Kegiatan yang telah memasuki hari keempat pada Selasa (10/03/2026) ini bertujuan untuk memetakan potensi tinggalan benda cagar budaya di bawah permukaan tanah sebelum proyek infrastruktur jalan dilanjutkan. Namun, langkah teknis ini justru memicu perdebatan mengenai kedalaman penggalian dan efektivitas metode yang digunakan.

Koordinator Tim Test Pit BPK IX Jawa Barat, Yudis, menjelaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari prosedur standar arkeologi untuk memastikan tidak ada situs atau artefak yang rusak akibat pembangunan. Rencananya, penelitian lapangan ini akan berlangsung selama delapan hari penuh.

“Kami melakukan pengumpulan data dengan metode ekskavasi terkontrol. Ini bukan sekadar menggali lubang, melainkan dikupas secara bertahap setiap 20 cm untuk melihat stratigrafi tanah dan potensi artefak di setiap lapisannya,” papar Yudis di lokasi.

Hingga hari keempat, tim telah membuka sekitar 7 hingga 8 kotak uji gali. Namun, Yudis mengakui bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi arkeologis yang signifikan. Ia menduga adanya kemungkinan transformasi lahan akibat faktor alam seperti longsoran di masa lalu yang mengubah susunan asli lapisan tanah di area tersebut.

FKPP Kritik Kedalaman Galian: “Sumur 7 Terkubur 7 Meter!”

Di sisi lain, proses ini mendapat evaluasi kritis dari Luthfi Suyudi, Ketua Forum Kabuyutan Pakuan Pajajaran (FKPP). Menurutnya, penggalian dangkal yang dilakukan tim BPK IX tidak akan mampu menyentuh substansi sejarah Sumur 7 yang menjadi ikon kawasan tersebut.

Luthfi menegaskan bahwa berdasarkan data lapangan dan ingatan kolektif masyarakat, situs Sumur 7 saat ini berada di bawah timbunan tanah urugan yang mencapai kedalaman sekitar 7 meter.

“Mereka hanya menggali beberapa meter saja. Padahal, rahasia Sumur 7 itu terkunci jauh di bawah, tertimbun urugan setebal 7 meter. Jika hanya di permukaan, tentu hasilnya nihil. Kami mendesak BPK IX untuk menggali sesuai kedalaman situs yang sebenarnya agar sejarah besar di balik lokasi ini benar-benar terungkap,” tegas Luthfi dengan nada skeptis.

Kesenjangan antara metode standar arkeologi dan ekspektasi pelestarian nilai sejarah lokal ini menjadi tantangan besar. Warga dan budayawan berharap agar proyek jalan baru ini tidak justru mematikan sisa-sisa kejayaan Pakuan Pajajaran yang mungkin masih bersemayam di balik tanah Lawang Gintung. (HS)

#Arkeologi #Sumur7 #LawangGintung #SejarahBogor #CagarBudaya #BPKIX #KotaBogor #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sudah beberapa kali FKPP berupaya berdialog dan beraudiensi dengan DPRD Kota Bogor, namun upaya tersebut dinilai sia-sia. Ketua Umum FKPP, Lutfi Suyudi, dengan tegas menyatakan kekecewaannya.

“Kami sudah berulang kali datang, bahkan yang terakhir audensi dengan Ketua DPRD, namun yang kami terima hanya janji manis yang tidak pernah terealisasi. Persoalan Cagar Budaya ini adalah marwah Kota Bogor, bukan komoditas politik! Jika audiensi hanya berakhir dengan janji-janji kosong, maka saatnya rakyat berbicara langsung di jalan!” tegas Lutfi dengan nada lantang.

Lufti Suyudi, dengan suara yang lantang dan penuh kemarahan, melayangkan kritik paling kerasnya terhadap Pemkot dan DPRD Bogor. Ia menuding adanya kejahatan budaya yang terstruktur di balik rencana proyek tersebut.

“Ini bukan hanya soal jalan! Ini soal harga diri dan penghormatan kita terhadap jejak sejarah bangsa, terhadap warisan leluhur. Kami menduga keras ada upaya penghapusan jejak sejarah demi kepentingan segelintir pihak, dan ini adalah KEJAHATAN BUDAYA yang tak termaafkan!” tegas Lufti dengan nada berapi-api, mendesak agar DPRD segera membatalkan anggaran.

“Perihal akses jalan, kami FKPP sudah menyarankan solusinya ke Pemkot dan DPRD Kota Bogor dengan membangun membangun Jalan flyover (jembatan layang), bahkan dengan biaya lebih efisien,” jelasnya.

Lufti menuntut agar anggaran pembebasan lahan yang dianggapnya cacat hukum dan moral segera dicabut, serta meminta pertanggungjawaban atas dugaan perusakan situs.
“Pemkot Bogor harusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga Cagar Budaya, bukan malah menjadi eksekutor perusakan. Kami menuntut agar anggaran pembebasan lahan itu dibatalkan segera! Dana rakyat tidak boleh digunakan untuk melegalkan pelanggaran hukum dan sejarah. USUT TUNTAS dan PENJARAKAN para pelaku perusakan situs Cagar Budaya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010!” serunya dengan tegas.

Perlawanan FKPP kini tidak hanya di jalanan, tetapi juga di meja hijau. Lutfi Suyudi mengungkapkan bahwa dukungan hukum terhadap FKPP sangat solid.
“Kami tidak main-main! Saat ini, sudah ada 22 pengacara profesional yang telah tergabung dalam tim hukum FKPP. Mereka siap menggugat dan melawan setiap kebijakan Pemkot yang melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Dan jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah. Kami akan pastikan bahwa keadilan ditegakkan dan warisan leluhur tidak akan punah di Kota Bogor!” tegas Lutfi menunjukkan keseriusan organisasinya.

Sebagai puncak penolakan, FKPP dan seluruh elemen pendukungnya menyerukan aksi demonstrasi terbuka bertajuk “Seruan Aksi: Batalkan Anggaran Pembebasan Lahan di Kawasan Cagar Budaya!” Bahkan, dukungan dari kalangan mahasiswa pun dipastikan akan membanjiri aksi ini.
Aksi ini didukung oleh 110 ormas dan solidaritas Para Kesultanan besar dari Banten, Cirebon, Sumedang, Garut, hingga Demak, menandakan isu pelestarian ini telah menjadi isu nasional.
Aksi tersebut akan digelar pada Kamis, 13 November 2025, Pukul 13.00 WIB (Tepat Waktu) di Depan Gedung DPRD Kota Bogor dengan tuntutan utama;

• BATALKAN Anggaran Pembebasan Lahan.
• USUT & Penjarakan Pelaku Perusakan Situs Bunker Mandiri.
• HENTIKAN Pelanggaran UU Cagar Budaya No. 11/2010.

Ketua FKPP menyerukan undangan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Kota Bogor, dan Pers. “Mari bersatu menolak penghapusan jejak leluhur demi kepentingan segelintir pihak. Selamatkan Warisan Leluhur, Tegakkan Keadilan!” pungkas Lufti Suyudi.
(KDR)

#UsutPerusakBunker #SelamatkanWarisanBogor #FKPPBergerak #LuftiSuyudi #TolakPenghapusanJejakLeluhur #CagarBudayaHargaMati #KementerianBudaya #PresidenPrabowo #DprdKotaBogor #KDM

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aksi ini dipicu rencana Pemkot Bogor menjadikan area tersebut sebagai jalan alternatif, menyusul longsor di Jalan Saleh Danasasmita akibat proyek double track dan underpass PT KAI.

Ketua FKPP, Luthfi Suyudi, bersama 110 perwakilan organisasi pendukung, menyatakan sikap bulat menolak rencana tersebut dengan dalih apa pun.

“Kami sebagai pewaris dari peninggalan sejarah, dan merasa keturunan darah Kabuyutan Pakuan Padjadjaran, FKPP melakukan sikap tegas dan tanpa kompromi menolak pengrusakan kawasan Cagar Budaya tersebut,” tegas Luthfi Suyudi, menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyentuh urat nadi sejarah dan identitas Sunda.

Situs Bungker Mandiri sendiri telah resmi tercatat sebagai Situs Cagar Budaya. Sementara Sumur Tujuh Pancuran yang terletak di Kampung Blok Bengkok, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, memiliki nilai historis dan spiritual yang tak ternilai.

Sekretaris FKPP, Gugum Gumelar, menawarkan solusi yang dianggap lebih rasional dan minim biaya. Ia berharap Walikota Bogor, Drs. Dedie A Rachim, dapat bekerja sama merawat dan menjaga peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran tersebut.

“Kami berharap Pemkot bisa bersama-sama merawat dan menjaga peninggalan sejarah yang salah satu paling utama, peninggalan sejarah dari Kerajaan Pajajaran dalam hal saat ini kaitan Sumur Tujuh dan yang lainnya. Termasuk penggunaan kembali jalan asal untuk diperbaiki, ketimbang mesti merusak kawasan Cagar Budaya, dan bahkan tidak harus keluar biaya yang besar,” ungkap Gugum.

Ia pun sempat menyinggung  pembangunan jalan diatas laut saja bisa dilakukan. “Contohnya jalan diatas laut saja bisa dilakukan kenapa ini tidak bisa,” jelas Gugum dalam pertemuan tersebut

Sorotan Kasus Pengrusakan yang Tak Tuntas Sejak 2018

FKPP juga kembali menyinggung luka lama. Gugum Gumelar mengungkapkan bahwa pada Desember 2018 di masa kepemimpinan Walikota Bogor sebelumnya, Bima Arya Sugiarto kawasan Cagar Budaya di lokasi yang sama telah dirusak dengan ditimbunnya lokasi Sumur Tujuh dan Plang Cagar Budaya bunker Mandiri yang dirusak menggunakan kendaraan alat berat. Pengrusakan tersebut dilakukan oleh pihak Bazjenet yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

“Laporan ke Polsek Bogor Selatan kala itu, sayangnya, tidak mendapatkan tindak lanjut proses hukum hingga 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen penegakan hukum dan perlindungan cagar budaya di Kota Bogor,” tegas Gugum.

Walikota Bogor, Dedie A Rachim, yang didampingi Kadis PUPR, Kadis Budpar, dan Kabag Hukum, belum menyepakati tuntutan FKPP. Beliau menyatakan butuh waktu untuk mempelajari semua yang disuarakan dalam rangka menjaga dan merawat sejarah kawasan Dayeuh Pakuan Padjadjaran.

Menanggapi kasus pengrusakan 2018, Walikota hanya menjawab bahwa hal itu “mesti ditanyakan pada pihak kepolisian,” ucapnya.

Dedie A. Rachim, dalam kesempatan tersebut menyinggung para pendahulunya yang tidak menetapkan lokasi tersebut sebagai kawasan cagar budaya.‎‎

“Pemerintahan ini sudah berjalan puluhan tahun dan berganti beberapa kali Wali Kota. Jadi pertanyaannya, kenapa tidak ditetapkan oleh pendahulu kita?” ujar Dedie.

Pertemuan singkat yang diwarnai aksi damai para pendukung di luar ruang rapat ini, berakhir tanpa kesepakatan. FKPP dengan tegas memberikan tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kepada Walikota Bogor untuk memberikan jawaban yang berlandaskan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Ini adalah alarm keras: Akankah Kota Bogor memilih pembangunan jalan sementara atau perlindungan abadi atas sejarah Pakuan Padjadjaran? Kita tunggu sikap Pemkot Bogor dalam 10 hari ke depan. (KDR)

#SavePakuanPadjadjaran #CagarBudayaBogor #ForumKabuyutanPakuanPajajaran #FKPP #SumurTujuh

Editor & Penerbit: Den.Mj

Tuntutan tersebut dilayangkan karena Pemkot (Pemerintah Kota) Bogor dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam tuntutannya, MPBABPP meminta Pemerintah Kota Bogor untuk:

• Menjalankan Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Menjalankan Kesepakatan Bersama tanggal 6 Juli 2023.
• Menjalankan Berita Acara tanggal 31 Juli 2023.
• Mengaudit APBD Rp16 miliar atas Proyek Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran.
• Memproses hukum Wali Kota Bogor dan Kadisparbud Kota Bogor apabila ada dugaan tindak pidana.

Lutfi Suyudi, selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat dan GJS (Garda Jawara Silat) juga humas MPBABPP usai acara press conference kepada media sorotrakyat.com mengatakan bahwa tuntutan tersebut dilayangkan karena Pemerintah Kota Bogor telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kawasan Batutulis telah didaftarkan sebagai Dayeuh Pakwan Padjadjaran melalui Sisregnas Cagar Budaya pada sekitar tahun 2018.

Namun, Pemerintah Kota Bogor tetap berencana membangun Musium Pajajaran atau Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran dengan desain Candi Bentar. Desain tersebut dinilai tidak sesuai dengan identitas wilayah kesundaan.

“Pemerintah Kota Bogor telah melakukan perubahan desain dari Candi Bentar menjadi Candi Bentar Sunan Gunung Djati. Namun, pada akhirnya dalam pertemuan dengan masyarakat, Pemerintah Kota Bogor tetap bertahan pada desain Candi Bentar Sunan Gunung Djati,” kata Lutfi. Senin (26/12/2023).

Lutfi menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bogor juga telah melanggar Kesepakatan Bersama tanggal 6 Juli 2023. Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Kota Bogor sepakat untuk tidak menghancurkan gerbang Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran. Namun, gerbang tersebut telah dihancurkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Kami meminta kepada Aparatur Penegak Hukum, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dan melakukan audit terhadap APBD Rp16 miliar atas Proyek Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran,” pungkas Lutfi.

Sementara pihak pemkot bogor setelah berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapannya terkait tuntutan yang disampaikan para budayawan. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pura Tirta Empul berada di sebelah timur Istana Kepresidenan Tampaksiring ini, memiliki sumber mata air yang sangat jernih dan selalu digunakan sebagai tempat upacara keagamaan dan pada zaman sekarang tempat tersebut banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Presiden Indonesia ke tujuh Jokowi, sapaan akrabnya ini, mendorong kepada seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama memelihara keasrian salah satu aset negara supaya tetap terjaga.

“Saya titip pesan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, karena ini adalah aset negara, aset rakyat, aset masyarakat adat. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa adat dan juga pemerintah daerah,” tegasnya, pada Jumat (6/5). Diketahui, Pura Tirta Empul termasuk dalam lanskap subak dan pura daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan. Dan, tyang telah ditetapkan pada tahun 2012 menjadi salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO.

Selaku Bendesa adat Pura Tirta Empul, Made Mawiarnata, yang pada saat itu mendampingi Kepala Negara, mengatakan saat awal pandemi covid-19, pariwisata di Pura Tirta Empul sangat menurun. Namun, saat ini wisatawan mulai meningkat kembali. “Pada saat ini wisatawan sudah mulai berdatangan, terutama dari wisatawan domestik. Dari mancanegarapun sudah ada, namun hanya beberapa saja,” jelas Made. Lebih lanjut lagi, Made Mawiarnata mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperkenalkan kembali Pura Tirta Empul secara luas. Tujuannya ini, agar dapat lebih menarik wisatawan untuk berkunjung ke cagar budaya tersebut.

Pada kesempatan itu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj