Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Hanafi melakukan sosialisasi kepada 38 KK tersebut di aula Kantor Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (16/1/2025).

Hanafi mengatakan, secepatnya 38 KK ini akan menempati 38 unit bangunan rumah di Kampung Ciranjang, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan. Terdiri dari 24 KK dari Kelurahan Empang, 13 KK dari Kelurahan Batu Tulis, dan 1 KK dari Lawang Gintung.

Ia menjelaskan, bangunan ini merupakan bantuan stimulan pembangunan rumah yang menggunakan anggaran dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Proses yang dilalui pun cukup panjang. Pemkot Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melakukan koordinasi dengan BNPB, mulai dari pengajuan bantuan, kesiapan lahan, survei lokasi, hingga proses pembangunan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan.

Warga harus menunggu kurang lebih dua tahun sejak terjadinya bencana pada Maret 2023.

“Kita inventarisir (relokasi) semua (korban bencana). Kita membangun 38 unit rumah tipe 36. Saya sudah cek, rumah-rumah ini layak pakai, bagus, ada ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur, listrik, dan air minum. Semua sudah difasilitasi,” kata Hanafi.

Dari sisi geografis, Pemkot juga memfasilitasi area hunian tetap itu dengan Tembok Penahan Tanah (TPT), pembangunan akses jalan, serta lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

“Yang jelas, pemerintah berpikir untuk menyelamatkan warga, sehingga kita tempatkan mereka di tempat yang lebih layak,” ujar Hanafi.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian warga, Huntap ini, lanjut Hanafi, dapat ditempati secara gratis oleh warga selama dua tahun, dengan biaya retribusi sewa Rp 0.
Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Sebab, mekanisme pemanfaatan barang milik daerah harus memiliki keputusan yang berlaku, sehingga dibutuhkan persetujuan sewa.

Sebagai bentuk keberpihakan Pemkot Bogor terhadap warga terdampak, pembebasan retribusi penyewaan tanah dan bangunan telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Bogor tertanggal 13 Januari 2025 tentang Pembebasan Atas Pembayaran Uang Sewa Barang Milik Daerah Pemkot Bogor berupa tanah seluas 6.295 m².

“Asumsinya, kita berharap setelah dua tahun kondisi ekonomi warga membaik,” ujarnya.

Hal lain yang juga disosialisasikan kepada warga yang akan menempati Huntap adalah larangan untuk mengalihkan fungsi bangunan, misalnya mengontrakkan kepada pihak lain.

Sehingga, warga yang telah mampu membeli rumah sendiri atau tidak lagi tinggal di Huntap diwajibkan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada pemerintah, agar bangunan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh, mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan untuk membahas seluruh mekanisme proses penempatan Huntap bagi korban bencana hidrometeorologi di Kota Bogor pada Maret 2023.

“Ini bentuk perhatian pemerintah dan sayangnya pemerintah kepada warga. Ini awal dari ikhtiar pemerintah. Walaupun prosesnya panjang, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, pemerintah memastikan semuanya sesuai aturan,” ucap Hidayatulloh

Hidayatulloh berharap, warga bisa tinggal nyaman, tidur nyenyak, dan lancar mencari nafkah.

Nantinya, warga yang menempati Huntap juga akan berpindah alamat. Untuk itu, Pemkot akan memfasilitasi perpindahan dengan memberikan KTP dan KK baru, sehingga hak-hak warga untuk menerima bantuan tetap difasilitasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Dani Rahadian, mengatakan warga yang sebelumnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) ataupun penerima bantuan pemerintah lainnya akan tetap mendapatkan haknya.

Namun, karena alamat awal warga yang menempati Huntap akan terhapus dari data penerima bantuan, diperlukan proses untuk memastikan mereka tetap menerima bantuan.

“Iya, karena ada perpindahan alamat, maka alamat awal warga akan terhapus dari data ketika survei dilakukan. Untuk dapat kembali menerima bantuan, KTP dan KK baru yang sudah diterbitkan harus dilaporkan ke pihak kelurahan, kemudian diusulkan kepada Dinsos untuk diajukan kepada SK Wali Kota dan diteruskan ke Kemensos,” jelas Dani. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam rapat tersebut, para pengurus DKM Masjid At-Thohiriyah Empang menyimpulkan bahwa klaim pengurus DKM baru tidak sah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua DMI Kota Bogor, Ade Sarmili.

“Nazir untuk Masjid At-Thohiriyah Empang sampai saat ini belum disahkan, bila ada yang mengaku Nazir itu tidak memiliki SK yang sah,” kata Ade Sarmili.

Ketua Harian DKM Masjid At-Thohiriyah Empang, Ustadz Rd Muhammad Padmanegara, juga menegaskan bahwa DKM baru tidak sah.

“DKM Masjid At-Thohiriyah yang disahkan oleh DMI berlaku selama 5 tahun, masih tetap eksis,” ujar Ustadz Padmanegara.

Ia juga meminta klarifikasi dari media yang memberitakan adanya DKM baru.

“Kami nyatakan tidak ada pernyataan mundurnya DKM yang sah, sehingga mereka membuat kepengurusan DKM yang baru,” jelasnya.

Ustadz Padmanegara juga menjelaskan bahwa pembangunan ruko di lahan wakaf Masjid At-Thohiriyah Empang merupakan peruntukan untuk kemakmuran masjid.

“Ketentuan wakaf itu adalah untuk kemakmuran masjid, dan itu tidak hanya ruko yang dibangun di tempat itu, bisa saja dibangun untuk rumah para pengurus Masjid,” tandasnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pada peninjauan ke lapangan Empang ini, sekda turut mengajak beberapa OPD terkait dan PT Tirta Investama Danone dan PT Aneka, Kamis (4/5/2023).

“Rencana pengembangan kawasan Arabian Town ini sudah dari beberapa tahun sebelumnya, namun belum bisa terlaksana karena Nazir belum terbentuk. Alhamdulillah sudah terbentuk Nazirnya dan dari Badan Wakaf Indonesia sudah keluar SK Nazirnya, ini menjadi jaminan kalau Nazir ini sah,” ujar Syarifah.

Syarifah mengatakan, Nazir yang sah ini penting mengingat lapangan Empang ini merupakan tanah wakaf. Nazir ini merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

“Pihak Nazir sudah bersurat ke Wali Kota Bogor agar Pemerintah Kota Bogor bisa memfasilitasi pengembangan kawasan ini. Pemkot Bogor pun membantu memfasilitasi dengan menggandeng investor atau mencari CSR dari perusahaan serta melibatkan BJB, karena ini tanah wakaf tidak bisa pakai APBD,” terangnya.

Pengembangan kawasan bertema Arabian Town ini akan menjadi pusat pengembangan baru di Kota Bogor selain Suryakencana yang tentunya memerlukan pendanaan tidak sedikit. Apalagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor juga sudah membuat master plan untuk kawasan Arabian ini.

“Desain kawasan ini akan dibahas bersama. Dari Pemkot memang ingin menjadikan kawasan ini Arabian Town dengan ornamen lampu-lampu khas Arabian, kulinernya juga khas Arabian,” jelasnya.

Sekda menilai, kawasan Empang ini merupakan kawasan yang memiliki potensi besar apalagi ketika ada acara keagamaan atau hari besar Islam yang mana bisa mendatangkan tamu sangat banyak.

Sehingga akan lebih baik jika memiliki fasilitas yang bagus dan rapi. Apalagi terkhusus lapangan ini, wasiat para wakif yang mewakafkan tanah ini harus bisa bermanfaat untuk ekonomi umat, terutama untuk Masjid Agung At-Thohiriyyah.

“Jadi hasil dari ini bisa untuk Masjid, untuk UMKM alias untuk umat. Sementara sekarang belum ada penghasilan apapun. Kalau kami, Pemkot Bogor yang terpenting kawasan ini tumbuh, karena tugas kami kan mensejahterakan masyarakat dengan memfasilitasi seperti ini, menghubungkan Nazir dengan perusahaan yang mau memberikan CSR,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam rapat ini hadir, Ketua Komisi I, Heri Cahyono, Wakil Ketua Komisi I, Anna Mariam Fadhilah, Sekretaris Komisi I Fajari Arya Sugiarto beserta anggota Komisi I Ade Azkiah, Endah Purwanti, Siti Maesaroh, Ence Setiawan dan H. Mulyadi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, menyebutkan berdasarkan hasil rapat pembangunan dan program di tahun akhir kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya, belum ada pemerataan pembangunan di wilayah.

Sebab, proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja. Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.

“Jadi tadi camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan. Bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat,” jelas Anna.

Lebih lanjut, politisi PKS ini pun meminta kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.

“Menurut kami kantor kelurahan itu menjadi penting karena kantor kelurahan adalah representatif pemerintah kota bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran,” tegasnya.

Tak hanya itu, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.

Padahal, dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji untuk menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.

“Tadi kita lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini,” jelas Anna.

“Sekaligus kami akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan,” sambungnya.

Berdasarkan hasil rapat ini, nantinya Komisi I DPRD Kota Bogor akan membuat rekomendasi dan menyampaikannya ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor agar bisa ditindaklanjuti dengan TAPD. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dari 365 ASN yang dilantik, 208 ASN dalam jabatan administrator dan pengawas, 10 ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas, empat ASN jabatan fungsional tenaga kesehatan, 12 kepala sekolah sekolah dasar negeri, dua kepala pengawas sekolah serta 129 guru yang dilantik secara terpisah melalui sambungan virtual.

Pelantikan dilakukan dengan membacakan nama-nama ASN yang dilantik kemudian dilanjutkan dengan sumpah jabatan.

Bima Arya berharap ASN yang baru saja dilantik bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Jabatan dan kepercayaan yang diberikan dalam mengemban tugas kata Bima Arya, merupakan rencana manusia yang ditentukan oleh takdir dari Allah.

“Yang membuat bapak-ibu ada disini dilantik bukan karena siapapun juga, ini adalah takdir Allah melalui tangan Wali Kota dan Baperjakat, maka jemputlah takdir ini dengan amanah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga memotivasi para ASN yang dilantik dengan sebuah cerita seorang guru dengan dua orang murid dimana satu orang murid diberi tugas sesuai tanggung jawab yang kemudian langsung dikerjakan dan seorang murid lagi yang diberi tugas sesuai tanggung jawab namun lebih dahulu menyerah sebelum mencoba apapun.

“Jabatan dan kepercayaan mengemban tugas direncanakan tapi posisi akhir ditentukan oleh Allah, Allah tidak pernah salah untuk menetapkan jabatan, jemputlah jabatan itu dengan penuh percaya diri dan amanah. Bapak ibu bekerja bukan untuk Bima Arya dan Dedie Rachim, bapak ibu bekerja untuk kemaslahatan warga Bogor, untuk tabungan di akhirat. Selamat bekerja, semoga amanah, bekerjalah dengan hati,” katanya saat memberikan semangat kepada ASN yang baru dilantik.

Bima Arya melanjutkan pelantikan ini melalui proses yang panjang, sesuai dengan aturan sesuai izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita harus mengikuti itu, ada izin dari Kemendagri, ya harus ada tanda tangan dari komite ASN dan tanda tangan dari pak Mendagri. Makanya agak panjang prosesnya, tapi ini belum selesai karena ada dua yang kita kosongkan untuk open bidding yaitu dinas PUPR dan juga Perpustakaan,” ujarnya.

Usai pelantikan, Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah langsung memberikan arahan kepada para ASN di Gedung Kemuning Gading dengan menghadirkan Rektor IPB University, Prof. Arif Satria.

“Kita betul-betul ingin berlari, saya ajak tadi saya semangati teman-teman semua dan undang Prof. Arif Satria untuk memberikan motivasi dan semangat kepada ASN Kota Bogor karena 11 bulan ini kita akan terus berlari untuk mengejar target-target kita. Dan saya minta betul semua bekerja dengan hati, memudahkan urusan warga, jangan menyulitkan,” tegasnya.

Ia berharap agar semua ASN memiliki jiwa petarung yang kuat dalam melayani warga.

Untuk informasi, pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) telah mendapatkan rekomendasi dari KASN Nomor B – 194/JP.00.01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi.

Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Pelantikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 800.1.1.3 – 293 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Pelantikan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 800.1.1.3 – 441 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Durian asli Kota Bogor berada di wilayah Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan yang dikenal luas dengan sebutan durian Rancamaya.

Keberadaan durian asli Kota Bogor ini sudah ada ratusan tahun lamanya, itu dibuktikan dengan adanya pohon durian yang berusia sekitar 120 tahun dan 80 tahun yang saat ini masih produktif.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1) lalu berharap ada kota-kota di Indonesia yang khas seperti Malang yang terkenal dengan apelnya.

“Iya kalau Malang itu dikenal sebagai kota apel, masa nggak ada kota yang bisa dikenal sebagai kota duren. Saat itu juga saya ingat Rancamaya dan kampung duren di Bogor Selatan,” kata Bima Arya saat memberikan arahan dalam Musrembang Bogor Selatan, Rabu (25/1/2023).

Mendengar arahan dari Presiden Jokowi tersebut, Bima Arya kemudian melakukan koordinasi dengan Camat Bogor Selatan untuk tancap gas menasionalkan durian Bogor yang ada di Rancamaya.

Upaya meningkatkan pamor durian Rancamaya sebagai identitas Bogor terus dilakukan oleh Pemerintah kota (Pemkot) Bogor dengan melakukan restorasi durian lokal.

Pada 17 Maret 2022, Wali Kota Bogor Bima Arya secara simbolis melakukan penanaman pertama bibit durian lokal sebanyak 2.700 bibit di Kampung Legok Petir, Kelurahan Rancamaya.

“Karena sudah ada modalnya duren Rancamaya ini, nanti lokasi dan sebagainya harus kita bangun intervensi fisik karena persoalan akses dan lain-lain. Saya membayangkan nanti jalanya dibangun kemudian ada intervensi dan lain-lain,” ujarnya.

Selain upaya memaksimalkan potensi kampung durian, lanjut Bima Arya distribusi pemasaran durian Rancamaya ini juga harus disebar di pusat kota dan di wilayah lain di Kota Bogor.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata mengatakan sangat setuju dengan rencana itu.

“Saya sudah dari dulu menyampaikan ke pak camat usulan ini untuk membuat kampung durian lebih sangat dikenal lagi,” katanya.

Peningkatan kampung durian di Bogor Selatan sudah masuk rencana program di wilayah Kecamatan Bogor Selatan.

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah mengatakan upaya yang sudah dilakukan diantaranya membuat kampung durian dengan mengadakan festival rutin tahunan serba durian.

Bagi masyarakat yang ingin mencicipi durian Bogor bisa langsung datang ke wilayah Kelurahan Rancamaya, disana berjajar kios-kios di sisi jalan yang menjajakan buah durian.

Namun jika masyarakat ingin melihat pohon durian yang ada di Bogor bisa mengunjungi Kampung Durian di RW 9, Kelurahan Rancamaya.

“Potensi durian Rancamaya Alhamdulillah sekarang kita sudah ada kampung durian khusus, yang awalnya ada diseluruh wilayah sekarang ada kampung khusus di RW 9 di Legok Petir,” ujar Lurah Rancamaya, Hardi Rahardian

Ia mengakui saat ini populasi durian rancamaya memang agak berkurang, untuk itu Pemkot Bogor terus melakukan restorasi.

Rencana Pemkot menjadikan durian rancamaya untuk menjadi identitas Bogor sebagai kota durian merupakan tantangan tersendiri bagi wilayah, masyarakat dan petani.

“Kita akan terus merestorasi dan kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa durian rancamaya ini sudah benar-benar jadi identitas Kota Bogor, sehingga harus dijaga, kita rawat dan terus kita tanam,” katanya.

Untuk mewujudkan itu Hardi juga berharap ada distribusi yang merata dengan membuat sentra durian di pusat kota maupun di wilayah di luar Bogor Selatan untuk memperkuat identitas Bogor sebagai kota durian.

“Jadi ketika ini panen, petani dan warga tidak sulit lagi menjualnya, tapi tinggal disalurkan atau di kios-kios durian di Kota Bogor,” harapnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan bahwa wilayah Kecamatan memiliki dua wajah. Pertama yakni wajah glowing Bogor Selatan di Mulyaharja dan kampung tematik.

Kemudian wajah yang masih perlu penataan dan perbaikan, seperti daerah yang belum dialiri air bersih, usulan-usulan warga yang terus diajukan namun belum mendapatkan prioritas agar disisir kembali dan dicek untuk segera terealisasi yang bersifat darurat, relokasi titik rawan bencana dan lainnya.

“Nah, Insya Allah bapak ibu menghitung bulan saat-saat terakhir saya dan pak wakil, kita akan maksimalkan itu bersama teman-teman dewan. Pasti tidak bisa semua tapi kita sisir lagi dua wajah tadi, yang glowing menjadi lebih glowing, yang kusam menjadi glowing,” katanya.

Di lokasi yang sama, Camat Bogor Selatan, Hidayatulloh mengatakan pihaknya akan meningkatkan kemandirian daerah dengan memaksimalkan potensi wilayah untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Diantaranya upaya yang akan dilakukan adalah memaksimalkan penataan kampung tematik.

“Mewujudkan kampung serdadu serba durian tematik di Rancamaya, Bukit Tupai di Pamoyanan dan arum jeram di Bondongan itu menjadi prioritas utama kami, selain juga terus mengawal program Pemerintah Kota Bogor pertama Bumi Ageung dan GOM Bogor Selatan,” katanya.

Keberadaan kampung tematik lanjut Hidayatullah terbukti bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar.
Ia mencontohkan kampung tematik AEO Mulyaharja yang memberikan manfaat bagi warga.

“Ya, sebagaimana kita ketahui bersama warga yang menganggur sudah bekerja disitu, warga yang terdampak PHK juga sudah bekerja disitu, ibu-ibu yang awalnya mengandalkan pekerjaan suaminya sudah bekerja disitu, sudah memberikan alternatif pendapatan lain bagi keluarganya,” katanya.

Ia berharap ke depan kampung-kampung tematik baru juga akan memberikan manfaat yang sama bagi warga sekitar. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rakor yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor,Syarifah Sofiah dan dihadiri kepala OPD, Kepolisian, TNI, camat dan lurah ini untuk semakin memasifkan program ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di 66 Kelurahan se-Kota Bogor.

“Kami sudah menangani ODF dari 2021 namun memang penanganan di 2021 sampai 2022 belum terlalu masif dan baru dua kelurahan yang sudah bebas BABS yakni kelurahan Rancamaya dan Pabaton,” ujar Syarifah.

Sekda mengatakan, posisi Kota Bogor di tingkat Provinsi Jawa Barat sangat memprihatinkan. Pasalnya, berdasarkan data desa yang telah ODF di 2022 triwulan 2 Kota Bogor masih di angka 0 persen. Tak ayal, di 2023 Pemkot Bogor menargetkan bisa memenuhi target ODF 100 persen. Pihaknya pun belajar dari Kabupaten Sukabumi yang selama satu tahun seluruh desanya sudah ODF 100 persen.

“Kami belajar strategi-strategi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menangani ODF dan ternyata mereka semua turun, semua komponen turun, dari mulai TNI, Polisi, Perangkat Daerah, Kepala OPD turun untuk menangani dan mendampingi masing-masing desa sehingga bisa ODF,” ujarnya.

Syarifah menuturkan, strategi seperti ini sudah pernah dilakukan di Kota Bogor juga pada saat menangani Pandemi Covid-19. Pada penanganan ODF 2023 ini, Pemkot Bogor sudah menetapkan setiap OPD, BUMD, semua lembaga diantaranya BAZNAS dan Kadin untuk mendampingi 66 Kelurahan agar Bebas BABS.

“Kami juga sudah melakukan pemetaan by name by address di setiap kelurahan. Setiap kelurahan dibedakan warnanya (hijau, kuning, merah, merah tua sampai coklat) sesuai banyaknya rumah yang masih BABS. Kelurahan dengan warna coklat merupakan kelurahan dengan jumlah BABS terbanyak yakni 999 – 1978 rumah,” terangnya.

Ia melanjutkan, setiap OPD, BUMD dan lembaga yang mendampingi kelurahan, masing-masing akan diminta untuk membuat langkah-langkah lanjutan dengan rapat koordinasi dan melakukan pemetaan kembali untuk melihat dari yang termudah ditangani, yakni mengubah kultur sampai yang tersulit yakni banyaknya perumahan yang dibangun di pinggir sungai yang mana pembuangannya langsung ke sungai.

“Kami minta hal-hal yang mudah diselesaikan secara masif agar saat evaluasi setiap bulan ada penurunan. SK ini juga hanya berlaku lima bulan, tujuannya ingin melihat penurunan selama lima bulan dengan target bisa mencapai 70 persen kelurahan bebas BABS dan dalam satu tahun Kota Bogor sudah bisa 100% ODF,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sosialisasi yang dipimpin Ketua Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang dan Wali Kota Bogor, Bima Arya ini dihadiri seluruh kepala OPD, direktur BUMD, camat dan lurah se-Kota Bogor.

“Kami juga menyosialisasikan nilai-nilai dasar yang harus dipunyai seorang pemeriksa di BPK, yakni independensi, integritas dan profesional,” ujar Paula.

Paula mengatakan, sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin BPK untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan pegawai pemerintah daerah dalam menghadapi pemeriksaan BPK. Pihaknya juga memberikan kiat-kiat untuk meningkatkan tata kelola dan mempertahankan WTP apalagi Kota Bogor sudah mendapatkan WTP selama enam kali berturut-turut.

“Kalau sudah berhasil WTP beberapa kali, akan lebih baik juga kalau disertai dengan beberapa indikator, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang dicerminkan melalui kenaikan IPM,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Inspektur Kota Bogor, Pupung W. Purnama mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini para kepala OPD mendapatkan pemahaman serta tidak lagi merasa takut jika ada audit BPK, karena itu memang tugas dan fungsi BPK dalam menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga laporan keuangan.

“Alhamdulillah di tahun ini Kota Bogor kembali WTP untuk ke-6 kalinya dan untuk MCP Tahun 2022 ini Kota Bogor ada di peringkat 11 nasional, peringkat ini naik dibandingkan dengan tahun lalu yang berada di peringkat 275 nasional,” jelasnya.

Ia menuturkan, kenaikan MCP ini karena Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan peningkatan kinerja dalam hal upaya pencegahan korupsi di tujuh area. Kota Bogor juga memperoleh capaian 91 persen untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan. Angka 91 persen ini jauh di atas rata-rata nasional yang ada di angka 80 persen.

“Jadi semua rekomendasi BPK pada hasil pemeriksaan laporan keuangan sudah 91 persen ditindaklanjuti atau sudah clear semua,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wali Kota, Bogor Bima Arya menjelaskan, kegiatan diselenggarakan untuk melakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhan HAM dan pembangunan inklusif bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga esensi reformasi, demokrasi dan desentralisasi. 

“Ini komitmen bersama. Pemajuan HAM dan inklusi sosial harus terus diupayakan terutama terkait permasalahan yang selama ini terus menjadi tantangan,” ujarnya. 

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra menjelaskan, “Secara teknis serangkaian kegiatan akan diselenggarakan di seluruh Kecamatan dan puncaknya berlangsung di Gedung Bakorwil.” Acara puncak akan dihiasai berbagai diskusi terkait pemenuhan hak-hak azasi manusia. Rangkaian kegiatan  diawali dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Berlangsung di Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12).

Kegiatan berikutnya diskusi seputar Disabilitas dan ODHA. Berlangsung di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/12). Diskusi diselenggarakan untuk menyadarkan semua pihak tentang hak orang-orang berkemampuan khusus dan anak-anak dengan HIV/AIDS tanpa stigma. Hasil diskusi mengingatkan semua pihak tentang perbedaan yang ada pada setiap individu. Termasuk kaum disabilitas dan anak-anak dengan HIV/AIDS.

“Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu,” ujar Bima Arya.

Menurut Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, kegiatan itu diselenggarakan juga untuk menyemangati anak-anak ODHA.

“Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat,” jelasnya. Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.

Kegiatan berlanjut di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan pada  Selasa (6/12) itu diisi penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif yang melibatkan  puluhan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Juga talkshow serta penampilan berbagai kesenian dan kreasi serta live musik dan bazar.  “Tema ini diambil karena ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, merupakan suatu hal yang juga harus dijamin keberadaanya dan untuk keberlangsungannya ke depan,” ungkap Marse Hendra Saputra, Ketua Pelaksana Pekan HAM. Dalam diskusi, dibahas berbagai kendala yang dihadapi para pelaku Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM untuk bisa dicarikan solusi bersama.

Kawasan Bogor Barat identik dengan kawasan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, di wilayahnya ada sekitar 3.800 pelaku UMKM.  Ini adalah potensi untuk membantu pengembangan wilayah. Abdul Rahman berharap bisa meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui kreativitasnya, inovasi, sehingga dengan perkembangan ilmu teknologi, UMKM di wilayahnya bisa terus berkembang.

Dari Bogor Barat, kegiatan bergeser ke Kecamatan Tanah Sareal. Hari Rabu (7/12) kegiatan dipusatkan di De’Jati Coffee Garden, Jalan Sholeh Iskandar. Mengusung tema ‘Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan’. Dihadiri anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Dinas Sosial membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal. “Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan,” Ungkap Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun menurutnya dinaikan dari Rp 92 Juta menjadi Rp 1,2 miliar.

Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli. “Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan di Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/12}  Penampilan tarian tradisional, wayang golek, batik Bogor dan alunan musik Sunda mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kampung Agro Eduwisata Organik (AEWO), Kelurahan Mulyaharja. Juga berlangsung talkshow yang dilaksanakan di tengah suasana hamparan sawah.

Pada talksow itu, Bima Arya membahas jati diri suku Sunda, yang perlu dibangun dengan beberapa tahap. Pertama simbol kesundaan yang sudah ada sejak zaman dahulu perlu dijaga, diperkuat dan terus disosialisasikan, seperti kujang, pakaian sunda dan sebagainya.

“Kita sahkan perwali itu, baju pangsi yang awalnya hanya digunakan ASN, sekarang diikuti oleh pegawai swasta, kantor, perbankan,  semua ikut,” katanya.

Tahap kedua, kultur yang harus lebih intensif dalam membuat panggung atau event-event, sehingga simbol-simbol itu bisa difasilitasi dalam bentuk kegiatan dan sebagainya. Terakhir, memperkuat kultur budaya dalam perilaku agar melekat menjadi jati diri dengan personal kultur. Karena lanjutnya, setiap manusia, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengekspresikan budaya, adat istiadatnya dan identitasnya masing-masing tanpa dihalangi.

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah pada kesempatan itu mengingatkan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini mencerminkan karakter suatu daerah, karakter bangsa dengan merawat kesenian lokal, budaya lokal,” ujarnya

Rangkaian kegiatan berakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Jumat (9/12). Berlangsung di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, dengan diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’. Menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia kritis antara lain karena menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia. Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi. Hal itu dibenarkan  Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar .

Menurutnya. Di Kota Bogor tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar. Kebutuhan beras di Kota Bogor sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari berbagai daerah.  Maka menurutnya, semua pihak memiliki peran menjaga ketahanan pangan, minimal menjaga ketahanan pangan keluarga.  (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj