“PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah,” ujar Presiden dalam pernyataannya terkait perkembangan PPKM di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Agustus 2021.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Ketiga, kegiatan pengetesan, pelacakan, isolasi, dan perawatan atau 3T secara masif, termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Presiden juga mengakui bahwa pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Menurutnya, pemerintah juga harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan yang diambil tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian.

“Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat,” imbuhnya.

Meskipun sudah mulai ada perbaikan, Kepala Negara mengingatkan bahwa perkembangan kasus Covid-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Oleh karena itu, Presiden mengimbau semua pihak agar terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus Covid-19 ini.

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, serta bantuan subsidi upah yang juga sudah mulai berjalan.

“Program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 30 Juli yang lalu,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, dokter, dan perawat yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa manusia akibat Covid-19. Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang pemerintah terapkan.

“Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19 dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran Covid-19 di hari-hari terakhir,” jelasnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan dermawan yang ikut membantu pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan, memfasilitasi isolasi mandiri, dan upaya-upaya sosial lainnya.

“Covid-19 adalah tantangan yang harus kita atasi bersama melalui usaha dan kerja keras serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini. Insyaallah kita akan dapat segera terbebas dari pandemi Covid-19,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam jenis bantuan yang diberikan oleh Kemensos antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako.

Saat Mensos Risma bertanya kepada seorang warga, di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Aryanih mengaku dimintai uang kresek oleh oknum.

“Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun,” ujar Risma, Rabu (28/7).

Namun, warga tersebut takut jika mengatakan perihal adanya penyelewengan bansos dirinya tidak akan dapat bantuan lagi pada periode berikutnya.

“Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya,” sambungnya.

Hal serupa dirasakan Maryanih, yang juga menerima BPNT. Namun, harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.

“Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta,” ungkap Risma.

Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.

“Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera,” pintanya.

Adanya temuan tangan-tangan jahil di Tangerang, Risma tegas mengatakan sampai detik ini Kota Tangerang paling parah soal penyelewengan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.

Jadi kayaknya ini paling berat, karena sebetulnya yang pertama kartu harusnya dipegang penerima manfaat kan bahaya, kalo kartu itu dipegang oleh orang lain sementara pin nya juga ada disitu tidak boleh semestinya,” tegas Risma. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Jadi itulah kurang lebih pemerintah sudah memberikan perhatian selama PPKM Darurat ini, dan mudah – mudahan masyarakat yang terdampak langsung bisa mendapatkan sedikit manfaat dari program ini,” kata Dedie di Kantor Dinsos, Kecamatan Bogor Tengah.

Di luar itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan pula bantuan berupa bantalan bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Untuk itu, sudah lebih dari 10 ribu paket terdistribusi.
“Ada juga bantuan dari TNI, POLRI dan dari masyarakat langsung. Luar biasa ini masyarakat sangat peduli sangat antusias untuk sama – sama memberikan bantuan pada saudaranya yang kesusahan disaat pandemi covid memuncak saat ini,” sambungnya.

Bantuan paket beras ini, penerima mendapatkan sebanyak 10 kilogram beras dengan kualitas baik dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Dedie juga menyerahkan langsung bantuan tersebut secara simbolis kepada 10 penerima di Kantor Dinsos Kota Bogor.
Di tempat yang sama, Pimpinan Bulog Cianjur, Renato Horison menjelaskan, bantuan ini merupakan program untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka jaminan pangan bagi masyarakat.

“Untuk Kota Bogor sebanyak 115.000 KPM kurang lebih. Jadi ada KPM untuk PKH sebesar 29.000 dan untuk KPM BST-nya sebesar 86.000 penerima,” jelas Renato.
Ia juga menjelaskan, stok beras di gudang Bulog sendiri diklaim sangat cukup.

Makanya, Bulog berani untuk menggelontorkan bantuan karena cadangan pangan yang sangat mencukupi. Begitu juga dengan kualitasnya yang terjamin baik.
“Jadi KPM harus puas. Kalau ada yang jelek bisa ditukar. Ini merupakan jaminan kami mungkin pada saat penyaluran. Dan kegiatan ini serentak untuk kegiatan PPKM Jawa dan Bali,” tambah Renato. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj

BST ini berasal dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengacu data Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah Rp 600 ribu itu merupakan jumlah akumulatif selama dua bulan, yakni periode Mei-Juni.

“Jadi masing – masing KK mendapatkan Rp 600 ribu. Bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi bantalan. Membeli sembako, membeli kebutuhan pokok selama PPKM Darurat,” jelas Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat simbolis penyerahan bantuan perdana BST di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (18/7/2021).

Khusus untuk Kelurahan Paledang, sambung Dedie, mendapatkan jatah sebanyak 631 KK. Di sana, Dedie menyerahkan langsung kepada tiga KK secara simbolis. Setelah itu, distribusi BST dilanjutkan oleh PT POS Indonesia regional Kota Bogor.

“Jadi tidak perlu warga harus khawatir, pemerintah itu memikirkan. Bukan hanya yang 77.500, tapi dari data DTKS itu ada 72.000. Masing – masing keluarga mendapatkan Rp 200 ribu yang masuk DTKS dari bulan ini sampai Desember,” sambungnya.

Di masa pembatasan ini, distribusi BST dilakukan secara door to door. Petugas dari Kantor POS akan mendatangi langsung rumah warga, sekaligus mengidentifikasi ke penerima bantuan. Termasuk melakukan dokumentasi sebagai bukti bantuan sudah tersalurkan.
Selain bantuan BST ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga menyiapkan bantalan sebagai bantuan tambahan. Ada sekitar 10 ribu bantalan. Dimana sekitar 7.000 bantalan tersebut sudah terdistribusi kepada warga yang sedang isolasi mandiri (isoman).
Di luar itu juga ada paket bantuan lainnya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dibantu instansi sektoral bagi warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

“Jadi Insya Allah pemerintah tidak melupakan masyarakat yang sedang kesulitan di tengah kondisi ini, yang terdampak kita carikan jalan keluar. Meskipun jumlahnya sangat relatif, tapi Insya Allah niat baik pemerintah bisa menenangkan warga dikala menghadapi pandemi yang begitu berat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor PT POS Indonesia Kota Bogor, Pupung H menyatakan, sepanjang 30 hari ke depan pihaknya diamanatkan Kemensos untuk penyaluran BST tersebut. Ada total 28 kelurahan dari enam kecamatan yang diupayakan pada 15 Agustus mendatang selesai pendistribusiannya.

“Secara umum verifikasi hampir sama, hanya lokasinya yang berbeda. Kalau dulu lokasinya di komunitas, kelurahan, sekolah, atau lapangan. Sekarang kami yang langsung rumah ke rumah,” kata Pupung.

Pada tahun lalu, kata Pupung, ada sekitar 80 ribu KK yang menjadi penerima bantuan. Jumlah itu turun belum dihitung dengan data susulan yang masuk ke DTKS.
“Bantuan ini tanpa potongan apapun. Dan itu sudah kami imbau juga melalui Dinsos Kota Bogor bahwa jangan sampai terjadi pemotongan apapun namanya,” tegas Pupung menambahkan. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj