Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena, serta para ketua tim kerja terkait di lingkungan Dinas Kesehatan. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menggarisbawahi keseriusan kedua belah pihak dalam menciptakan ekosistem pangan yang aman dan sehat di Kota Bogor.

Wali Kota Dedie A. Rachim dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemkot Bogor dan BPOM. Beliau menekankan perlunya penguatan Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Pangan sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi yang komprehensif kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari konsumen, pelaku usaha kuliner, hingga produsen pangan.

“Kewenangan yang kita miliki dapat dikombinasikan dan disinergikan untuk menghasilkan langkah konkret, khususnya di Kota Bogor. Penguatan Satgas Keamanan Pangan menjadi prioritas agar edukasi mengenai keamanan pangan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat,” ujar Wali Kota Dedie.

Lebih lanjut, kolaborasi ini juga akan fokus pada upaya penyuluhan berkelanjutan mengenai alternatif bahan baku yang aman sebagai pengganti bahan-bahan berbahaya yang kerap disalahgunakan dalam produksi pangan. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahan yang aman semakin meningkat, dan tindakan tegas dapat diberlakukan bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kepala BPOM di Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Wali Kota Bogor. Beliau memaparkan profil BPOM di Bogor, capaian kegiatan selama tahun 2024, serta rencana strategis untuk tahun 2025. Dalam paparannya, Jeffeta juga mengenalkan berbagai inovasi yang dimiliki oleh Balai POM Bogor, seperti GROW BPOM, Punten Mangga, ToT Cepot, Pojok Literasi, Sister BPOM, dan Pintar UMKM.

“Inovasi-inovasi ini kami hadirkan sebagai wujud komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjamin keamanan obat dan makanan yang beredar di wilayah Bogor,” jelas Jeffeta.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyambut baik sinergi yang telah terjalin antara Dinas Kesehatan dan BPOM di Bogor. Beliau mengungkapkan bahwa koordinasi yang efektif telah berjalan dalam berbagai aspek, mulai dari pengawasan obat dan makanan, kegiatan edukasi, hingga proses penerbitan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Untuk semakin memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan, Retno menyampaikan perlunya pembaruan Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan bersama.

“Beberapa rencana kerja dan kolaborasi antara Pemda Kota Bogor dan Balai POM di Bogor akan segera ditindaklanjuti sesuai arahan Bapak Wali Kota, terutama dalam hal pengawasan obat dan makanan serta pendampingan UMKM dalam menyajikan makanan khas Bogor yang aman dan berkualitas,” tutur Retno.

Lebih lanjut, Retno menyoroti pentingnya peran aktif Satgas Keamanan Pangan dalam mensosialisasikan produk-produk inovatif yang aman sebagai alternatif pengganti bahan berbahaya dalam pangan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan berfokus pada penyediaan media informasi yang edukatif bagi anak-anak sekolah, sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu pada generasi muda, serta pembentukan Surat Keputusan (SK) Pencegahan Resistensi Antimikroba sebagai langkah antisipatif terhadap ancaman resistensi antibiotik.

Sinergi yang terjalin antara Pemkot Bogor dan BPOM Bogor ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pangan yang lebih aman, sehat, dan kondusif bagi pertumbuhan UMKM lokal, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam sidak tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor tidak bergerak sendiri. Mereka menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bogor untuk mendapatkan pengawasan dan evaluasi yang komprehensif.

Setibanya di dapur SPPG yang berlokasi di area kantin sekolah, rombongan legislatif langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh. Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, menemukan sejumlah catatan penting yang memerlukan perbaikan signifikan demi menjaga kebersihan dan kualitas makanan.

“Dalam pemeriksaan tadi, kami menemukan adanya lalat yang hinggap di makanan yang sedang dalam proses pengemasan. Selain itu, kondisi lantai di ruang pengemasan juga kurang terjaga kebersihannya. Penggunaan meja kayu juga menjadi perhatian karena berpotensi menjadi media perkembangan bakteri,” ungkap Rezky dengan nada prihatin.

Sekretaris Komisi IV, Juhana, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan wujud fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi program pemerintah. Ia berharap, temuan dan masukan dari DPRD Kota Bogor dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di masa mendatang.

“Pada prinsipnya, kami sangat mendukung program MBG ini karena manfaatnya yang luar biasa bagi masyarakat. Namun, dengan adanya kejadian keracunan ini, kami merasa perlu untuk memahami secara mendalam proses yang ada. Tujuannya adalah agar kami dapat memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan,” jelas Juhana.

Selain melakukan inspeksi, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi dengan pihak Yayasan Bosowa Bina Insani, pengelola Dapur SPPG, serta perwakilan Pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan hasil diskusi, disimpulkan bahwa insiden keracunan massal ini dapat dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini didasarkan pada jumlah korban yang mencapai hampir 10 persen dari total penerima manfaat. Dinkes Kota Bogor juga menyampaikan informasi terbaru mengenai adanya penambahan kasus korban pada hari tersebut.

“Kami menerima informasi adanya penambahan korban pagi ini. Ini menunjukkan bahwa jumlah korban masih berpotensi untuk bertambah,” kata anggota Komisi IV, Endah Purwanti, dengan nada khawatir.

Menyikapi perkembangan ini, Endah kembali menekankan komitmen DPRD Kota Bogor untuk mendukung program pemerintah pusat yang pro-rakyat. Namun, ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar kejadian keracunan massal serupa tidak terulang kembali.

“Oleh karena itu, kami sangat berharap agar ke depannya ada perbaikan yang signifikan. Pihak yayasan juga diharapkan dapat menunjukkan empati melalui pernyataan dan permintaan maaf. Kami berharap kualitas proses penyajian dan pengiriman makanan dapat ditingkatkan secara menyeluruh,” tegas Endah.

Saat ini, Komisi IV DPRD Kota Bogor masih menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinkes Kota Bogor. Diperkirakan hasil tersebut akan keluar pada Minggu, 11 Mei 2025, dan akan segera ditindaklanjuti dengan rapat terpadu antara DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor.

Anggota Komisi IV lainnya, Karina Soerbakti, menilai insiden keracunan massal ini sebagai pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa setiap program pemerintah pusat memerlukan dukungan penuh dan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat.

“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) ke depannya dapat kita awasi dengan lebih baik demi seluruh warga Bogor yang kita cintai. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kita semua di sini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi terbaik,” pungkas Karina dengan harapan.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

DPN SAPU JAGAD dalam kesempatan ini mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk segera mengambil langkah konkret dalam menertibkan kegaduhan yang terjadi di industri skincare.

Salah satunya adalah akun media sosial yang menamakan diri sebagai DOKTIF (Dokter Detektif) yang diduga semakin agresif dalam menyerang berbagai merek skincare, dengan dalih membongkar dugaan kandungan berbahaya. Perlu diketahui, Doktif Cs bukan penegak hukum. Justru negara melalui BPOM dan POLRI yang lebih berwenang untuk itu.

Maraknya tudingan dan kampanye hitam yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan investigasi medis justru menimbulkan indikasi adanya praktik dugaan pemerasan terhadap produsen dan pelaku usaha di bidang kosmetik.

Namun, di balik klaim tersebut, muncul indikasi kuat bahwa ada kelompok tertentu yang terkoordinir justru diduga memanfaatkan isu keamanan kosmetik sebagai alat pemerasan sistematis terhadap produsen dan distributor dengan berbagai dalih. Bahkan, informasi yang terhimpun diduga melibatkan pengacara kondang di Jakarta untuk somasinya.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, pelaku usaha, dan UMKM untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada indikasi pemerasan. Tim Advokasi Hukum dan HAM siap mendampingi, membantu mengungkap, dan mengawal sampai tuntas,” kata Agus Yusuf Ahmadi.

Bukannya memberikan edukasi berbasis sains dan regulasi yang jelas, kegaduhan ini justru menciptakan ketakutan di masyarakat dengan metode yang jauh dari standar investigasi ilmiah.

Lebih berbahaya apabila menargetkan merek-merek tertentu dengan membangun narasi seolah-olah mereka memiliki otoritas absolut dalam menentukan kelayakan produk, seolah memiliki kewenangan. Padahal, regulasi keamanan produk kosmetik sudah memiliki mekanisme ketat melalui BPOM.

Lebih jauh lagi, modus yang dilakukan dengan menggiring opini publik melalui media sosial, tanpa prosedur uji laboratorium yang sah dan verifikasi dari lembaga resmi negara, semakin memperkuat dugaan bahwa ini bukanlah gerakan murni demi kesehatan masyarakat, melainkan upaya menciptakan tekanan psikologis demi kepentingan tertentu.

Jika tudingan-tudingan ini benar adanya, seharusnya mereka menyerahkan bukti-bukti kepada otoritas yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Bukannya menyebarkan teror kosmetik dan menghakimi tanpa dasar yang valid, yang justru menciptakan kepanikan serta merugikan ekonomi banyak pihak, termasuk UMKM yang sedang berkembang di sektor kecantikan.

DPN SAPU JAGAD mendesak BPOM untuk lebih aktif dalam mengklarifikasi dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak termakan indikasi narasi menyesatkan yang dimainkan oleh kelompok tertentu seolah-olah memiliki kewenangan.

Lebih dari itu, mendesak POLRI harus turun tangan untuk menyelidiki apakah ada unsur pemerasan, pencemaran nama baik, serta penyebaran berita bohong yang dapat merugikan para pelaku usaha ekonomi rakyat dan UMKM.

Kami menegaskan bahwa kehadiran regulasi yang ketat harus diimbangi dengan pengawasan terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Indonesia adalah negara hukum, di mana segala bentuk tuduhan harus dibuktikan melalui jalur resmi, bukan dengan membangun opini liar yang mengancam keberlangsungan ekonomi industri kosmetik secara nasional.

Jika praktik dugaan pemerasan ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya pada industri skincare, tetapi juga kepercayaan publik terhadap regulasi yang telah dibangun.

Oleh karena itu, DPN SAPU JAGAD mendesak BPOM dan POLRI untuk:

1. Mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap pelaku usaha, UMKM, produsen, dan distributor skincare.
2. Menghentikan kegaduhan yang disebabkan oleh narasi tidak berdasar yang menyebarkan ketakutan di masyarakat.
3. Menindak tegas pelaku penyebaran informasi menyesatkan yang tidak didasarkan pada standar ilmiah dari lembaga negara yang sah.

Sudah saatnya negara hadir dalam memastikan regulasi berjalan dengan adil, bukan malah memberi ruang bagi kelompok yang menjadikan isu kesehatan sebagai alat teror ekonomi rakyat.

(Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ratusan massa aksi KSPI dan PARTAI BURUH tersebut menuntut Presiden agar dalam waktu yang secepat cepatnya mengeluarkan kebijakan untuk memecat dengan tidak hormat Mentri Kesehatan dan Kepala BPOM sebagai orang yang dinilai paling bertanggung jawab terhadap hilangnya nyawa 157 bayi di Indonesia .

“PECAT DENGAN TIDAK HORMAT Mentri Kesehatan dan Kepala BPOM sekarang juga dan bentuk Team Pencari Fakta demi mengusut tuntas kasus tersebut serta menghukum seberat beratnya siapapun yang terlibat dalam tragedi hilangnya 157 nyawa bayi2 di Indonesia,” kata Buya Fauzi (Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional PARTAI BURUH) berteriak dalam orasinya.

Ditempat yang sama Presiden KSPI sekaligus Presiden PARTAI BURUH dalam Konferensi Pers di lokasi aksi menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah RI agar menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Helmizan (Sekertaris Umum FSP KEP KSPI sekaligus EXCO PUSAT PARTAI BURUH) juga menyatakan bahwa, “Pemerintah harus berani menutup Pabrik-pabrik Obat yang hanya berorientasi kepada keuntungan semata tanpa memikirkan kondisi bahaya anak-anak bangsa yang mengkonsumsi obat-obatan yang diproduksi,” ujarnya.

Kahar S Cahyono sebagai juru bicara dari proses audiensi dengan pihak Kementerian Kesehatan juga menyampaikan dalam audiensi bahwa ada sebuah kejanggalan dari tragedi yang terjadi pada saat ini dikarenakan tiba-tiba ada pihak asing yang menawarkan obat penawar racun sebagai solusi penanggulangannya .

“Kita tidak akan biarkan kejahatan dibiarkan dan hanya dianggap sebagai keadaan yang biasa biasa saja, kata Buya Fauzi menutup orasinya .

Aksi ditutup setelah Audiensi selesai dilaksanakan dan hasil audiensi disampaikan oleh Kahar S Cahyono. Setelah berita ini diterbitkan pihak Kemenses dan BPOM (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj