Kegiatan penanaman pohon ini tidak hanya menjadi simbol dimulainya tahapan pembangunan kantor Pemkot Bogor yang baru, tetapi juga merupakan bagian dari peninjauan lapangan secara langsung oleh Wali Kota Dedie Rachim ke kawasan calon pusat pemerintahan tersebut. Sebanyak 20 pohon berbagai jenis ditanam di kedua lokasi ini, dengan mayoritas merupakan pohon Trembesi yang dikenal memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar serta memberikan keteduhan yang optimal. Selain itu, turut ditanam pohon Baobab yang ikonik serta beberapa pohon Tabebuya yang sebelumnya telah menghiasi area seluas enam hektare tersebut, berkat inisiatif Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor. Area ini memiliki протяженность jalan sekitar 700 meter yang nantinya akan menjadi akses utama menuju kompleks perkantoran.

Dalam keterangannya di lokasi, Dedie Rachim menjelaskan bahwa akses jalan yang kini mulai dihijaukan ini memiliki peran vital dalam rencana pengembangan kawasan. Jalan tersebut direncanakan akan terhubung secara langsung dengan kawasan Bogor Raya City dan memiliki jalur keluar menuju Jalan Parung Banteng, yang juga merupakan akses penting menuju kawasan Summarecon. Konektivitas ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Bogor Timur.

Lebih lanjut, Dedie Rachim menyampaikan bahwa aksi penanaman pohon ini merupakan langkah awal yang signifikan, menandai keseriusan Pemerintah Kota Bogor dalam merealisasikan rencana pembangunan area perkantoran yang modern dan terintegrasi di Katulampa.

“Melalui penanaman pohon ini, kita menandai satu langkah untuk meneruskan rencana pembangunan area calon perkantoran pemerintahan Kota Bogor di masa depan,” ujar Dedie Rachim dengan optimisme. Beliau menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi simbol bahwa Kota Bogor segera melanjutkan pembangunan kawasan perkantoran tersebut, sebuah proyek strategis yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan menjadi pusat aktivitas pemerintahan yang representatif.

Kegiatan penanaman pohon ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekologis dengan menambah ruang terbuka hijau dan meningkatkan kualitas udara, tetapi juga memberikan nilai estetika pada kawasan calon kantor Pemkot Bogor. Kehadiran pohon-pohon yang rindang di sepanjang jalan akses akan menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman bagi masyarakat serta para pegawai pemerintah di masa mendatang.

Dengan dimulainya penanaman pohon ini, masyarakat Kota Bogor menantikan perkembangan selanjutnya dari rencana pembangunan kantor Pemkot di Katulampa, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi wajah kota dan kualitas pelayanan publik. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Syarifah menilai dalam penanganan ODF di Kecamatan Bogor Timur jika dilihat secara geografis seharusnya bisa selesai oleh pihak kecamatan. Pasalnya, jumlah kelurahannya tidak terlalu banyak, selain itu letak dan potensi yang dimiliki dalam membantu penanganan ODF.

Khusus Kelurahan Tajur, Syarifah menyampaikan untuk didorong menjadi kelurahan bebas ODF atau ditargetkan bebas ODF atau BABS. Sementara untuk kelurahan yang lain diimbau tetap dan terus berupaya agar angka ODF bisa berkurang. Seperti di kecamatan-kecamatan sebelumnya, penanganan ODF berkaitan dengan penanganan stunting.

“Pertemuan hari tidak hanya ODF, tetapi juga stunting karena saling berkaitan. Di Kota Bogor ini secara total ada 2.630-an yang stunting dan untuk program tahap pertama kita upayakan untuk mengeliminir paling tidak untuk 1.000 orang atau setengahnya. Dalam penanganannya jangan hanya zero stunting tetapi upayakan zero new stunting,” kata Syarifah di Aula kantor Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Kamis (13/4/2023).

Selain itu, untuk penanganannya tidak hanya yang stunting tetapi juga menangani dan memonitor keluarga-keluarga risiko stunting agar tidak ada penambahan. Bersama kader PKK lakukan pemantauan dan pendataan para ibu-ibu hamil secara menyeluruh, perempuan calon pengantin dan bayi bawah dua tahun (baduta).

Camat Bogor Timur, Feby Darmawan melaporkan hasil validasi per 7 April 2023 di Kecamatan Bogor Timur. Penurunan ODF secara keseluruhan mencapai 19,83 persen. Sementara untuk capaian realisasi ODF dari jumlah sasaran 2.738 titik lokasi tersisa 2.195 atau 80,17 persen yang masih harus diintervensi.

“Ke depan kami mengharapkan adanya edaran terkait kegiatan percepatan penanganan dan pengentasan ODF untuk para pelaku usaha, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam membantunya,” harapnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam rapat ini hadir, Ketua Komisi I, Heri Cahyono, Wakil Ketua Komisi I, Anna Mariam Fadhilah, Sekretaris Komisi I Fajari Arya Sugiarto beserta anggota Komisi I Ade Azkiah, Endah Purwanti, Siti Maesaroh, Ence Setiawan dan H. Mulyadi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, menyebutkan berdasarkan hasil rapat pembangunan dan program di tahun akhir kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya, belum ada pemerataan pembangunan di wilayah.

Sebab, proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja. Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.

“Jadi tadi camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan. Bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat,” jelas Anna.

Lebih lanjut, politisi PKS ini pun meminta kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.

“Menurut kami kantor kelurahan itu menjadi penting karena kantor kelurahan adalah representatif pemerintah kota bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran,” tegasnya.

Tak hanya itu, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.

Padahal, dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji untuk menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.

“Tadi kita lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini,” jelas Anna.

“Sekaligus kami akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan,” sambungnya.

Berdasarkan hasil rapat ini, nantinya Komisi I DPRD Kota Bogor akan membuat rekomendasi dan menyampaikannya ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor agar bisa ditindaklanjuti dengan TAPD. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dari 365 ASN yang dilantik, 208 ASN dalam jabatan administrator dan pengawas, 10 ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas, empat ASN jabatan fungsional tenaga kesehatan, 12 kepala sekolah sekolah dasar negeri, dua kepala pengawas sekolah serta 129 guru yang dilantik secara terpisah melalui sambungan virtual.

Pelantikan dilakukan dengan membacakan nama-nama ASN yang dilantik kemudian dilanjutkan dengan sumpah jabatan.

Bima Arya berharap ASN yang baru saja dilantik bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Jabatan dan kepercayaan yang diberikan dalam mengemban tugas kata Bima Arya, merupakan rencana manusia yang ditentukan oleh takdir dari Allah.

“Yang membuat bapak-ibu ada disini dilantik bukan karena siapapun juga, ini adalah takdir Allah melalui tangan Wali Kota dan Baperjakat, maka jemputlah takdir ini dengan amanah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga memotivasi para ASN yang dilantik dengan sebuah cerita seorang guru dengan dua orang murid dimana satu orang murid diberi tugas sesuai tanggung jawab yang kemudian langsung dikerjakan dan seorang murid lagi yang diberi tugas sesuai tanggung jawab namun lebih dahulu menyerah sebelum mencoba apapun.

“Jabatan dan kepercayaan mengemban tugas direncanakan tapi posisi akhir ditentukan oleh Allah, Allah tidak pernah salah untuk menetapkan jabatan, jemputlah jabatan itu dengan penuh percaya diri dan amanah. Bapak ibu bekerja bukan untuk Bima Arya dan Dedie Rachim, bapak ibu bekerja untuk kemaslahatan warga Bogor, untuk tabungan di akhirat. Selamat bekerja, semoga amanah, bekerjalah dengan hati,” katanya saat memberikan semangat kepada ASN yang baru dilantik.

Bima Arya melanjutkan pelantikan ini melalui proses yang panjang, sesuai dengan aturan sesuai izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita harus mengikuti itu, ada izin dari Kemendagri, ya harus ada tanda tangan dari komite ASN dan tanda tangan dari pak Mendagri. Makanya agak panjang prosesnya, tapi ini belum selesai karena ada dua yang kita kosongkan untuk open bidding yaitu dinas PUPR dan juga Perpustakaan,” ujarnya.

Usai pelantikan, Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah langsung memberikan arahan kepada para ASN di Gedung Kemuning Gading dengan menghadirkan Rektor IPB University, Prof. Arif Satria.

“Kita betul-betul ingin berlari, saya ajak tadi saya semangati teman-teman semua dan undang Prof. Arif Satria untuk memberikan motivasi dan semangat kepada ASN Kota Bogor karena 11 bulan ini kita akan terus berlari untuk mengejar target-target kita. Dan saya minta betul semua bekerja dengan hati, memudahkan urusan warga, jangan menyulitkan,” tegasnya.

Ia berharap agar semua ASN memiliki jiwa petarung yang kuat dalam melayani warga.

Untuk informasi, pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) telah mendapatkan rekomendasi dari KASN Nomor B – 194/JP.00.01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi.

Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Pelantikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 800.1.1.3 – 293 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Pelantikan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 800.1.1.3 – 441 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Peninjauan tersebut dilakukan Bima Arya untuk memastikan warga penerima bantuan renovasi RTLH tepat sasaran.

Didampingi Camat Bogor Timur Rena da Frina dan Lurah Katulampa, Eka Deri, Bima Arya melihat langsung kondisi rumah yang tidak layak. Salah satunya rumah milik Ibu Munasih yang cenderung membahayakan penghuni ketika hujan. Atapnya sudah keropos.

“Saya hari ini lihat di lapangan implementasi dari anggaran untuk RTLH. Walaupun targetnya sudah melebihi, tetapi saya ingin lihat kualitasnya baik. Saya ingin lihat juga apakah sesuai dengan apa yang diaspirasikan oleh warga,” ungkap Bima Arya.

Ia menambahkan, di 2023 ini ada sebanyak 4.583 unit RTLH yang akan direnovasi oleh pemerintah.

“Untuk di 2023 total keseluruhan ada 4.363 unit senilai Rp 45,3 miliar dari APBD Kota Bogor. Sedangkan Rutilahu Bantuan Gubernur ada 220 unit atau senilai Rp 4,4 miliar,” terang Bima.

Bima Arya meminta aparatur di wilayah ikut memantau penyaluran dan pelaksanaannya agar kualitas pengerjaannya baik.

“Saya pastikan pelaksanaannya tepat sasaran, juga dikawal pelaksanaannya supaya kualitas pekerjaannya bagus. Dan memenuhi standar minimal dari kualitas hidup warga,” pungkasnya.

Dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal) tahun 2023, ada penambahan satu aspek bangunan yang akan diperbaiki oleh Pemkot Bogor.

Tidak hanya aspek atap, lantai dan dinding (aladin), tahun ini ditambah satu aspek lainnya, yaitu sanitasi untuk mendukung Open Defecation Free (ODF) atau Bogor bebas buang air sembarangan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rakor yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor,Syarifah Sofiah dan dihadiri kepala OPD, Kepolisian, TNI, camat dan lurah ini untuk semakin memasifkan program ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di 66 Kelurahan se-Kota Bogor.

“Kami sudah menangani ODF dari 2021 namun memang penanganan di 2021 sampai 2022 belum terlalu masif dan baru dua kelurahan yang sudah bebas BABS yakni kelurahan Rancamaya dan Pabaton,” ujar Syarifah.

Sekda mengatakan, posisi Kota Bogor di tingkat Provinsi Jawa Barat sangat memprihatinkan. Pasalnya, berdasarkan data desa yang telah ODF di 2022 triwulan 2 Kota Bogor masih di angka 0 persen. Tak ayal, di 2023 Pemkot Bogor menargetkan bisa memenuhi target ODF 100 persen. Pihaknya pun belajar dari Kabupaten Sukabumi yang selama satu tahun seluruh desanya sudah ODF 100 persen.

“Kami belajar strategi-strategi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menangani ODF dan ternyata mereka semua turun, semua komponen turun, dari mulai TNI, Polisi, Perangkat Daerah, Kepala OPD turun untuk menangani dan mendampingi masing-masing desa sehingga bisa ODF,” ujarnya.

Syarifah menuturkan, strategi seperti ini sudah pernah dilakukan di Kota Bogor juga pada saat menangani Pandemi Covid-19. Pada penanganan ODF 2023 ini, Pemkot Bogor sudah menetapkan setiap OPD, BUMD, semua lembaga diantaranya BAZNAS dan Kadin untuk mendampingi 66 Kelurahan agar Bebas BABS.

“Kami juga sudah melakukan pemetaan by name by address di setiap kelurahan. Setiap kelurahan dibedakan warnanya (hijau, kuning, merah, merah tua sampai coklat) sesuai banyaknya rumah yang masih BABS. Kelurahan dengan warna coklat merupakan kelurahan dengan jumlah BABS terbanyak yakni 999 – 1978 rumah,” terangnya.

Ia melanjutkan, setiap OPD, BUMD dan lembaga yang mendampingi kelurahan, masing-masing akan diminta untuk membuat langkah-langkah lanjutan dengan rapat koordinasi dan melakukan pemetaan kembali untuk melihat dari yang termudah ditangani, yakni mengubah kultur sampai yang tersulit yakni banyaknya perumahan yang dibangun di pinggir sungai yang mana pembuangannya langsung ke sungai.

“Kami minta hal-hal yang mudah diselesaikan secara masif agar saat evaluasi setiap bulan ada penurunan. SK ini juga hanya berlaku lima bulan, tujuannya ingin melihat penurunan selama lima bulan dengan target bisa mencapai 70 persen kelurahan bebas BABS dan dalam satu tahun Kota Bogor sudah bisa 100% ODF,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam sambutannya, Jenal Mutaqin menyebutkan, Musrenbang adalah ruh dari rencana pembangunan di Kota Bogor yang menggunakan sistem bottom up. Dimana program pembangunan mengambil aspirasi dari masyarakat yang ada di wilayah.

Sehingga, menurutnya, rencana dan ajuan ini perlu dikawal, hingga bisa menuntaskan akar permasalahan yang ada di wraga.

“Saya harap musrenbang 2024 ini bisa mengakomodir kebuthan msayarakat seperti pelayanan pendidikan, UMKM, Kampung tematik yang perlu kita dorong aksesibilitasnya. Jadi kami di DPRD akan terus berjibaku dengan TAPD dan Bappeda, selama usulan itu betul bermanfaat untuk masyarakat, kami akan mendorong anggaran dengan maksimal,” ujar pria yang akrab disapa Kang JM ini.

Musrenbang 2024 juga menjadi Musrenbang terakhir bagi Wali Kota Bogor Bima Arya. Sehingga JM menyampaikan perlu adanya kebijakan yang diambil, agar program dan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga bisa terpenuhi.

JM merinci, salah satu persoalan yang masih dihadapi oleh warga Bogor Timur adalah minimnya jumlah SMP Negeri dan SMA Negeri di Kecamatan Bogor Timur. Berdasarkan catatannya, hanya ada satu SMP Negeri di wilayah Bogor Timur, yakni SMP 18 dan SMP terdekat lainnya adalah SMP 3 yang berada di Bogor Tengah.

“Kami berharap bahwa 2023 atau 2024 itu, sudah bisa menambah jumlah unit sekolah negeri baru. Karena, kemarin DED sudah selesai, kajian sekolah negeri untuk semua kecamatan se-Kota Bogor iedalnya juga sudah dilakukan oleh Bappeda, jadi sudah harus bisa direalisasikan sebelum pak wali selesai jabatan,” ujar JM.

Opsi menambah jumlah sekolah tidak hanya seukur membangun sekolah baru dengan membeli lahan yang ada. Tetapi dengan malakukan akuisisi terhadap sekolah swasta yang sudah sepi peminat juga bisa dilakukan guna menambah jumlah SMP Negeri.

Sedangkan untuk tingkat SMA, JM menjamin bahwa pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendanai pembangunan sekolah SMA Negeri baru di Kota Bogor.

“Bicara anggaran, provinsi siap membantu, apalagi untuk sekolah SMA negeri. Kami pimpinan DPRD Kota Bogor sudah dua kali ke dinas pendidikan provinsi jabar, tinggal mengusulkan dimana lahannya, baik lahan pemerintah atau lahan sistem pinjam pakai, pemprov siap membiayai, menganggarkan untuk pembangunan SMA, tinggal pertanyaannya adalah kita mau atau tidak,” tegas JM.

Lebih lanjut, persoalan terkait tidak adanya lahan pemakaman di Kecamatan Bogor Timur, menurut JM perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Bogor. Sebab, ia mengaku telah bertahun-tahun mengajukan pengadaan lahan pemakaman tapi tidak kunjung direalisasikan.

Padahal, jika Pemkot Bogor enggan menggunakan dana APBD untuk membeli lahan pemakaman meski sudah diatur di Undang-undang 2 tahun 2012, maka opsi pengadaan melalui Undang-undang Utilitas Perumahaan bisa dilaksanakan.

“Pertanyaannya ada berapa hektar perumahan bogor timur, maka dua persennya adalah hak warga untuk bisa dimakamkan disana. Nah kita gatau di Perumkim ada ga datanya. Kalaupun dikonversikan ke uang, perlu diberitahukan ke warga bahwa lahan pemakaman yang dibeli itu dimana,” jelas JM.

Terakhir, terkait pengambangan kampung tematik, menurut JM, Pemkot Bogor jangan hanya memanfaatkan momen euforia pasca peresmiannya saja. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk memajukan dan meningkatkan kualitas yang ada di Kampung Tematik.

Ia pun menyayangkan pengajuan yang dilakukan olehnya berupa pengadaan 11 mesin jahit untuk pelaku usaha di Kampung Perca tidak dimasukkan kedalam Musrenbang tingkat Kecamatan Bogor Timur. Disamping, belum adanya langkah dari Pemkot Bogor untuk meningkatkan aksesibilitas ke lokasi Kampung Tematik Edas dan Kampung Tematik Perca.

“Jadi saya sebagai warga Bogor Timur, berharap Musrenbang 2024 ini kita jadikan sebagai wadah untuk menampung kebutuhan warga yang prioritas, yaitu bangunan sekolah baru dan untuk UMKM tidak sebatas data, tapi juga harus ada aksi dari kita. Serta terakhir, tidak hanya masalah infrastruktur,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sosialisasi yang dipimpin Ketua Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang dan Wali Kota Bogor, Bima Arya ini dihadiri seluruh kepala OPD, direktur BUMD, camat dan lurah se-Kota Bogor.

“Kami juga menyosialisasikan nilai-nilai dasar yang harus dipunyai seorang pemeriksa di BPK, yakni independensi, integritas dan profesional,” ujar Paula.

Paula mengatakan, sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin BPK untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan pegawai pemerintah daerah dalam menghadapi pemeriksaan BPK. Pihaknya juga memberikan kiat-kiat untuk meningkatkan tata kelola dan mempertahankan WTP apalagi Kota Bogor sudah mendapatkan WTP selama enam kali berturut-turut.

“Kalau sudah berhasil WTP beberapa kali, akan lebih baik juga kalau disertai dengan beberapa indikator, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang dicerminkan melalui kenaikan IPM,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Inspektur Kota Bogor, Pupung W. Purnama mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini para kepala OPD mendapatkan pemahaman serta tidak lagi merasa takut jika ada audit BPK, karena itu memang tugas dan fungsi BPK dalam menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga laporan keuangan.

“Alhamdulillah di tahun ini Kota Bogor kembali WTP untuk ke-6 kalinya dan untuk MCP Tahun 2022 ini Kota Bogor ada di peringkat 11 nasional, peringkat ini naik dibandingkan dengan tahun lalu yang berada di peringkat 275 nasional,” jelasnya.

Ia menuturkan, kenaikan MCP ini karena Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan peningkatan kinerja dalam hal upaya pencegahan korupsi di tujuh area. Kota Bogor juga memperoleh capaian 91 persen untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan. Angka 91 persen ini jauh di atas rata-rata nasional yang ada di angka 80 persen.

“Jadi semua rekomendasi BPK pada hasil pemeriksaan laporan keuangan sudah 91 persen ditindaklanjuti atau sudah clear semua,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wali Kota, Bogor Bima Arya menjelaskan, kegiatan diselenggarakan untuk melakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhan HAM dan pembangunan inklusif bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga esensi reformasi, demokrasi dan desentralisasi. 

“Ini komitmen bersama. Pemajuan HAM dan inklusi sosial harus terus diupayakan terutama terkait permasalahan yang selama ini terus menjadi tantangan,” ujarnya. 

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra menjelaskan, “Secara teknis serangkaian kegiatan akan diselenggarakan di seluruh Kecamatan dan puncaknya berlangsung di Gedung Bakorwil.” Acara puncak akan dihiasai berbagai diskusi terkait pemenuhan hak-hak azasi manusia. Rangkaian kegiatan  diawali dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Berlangsung di Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12).

Kegiatan berikutnya diskusi seputar Disabilitas dan ODHA. Berlangsung di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/12). Diskusi diselenggarakan untuk menyadarkan semua pihak tentang hak orang-orang berkemampuan khusus dan anak-anak dengan HIV/AIDS tanpa stigma. Hasil diskusi mengingatkan semua pihak tentang perbedaan yang ada pada setiap individu. Termasuk kaum disabilitas dan anak-anak dengan HIV/AIDS.

“Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu,” ujar Bima Arya.

Menurut Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, kegiatan itu diselenggarakan juga untuk menyemangati anak-anak ODHA.

“Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat,” jelasnya. Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.

Kegiatan berlanjut di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan pada  Selasa (6/12) itu diisi penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif yang melibatkan  puluhan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Juga talkshow serta penampilan berbagai kesenian dan kreasi serta live musik dan bazar.  “Tema ini diambil karena ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, merupakan suatu hal yang juga harus dijamin keberadaanya dan untuk keberlangsungannya ke depan,” ungkap Marse Hendra Saputra, Ketua Pelaksana Pekan HAM. Dalam diskusi, dibahas berbagai kendala yang dihadapi para pelaku Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM untuk bisa dicarikan solusi bersama.

Kawasan Bogor Barat identik dengan kawasan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, di wilayahnya ada sekitar 3.800 pelaku UMKM.  Ini adalah potensi untuk membantu pengembangan wilayah. Abdul Rahman berharap bisa meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui kreativitasnya, inovasi, sehingga dengan perkembangan ilmu teknologi, UMKM di wilayahnya bisa terus berkembang.

Dari Bogor Barat, kegiatan bergeser ke Kecamatan Tanah Sareal. Hari Rabu (7/12) kegiatan dipusatkan di De’Jati Coffee Garden, Jalan Sholeh Iskandar. Mengusung tema ‘Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan’. Dihadiri anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Dinas Sosial membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal. “Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan,” Ungkap Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun menurutnya dinaikan dari Rp 92 Juta menjadi Rp 1,2 miliar.

Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli. “Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan di Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/12}  Penampilan tarian tradisional, wayang golek, batik Bogor dan alunan musik Sunda mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kampung Agro Eduwisata Organik (AEWO), Kelurahan Mulyaharja. Juga berlangsung talkshow yang dilaksanakan di tengah suasana hamparan sawah.

Pada talksow itu, Bima Arya membahas jati diri suku Sunda, yang perlu dibangun dengan beberapa tahap. Pertama simbol kesundaan yang sudah ada sejak zaman dahulu perlu dijaga, diperkuat dan terus disosialisasikan, seperti kujang, pakaian sunda dan sebagainya.

“Kita sahkan perwali itu, baju pangsi yang awalnya hanya digunakan ASN, sekarang diikuti oleh pegawai swasta, kantor, perbankan,  semua ikut,” katanya.

Tahap kedua, kultur yang harus lebih intensif dalam membuat panggung atau event-event, sehingga simbol-simbol itu bisa difasilitasi dalam bentuk kegiatan dan sebagainya. Terakhir, memperkuat kultur budaya dalam perilaku agar melekat menjadi jati diri dengan personal kultur. Karena lanjutnya, setiap manusia, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengekspresikan budaya, adat istiadatnya dan identitasnya masing-masing tanpa dihalangi.

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah pada kesempatan itu mengingatkan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini mencerminkan karakter suatu daerah, karakter bangsa dengan merawat kesenian lokal, budaya lokal,” ujarnya

Rangkaian kegiatan berakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Jumat (9/12). Berlangsung di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, dengan diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’. Menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia kritis antara lain karena menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia. Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi. Hal itu dibenarkan  Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar .

Menurutnya. Di Kota Bogor tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar. Kebutuhan beras di Kota Bogor sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari berbagai daerah.  Maka menurutnya, semua pihak memiliki peran menjaga ketahanan pangan, minimal menjaga ketahanan pangan keluarga.  (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima dan diikuti oleh anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, Mahpudi Ismail, Restu Kusuma, H. Mulyadi, Akhmad Saeful Bakhri, Anna Mariam Fadhilah dan Endah Purwanti. Sedangkan dari pihak Pemkot Bogor dihadiri oleh Dinas PUPR, Satpol-PP dan Camat Bogor Timur, Camat Bogor Barat dan Camat Bogor Tengah.

Dalam rapat tersebut, Komisi I mempertanyakan kinerja dinas terkait yang terkesan membiarkan cafe dan resto yang belum mengantongi izin bisa beroperasi. Karena hal tersebut dinilai telah melanggar aturan dan ketentuan perundang-undangan.

Sebab, berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota dewan dari Dinas terkait, empat cafe dan restoran yang diketahui adalah Cafe Bajawa Flores (eks Bioskop Presiden Theatre), Mie Gacoan di Kecamatan Bogor Barat, Mie Gacoan di Kecamatan Bogor Tengah dan Mie Gacoan di Kecamatan Bogor Timur, belum mengantongi izin-izin untuk bisa menjalankan usaha.

“Komisi I berkesimpulan ke empat tempat usaha tersebut telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan belum melengkapi izin untuk bisa berusaha, sehingga perlu adanya tindakan tegas dari aparat terkait,” ujar Safrudin Bima.

Dilokasi yang sama, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi, mengungkapkan untuk kafe Bajawa Flores, saat ini belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG sendiri merupakan pengganti kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dihapus.

“Belum ada (PBG), karena mereka (Kafe Bajawa Flores, red) masih mengurus KRK (Keterangan Rencana Kota, red), yaitu salah satu syarat dasar menuju PBG,” kata Chusnul.

“Dari KRK, ada site plan. Sebelum site plan itu mereka harus bikin Amdal Lalin, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), jadi masih panjang,” imbuhnya.

Setelah ada site plan, kata dia, baru bisa masuk ke pengurusan PBG dan baru bisa beroperasi. Ia menegaskan bahwa kafe Bajawa Flores baru menyelesaikan KRK per 23 September lalu.

Untuk itu, Endah Purwanti menerangkan bahwa Komisi I DPRD Kota Bogor mengeluarkan enam rekomendasi untuk bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Bogor.

Pertama, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta agar Pemkot Bogor bisa mensosialisasikan dan menyebarluaskan SOP terkait perizinan usaha, agar para pelaku usaha bisa dengan mudah mengikuti aturan dan ketentuan yang ada.

Kedua, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta kepada Pemkot Bogor untuk meningkatkan pengawasan kepada para pelaku usaha. Sebab diketahui, Mie Gacoan yang berlokasi di Bogor Tengah, sudah beroperasi sejak tahun lalu, namun hingga kini belum mengantongi izin.

“Kalau bisa beroperasi hampir setahun dan diketahui belum mengantongi izin kan aneh. Ini pengawasan harus lebih ditingkatkan,” jelas Endah.

Ketiga, Komisi I DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk melakukan penyegelan sementara terhadap cafe dan resto yang belum mengantongi izin, sampai para pelaku usaha ini bisa memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

“TIdak hanya itu, kami juga meminta agar sanksi administratif dan denda sesuai peraturan yang berlaku karena mereka membuka usaha sebelum mengantongi izin, serta ini harus ditegakkan agar para pengusaha ini kapok dan sadar atas kesalahannya,” tegas Endah.

Keempat, agar tidak terjadi pelaku usaha yang menyalahi perizinan, komisi I meminta pemkot bogor untuk menambah SDM di dinas terkait yang bersinggungan dengan masalah perizinan, karena peralihan izin yang harus dilakukan di OSS perlu sumber daya manusia yang qualified dan mumpuni.

Kelima, Komisi I mendorong Pemkot Bogor segera melakukan pemetaan izin usaha yang sudah berjalan atau belum, agar bisa mengoptimalkan pajak daerah yang sesuai dengan regulasi yang ada.

“Terakhir, Komisi I meminta agar Pemkot Bogor untuk memprioritaskan dan memastikan agar warga kota bogor dapat diberdayakan potensinya dengan melakukan sinergitas SDM kepada para pelaku usaha. Karena dari informasi yang kita dapat, pekerja yang ada di cafe dan restoran tersebut bukan warga lokal,” tutup Endah.

Terpisah, Saeful Bakhri atau yang akrab disapa Gus M mengatakan, DPRD sangat terbuka bagi siapapun investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Bogor. Sebab, hal itu akan berpengaruh terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor restoran dan menyerap tenaga kerja lokal. Namun, kata dia, setiap investor yang masuk harus taat terhadap regulasi yang ada. 

“Kami sangat senang banyak investor masuk pasca pandemi. Tetapi mesti ikut aturan,” tukas politisi PPP ini.

Gus M menegaskan, bahwa di Kota Bogor terdapat dua aturan yang wajib diikuti oleh setiap investor. Pertama, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Ia pun mempertanyakan, terkait fungsi pengawasan wilayah serta peranan bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas PUPR. Serta terkait penindakan yang ada di Satpol PP Kota Bogor.  

“Bagaimana sebenarnya fungsi pengawasan dijalankan? Itu pun harus dijadikan evaluasi. Karena masalah membangun tanpa izin adalah permasalahan klasik. Kan tidak elok, sama seperti hamil dulu baru nikah,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj