Mengusung tema “Merajut Budaya untuk Pulih Bersama dan Bangkit Kembali”, kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana trauma healing bagi warga Kampung Condong yang beberapa waktu lalu dilanda bencana longsor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, yang hadir mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna (Kang DS), membuka langsung acara ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan pemulihan warga berjalan secara holistik, baik dari sisi fisik maupun psikologis.

Dalam rangkaian acara tersebut, Pemkab Bandung juga menyerahkan berbagai bantuan dan layanan administratif, antara lain:

• Administrasi Kependudukan: Penyerahan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kematian bagi keluarga korban bencana.
• Bantuan Sosial: Penyerahan bantuan sewa rumah selama tiga bulan bagi 28 Kepala Keluarga (KK) terdampak.
• Pelayanan Terpadu: Keterlibatan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk percepatan pemulihan pascabencana.

Berbeda dengan seremoni pada umumnya, “Harmoni Budaya Bedas” mengedepankan pendekatan budaya sebagai alat pemulihan mental. Berbagai kegiatan interaktif disajikan untuk menghibur masyarakat, seperti:

1. Senam Bedas untuk kebugaran warga.
2. Wayang Golek Atraktif dan kreasi menari bersama.
3. Kaulinan Barudak (permainan tradisional anak).
4. Angklung Interaktif yang mengajak warga berpartisipasi aktif.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar agar proses pemulihan lebih cepat. Kita saling menguatkan dan menopang dalam menghadapi cobaan,” ujar Cakra Amiyana dalam sambutannya.

Cakra Amiyana juga mengingatkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus dijaga ketat.

“Jangan sampai kondisi ekonomi mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup. Kejadian longsor di Arjasari yang memakan korban jiwa harus menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih waspada dan antisipatif,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata mitigasi, dilaksanakan pula gerakan penanaman pohon di kawasan bekas longsor Arjasari dengan melibatkan Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup.

Pihak Pemkab Bandung memberikan apresiasi kepada para seniman, budayawan, relawan, dan komunitas lingkungan yang bersinergi dalam kegiatan ini. Selain bantuan fisik, pemerintah juga terus melakukan assessment terhadap fasilitas sosial dan umum yang rusak di lokasi bencana.

Melalui semangat “Harmoni Budaya Bedas”, diharapkan warga Desa Wargaluyu dapat bangkit kembali dengan optimisme baru.

“Semoga melalui kegiatan ini tumbuh semangat baru untuk bangkit, pulih, dan membangun Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera),” pungkas Cakra.

(GMS)

#KabupatenBandung #BandungBedas #HarmoniBudayaBedas #Arjasari #TraumaHealing #InfoBandung #BencanaLongsor #BudayaSunda #JawaBarat #DadangSupriatna

Editor & Penerbit: Den.Mj

Surat Edaran ini disampaikan Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung H. Cakra Amiyana. Surat Edaran tertanggal 20 Agustus 2025 ini disampaikan kepada para Kepala Badan, para Kepala Dinas dan para Camat se-Kabupaten Bandung untuk disosialisaikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

Cakra Amiyana menyebutkan Surat Edaran itu atas dasar menyikapi kejadian gempa bumi yang beberapa waktu ini terjadi di Kabupaten Bandung dengan pola yang sama (terjadi di satu segmen sesar).

“Untuk itu, saya sampaikan surat edaran langkah – langkah dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa bumi yang ada di Kabupaten Bandung,” kata Cakra Amiyana dalam keterangannya.

Menurut Cakra Amiyana, surat edaran itu untuk merespon informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terkait peningkatan aktivitas seismic kegempaan pada segmen barat Sesar Lembang (Segmen Cimeta) sejak 24 Juli 2025.

Dijelaskan dengan kronologis sebagai berikut, yakni pada 24 Juli 2025 magnitudo kegempaan 1,8; pada 28 Juli 2025 magnitudo kegempaan 2,1; pada 14 Agustus 2025 magnitudo kegempaan 1,9; pada 15 Agustus 2025 magnitudo kegempaan 1,8.

Kemudian kejadian gempa tektonik beruntun yang terjadi di area Sesar Kertasari dengan kronologis sebagai berikut, pada 15 Agustus 2025 magnitude kegempaan 2,0; pada 17 Agustus 2025 magnitudo kegempaan 1,3; pada 18 Agustus 2025 magnitude kegempaan 1,7.

Melihat kejadian itu, lanjut Cakra Amiyana, ada beberapa hal penting yang harus disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung terkait himbauan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi kegempaan.

“Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) bahwa Indonesia sebagai wilayah Zona Subduksi memiliki potensi gempa bumi yang dapat melepaskan energi gempa signifikan dan dapat terjadi sewaktu-waktu dengan berbagai skala kekuatan,” jelasnya.

Kata Cakra Amiyana, sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi kapan terjadinya gempa bumi dengan tepat dan akurat, dari kapan, dimana dan berapa kekuatannya.

Ditegaskannya, berdasarkan kajian para ahli terkait Sesar Lembang merupakan potensi bukan prediksi, sehingga siapapun tidak akan bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi.

Kepala BPBD ini berharap kepada masyarakat Kabupaten Bandung untuk mengambil langkah-langkah dan upaya kesiapsiagaan terhadap ancaman gempa bumi beserta dampak ikutannya.

“Untuk para camat agar menginformasikan kepada warga masyarakat agar lebih
meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana gempa bumi, tetapi harus tetap tenang dan tidak menjadikan hal ini sebagai
kepanikan,” tuturnya.

Harapan lainnya, lanjut Sekda, untuk meningkatkan pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, serta melakukan simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana.

Langkah-langkah dan upaya kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana gempa bumi itu, kata Cakra Amiyana, melakukan monitoring secara berkala untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui website maupun media lainnya dari lembaga yang berwenang seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait
aktivitas seismik dan kegempaan di wilayah Kabupaten Bandung.

“Bilamana terjadi bencana dapat menghubungi Pusdalops PB Kabupaten Bandung di Call Center 0851-6290-1129,” katanya.
(GMS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bupati Bandung Dadang Supriatna, melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu data lengkap dari pihak desa dan Kecamatan Nagreg terkait jumlah rumah warga yang mengalami rusak berat, terdampak, maupun terancam longsor.

“Sampai saat ini, kami dari BPBD masih menunggu data dari desa maupun Kecamatan Nagreg, terkait dengan data warga yang rumahnya mengalami rusak berat akibat bencana longsor tersebut. Termasuk rumah warga yang terdampak maupun yang terancam longsor tersebut. Untuk itu, dalam pelaksanaan asesmen ini data harus berasal dari desa dulu, baru kami dari BPBD melakukan verifikasi lapangan,” terang Uka Suska pada Rabu pagi.

Uka Suska menambahkan bahwa Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD juga terus melakukan pendataan di lokasi bencana. Data yang diharapkan sinkron antara desa dan kecamatan ini memerlukan kelengkapan seperti KTP dan KK warga terdampak. Hasil pendataan ini akan menjadi dasar untuk rapat penanganan lanjutan.

Menyikapi kondisi lokasi longsor yang membahayakan, Bupati Bandung melalui BPBD telah melayangkan surat ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk melakukan kajian mendalam. Pihak PVMBG pun sudah meninjau langsung lokasi.

“Jadi BPBD diminta oleh Pak Bupati dan dibantu PVMBG untuk melakukan kajian di lokasi longsor. Pihak PVMBG juga sudah ke lapangan untuk melakukan kajian. Saat ini, BPBD masih menunggu hasil kajian dari PVMBG untuk disampaikan ke Pak Bupati Bandung,” jelas Uka Suska.

Hasil kajian PVMBG ini akan menentukan apakah warga yang terancam perlu direlokasi. Jika relokasi diperlukan, Pemkab Bandung akan menyediakan uang pengganti untuk sewa rumah bagi warga terdampak, baik untuk tiga atau enam bulan, berdasarkan usulan dari desa dan kecamatan.

Uka Suska mengamati bahwa kondisi tebing atau lereng yang longsor sangat curam dan tinggi, serta adanya aktivitas perataan tanah atau cut and fill di bagian bawah lereng untuk pembuatan lapangan mini soccer yang diduga menjadi pemicu longsor karena mengurangi kekuatan tebing. BPBD berharap hasil kajian PVMBG bisa keluar hari ini atau besok, Kamis 22 Mei 2025.

BPBD juga telah mengimbau masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian longsor untuk menjauh. Terutama warga yang sudah dievakuasi ke tempat aman sejak Minggu malam, dihimbau untuk tidak mendekat ke lokasi bencana. “Kami juga sudah menghimbau masyarakat supaya jangan mendekat ke lokasi kejadian bencana longsor tersebut. Jangan berkeliaran di sekitar lokasi longsor dan supaya mereka menjauh dari lokasi longsor,” tegas Uka Suska.

Mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan deras menurut perkiraan BMKG, masyarakat diminta tetap mewaspadai dan menjauh dari lokasi longsor. BPBD berencana memasang rambu-rambu bahaya ancaman bencana dan meminta pengawasan dari aparat atau desa setempat.

Akses jalan di sekitar lokasi bencana yang sebelumnya tertutup material longsor dan membahayakan kini sudah dibersihkan dan dapat dilalui kendaraan. Namun, pemerintah desa setempat diimbau untuk terus melakukan pengawasan agar warga tidak mendekati lokasi longsor demi keselamatan. Uka Suska juga menekankan bahwa potensi longsor susulan masih ada, apalagi terpantau adanya longsoran kecil dan kondisi medan yang curam serta hujan yang masih turun. Getaran pun dikhawatirkan dapat memicu longsor.

Seluruh warga terdampak telah dievakuasi ke berbagai tempat penampungan seperti musala, madrasah, dan rumah kerabat. Kebutuhan makan dan minum dilayani melalui dapur umum yang dibantu oleh Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Pemkab Bandung juga menyediakan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi warga terdampak. Apabila ada keluhan, warga dapat menyampaikannya melalui desa setempat untuk ditindaklanjuti BPBD.

Penanganan bencana longsor ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai OPD Kabupaten Bandung lainnya, termasuk kecamatan, desa, dan sejumlah perusahaan yang siap membantu kebutuhan logistik dapur umum. Uka Suska menambahkan bahwa peristiwa serupa bencana longsor pernah terjadi di kawasan Kecamatan Nagreg beberapa tahun silam, meskipun di lokasi yang berbeda.

Sebagai informasi, longsor yang melanda Desa Nagreg Kendan pada Minggu (18/5/2025) pukul 22.30 WIB itu mengakibatkan Kantor Desa Nagreg Kendan dan sejumlah rumah warga rusak parah. Puluhan warga terpaksa dievakuasi dan mengungsi.

Bencana ini dipicu oleh hujan deras yang cukup lama di kawasan tersebut, selain kondisi tebing atau lereng gunung yang tinggi. Tiga warga, yaitu Ela, keponakannya Imel (10), dan seorang pegawai desa yang sedang piket, sempat tertimbun material rumah namun berhasil dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Cikopo Cicalengka untuk penanganan medis.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Hal ini dalam rangka kesiapsiagaan bencana pada masa Idulfitri tahun 2025,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama, Jumat (21/3/2025).

Uka Suska mengungkapkan prakiraan daerah potensi banjir dan gerakan tanah, selain potensi dan historis bencana di jalur mudik dan wisata Kabupaten Bandung. Termasuk strategi kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung dan rekomendasi dan partisipasi masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD juga turut menjelaskan tingkat potensi banjir menengah di Kabupaten Bandung pada bulan Maret 2025, yaitu di Kecamatan Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimenyan, Ciwidey, Ibun, Kertasari, Nagreg, Pangalengan, Paseh, Pasir Jambu, Rancabali, dan Rancaekek.

“Potensi banjir rendah, yaitu di Kecamatan Arjasari, Baleendah,
Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimaung, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibun, Katapang, Kutawaringin, Majalaya, Margaasih, Margahayu, Nagreg, Pameungpeuk, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu,
Rancabali, Rancaekek, Solokanjeruk, Soreang,” jelasnya.

Uka Suska mengungkapkan potensi gerakan tanah di Kabupaten Bandung pada bulan Maret 2025, yaitu di Kecamatan Arjasari dan Banjaran dengan potensi menengah-tinggi dan berpotensi banjir bandang, dan memicu aliran bahan rombakan.

Sedangkan di Kecamatan Baleendah, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Ciparay, Kutawaringin, Margaasih, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Pangalengan, Paseh dengan potensi gerakan tanah menengah-tinggi.

“Kemudian di Kecamatan Cimaung, Cimenyan, Ibun, Kertasari, Majalaya, Pasirjambu, Rancabali, Soreang dengan potensi gerakan tanah menengah-tinggi dan berpotensi banjir bandang/aliran bahan rombakan,” tuturnya.

Uka Suska menjelaskan identifikasi jalur rawan bencana banjir yang dilalui para pemudik, yakni jalur utama antar kabupaten/kota, sering padat saat mudik.

“Jalur utama itu berpotensi terjadi kecelakaan, banjir, longsor, kepadatan lalu lintas. Kemudian daerah rawan banjir yaitu di jalur nnasiona Bandung-Garut, Nagreg dan Kawasan Dayeuhkolot, selain daerah Bojongsoang dan Baleendah,” ungkapnya.

Namun perlu diketahui pula, kata Uka Suska, di kawasan jalan nasional Bandung – Garut kerap terjadi banjir dan angin kencang. Begitu juga di Jalan Rancaekek – Nagreg (Area PT. Kahatex Rancaekek). Ia menjelaskan Jalan Nasional Bandung – Garut rawan longsor, tepatnya di Jalan Rancaekek – Nagreg (Area Lembah Nagreg Heritage dan Lingkar Nagreg).

Ia turut menjelaskan jalur alternatif Ciwidey – Pangalengan (Jalan Gambung) yaitu rawan longsor, angin kencang dan pohon tumbang.

“Jalur alternatif Cikancung – Cijapati (Jalan Bandung – Garut vis Cijapati) rawan longsor, angin kencang dan pohon tumbang,” katanya.

BPBD juga turut mengidentifikasi jalur rawan longsor, pohon tumbang dan angin kencang menuju kawasan wisata, yaitu di kawasan Cimenyan, Rancabali dan Pangalengan.

Menghadapi berbagai potensi dan kerawanan itu, ada strategi kesiapsiagaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Bandung.

“BPBD melaksanakan pemetaan Posko siaga bencana, persiapan peralatan dan logistik siaga, pengerahan kesiapan personel dan relawan, sistem peringatan dini dan monitoring cuaca, dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan darurat,” ujarnya.

Uka Suska mengutarakan rekomendasi dan langkah mitigasi dalam menghadapi potensi kerawanan tersebut. Bagi pemerintah, kata dia, melaksanakan penguatan infrastruktur, normalisasi drainase di jalur rawan banjir. Penguatan tebing di daerah rawan longsor dan pemasangan rambu peringatan bencana.

“Peningkatan kapasitas personil mulai pelaksanaan pelatihan penanganan darurat bagi petugas posko, dan simulasi evakuasi di jalur rawan bencana,” katanya.

Dikatakannya, sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari pelaksanaan kampanye mitigasi bencana melalui media sosial dan publikasi peta jalur aman dan alternatif.

Rekomendasi dan langkah mitigasi bagi pemudik dan wisatawan. Mulai dari persiapan sebelum berangkat, periksa kondisi kendaraan dan stamina. “Hindari perjalanan saat cuaca ekstrem,” katanya.

Upaya yang perlu dilakukan, katanya, memilih jalur yang aman.
“Gunakan jalur yang direkomendasikan. Hindari jalanan berbukit saat hujan lebat,” ujarnya.

Ia menyebutkan selalu pantau informasi cuaca dan kondisi terkini.
Gunakan sumber resmi seperti BMKG dan BPBD.
(Gani MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

BPBD menyampaikan imbauan itu setelah sebelumnya menerima Surat Edaran dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia tentang Peringatan Dini Cuaca di daerah rawan longsor.

Untuk diketahui prakiraan daerah potensi banjir wilayah Provinsi Jawa Barat untuk bulan Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR), serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Tak hanya itu, Pemkab Bandung juga sudah menertibkan Surat Edaran Bupati Bandung nomor 500.10.2.1/001 / 2812 / BPBD tanggal 24 September 2024 tentang Meningkatkan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap Potensi Gempa Bumi Megathrust di Kabupaten Bandung.

BPBD Kabupaten Bandung juga turut menjalankan peta wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Jawa Barat bulan Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau untuk menyiapkan langkah-langkah pengurangan risiko bencana dan upaya kesiapsiagaan guna mengantisipasi dampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, gerakan tanah (longsor) serta angin kencang,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama, Kamis (20/3/2025) malam.

Terkait dengan peringatan dini bencana itu, Uka Suska mengatakan bahwa sejumlah pihak harus meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi kepada masyarakat terkait upaya mitigasi gempa bumi, pencegahan banjir, pencegahan kekeringan, gerakan tanah (longsor) dan angin kencang baik secara tatap muka maupun melalui media elektronik/media sosial.

“Melakukan monitoring secara berkala untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui website http://web.meteo.bmkg.go.id/id/pengamatan/satelit; http://web.meteo.bmkg.go.id/id/prakiraan/ikhtisar-indonesia;
https://signature.bmkg.go.id;
https://iklim.bmkg.go.id;
http://sitaba2.pu.go.id/;
https://vsi.esdm.go.id; dan http://modis-catalog.lapan.go.id/himawari-8/,” tuturnya.

Uka Suska menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi dengan mempelajari dan memahami tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi.

“Kepada masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis (dampak cuaca esktrem) seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal, serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya,” ujarnya.

BPBD juga mengingatkan masyarakat waspada terhadap terjadinya cuaca ekstrem berupa hujan yang disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang pada sore hari, terutama pada hari dimana terjadi pemanasan kuat antara pukul 10.00 hingga 14.00 WIB, biasanya ditandai dengan jenis
awan yang berwarna gelap, dan menjulang tinggi seperti kembang kol dan terkadang memiliki landasan pada puncaknya (Awan jenis Cumulonimbus).

“Waspada terhadap potensi sambaran petir dengan berlindung di tempat tertutup, menghindari pohon dan tiang listrik atau sesuatu yang tinggi lainnya, menghindari tempat tinggi dan terbuka, mematikan alat komunikasi sementara waktu, dan menjaga jarak aman jika sedang berteduh di luar ruangan,” katanya.

Uka Suska menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di perbukitan, kaki gunung dan di lokasi lereng/tebing agar selalu waspada, dikhawatirkan terjadi potensi bencana gerakan tanah (longsor).

“Menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai bila mana terjadi hujan lebat yang berlangsung lama agar selalu berhati-hati dan waspada dikhawatirkan terjadi banjir ataupun banjir bandang. Apabila terjadi kondisi darurat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang aman supaya tidak terjadi adanya korban jiwa,” ungkapnya.

Disebutkan pula, untuk menyiapkan tas siaga bencana agar dapat digunakan pada saat dalam kondisi darurat dan simpan dokumen penting dalam satu tempat yang aman.

“Menghimbau untuk tidak membuang sampah ke sungai supaya tidak terjadi penyumbatan pada saluran air yang dapat menyebabkan banjir,” katanya.

Uka Suska menghimbau kepada seluruh camat di wilayah Kabupaten Bandung agar dapat melakukan penyebarluasan informasi peringatan dini sampai ke tingkat desa/kelurahan dengan tetap mengantisipasi adanya potensi bencana banjir, gerakan tanah (longsor) dan angin kencang pada saat curah hujan di atas normal.

“Bilamana terjadi bencana dapat menghubungi Pudalops PB Kabupaten Bandung di Call Center 0851-6290-1129,” katanya. (Gani MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penyerahan simbolis “armada perahu” ini dilakukan di sela-sela Safari Ramadhan dan Tarawih Keliling Bupati dan Wakil Bupati Bandung di Masjid Abdulrahman bin Auf, Desa/Kecamatan Solokanjeruk, Sabtu (15/3/2025). Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan antisipasi terhadap prakiraan cuaca ekstrem dari BMKG yang diperkirakan berlangsung hingga Mei 2025.

“Pak Bupati Bandung menyerahkan bantuan perahu kepada 16 kecamatan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat mengakibatkan bencana banjir,” ujar Uka Suska.

Bantuan perahu pinjam pakai ini bertujuan untuk mempercepat proses evakuasi warga terdampak banjir ke tempat yang lebih aman. BPBD mencatat, ribuan rumah warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung sempat terendam banjir beberapa waktu lalu, sehingga evakuasi menjadi prioritas utama.

“Ini dalam rangka percepatan penanganan evakuasi warga yang terdampak banjir,” tegas Uka Suska.

Pendistribusian perahu ini juga bertepatan dengan PAM Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah, sebagai bentuk antisipasi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa dan bersiap menyambut Lebaran.

16 kecamatan yang menerima bantuan perahu antara lain Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Cangkuang, Banjaran, Pameungpeuk, Margahayu, dan Katapang. Jumlah perahu yang didistribusikan bervariasi, antara satu hingga tiga unit per kecamatan, disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan luasnya area banjir.

“Dengan adanya pendistribusian perahu ini, supaya dalam penanganan atau evakuasi warga yang terdampak banjir lebih cepat,” jelasnya.

BPBD juga akan melatih operator perahu agar mahir dalam melakukan evakuasi, termasuk teknik mengoperasikan perahu di genangan air. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan warga dan operator perahu selama proses evakuasi.

“Intinya, operator perahu harus aman disaat membantu evakuasi korban banjir. Selain warga terdampak banjir juga harus selamat dan sehat dari ancaman banjir tersebut,” ucapnya.

Uka Suska menambahkan, perahu yang telah didistribusikan dapat dipinjamkan ke kecamatan lain yang membutuhkan, demi percepatan penanganan bencana banjir.

“Jadi tidak harus menunggu BPBD. Tapi kendali penanganan banjir tetap BPBD lebih fokus, untuk mengutamakan keselamatan jiwa manusia,” katanya. (Gani MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Total kejadian ada 25 dalam tiga hari terakhir akibat hujan deras. Kami sangat prihatin dan berduka cita atas korban jiwa yang baru saja terjadi tadi malam, seorang bayi berusia 11 bulan,” ujar Jenal Mutaqin saat meninjau lokasi bencana.

Mitigasi dan Kesiapsiagaan: Fokus Utama Pemkot Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak tinggal diam. Langkah mitigasi segera diambil dengan menginstruksikan para Ketua RT, RW, Camat, dan Lurah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memberikan himbauan kepada masyarakat terkait potensi bencana susulan. Rapat siaga bencana pun segera digelar untuk menangani situasi darurat dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak.

“Status tanggap darurat itu situasional, yang lebih penting adalah bagaimana langkah kita di lapangan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, serta dikoordinasikan dengan baik dan efisien. Pemkot Bogor bersama Forkopimda siap siaga dalam menghadapi situasi ini,” tegas Jenal Mutaqin.

Himbauan Waspada untuk Warga Kota Bogor

Mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem, Jenal Mutaqin menghimbau seluruh warga Kota Bogor untuk meningkatkan kewaspadaan. “Kami meminta seluruh masyarakat agar tetap siaga dan waspada terhadap bencana alam,” pesannya.

Pemkot Bogor terus memantau perkembangan situasi dan memastikan seluruh penanganan bencana berjalan maksimal guna melindungi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penandatanganan ini dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung penerapan sistem manajemen K3 (SMK3) untuk meningkatkan produktivitas.

Membangun kesepakatan di antara ketiga lembaga tersebut dilaksanakan pada kesempatan penutupan Bulan K3 Nasional Tahun 2025 di kawasan Patuha Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama dan Kepala Disdamkar Kabupaten Bandung Irman Irianto dan perwakilan PT. Geo Dipa hadir langsung pada pelaksanaan MoU (Memorandum of Understanding) tersebut.

Uka Suska Puji Utama ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa penandatangan perjanjian kerja sama antara Pemkab Bandung yang diwakili BPBD dan Disdamkar dengan PT. Geo Dipa ini.

“Penandatanganan kerja sama ini lebih fokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan berkaitan dengan kebencanaan. Kerja sama ini dilaksanakan karena PT. Geo Dipa adalah sebagai obyek vital dan memiliki bisnis energi panas bumi di Kabupaten Bandung,” kata Uka Suska, Sabtu (22/2/2025).

Menurutnya, terkait dengan obyek vital itu bahwa sejumlah pihak perlu dilaksanakan mitigasi, edukasi kepada masyarakat maupun warga sekitar. Selain itu bagi masyarakat yang ada di sekitar desa-desa yang berdekatan dengan PT. Geo Dipa.

“Kepada masyarakat desa setempat perlu dilaksanakan edukasi maupun simulasi berkaitan dengan kebencanaan. Ini dalam rangka kewaspadaan terhadap bencana,” katanya.

Terkait dengan kerja sama itu, BPBD menyambut baik karena yang namanya bencana tidak bisa diprediksi kapan datang.

“Kemudian dalam penanganan bencana harus ada kolaborasi dengan semua komponen atau berbagai stakeholder. Semua ikut terlibat dalam pencegahan bencana. Dalam hal ini, BPBD sebagai komando. Ini dalam rangka pencegahan karena BPBD dititik beratnya fokus dipencegahan pra-bencana,” ujarnya.

Berkaitan dengan bencana, lanjut Uka Suska, Kabupaten Bandung salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi di Jawa Barat, termasuk di Indonesia.

“Tahun 2024 kemarin, ada bencana banjir, longsor, gempa bumi yang mana warga yang terdampak cukup besar atau cukup banyak,” ungkapnya.

Disebutkan, waktu bencana gempa bumi sebanyak 35.550 warga yang terkena dampak bencana alam tersebut. Mereka tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Bandung.

“Hampir 6000 lebih rumah yang terkena dampak, baik itu rusak berat, rusak sedang, rusak ringan dan rusak sangat ringan. Jadi sangat luar biasa kaitan dengan kebencanaan di Kabupaten Bandung,” ucapnya.

Uka Suska menegaskan bahwa kehadiran PT. Geo Dipa sangat penting dan diperlukan dalam rangka ikut andil dalam penanganan bencana atau pasca-bencana.

“Jadi PT. Geo Dipa bisa ikut kolaborasi baik dalam pra-bencana, saat bencana maupun pascabencana agar berkontribusi kepada masyarakat yang terkena dalam hal penanganan bencana,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD mengungkapkan setelah dibuatkan perjanjian kerjasama ini, nantinya akan dibahas secara spesifik.

“Intinya dari PT. Geo Dipa bersama BPBD akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik itu memberikan edukasi kepada para karyawannya, maupun warga sekitar maupun masyarakat di desa-desa setempat yang berdekatan dengan kawasan PT. Geo Dipa,” tuturnya.

Uka Suska juga berharap kepada perusahaan tersebut agar mendorong desa-desa membentuk desa tangguh bencana (destana) yang saat ini sedang bertahap dalam proses pembentukannya oleh BPBD.

“Pembentukan destana ini sangat penting dalam rangka kemandirian masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana. Jadi kalau ada bencana tidak perlu kaget, bingung. Dengan adanya destana ini nanti diberikan pendidikan, teori, praktek, simulasi. Jadi nanti kalau sudah dibentuk destana, masyarakat bisa menangani sendiri disaat bencana,” ujarnya.

Disaat tidak bisa ditangani, kata dia, destana bisa melaporkan ke pemerintah kecamatan maupun Pemkab Bandung melalui BPBD.

“Disaat terjadi bencana lokal, diharapkan bisa ditangani oleh destana dengan kemandirian di tingkat desa,” harapnya.

Meski demikian, kata dia, BPBD juga turun tangan dalam upaya membantu penanganan bencana di lapangan.

“Intinya mempersiapkan atau menyiapkan warga apabila terjadi bencana jangan sampai bingung. Dengan dibentuknya destana, nanti diberikan pelatihan, simulasi dan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana apabila terjadi angin kencang atau ada banjir, longsor, gempa bumi. Nah disaat darurat bencana ditangani dulu oleh destana, baru lapor ke kecamatan dan BPBD,” tuturnya.

“Hal itu dalam rangka penyelamat jiwa yang paling diutamakan, harga benda, lingkungan sekitar. Jadi apabila ada suatu bencana, desa tersebut bisa menangani baru koordinasi dengan kecamatan dan BPBD setelah ada penanganan awal,” imbuhnya. (Gani MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana alam.

“Bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrem itu di antaranya banjir bandang, genangan banjir, pergerakan tanah atau longsor,” kata Uka Suska di Soreang, Senin siang.

Tak hanya itu, Uka Suska juga mengimbau masyarakat mewaspadai dampak perubahan cuaca ekstrem, yaitu potensi terjadinya angin kencang yang disertai hujan deras.

“Dampak hujan deras disertai angin kencang itu rawan terjadinya pohon tumbang,” katanya.

Uka Suska menyebutkan pohon tumbang itu rawan menimbulkan berbagai ancaman, di antaranya menimpa rumah warga, kendaraan, dan para pengendara yang melintas di jalan raya.

“Pohon tumbang juga dapat mengancam terjadinya gangguan pada jaringan listrik, telepon, dan gangguan lainnya,” ujarnya.

Uka Suska mengajak semua masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya para relawan kebencanaan, untuk mewaspadai berbagai potensi bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrem tersebut.

“Hal ini dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana yang disebabkan oleh berbagai potensi ancaman bencana alam tersebut,” ucapnya.

Ia juga berharap kepada masyarakat maupun para relawan untuk segera melaporkan apabila terjadi bencana alam, baik bencana banjir bandang, banjir genangan, longsor maupun pergerakan tanah.

“Termasuk apabila terjadi pohon tumbang yang menimbulkan kerusakan pada bagian rumah maupun menghambat lalu lintas kendaraan. Meski demikian, kita berharap tidak ada kejadian yang tidak diharapkan, untuk keselamatan kita bersama. Salam tangguh dan salam siaga,” tutur Uka Suska.

(Gani M.S)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. H. Agus Firman Zaini mengatakan, dokumen RPB merupakan dokumen yang dimandatkan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2017.
“untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,” kata Agus didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama di Soreang.

Agus menuturkan, berbagai jenis kejadian bencana yang kerap melanda Indonesia membuat seluruh pihak mengupayakan hal-hal yang dapat mengurangi risiko bencana tersebut.

“Hal ini pula yang mendasari Pemkab Bandung untuk membuat target agar dapat menjadi Kabupaten yang tangguh bencana. Hal tersebut selaras dengan yang tertuangkan dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044,” tuturnya.

Menurut Agus, RIPB tersebut dilaksanakan dalam bentuk rencana nasional penanggulangan bencana yang berlaku selama 5 tahun.
“Adapun substansi dokumen tersebut meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia,” jelas Agus.

Dengan disusunnya RPB bagi setiap daerah, imbuhnya, maka seluruh kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana seperti kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan, harus mengacu pada dokumen RPB yang berada pada setiap daerah.
Diharapkan pula agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga kegiatan RPB akan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan daerah yang aman dan tangguh dari bencana.

“Dokumen RPB juga merupakan suatu upaya agar perencanaan penanggulangan bencana dapat menjadi suatu acuan serta pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, khususnya bagi pemerintah daerah. Sehingga, penyusunan dokumen RPB merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk dapat memenuhi amanat dari UU tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Agus, dengan adanya rencana penanggulangan bencana tersebut dapat dikategorikan sebagai master plan atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 5 tahun.
“Kegiatan ini merupakan rencana daerah yang harus merangkum semua perspektif penanggulangan bencana dari instansi terkait dan unsur TNI/Polri,” katanya.

Disebutkan, rencana penanggulangan bencana sendiri nantinya akan ditetapkan dalam suatu produk hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya di Kabupaten Bandung.

“Saya harap sejumlah pihak untuk menyamakan visi dan misi kita dalam penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik dari dunia usaha, masyarakat, pemerintah, media massa, dan akademisi. Mari kita optimalkan proses penyusunan dokumen RPB agar menghasilkan yang baik dan sesuai dengan kondisi daerah serta responsif disabilitas dan kaum rentan lainnya,” harapnya.

Agus mengungkapkan momentum ini juga diharapkan dapat mengkoordinasikan dan menyatukan komitmen bersama jajaran Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
“Dengan harapan dapat bekerja sama dalam merespon penanggulangan bencana secara efektif dan efisien, melalui rencana aksi yang akan dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Diki Sudrajat mengatakan, pada acara sosialisasi rancangan awal penyusunan dokumen RPB ini bertujuan untuk mensinkronisasi perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana yang meliputi 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana, meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan; penilaian risiko dan perencanaan terpadu; pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik; penanganan tematik kawasan.

Menurut Diki, membentuk tim teknis penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung tahun 2023-2027 yang selanjutnya disebut tim teknis yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung tahun 2023-2027.

Pada sosialisasi itu dihadiri 50 orang yang terdiri dari Forkopimda dan SKPD serta perwakilan dunia usaha, akademisi dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bandung. Narasumber dari Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj