Menghadapi ancaman hilangnya mata pencaharian, enam serikat pekerja lintas sektoral bersatu di bawah payung Aliansi SPSB. Koalisi besar ini terdiri dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), KSBSI, Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas KSPSI, SBSI 1992, Serikat Sejati, dan Serikat Buruh Independen. Sedikitnya 1.000 massa aksi memenuhi gerbang utama pabrik, mengubah kawasan industri tersebut menjadi lautan manusia dengan atribut perjuangan.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung hingga 7 Maret 2026 ini membawa misi krusial. Para pekerja mendesak PT TPL untuk tidak “cuci tangan” atas nasib ribuan keluarga yang bergantung pada pabrik tersebut. Tuntutan utama mencakup:

• Pembayaran pesangon sesuai regulasi ketenagakerjaan terbaru.
• Pemberian uang penghargaan masa kerja yang adil.
• Pemenuhan hak-hak normatif lainnya yang seringkali terabaikan dalam proses penutupan pabrik secara mendadak.

Dukungan Elit Nasional & Ancaman “International Pressure”
Perjuangan buruh Toba ini tidak berdiri sendiri. Tokoh buruh nasional, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dan Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan sekaligus sebagai Ketua Industriall Global Union,turun tangan langsung memberikan sokongan moril dan strategis.

Dalam orasinya yang menggelegar di depan massa, Iwan Kusmawan melontarkan peringatan keras kepada manajemen perusahaan. Ia menegaskan bahwa jika jalur diplomasi lokal menemui jalan buntu, kasus ini akan dibawa ke meja hijau internasional.
“Perjuangan ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi soal keadilan dan martabat. Jika hak buruh diabaikan, kami siap membawa persoalan ini ke forum internasional melalui Industriall Global Union yang bermarkas di Jenewa,tegas Iwan sebagai Ketua Industriall Indonesia Council yang disampaikan melalui telekonprens di hadapan aparat kepolisian dan TNI yang melakukan pengawalan ketat.

Di lini lapangan, Ketua DPD SPN Medan, Anggiat, bersama Sekretaris Mince, terus melakukan koordinasi agar aksi tetap kondusif namun memberikan tekanan maksimal (pressure). Meski tensi tinggi, aksi tetap berjalan tertib di bawah pengawasan ketat unsur Koramil dan Polres setempat.

Penutupan operasional PT TPL di Kabupaten Toba ini menjadi lonceng peringatan bagi stabilitas ekonomi daerah. Para pekerja menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sejengkal pun sebelum ada kepastian hitam di atas putih mengenai masa depan dan hak-hak mereka. (IK)

#SaveBuruhTPL #SumateraUtara #TobaPulpLestari #KeadilanBuruh #PHK #SerikatPekerja #SorotRakyat #BuruhBersatu #TPL #KabupatenToba #InfoSumut #BeritaBuruh #SPN #KSBSI #ViralHariIni #Buruh #Demo #Toba #Sumut #PTTPL #PHK #Viral #JusticeForWorkers

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pelantikan ini menjadi penanda penting konsolidasi kekuatan buruh di lingkungan PT Sugih Instrumendo Abadi. Bukan sekedar seremoni struktural, melainkan pengukuhan mandat perjuangan, bahwa serikat hadir sebagai rumah bersama, pelindung hak, dan alat perjuangan kolektif kaum pekerja.

Dalam sambutannya, Ketua DPC SPN Kabupaten Bandung Barat, Budiman, S.H., menegaskan bahwa pelantikan pengurus PSP bukan hanya soal pergantian struktur, tetapi tentang tanggung jawab ideologis dan keberanian sikap dalam membela kepentingan pekerja.

“PSP adalah jantung organisasi di tingkat perusahaan. Dari sinilah denyut perjuangan buruh dimulai. Pengurus yang dilantik hari ini harus menjadi penjaga hak, penyambung suara anggota, dan garda terdepan ketika keadilan di tempat kerja mulai dilanggar,” tegas Budiman.

Ia mengingatkan bahwa tantangan hubungan industrial ke depan tidak semakin mudah. Karena itu, pengurus PSP dituntut untuk memahami regulasi ketenagakerjaan, membangun solidaritas internal, serta menjaga kemandirian serikat dari segala bentuk intervensi yang melemahkan posisi buruh.

“Jabatan dalam serikat bukan kehormatan kosong, tetapi amanah perjuangan. Serikat pekerja tidak boleh jinak di hadapan ketidakadilan dan tidak boleh tercerai oleh kepentingan sempit. Kekuatan kita ada pada persatuan dan keberanian untuk berdiri di pihak yang benar,” lanjutnya.

Budiman juga berharap kepengurusan PSP SPN PT Sugih Instrumendo Abadi mampu menjadikan serikat sebagai ruang pendidikan, advokasi, dan konsolidasi, sehingga kehadiran SPN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja.
Dalam susunan kepengurusan yang dilantik, Hendra Darajat dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua PSP SPN PT Sugih Instrumendo Abadi. Ia didampingi oleh Iqbal Kurnia Fadli sebagai Wakil Ketua I, Wandi Purwanto sebagai Wakil Ketua II, dan Herlina Cucum sebagai Wakil Ketua III.

Roda administrasi organisasi dijalankan oleh Dede Rochendi selaku Sekretaris, bersama Riki Kuswendi (Wakil Sekretaris I), Asep Koswara (Wakil Sekretaris II), dan Dede Maman Suparman (Wakil Sekretaris III). Sementara itu, posisi Bendahara dipercayakan kepada Daryoko.

Dengan pelantikan ini, SPN Kabupaten Bandung Barat kembali menegaskan komitmennya memperkuat organisasi dari tingkat basis. Serikat yang hidup adalah serikat yang bekerja, berani, dan berpihak, karena di sanalah martabat buruh dipertaruhkan.
(TS)

#SPN #BandungBarat #BuruhBersatu #PTSugihInstrumendoAbadi #KesejahteraanPekerja #SerikatPekerjaNasional #Ngamprah

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bipartit yang digelar pada Jumat, 19/12/2025 di Kantor HR HI Tenant Thingsan, Kawasan IMIP, membongkar rapuhnya dasar penjatuhan sanksi terhadap Reski S. Kasala, operator crane PT LAS sekaligus anggota PSP SPN PT LAS, yang sebelumnya diberikan sanksi usai insiden lost crane pada 24 November 2025 lalu.

Manajemen berdalih sanksi dijatuhkan akibat dugaan kelalaian pekerja. Namun dalam forum resmi, dalih itu runtuh. Tak satu pun bukti otentik mampu disodorkan untuk menguatkan tuduhan. Investigasi yang dijadikan pijakan sanksi justru dinilai cacat formil, kering analisa, miskin fakta, dan abai pada realitas lapangan.

Lebih ironis, sanksi SP 2 dijatuhkan saat pekerja masih menjalani masa SP 1, tanpa pendalaman kejadian dan tanpa keberanian manajemen untuk bercermin pada prosedur keselamatan kerja yang semestinya. Disiplin ditegakkan, namun akal sehat ditinggalkan.

Pihak investigator menyatakan bahwa insiden terjadi pada proses lifting ke_sembilan, ketika operator melakukan pengangkatan coil. Pada saat saat itu crane 19 tiba-tiba mengalami loss control (Kehilangan kendali sesaat).
Dari hasil investigasi diperoleh hasil tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa operator Hoist Crane, Reski S, Kasala, melakukan kesalahan dalam prosedur pengoperasian Hoist Crane. Kejadian serupa telahbterjadi dua kali pada tahun ini yang disebabkan oleh kondisi crane yang loss. Gangguan teknis pada crane diduga menjadi penyebab utama sehingga diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kondisi peralatan serta mencegah terulang kembali kejadian serupa.

Tak tinggal diam, Pengurus PSP SPN PT LAS menolak keras praktik disipliner yang sewenang-wenang. Kasus ini diangkat ke meja bipartit sebagai bentuk perlawanan terukur terhadap keputusan sepihak yang merugikan pekerja. Forum tersebut dihadiri lengkap oleh jajaran advokasi dan pengurus PSP SPN PT LAS bersama anggota yang bersangkutan, serta perwakilan manajemen PT LAS, HRD, HR HI, Disipliner, petugas K3, hingga Pengawas Divisi Hoist Crane.

“Kami menyayangkan kinerja Disipliner yang gegabah. Namun kami tetap mengapresiasi sikap pimpinan PT LAS yang akhirnya memilih jalan benar dengan mencabut sanksi terhadap anggota kami,” tegas Paulus Sarambu, SH, Advokasi PSP SPN PT LAS.

Bagi PSP SPN PT LAS, kemenangan ini bukan sekadar soal pencabutan sanksi, melainkan penegasan arah hubungan industrial. “Mufakat dalam forum bipartit ini membuktikan bahwa hubungan kemitraan industrial bisa berjalan sehat ketika dialog dikedepankan dan ego kekuasaan diturunkan,” ujar Jumri Bandaso, Advokasi PSP SPN PT LAS.

Nada lebih keras disampaikan Ketua SPN PT LAS, Awi Pima Pala’langan. Ia menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan. “Disipliner PT LAS wajib berbenah. Jangan lagi menjatuhkan sanksi secara membabi buta tanpa analisa yang adil dan bertanggung jawab. Pekerja bukan objek hukuman, melainkan subjek yang harus dihormati hak dan martabatnya,” tandasnya.

Dengan dicabutnya SP 2 tersebut, PSP SPN PT LAS kembali menegaskan satu pesan tegas: keadilan tak bisa dipatahkan dengan surat peringatan, dan setiap tindakan sewenang-wenang akan selalu dilawan dengan data, keberanian, dan solidaritas. (TN)

#Morowali #IMIP #BuruhMelawan #KeadilanBuruh #SPN #PTLAS #SerikatPekerja #Bipartit #HakPekerja #InfoMorowali #SolidaritasBuruh #SultraHits

Editor & Penerbit: Den.Mj

Perwakilan buruh hanya diterima oleh oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana dan Diana Ardhianthy Utami selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang beserta staff nya di pendopo Kabupaten Serang.

Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saepulloh, S.H M.M., menegaskan bahwa kehadiran buruh di pendopo Kabupaten Serang bukan untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang telah di buat oleh Pemerintah Pusat. Dari awal, buruh sudah secara tegas menolak regulasi pengupahan dengan formula yang dimana di dalamnya mengandung unsur indeks tertentu dan dinilai tidak berpihak kepada buruh.
“Beberapa waktu lalu kami sudah menyampaikan penolakan tegas terhadap RPP pengupahan yang mana sekarang sudah menjadi PP dan waktu itu pihak pemda sudah mengeluarkan surat rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah di tingkat atas, oleh karena itu kami datang untuk mengingatkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk tetap membantu kami dalam konteks perjuangan upah.” kata Asep.

Asep khawatir jika pemerintah lebih memilih untuk sering berkoordinasi dengan para pemilik modal dari pada dengan pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh, sehingga rekomendasi kenaikan upah nantinya tidak akan berpihak kepada kepentingan buruh di Kabupaten Serang.

Namun, kekecewaan buruh semakin bertambah karena tidak ada satu pun perwakilan pemerintah daerah yang dinilai mampu memberikan jawaban tegas dan pasti atas tuntutan aksi. Asep menegaskan buruh berharap pemerintah daerah berani mengambil sikap keluar dari aturan pengupahan yang merugikan buruh.

“Kami berharap pemerintah daerah Kabupaten Serang berani keluar dari aturan, dan melakukan langkah nyata untuk kebaikan buruh.” tegasnya. (Mumun)

#KabupatenSerang #BuruhSerang #InfoSerang #DemoBuruh #UpahLayak #SerangHariIni #RatuRachmatuzakiyah #ASPSB #EkonomiSerang #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pemberitahuan resmi telah disampaikan PSP SPN PT IRNC kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Morowali serta manajemen perusahaan. Aksi mogok direncanakan berlangsung selama tiga hari, pada 16–18 Desember 2025.

Dalam dua putaran bipartit sebelumnya, terdapat 11 poin tuntutan dari pihak serikat. Meski lima di antaranya telah dipenuhi, PSP SPN menilai masih ada enam tuntutan krusial yang menyangkut perlindungan, keadilan, dan kelayakan bagi pekerja. Keenam tuntutan tersebut meliputi :

1. Penambahan karyawan untuk mencegah beban kerja ganda operator dalam pendistribusian BBM

2. Penghapusan diskriminasi tunjangan skill dan kinerja, termasuk penyetaraan nominal untuk jabatan yang sama.

3. Penerapan sistem lembur yang adil, sesuai dengan jam kerja yang berlaku.

4. Penambahan fasilitas antar-jemput karyawan.

5. Penerapan keadilan pemberian tunjangan produksi di Divisi BBM sebagaimana divisi-divisi lain.

6. Pemenuhan tunjangan komunikasi.

Setelah kajian internal, PSP SPN menetapkan lima tuntutan utama sebagai dasar mogok kerja kali ini, dengan penekanan khusus pada poin pertama dan kelima, dua kebutuhan yang dinilai langsung menyangkut hak dan kesejahteraan pekerja di lapangan.

Furqan, Ketua PSP SPN PT IRNC, menyatakan bahwa mogok kerja ini bukan sekadar aksi, melainkan seruan agar manajemen dan pemangku kebijakan menaruh perhatian serius terhadap kondisi di lapangan.

“Kami berharap Direksi dan Dinas Ketenagakerjaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan departemen dan HR. Ini sudah kali kedua kami melakukan mogok, dan hal seperti ini tidak akan terulang jika ada ketegasan dan keberpihakan pada aturan,” tegasnya kepada awak media sorotrakyat.com, Selasa (09/12/2025).

Dengan latar perundingan yang kembali menemui jalan buntu, para pekerja menegaskan bahwa aksi mogok kali ini adalah langkah terakhir untuk memperjuangkan hak yang mereka yakini seharusnya diberikan tanpa syarat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT IRNC Morowali belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi mogok kerja yang akan segera dilakukan.

(TSA)

#PTIRNC #MogokKerjaIRNC #SPNMorowali #Morowali #Ketenagakerjaan #SerikatPekerja #NikelIndonesia #HakPekerja #IndustrialRelations #MorowaliIndustri

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang diinisiasi oleh Polda Jawa Barat ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara kepolisian dan elemen serikat pekerja. Apel ini secara khusus bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang momentum akhir tahun yang sarat akan dinamika industrial, seperti penetapan upah minimum dan agenda unjuk rasa nasional.

Dalam apel yang berlangsung sejak pagi hari, tampak hadir perwakilan dari berbagai federasi dan konfederasi serikat pekerja di Jawa Barat. Salah satu delegasi yang hadir secara langsung adalah Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor, dipimpin langsung oleh Ketua DPC SPN Kota Bogor, Budi Murdika.

“Kehadiran kami di sini bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi sebagai bentuk loyalitas dan komitmen SPN untuk menjaga hubungan yang konstruktif antara buruh, aparat, dan negara,” ujar Budi Murdika di sela kegiatan, 11 November 2025.

Ia menegaskan bahwa sinergi yang baik antara pekerja dan aparat adalah fondasi utama bagi terciptanya iklim industri yang kondusif, stabil, dan berkeadilan di Jawa Barat.

Apel Akbar ini menjadi panggung pengukuhan komitmen bersama. Dalam kegiatan tersebut, Polri dan perwakilan serikat pekerja menyepakati sejumlah poin penting untuk kerja sama strategis ke depan, yaitu:

Mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Jawa Barat.

Menjadi mitra aktif Polri dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah provinsi.

Menjadi pelopor tertib berlalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Selain pembacaan komitmen, apel ini juga berfungsi sebagai momen kebersamaan dan konsolidasi antarburuh. Para peserta saling bertegur sapa, bertukar pengalaman, dan memperlihatkan semangat persatuan gerakan pekerja yang solid.

“Apel seperti ini penting untuk memperkuat rasa saling percaya antara aparat dan buruh. Jika komunikasi lancar, setiap dinamika di lapangan bisa diselesaikan dengan dialog, bukan konfrontasi,” tutur salah satu perwakilan buruh dari Bogor.

Apel Akbar Buruh Jawa Barat di Mapolda Jabar menjadi simbol baru bahwa gerakan buruh tidak harus selalu identik dengan demonstrasi dan konflik. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa buruh mampu bertransformasi menjadi mitra strategis aparat dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan publik.

Kehadiran SPN Kota Bogor dan berbagai serikat pekerja lainnya menegaskan bahwa semangat solidaritas dan sinergi tetap menjadi ruh utama dalam perjuangan buruh di Jawa Barat menuju hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

(FAS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua DPD SPN Sumut, Ir. Anggiat Pasaribu, menekankan bahwa kondusivitas harus dijaga apapun hasil keputusan UMP nantinya. Pihaknya berharap regulasi upah yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dapat diterima baik oleh pekerja, pengusaha, maupun pemerintah, tanpa menimbulkan kesenjangan di Sumut.

“Serikat pekerja dan buruh berharap kenaikan upah tahun 2026 berada di kisaran 8,5% hingga 10,5%,” ujar Anggiat.

Namun, ia mengakui angka tersebut dinilai cukup berat bagi sebagian pengusaha. Menurutnya, jika kenaikan upah tidak sesuai harapan buruh, negara harus hadir untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. “Selama harga barang terkendali dan upah mencukupi kebutuhan hidup, maka situasi akan tetap baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kadisnaker Sumut, Ir. Yuliani Siregar, MAP, menyampaikan bahwa Pemprov telah beberapa kali menggelar forum pembahasan bersama perwakilan pekerja dan pengusaha untuk mencegah gejolak sosial pasca-pengumuman UMP.

Senada, Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Decky Hendarsono, menekankan pentingnya keamanan dan stabilitas sosial selama proses penetapan upah. “Apapun keputusan terkait upah, yang utama adalah kondusivitas. Kami berharap pengusaha menciptakan iklim usaha yang sehat, dan para pekerja memperoleh kehidupan yang layak,” katanya.

Dr. Agusmidah, Pakar Hukum Ketenagakerjaan dari USU, menjelaskan bahwa secara konsep, di Indonesia tidak ada istilah ‘kenaikan upah’, melainkan penyesuaian upah terhadap kenaikan harga kebutuhan hidup. Faktor penentu utamanya meliputi kondisi ekonomi nasional, peran serikat pekerja dalam negosiasi kolektif, serta perbedaan regional dan sektoral.

FGD ini diharapkan menjadi wadah konstruktif untuk menghasilkan kebijakan upah yang adil, berimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan dunia usaha di Sumatera Utara.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Dr. Agusmidah, SH, MH, Pengamat Buruh Hawari, SH, MH, Sekretaris Eksekutif DPP Apindo Sumut Bambang Hermanto, SH, MH, dan Ketua DPD KSPSI CP Nainggolan, SE, MAP. (T-08)

#UMP2026 #UpahMinimumProvinsi2026 #PenetapanUpahSumut #SPNSumateraUtara #UpahMinimum #DisnakerSumut #KondusifitasBuruh #KenaikanUpahBuruh

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam wawancara eksklusif dengan Sorotrakyat.com, Iwan Kusmawan, S.H., Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) sekaligus Presiden IndustriALL Global Union untuk Indonesia, menegaskan pentingnya pertemuan ini. “Ini bukan hanya sekadar pertemuan, melainkan bukti nyata kuatnya solidaritas internasional serikat buruh. Solidaritas adalah kunci utama kita dalam menghadapi tantangan industri yang terus berubah,” tegasnya.

Agenda pertemuan hari pertama berfokus pada pembaruan informasi terkini dari jaringan serikat buruh Pou Chen. Sesi ini juga diwarnai dengan presentasi langsung dari manajemen Pou Chen, yang memberikan gambaran transparan mengenai performa finansial dan kondisi hubungan industrial.

Diskusi mendalam tentang uji tuntas hak asasi manusia (Human Rights Due Diligence) menjadi sorotan utama. Jaringan Serikat Buruh Global Pou Chen berkomitmen untuk memastikan setiap pekerja memiliki peran yang berarti dan hak-haknya dijamin.

Iwan Kusmawan menambahkan, peran serikat buruh sangat krusial dalam memastikan standar ketenagakerjaan yang adil dan bermartabat. “Kita tidak bisa hanya menunggu. Serikat buruh harus proaktif dalam mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi semua,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Jaringan DPP SPN, Eko Purwantoro, S.T., menyoroti peran strategis keterlibatan brand dalam forum ini. “Selain menghadirkan perwakilan manajemen Pou Chen, kita juga mengundang pihak brand. Hari ini hadir perwakilan dari Adidas South East ASEAN serta VF Corporation sebagai induk sejumlah merek ternama,” jelas Eko.

“Dialog ini cukup konstruktif karena serikat pekerja menyampaikan presentasi dan langsung mendapat tanggapan dari pihak brand. Kita menegaskan bahwa permasalahan di lapangan, khususnya di pabrik, juga menjadi tanggung jawab brand. Inilah yang membedakan pertemuan ini,” tambahnya.

Memasuki hari kedua, fokus pertemuan beralih ke perumusan rencana strategis yang lebih konkret. Para perwakilan serikat buruh tidak hanya berdiskusi, tetapi juga menghasilkan sejumlah langkah nyata, antara lain:

• Pembentukan Pusat Kompetensi dan Proyek: Disepakatinya inisiatif untuk meningkatkan kapasitas serikat buruh melalui pelatihan dan pertukaran pengetahuan, sehingga setiap afiliasi memiliki kemampuan advokasi yang lebih mumpuni.
• Perumusan Rencana Aksi Nasional: Setiap delegasi serikat buruh menyusun panduan strategis di tingkat lokal agar komitmen global dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di masing-masing negara.

Pertemuan di Bogor ini menegaskan bahwa Jaringan Serikat Buruh Global Pou Chen adalah wadah yang proaktif dalam membangun hubungan industrial yang konstruktif. Dengan langkah-langkah konkret ini, mereka berupaya memastikan suara pekerja selalu didengar dan dihargai, sekaligus menjadi inspirasi bagi gerakan buruh global lainnya.

Sebagai penutup, Iwan Kusmawan menegaskan kembali makna strategis pertemuan yang dilakukan semata-mata untuk memastikan bahwa suara buruh tidak akan pernah sirna. “Apa yang kita lakukan di Bogor ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan pekerja di seluruh dunia. Inilah cara kita memastikan bahwa suara buruh tidak akan pernah hilang,” pungkasnya. (KDR)

#SPN #SerikatPekerjaNasional #PouChen #IndustriALL #BuruhGlobal #HakPekerja #SolidaritasBuruh #Bogor #HRDD #DialogSosial #RantaiPasok #Adidas #VFCorporation

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusman, aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang akan melibatkan puluhan ribu massa. “Ini adalah aksi damai. Kami akan menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan dan kericuhan,” tegas Iwan kepada Sorotrakyat.com.

Aksi ini dijadwalkan dimulai pada pagi hari. Massa akan mulai berkumpul pada pukul 07.30 WIB dari berbagai lokasi. Titik kumpul utama akan dipusatkan di area TVRI dan Parkir Timur Senayan pada pukul 09.30 WIB, tempat bus-bus pengangkut massa akan disiapkan.

Selanjutnya, seluruh peserta akan melakukan long march menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 09.30 WIB, dengan acara inti demonstrasi dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Aksi ini tidak hanya menyoroti satu isu, melainkan enam tuntutan yang saling terkait dan membentuk fondasi perjuangan buruh di Indonesia. Enam isu tersebut adalah:

1. HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah): Menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing yang dianggap merugikan dan menolak penetapan upah minimum yang tidak layak.
2. Stop PHK: Mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus guna menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif.
3. Reformasi Pajak: Menuntut kebijakan perpajakan yang lebih berpihak kepada kaum buruh.
4. RUU Ketenagakerjaan: Mendorong agar Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro-pekerja segera dibahas dan disahkan.
5. Revisi UU Pemilu: Menuntut revisi Undang-Undang Pemilu untuk memastikan representasi politik yang lebih kuat bagi kaum buruh.
6. Pemberantasan Korupsi: Mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah nyata untuk memberantas korupsi yang merugikan rakyat.

Menurut Iwan, aksi ini adalah manifestasi dari perjuangan para buruh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. “Kami akan terus menyuarakan aspirasi kami sampai tuntutan ini didengar dan diwujudkan,” pungkasnya.
(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kekhawatiran mendalam melanda ratusan ribu anggota SPN yang tersebar di 18 provinsi. Sebanyak 267.800 pekerja yang tergabung dalam serikat ini merasa resah menyusul terungkapnya kasus pembobolan dana JHT di beberapa daerah di Jawa Barat. Menyikapi situasi genting ini, SPN mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk terus mengusut tuntas kasus tersebut dan mencegah potensi meluasnya praktik kejahatan serupa ke seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Umum SPN, Iwan, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa, “tindakan pembobolan dana JHT merupakan bagian dari tindak pidana kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Beliau menekankan bahwa Jaminan Hari Tua adalah amanah dan tabungan penting bagi pekerja sebagai bekal di masa pensiun, yang setiap bulannya disisihkan melalui kontribusi pekerja dan pemberi kerja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, “SPN secara lantang mendesak pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kejadian ini. Mereka menuntut adanya pernyataan resmi dan langkah-langkah konkret dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin keamanan dan pengelolaan dana JHT seluruh pekerja di Indonesia. Aksi unjuk rasa yang akan datang diharapkan menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan klarifikasi yang transparan dan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak pekerja,” tegas Iwan.

Aksi unjuk rasa ini diprediksi akan melibatkan sejumlah besar anggota SPN dari berbagai wilayah Jabodetabek. SPN telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka secara damai namun tegas di depan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Mereka berharap suara para pekerja dapat didengar dan tindakan nyata segera diambil untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana JHT.

(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj