicermati dan tidak diantisipasi dapat mengganggu pelayanan pemerintah kita,” kata Karnain, Kamis (24/10/2024).

Karnain mengingatkan kepada jajaran BKSDM Kota Bogoe agar dalam melaksanakan penerimaan PPPK harus tetap berpedoman kepada Peraturan Menpan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kepmenpan-RB nomor 329 tahun 2024 dan meminta transparansi dalam setiap pelaksanaannya.

“Jadi kami titipkan pelaksanaan ini agar bisa dilaksanakan dengan baik dan kami meminta laporan data updatenya,” ujar Karnain.

Di lokasi yang sama, Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, meminta agar BKSDM bisa segera menyesuaikan kebutuhan PPPK untuk terus menjalankan pelayanan pemerintah.

Sebab jika ditelaah dengan baik, dalam aturan Menpan-RB yang baru kehadiran PKWT sudah tidak diakui sehingga terjadi peralihan ke PPPK.

Jika hal ini tidak dilakukan dengan hati-hati tentunya akan menjadi beban bagi APBD Kota Bogor dalam mengelola belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan lainnya.

“Harus diingat kita ada batas 30 persen belanja pegawai, memang ini menjadi dilema antara penerimaan PPPK dan penghapusan PKWT. Saya harap juga kita bisa mendapatkan asistensi langsung dari pak PJ Wali Kota yang notabene kepala BKSDM Provinsi Jawa Barat,” tutupnya.
(FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj